Jurnal Kompilasi Hukum
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Articles
185 Documents
<![CDATA[Perkembangan Demokrasi Langsung Dalam Penentuan Jabatan Kepala Lingkungan Di Kota Mataram : (Analisis Terhadap Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga) ]]>
<![CDATA[Johan Rahmatullah]]>;
<![CDATA[wahyudin Wahyudin]]>;
<![CDATA[Abd. Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan langsung jabatan Kepala Lingkungan Di Kota Mataram telah menunjukkan kemajuan dari sisi praktik demokrasi di tingkat lokal, sebab hampir semua lingkungan di Kota Mataram menggunakan metode pemilihan langsung. Pemilihan langsung diatur melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga. Ada beberapa persoalan dalam peraturan tersebut yang dalam hal ini belum mengikuti perkembangan praktik pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan di tengah masyarakat. Pertama, tidak adanya pedoman yang jelas terkait dengan berlangsungnya pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan. Kedua, tidak diaturnya mekanisme penyelesaian permasalahan selama berlangsungnya pemilihan langsung tersebut. Ketiga, sumber anggara pelaksanaan pemilihan langsung. Oleh karena demikian, ke depan perlu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tersebut agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemilihan langsung jabatan Kepala Lingkungan dan sebagai rekomendasi kepada pemerintah Kota Mataram untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Walikota tersebut. penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.]]>
<![CDATA[Perlindungan Lingkungan Laut Oleh Pemerintah Desa : (Study Di Desa Senggigi, Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Erlies Septiana Nurbani]]>;
<![CDATA[Lalu Guna Nugraha]]>;
<![CDATA[Diva Pitaloka]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni Zunnuraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v6i2.84
<![CDATA[Indonesia yang diberkahi zona laut seluas 2/3 dari total seluruh wilayah, berkewajiban dalam menjaga mandatnya sebagai pemilik kedaulatan. Implementasi mandate dimaksudkan dalam rangka memaksimalkan potensi kelautan yang ada. Namun, dalam perkembangannya, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik secara nasional, regional maupun internasional dalam pemanfaatan potensi laut. Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir.]]>
<![CDATA[Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Dewi Sartika, Fatahullah, Lalu Adnan Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis Restorative Justice. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam penanganan ABH sejak tahap pre adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, yang secara fungsional ada pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dibawah komado Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Seluruh proses peradilan pidana anak menjadi tugas dari Bapas yang membuat Bapas memegang posisi sentral dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Hanya saja perlu penegasan dalam berbagai aturan tambahan mengenai peran Bapas dalam setiap proses peradilan pidana anak.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Hki Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa ]]>
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahady]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian dan pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan dan membedah peranan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa khususnya di Desa Gegerung Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan metode normatif dan empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas karya intelegensi dan olah pikir seseorang terhadap barnag/jasa yang dipasarkan dan memiliki nilai yang ekonomis. Banyak potensi yang dimiliki Desa untuk mengembangkan diri dan mendukung sektor pariwisata. Banyak produk desa yang diperkenalkan kepada pasar namun terhenti hanya sampai produksi dan pemasaran saja, padahal banyak produk yang memiliki ciri khas dan nilai pembeda dengan produk lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual memiliki banyak jenis dan peranannya dapat meningkatkan identitas dan nilai jual produk jika mendapatkan pengakuan dan labelisasi dalam bentuk merek, indikasi geografis, paten maupun rahasia dagang. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya melakukan pemberdayaan produk barnag/jasa untuk kemudian didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI melalui Kemenkumham di daerah.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Rusnan]]>;
<![CDATA[Johannes Johny Koynja]]>;
<![CDATA[Erlies Septiana Nurbani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk pembangunan agar terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Maka dari warganegara harus patuh dan terhadap peritah undang-undang untuk membayar pajak ke negara. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, baik it pelanggaran maupun kejahatan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah ]]>
<![CDATA[Widodo Dwi Putro]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>;
<![CDATA[Khotibul Islam]]>;
<![CDATA[Rina Khairani Pancaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Problem yang banyak ditemui di masyarakat adalah salah satunya terkait sengketa perdata yang berobjek tanah. Masyarakat sering melakukan transaksi jual beli tanah namun tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (duty of care) sehingga di belakang hari menimbulkan sengketa tanah. Selain itu mayoritas kasus yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kamar Perdata adalah kasus tanah. Oleh karena itu tujuan dari penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembeli beritikad baik dalam transaksi tanah sehingga mereka mendapat perlindungan hukum jika terjadi sengketa di belakang hari, selain itu untuk mengurangi penumpukan kasus yang ada di pengadilan terkait dengan sengketa jual beli tanah. Metode yang dilakukan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi dan pendampingan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Hasil dari penyuluhan ini adalah banyak masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan terkait dengan pembeli beritikad baik dalam sengketa perdata berobyek tanah. Hal ini dibuktikan dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan berharap dapat pendampingan serta mendapatkan program-program penyuluhan hukum selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga tidak dirugikan dalam transaksi jual beli tanah.]]>
<![CDATA[Pentingnya Itsbat Nikah Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak di Desa Kekeri Kec. Gunungsari ]]>
<![CDATA[Zunnuraeni]]>;
<![CDATA[Syamsul Hidayat]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>;
<![CDATA[Erlies Septiana Nurbani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di tengah-tengah masyarakat, perkawinan di bawah tangan masih sering terjadi. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tersebut namun juga anak keturunan mereka terutama ketika terjadi perceraian, sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, sengketa warisan dan sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami pentingnya itsbat nikah. Persoalan isbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Minollah Minollah]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilwan]]>;
<![CDATA[Chrisdianto Eko Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari sosialisasi Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa tentang apa, fungsi dan manfaat serta teknis pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa. Dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialiasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Bersama Kepala Desa dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik.]]>
<![CDATA[Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Chrisdianto Eko Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i1.92
<![CDATA[Wacana penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengemuka beberapa waktu lalu menimbulkan sikap penolakan dari berbagai lapisan baik akademisi, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya. Penundaan pemilu akan menimbulkan persoalan konstitusional yaitu memperpanjang masa jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarah konstitusi yang pernah berlaku sebelum perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibandingkan dengan cabang kekuasaan lainnya, seperti lembaga legislatif dan yudisial. Bahkan dalam praktik ketatanegaraan, UUD 1945 tidak digunakan secara murni, misalnya keberlakuan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diselewengkan dengan kebijakan demokrasi terpimpin. Demikian pula, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang cenderung sangat besar. Setelah perubahan UUD 1945 yang ditandai dengan kesadaran untuk membatasi kekuasaan Presiden secara konstitusional melalui pengaturan dalam UUD 1945. Kekuasaan yang konstitusional pada dasarnya kekuasaan yang diberikan langsung oleh konstitusi yang mengandung pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi warga negara/manusia. Dengan demikian, segala argumentasi tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden bertentangan dengan ide konstitusionalisme dan negara yang berkedaulatan rakyat.]]>
<![CDATA[Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Dewi Sartika]]>;
<![CDATA[Fatahullah Fatahllah]]>;
<![CDATA[Lalu Adnan Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i1.93
<![CDATA[Pemidanaan terhadap anak semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa alternatif dan peluang penyelesaian menggunakan mekanisme diluar hukum dengan beberapa kriteria tindak pidana, salah satunya melalui mekanisme diversi formal. Dalam proses tersebut keterlibatan masyarakat sangat sentral mengingat pemulihan antara pelaku dan korban akan bermuara pada masyarakat. Penelitian ini akan bertujuan untuk melakukan kajian terhadap model penguatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restorativ. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam sistem peradilan pidana anak peran masyarakat ada pada awal dan akhir terjadinya kasus. Kasus tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat juga tidak lepas bergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan selain individu dari si pelaku dan korban. Pada akhir kasus, pelaku maupun korban yang sudah masuk dalam proses hukum diharapkan proses reintegrasi didukung oleh masyarakat, masyarakat dapat melakukan partisipasi untuk pembentukan kelembagaan non formil baru untuk melakukan penyelesaian dan partisipasi tersebut, selain itu dapat melakukan penguatan melalui kelembagaan formal yang sudah ada.]]>
