Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Mahasiswa Pada Zaman Millenial Muh Nur Afrizal; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakDalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Bangsa Indonesia, salah satu caranya adalah mengkaderisasiÂ generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi dalam segi kualitas maupun sumber dayanya. Contoh dari kaderisasi tersebut adalah adanya mata kuliah/pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa maupun mahasiswa di tingkat perguruan tinggi sebagai bekal untuk melanjutkan roda kepemimpinan yang telah dijalankan sebelumnya. Mata kuliah ini sangat perlu diberikan dan diajarkan kepada mahasiswa di tingkat perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahasiswa harus selalu cinta tanah air dan siap sedia untuk membela pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat yang telah berlaku di tertulis maupun tidak tertulis, mampu hidup berdampingan dalam keanekaragaman budaya dan mampu menguatkan rasa kebersamaan dalam Negara Indonesia. Mahasiswa juga digadang-gadang menjadi agen perubahan bagi kondisi Bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang dan bisa menunjukkan jati dirinya di kancah internasional.Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, bela negara, mahasiswa, agen perubahan.Â AbstractIn realizing the ideals and national goals of the Indonesian nation, one way is to regenerate the next generation of the nation that is even better in terms of quality and resources. An example of this regeneration is the existence of Citizenship Education courses for students and students at the tertiary level as a provision to continue the leadership wheel that has been carried out previously. This course really needs to be given and taught to students at the university level to educate the nation's life as a form of loving the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Students must always love their homeland and be ready to defend the defense and security of the country. In this case, students are united in various cultures and customs that have occurred both written and unwritten, are able to live in cultural diversity and are able to strengthen the sense of togetherness in the Indonesian state. Students are also expected to be agents of change for the condition of the Indonesian nation to be better in the future and be able to show their identity in the international arena.Keywords: Citizenship Education, defending the country, students, agents of change.

Membangun Ketahanan Industri Pertahanan Indonesia Yang Mandiri Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Fiorentina Nulhakim; Nadia Aurora Soraya; Salsa Ayuning Tias
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakNasionaliasi industri pertahanan melalui perwujudan kemandirian industri pertahanan diidentifikasikan dengan kemampuan suatu negara untuk memproduksi alpalhankam beserta komponen-komponen utama atau pendukungnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan kekuatan militer ataupun non-militer dalam Negeri, dengan kata lain Industri pertahanan yang kuat tercermin dalam ketersediaan pasokan kebutuhan pertahanan dan fasilitas pertahanan yang terjamin secara berkelanjutan dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, buku dan hasil penelitian sebelumnya. Serta deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Berdasarkan penelitian ini, nasionalisasi industri, pertahanan perlu dicapai melalui penerapan strategi yang komprehensif dan sporadis, yakni penguasaan terhadap pengembangan teknologi diiringi dengan kepastian hukum yang komprehensif melalui pembumian amanat UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), serta peran pemerintah yang menyeluruh terhadap setiap aspek pergerakan produksi industri pertahanan.Kata Kunci : Industri Pertahanan, Nasionalisasi Industri, Omnibus LawÂ AbstractThe nationalization of the defense industry through the realization of the independence of the defense industry is identified by the ability of a country to produce defense and security equipment tools along with its own main or supporting components in meeting the needs of domestic military or non-military forces, in other words A strong defense industry is reflected in the availability of a supply of defense needs and defense facilities that are guaranteed in a sustainable and adequate manner. This research uses a juridical approach method to study or analyze secondary data in the form of legal materials, books and the results of previous research. As well as descriptive analytics with data collection through literature studies, documents, and archival studies. Based on this research, the nationalization of industry, defense needs to be achieved through the implementation of a comprehensive and sporadic strategy, namely mastery of technology development accompanied by comprehensive legal certainty through the grounding of the mandate of Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law), as well as the overall role of the government in every aspect of the movement of defense industrial production.Keywords : Defense Industry, Nationalization of industry, Omnibus Law

Fenomena Lemahnya Supply Chain Industri Pertahanan Dalam Konteks Nasionalisme Gathut Imam Gunadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPada dasarnya, Indonesia telah menerapkan metode Supply Chain dalam Industri pertahanan negara. Namun, masih ada kendala dalam implementasi rantai pasokan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa supply chain industri pertahanan nasional untuk memperkuat Industri Pertahanan Nasional. Metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan analisa yang digunakan dalam penulisan ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan analisis terhadap optimalisasi implementasi supply chain industri pertahanan. Hasil analisis faktor internal diperoleh 4 aspek kekuatan dan 4 aspek kelemahan. Analisis hasil faktor eksternal diperoleh 4 aspek peluang dan 4 aspek ancaman. Analisis hasil matriks ditemukan bahwa strategi yang sesuai dengan kebijakan pelaksanaan supply chain industri pertahanan adalah strategi ST. Strategi ST terdiri dari penyesuaian kualitas produk, sinergitas dengan kualitas produk supplier dengan kualitas produk bahan baku yang baik, manajemen supply chain yang sesuai dengan kebutuhan, peningkatan kualitas dan produktivitas secara terus-menerus.Kata kunci: Supply Chain, Industri Pertahanan, SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)Â AbstractBasically, Indonesia has applied the Supply Chain method in the national defense industry. However, there are still obstacles in implementing the supply chain. This paper aims to analyze the supply chain of the national defense industry to strengthen the National Defense Industry. The SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) method is the analysis used in this paper. This research is designed to give an examination of supply chain optimization in the defense industry The investigation of internal components yielded four areas of strength and four areas of weakness. The results of the external factors analysis yielded four aspects of opportunities and four elements of threats.. The ST approach, according to the matrix results, is the one that is in line with the policy of implementing the defense industry supply chain. Adjusting product quality, synergy with supplier product quality with good quality raw material goods, supply chain management based on needs, and ongoing quality and productivity development are all part of the ST approach.Keywords: Supply Chain, Defense Industry, SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

Penanaman Karakter Kebangsaan Terhadap Mahasiswa (Studi Deskriptif Pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia) Ria Yuni Lestari; Susilawati Susilawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPendidikan karakter adalah pendidikan yang berupaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, yang mana mereka akan menjadi pelaku perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Diharapkan agar perilaku warga negara baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya mengacu pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.Sikap dan tingkah laku yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan mendudukan hak asasi manusia secara proporsional sesuai dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Semangat kebangsaan yang tinggi, sehingga selalu menjunjung tinggi existensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan maraknya kasus penyelewengan perilaku dan karakter anak bangsa, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi tidak hanya tenaga pendidik dan pemerintah, melainkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan perilaku yang baik dan menanamkan karakter yang baik bagi anak Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan karakter kebangsaan dalam diri mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa sangat penting dilakukan, salah satunya adalah melalui proses pendidikan.Kata kunci: Penanaman Karakter, Pendidikan Karakter, Generasi MudaÂ AbstractCharacter education is education that seeks to in still certain character values to students in which there are components of knowledge, awareness or willingness, as well as actions to carry out these values. Character education is closely related to moral education where the goal is to shape and train individual abilities continuously for self-improvement to wards a better life. The young generation is the next generation of the nation, where they will be the agents of change and progress of a nation. It is hoped that the behavior of citizens in terms of politics, economy, and socio-culture refers to the concepts, principles and values contained in Pancasila. Attitudes and behaviors that up hold human dignity as creatures created by God Almighty, by placing human rights proportionally in accordance with the concepts and principles contained in Pancasila. High national spirit, so that it always up holds the existence of the Unitary State ofthe Republic of Indonesia. With the rise of cases of misappropriation of the behavior and character of the nationâ€™s children, it is necessary to raise awareness not only for educators and the government, butals of or the awareness of the Indonesian people to apply good behavior and in still good character in Indonesian children. Therefore, the development of national character in students as the next generation of young people is very important, one of which is through the education process.Keywords: Character Planting, Character Education, Young Generation

Analisa Penanganan Pelanggaran Disiplin Kerja GSE Di Apron Bandar Udara Yogyakarta International Airport Tomy Fajar Fitriatmoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakApron Movement Control melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan dari karyawan GSE terhadap aktivitas di sisi udara (Apron). Di dunia penerbangan keselamatan sangat diutamakan, terlebih pada area apron. Kedisiplinan di area apron yang dilaksanakan oleh unit GSE sangatlah penting dalam mengontrol pergerakan pesawat, kendaraan, penumpang, dan barang. Kedisplinan dan keselamatan sangat erat kaitannya dalam hal melaksanakan tugas dan menjamin keselamatan diri sendiri maupun penumpang pesawat, dengan tidak melanggar pelanggaran diatas maka akan menjamin keselamatan dengan baik di bandar udara YIA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang penanganan pelanggaran area apron terhadap kedisiplinan kerja oleh unit amc di bandar udara YIA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode, adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Tindakan AMC melakukan teguran pemantauan lebih lanjut dan arahan untuk segera melakukan pembaharuan armada sesuai SOP yang berlaku, untuk kendala yang dihadapi dari pihak AMC dalam melakukan teguran dilapangan tidak ditemukan karena semua sudah mengetahui apa tugas dan peran AMC di wilayah apron. Hasil peningkatan disiplin kerja GSE setelah pemberian sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak AMC di wilayah apron. Semakin lebih sadar bahwa keselamatan penerbangan sangatlah penting untuk diri sendiri maupun orang lain dan berkurangnya jenis pelanggaran yang sama setiap hari dari data hasil pantauan inspeksi rutin maupun random inspection.Kata kunci: Ground Support Equipment, Apron, AMC, Disiplin Kerja, Yogyakarta Internasional AirportÂ AbstractApron Movement Control conducts supervision aimed at creating discipline from GSE employees towards activities on the air side (Apron). In the world of aviation safety is very important, especially in the apron area. Discipline in the apron area carried out by the GSE unit is very important in controlling the movement of aircraft, vehicles, passengers and goods. Discipline and safety are closely related in terms of carrying out their duties and ensuring the safety of themselves and the passengers of the aircraft, by not violating the above violations, it will ensure good safety at YIA airport. The type of research used in this research is qualitative research. The use of this qualitative approach is intended to obtain an overview of the handling of violations in the apron area against work discipline by the amc unit at YIA airport. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation, for the triangulation used is the method triangulation, while the data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.The results obtained from this study are AMC's actions to carry out further monitoring warnings and directives to immediately renew the fleet according to the applicable SOP, for the obstacles faced by the AMC in carrying out warnings in the field were not found because all of them already knew what AMC's duties and roles were in the field. apron area. The results of the increase in GSE work discipline after the provision of sanctions for violations committed by the AMC in the apron area. More and more aware that flight safety is very important for oneself and for others and the reduction in the same types of violations every day from data from routine inspections and random inspections.Keywords: Ground Support Equipment, Apron, AMC, Work Discipline, Yogyakarta International Airport

Pancasila Dan Perwujudannya Di Masyarakat Modern Endah Parawangsa; Dinie Anggraenie Dewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPancasila adalah dasar dari negara kesatuan republik Indonesia yang merupakan acuan dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Pancasila telah terbukti sebagai ideologi yang kuat hingga kini berada di masyarakat modern sehingga nilai-nilainya tetap terwujud sebagai cerminan bangsa Indonesia di masyarakat modern. Masyarakat modern Indonesia yang bijak tetaplah menjunjung tinggi pancasila dan mewujudkannya dalam sikap dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ciri-ciri dan perkembangan yang hadir dijadikan alat untuk mempererat kesatuan dan persatuaan bangsa Indoensia dan memperkuat pancasila sebagai dasar negara.Kata Kunci: Pancasila, Wujud, Masyarakat Â Modern.Â AbstractPancasila is the basis of the unitary state of the republic of Indonesia which is a reference in social life in Indonesia. Pancasila has been proven to be a strong ideology until now in modern society so that its values continue to manifest as a reflection of the Indonesian nation in modern society.Â The wise modern Indonesian society still upholds Pancasila and manifests it in attitudes and daily social life.Â The characteristics and developments that are present are used as tools to strengthen the unity and integrity of the Indonesian nation and strengthen Pancasila as the basis of the state.Keywords: Pancasila, Form, Modern Society.

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Era Globalisasi Sahma Nada Afifah Ekaprasetya; Dinie Anggraenie Dewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPancasila adalah dasar negara Indonesia atau merupakan dasar bangsa Indonesia karena itu Pancasila sangatlah penting dalam berkehidupan sehari-hari, dan keberadaan Pancasila dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki prinsip pedoman untuk mengenali dan menyelesaikan masalah sosial, politik, hukum, budaya dan lain-lain. Dan nilai-nilai yang di miliki Pancasila atau terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang baik, dan harus ditanamkan ke dalam jiwa setiap masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, nilai-nilai yang dimiliki Pancasila sangatlah penting untuk dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita, agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur di era globalisasi saat ini dan Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelusuran perpustakaan atau Library ResearchKata Kunci: Indonesia, Nilai, PancasilaÂ AbstractPancasila is the basis of the Indonesian state or is the basis of the Indonesian nation because it is very important in everyday life, and the existence of Pancasila can make the Indonesian nation have guiding principles to identify and resolve social, political, legal, cultural, and other problems. And the values that are owned by Pancasila or contained in Pancasila are good values and must be instilled into the soul of every society in Indonesia. Therefore, the values of Pancasila are very important to be understood and applied in our lives, so that the values of Pancasila do not fade in the current era of globalization and Indonesia does not lose its identity. This study aims to show how important it is to strengthen Pancasila values in the era of globalization, and the method used in this research is the library search method.Keywords: Indonesia, Values, Pancasila

Peran Penting Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) Dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan Indonesia Gathut Imam Gunadi; Beny Budhi Septyanto; Unggul Satrio Yudhotomo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakDidalam Perjalanan sejarah pergerakan bangsa Indonesia untuk dapat mencapai kemerdekaan negara Indonesia dapat kita ketahui bahwa serangkaian peristiwa tersebut awalnya terjadi sejak terlaksananya Kebangkitan Nasional yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1908, seteleh itu disusul oleh peristiwa yang tak kalah pentingnya yaitu lahirnya Sumpah Pemuda yang pelaksanaannya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Tidak sampai disitu saja, terdapat juga kegiatan perjuangan politik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Nasionalis melalui pengembangan organisasi atau partai politik. Selama terjadinya pergerakan kebangsaan tersebut yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia masih belum mampu untuk membentuk sebuah kekuatan militer bangsa Indonesia yang kedepannya diperlukan untuk dapat mendukung perjuangan mewujudkan cita-cita politik Indonesia Merdeka. Sejarah perjuangan kemerdekaan indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran keberadaan tentara Pembela Tanah Air (PETA). Tentara PETA merupakan pasukan pembela tanah air yang berupa tentara sukarelawan yang diisi oleh pemuda-pemuda Indonesia. Pada awalnya pembentukan pasukan PETA dari bantuan Jepang ini bertujuan untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan tentara Sekutu, namun bangsa Indonesia melihat pembentukan Tentara PETA itu sebagai persiapan menuju Indonesia Merdeka. Bisa dikatakan bahwa tentara Pembela Tanah Air (PETA) merupakan modal utama kekuatan Tentara Keamanan Rakyat yang akhirnya dikemudian hari bertransformasi menjadi Tentara Nasional Indonesia.Kata kunci: Perjuangan Kemerdekaan, Gerakan Kebangsaan, PETA.Â AbstractWe can learn from the historical journey of the Indonesian nation's movement to achieve independence of the Indonesian state that this series of events began with the implementation of the National Awakening on May 20, 1908, and was followed by an equally important event, namely the birth of the Youth Pledge on October 28, 1928. It didn't stop there; Nationalist figures were also involved in political warfare through the formation of political organizations or parties. During the national movement led by Indonesian personalities, they were unable to build a military force for the Indonesian country, which would be required in the future to support the struggle to achieve Indonesia's democratic goals. The participation of the Pembela Tanah Air (PETA) army in the war for Indonesian independence cannot be separated from the history of the struggle. The PETA army is a volunteer army made up of Indonesian youngsters that serves as a homeland defense force. The construction of the PETA forces with Japanese support was initially intended to defend their area against Allied attacks, but the Indonesians envisioned the PETA Army as a precursor to an independent Indonesia. The Pembela Tanah Air (PETA) army might be considered the major capital of the People's Security Army, which later became the Indonesian National Army.Keywords: Struggle for Independence, National movement, PETA.

Analisis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelecehan Seksual 14 Santriwati Di Kabupaten Bandung) Dinar Sugiana Fitrayadi; Alya Oktaviani; Mamay Maesaroh; Mia Rhodia; Nabilah Alda Adawiya; Neng Neng; Novia Dwi Styowati; Oki Purwanti; Umiyah Umiyah; Yunita Dwi Rifani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakAda dua jenis kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik, seperti yang dilakukan di Republik Ceko dan di Jerman, dilakukan dengan mengamputasi testis pelaku pedofilia, sehingga pelaku kekurangan hormon testosteron, yang mempengaruhi gairah seksnya. Sedangkan kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan cara amputasi buah zakar. Eksekutornya akan mengandung bahan kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormon testosteron. Ini dapat dilakukan melalui pil atau suntikan. Ketika hormon testosteron melemah, kemampuan untuk membangun, menurunkan libido atau hasrat seksual seseorang atau bahkan hilang sama sekali. Belum lamaÂ ini terjadi lagi suatu kasus pemerkosaan terhadap perempuan, yang dikenal dengan kasus pemerkosaan Herry Wirawan terhadap belasan santriwati di Bandung. Kemudian yang menjadi sorotan adalah bagaimana penyelesaian terhadap kasusnya, yakni tedakwa pada kasus tersebut sempat divonis hakim untuk hukuman kebiri dan mati, namun pada akhirnya putusan yang dikeluarkan adalah hukuman pidana penjara seumur hidup, karena beberapa pakar HAM di Indonesia menolak dan menegaskan bahwa hukuman kebiri maupuun vonis mati tersebut melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin, menganalisis dan mengetahui Bagaimana hukum kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan menggunakan studi kasus (Pelecehan seksual 14 santriwati di Kabupaten Bandung), Meninjau bagaimana hukuman ini ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Hasil penelitian data deskriptif diperoleh bahwa dalam sudut pandang HAM berdasarkan keterangan yang didapat dari wawancara dengan Kepala bidang HAM menerangkan bahwa Hukuman kebiri tidak bisa dianggap melanggar hak asasi karena sejak awal pelaku sendiri lah yang telah melangar HAM para korbannya. Kasus pelecehan merupakan sebuah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, menimbulkan trauma kepada para korban dan keluarga serta menggangu ketentraman di lingkungan masyarakat.Kata Kunci : HAM, Kebiri Kimia, Perempuan, Pelecehan.Â AbstractThere are two types of castration applied in different countries, namely physical castration and chemical castration. Physical castration, as is done in the Czech Republic and in Germany, is carried out by amputating the testicles of the pedophilia abuser, so that the offender is deficient in the hormone testosterone, which affects his sex drive. Meanwhile, chemical castration, in contrast to physical castration, is not carried out by means of amputation of testicles. The executor will contain antiandrogen chemicals that can weaken the hormone testosterone. This can be done through pills or injections. When the hormone testosterone is weakened, the ability to build up, lower one's libido or sexual desire or even disappear altogether. Not long ago there was another case of rape of women, known as the Herry Wirawan rape case against dozens of female students in Bandung. Then the highlight is how the settlement of the case, namely the tedakwa in the case was sentenced by the judge to be sentenced to castration and death, but in the end the verdict issued was a sentence of life imprisonment, because some human rights experts in Indonesia refused and emphasized that the sentence of castration maupuun death sentence violated human rights. Based on this, the researcher wants to, analyze and know how the chemical castration law against sex offenders is viewed from a human rights point of view, using a case study (Sexual harassment of 14 female students in Bandung Regency), Reviewing how this punishment is applied to perpetrators of sexual harassment crimes. This research uses the empirical juridical method, which is a research method carried out by collecting data and interviewing directly parties related to the object of study. The type of approach used in this writing is a case approach that is carried out by examining related cases. The restrictions in this qualitative research are more based on the level of importance / urgency of the problems faced in this study. The results of the descriptive data study were obtained that from a human rights point of view based on information obtained from an interview with the Head of the Human Rights sector, it was explained that the punishment of castration could not be considered a violation of human rights because from the beginning the perpetrator himself was the one who had violated the human rights of his victims. Harassment is a serious crime that violates human rights, traumatizes victims and families and disturbs peace in the community.Keywords : Human Rights, Chemical Castration, Women, Harassment.

Fenomena Yuridis Pengurangan Vonis Hukuman Terhadap Terpidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisi Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PTDKI) Herli Antoni; Rama Putra Mulyana; Imanuelita H.J. Warouw
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakDewasa ini tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sebab kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara namun juga merugikan bagi pembangunan nasional. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI yang mengurangi vonis pada tingkat pertama menjadi polemik dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menjalankan hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100/PK/Pid.Sus/2009 j.o Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Kasus tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan vonis hukum terhadap terpidana korupsi tersebut dengan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system),Â hukum pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun tidak menyangkut secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian hukum ini ialah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana sebagai landasan kajian penelitian ini.Kata Kunci : Korupsi, Peringanan Vonis, Putusan HakimAbstractNowadays, corruption always gets more attention compared to other crimes, considering the negative impacts caused by corruption have an impact ovarious aspect of peopleâ€™s lives. Corruption is an extraordinary crime because the losses caused by corruption do not only have an impact on state finances but are also detrimental to national development. One of the corruption cases that has attracted public attention is the corruption case by the defendant Joko Soegiarto Tjandra. The appeal decision of the Jakarta High Court number 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI which reduced the verdict at the first level became a polemic with the consideration that the defendant had served a criminal sentence based on the Supreme Court's Decision dated February 20, 2012 Number 100/PK/Pid. Sus/2009 in conjunction with the Supreme Court's Decision Number 12 PK/Pid.Sus/2009 and has returned the money from the crime of corruption. The case raises the question of how the legal verdicts against corruption convicts were reduced with mitigating reasons as contained in the decision. In the criminal justice system, criminal law occupies a central position. This is because decisions in sentencing will have broad consequences, both those involving the perpetrators of the crime directly or not. This study uses a descriptive analytical method with a normative approach. The result of this legal research is to find out how the judge's considerations are related to criminal law theories as the basis for this research study.Keywords : Corruption, Reduced Sentence, Judgeâ€™s Decision

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Heru Nurgiansah

Contact Email setiawan1000@gmail.com

Phone +6281322551635

Journal Mail Official nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Heru Nurgiansah

Contact Email
setiawan1000@gmail.com

Phone
+6281322551635

Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id

Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA