cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 235 Documents
 20   21   22   23   24 
Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat Lian, Nur
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.1998

Abstract

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui prinsip Kedaulatan Rakyat didalam Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat dan Peraturan Perundang-undangan, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan persyaratan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, dan untuk mengetahui Kedudukan Partai Politik di Indonesia dalam pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka, yang meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.Hasil Penelitian: Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI oleh Partai Politik bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat jika tidak melibatkan rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat seharusnya menjadi representasi rakyat, tunduk dan patuh terhadap aspirasi rakyat yang memilihnya di Daerah Pemilihan bukan sebagai representasi/juru bicara Partai Politik. Partai Politik sebagai Suprasttuktur Politik Negara tidak sepenuhnya berwenang mengusulkan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat, sedangkan Partai Politik sebagai lembaga yang mengusulkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah zulfida, Zela ony; Pranoto, Edi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2073

Abstract

ABSTRAKTanah memegang peran vital dalam kehidupan manusia, dan negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, termasuk mengatasi permasalahan seperti tanah musnah. Tanah musnah terjadi ketika tanah mengalami perubahan struktural akibat peristiwa alam, menyebabkan ketidakfungsian dan ketidakmampuan pemanfaatan. Namun, penanganan dan status hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah," penulis mengkaji status hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui bantuan dana kerohiman, yang diatur oleh Perpres No 52 Tahun 2022. Dana ini diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi tanahnya yang akan dialihkan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah MusnahABSTRACTLand has a very important role in human life, and the state has the authority to manage it, including overcoming problems such as land damage. Land loss occurs when land experiences structural changes due to natural events, causing dysfunction and the inability to use it. However, the handling and legal status of destroyed land in Indonesia is still not in accordance with legal provisions. In the thesis entitled "Legal Protection for Owners of Land Rights that Have Been Destroyed" the author examines the legal status and protection for owners of land rights that have been damaged. This research uses a type of normative juridical research which refers to secondary data and is analyzed descriptively with qualitative analysis. The results of the research show that the land that was destroyed has lost its legal status, including ownership rights and management, in accordance with provisions such as PP No. 18 of 2021 Article 66 and ATR/BPN Ministerial Regulation No. 17 of 2021 Article 17. Based on the research results, legal protection is provided through assistance . spiritual funds regulated by Presidential Decree Number 52 of 2022. These funds are given to land rights holders who do not carry out reconstruction or reclamation of their land which will be transferred to the government for development in the public interest. Therefore, legal protection for owners of destroyed land rights includes the elimination of the legal status of the land and assistance with spiritual funds in accordance with applicable regulations.
Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2140

Abstract

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman. Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, telah diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Tawuran dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Peneilitian ini membahas peranan dan tanggung jawab Komisi perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan
Imbas Perubahan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Daerah pada Regulasi Pajak dan Retribusi Darah serta Pendapatan Daerah Fadhilah, Nurul Laili
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2247

Abstract

Perubahan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berimbas pada situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, tatanan pemerintahan yang berbasis tata kelola yang baik, harus memperhatikan integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pemungutan pajak dan retribusi membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Adanya kebijakan baru dalam regulasinya perlu ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dengan demikian, setiap daerah perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbas  dari adanya perubahan kebijakan baik dari segi regulasi dan pendapatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan jenis penelitian yuridis normatif,  pendekatan  peraturan perundangan serta pendekatan konseptual. Imbas terhadap Pendapatan Daerah dalam hal pendanaan administrasi perpajakan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan. Selain tu perlu ada penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada ketentuan lama, karena setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ketentuan yang lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Dengan Penyalagunaan Posisi Rentan Untuk Mengeksploitasi Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Hotan, Exwin Agustinus; Kameo, Jeferson
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2494

Abstract

Isu hukum dalam penelitian ini berangkat dari konsep pengaturan yang kuno atau ketinggalan zaman. Konsep pengaturan dimaksud adalah, konsep pengaturan tentang penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan tersebut, hanya mengenal subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai turut serta hanyalah orang perseorangan dan bukan bagi korporasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni melakukan kajian terhadap putusan hakim tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Hasil penelitian dalam putusan hakim yang diteliti dengan dinavigasi teori Keadilan Bermartabat, ditemukan bahwa hakim nampaknya telah memanfaatkan penemuan hukum (rechtsvinding) yang menyatakan bahwa ada tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dalam perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan posisi rentan korban mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hakim dalam putusannya menemukan hukum mengatasi permasalahan pengaturan yang ketinggalan zaman. Namun, dalam kasus-kasus yang diteliti terdapat keterlibatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perdagangan orang, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya mengatur subyek hukum sebagai orang perorangan.Kata kunci: tindak pidana penyertaan, perdagangan orang, putusan hakim
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer Sembiring, Dhiana Resta Aprilia; Esther, July
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2498

Abstract

Tindak pidana Insubordinasi merupakan salah satu dari tindak pidana murni militer yang dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap pengabdian yang sehubungan dengan suatu kedinasan, yang dengan sengaja untuk tidak taat terhadap perintah atasan yang dilakukan oleh anggota militer. Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi serta Prosedur penyelesaian perkara pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan disebabkan karena harga diri, disiplin dan masalah pribadi. Sedangkan proses serta tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219/XII/2021, serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219.a/XII/2021. Adapun tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.Kata kunci : Insubordinasi, Oditur Militer, Proses Penyelesaian.
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Puteri, Tri Oktaviana Budijono
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2538

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan tujuan untuk mengkaji kontruksi dari kebijakan hukum pidana serta menganalisis pertimbangan hukum hakim pada perkara nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pmk.2024. Studi ini menerapkan metode hukum normatif-empiris yang menggambarkan deskriptif secara detail menggunakan pendekatan aturan hukum (normatif) disertai kompenan data empiris. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan hukum secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) dan ayat (2) mengatur “tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, yang terdiri dari 5 (lima) butir-butir pemberatan. Kedua, dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak, sebagaimana dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk hakim telah menyatakan bahwa tindakan terdakwa anak telah terpenuhi setiap unsur yang tercantum pada “Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP”. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara Nomor 6/Pid.Sus Anak/2024/Pn Pmk hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris Vianka, Maria Ibella; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2542

Abstract

Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah dampak, tidak hanya kepada pasangan suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Sebagaimana kewajiban warga negara Indonesia yang baik setiap peristiwa penting di dalam kehidupannya wajib untuk dilaporkan dan dicatat kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Pernikahan yang tidak tercatat akan mempengaruhi kedudukan status hukum seseorang dan berdampak pula pada pembagian warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Akta perkawinan memberikan perlindungan kepada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi gugatan. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, buku, artikel dari website serta jurnal. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang diakui sah tetap mendapatkan bagian haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keperdataan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan 
Penerapan Hukum Dalam Pembagian Waris Harta Gono-Gini Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Cerine, Angel; Sidauruk, Jinner
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2543

Abstract

Seorang suami dan istri membentuk ikatan melalui pernikahan mereka, dan anak-anak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan warisan. Masalah sengketa warisan adalah salah satu konflik hukum perdata yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam artikel ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah anak-anak mendiang suami (anak dari perkawinan pertama pewaris dengan istrinya) tidak ingin membagikan harta warisan tersebut kepada istri sah dari perkawinan kedua mendiang ayahnya. Karena istri sah dari perkawinan kedua mendiang ayahnya tidak memiliki keturunan dan mereka merasa harta mendiang ayahnya merupakan harta yang diperoleh oleh mendiang ayah dan mendiang ibunya semasa hidup. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan Undang-Undang mengenai hak waris terhadap istri sah dari perkawinan kedua yang tidak memiliki keturunan terhadap pelaksanaan pembagiannya serta masalah hukum dalam pembagian warisan harta gono gini terhadap istri dari perkawinan kedua. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif dengan mengkaji /menganalisis perundang-undangan dan bahan pustaka. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, walaupun penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan merupakan istri sah dari perkawinan kedua, ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan suaminya walaupun ia tidak memiliki keturunan
Kajian Kode Etik Kedokteran dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Sengketa Medis Budhiarti, Arrie; Suidarmanto, Muhamad Dimas
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter adalah individu yang melakukan perawatan kesehatan sesuai dengan prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia melalui praktik medis. Masalah hukum yang perlu dipelajari adalah hak dan kewajiban dokter, terutama dalam hal perlindungan hukum saat melakukan tindakan medis. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai perlindungan hukum dan etika medis dokter dalam menyelesaikan sengketa. Analisis artikel ini dilakukan dengan metode hukum normatif, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara ilmiah, menegaskan bahwa dokter yang terlibat dalam kasus medis di rumah sakit memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Hukum Kesehatan dan peraturan kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit harus memiliki cara penyelesaian sengketa medis. Hukum Kesehatan, etika medis(kode etik kedokteran), lembaga kesehatan, dan prosedur pelaporan masih belum cukup melindungi dokter dalam menyelesaikan perselisihan medis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penyidik polisi akan mengikuti aturan yang diatur dalam KUHAP saat menangani kasus dugaan malpraktik, sementara Undang-Undang tentang kesehatan mengatur institusi profesi kedokteran yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional yang memiliki perlindungan hukum.

Page 22 of 24 | Total Record : 235

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue