SUPREMASI Jurnal Hukum
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Articles
235 Documents
<![CDATA[Dampak Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Memberikan Kepastian Hukum Masyarakat ]]>
<![CDATA[Karita, Denta Chanda]]>;
<![CDATA[Handayani, Sri Wahyu]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai dikarenakan rendahnya tingkat pendaftaran tanah secara menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah secara massal di seluruh wilayah Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya program ini menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftarannya, sehingga diperlukan evaluasi secara intensif guna memastikan efektivitas program tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah serta analisis dokumen hukum yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara normatif sudah sesuai dengan kerangka hukum yang ada, namun terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran serta beberapa hambatan administratif di lapangan. Dampak positif dari program ini meliputi peningkatan kepemilikan sertipikat tanah yang berpengaruh terhadap kepastian hukum. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal kepastian hukum terhadap tanah yang belum terdaftar serta diperlukan adanya peningkatan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah yang dikuasainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun secara normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam hal implementasi di lapangan agar tujuan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PPU-XX/2022 ]]>
<![CDATA[Lian, Nur]]>;
<![CDATA[Isnaeni, Yuliasara]]>;
<![CDATA[Alpiya, Hansa]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangannya perkawinan beda agama diistilahkan sama dengan “pernikahan lintas agama”, yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Perbedaan perspektif dalam menafsirkan teks agama tentang larangan pernikahan antara muslim dan non-muslim menyebabkan perdebatan intens di kalangan ulama, menjadikan pernikahan lintas agama sebagai isu kontroversial. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan penetapan perkawinan beda agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL). Penelitian memakai penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, Studi Kasus Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Sel. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini mengalami ketidakpastian hukum meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUXX/2022 yang menolak secara tegas mengenai Perkawinan beda agama, dikarenakan adanya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pada saat ini masih tetap ada pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama masih terus terjadi di Indonesia, dengan beberapa pasangan berhasil memperoleh izin dari pengadilan, sehingga terdapat kesenjangan antara peraturan hukum yang berlaku (dassein) dan implementasinya di lapangan (dassolen). Hakim dalam putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU.]]>
<![CDATA[Perbandingan dalam Penegakan Hukum E-Lelang Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Siswanto, Cecep Tedi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya penggunaan E-Lelang di Indonesia, sehingga diperlukan obeservasi perbandingan dengan negara yang telah menerapkan system yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan e-lelang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menganalisis regulasi dan kebijakan terkait di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-lelang di Malaysia berada di bawah otoritas Pengadilan Tinggi Malaya, yang memastikan kepastian hukum dan konsistensi, sedangkan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan keterlibatan berbagai instansi yang terpisah. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas dan koordinasi sistem e-lelang di masing-masing negara. Kesimpulannya, konsolidasi otoritas e-lelang di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mengoptimalkan sistem agar lebih efisien dan akuntabel.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Konstitusional Dua Dekade DPD RI: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Penguatan Kewenangan dan Penyerapan Aspirasi ]]>
<![CDATA[Malik Frederick Turpyn, Juan]]>;
<![CDATA[Mubarok, Lutfi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menjalani perjalanan panjang selama dua dekade sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2004. Lembaga ini lahir sebagai buah dari reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Kehadiran DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat sistem perwakilan di Indonesia dengan mengakomodasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Penelitian ini mengkaji perkembangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama dua dekade sejak pembentukannya pada tahun 2004. Melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam, dengan berbagai pemangku kepentingan, studi ini mengeksplorasi dilema antara penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi dalam konteks peran DPD RI. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun DPD RI telah berkontribusi dalam membuka ruang dialog antara pusat dan daerah, efektivitasnya dalam proses legislasi dan pengawasan masih terbatas akibat keterbatasan kewenangan konstitusional. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas kinerja DPD RI, serta perbedaan persepsi antara elit politik pusat dan daerah mengenai peran ideal lembaga ini. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan DPD RI memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tidak hanya revisi kerangka hukum, tetapi juga optimalisasi peran dalam batasan yang ada, peningkatan kapasitas internal, dan pembangunan kultur politik yang lebih akomodatif terhadap kepentingan daerah. Rekomendasi diajukan untuk pengembangan mekanisme penyerapan aspirasi yang lebih sistematis dan penguatan sinergi antar lembaga negara.]]>
<![CDATA[Upacara Adat Ala Baloe Masyarakat Adat Bampalola Ditinjau dari perlindungan Hukum HKI ]]>
<![CDATA[Lestari, Lakalet]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Pandu Sula]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang kaya akan warisan budayanya. Salah satu kekayaan budaya yang dimaksudkan disini berupa Ekspresi budaya tradisional dalam bentuk upacara adat Ala Baloe masyarakat adat Bampalola. Upacara adat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu atraksi budaya dalam festifal budaya Alor yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap tahun. Festifal ini tidak saja dihadiri oleh masyarakat lokal namun juga dihadiri oleh pengunjung yang datang dari luar pulau Alor termasuk juga wisatawan mancanegara. Sayangnya upacara adat ini belum mendapat perlindungan secara hukum dari sisi hak kekayaan intelektual. Adanya perkembangan teknologi dan informasi saat ini dapat berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang begitu cepat dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan berbagai ekspresi budaya tradisional oleh pihak lain termasuk ekspresi budaya tradisional berupa upacara adat Ala Baloe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat adat Bampalola tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap upacara adat Ala Baloe. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara menggunakan analisis kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan pembahasan, kesimpulan ditarik secara induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam hal ini perlindungan upacara adat Ala Baloe masih sangat rendah. Rendahnya pemahaman masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya informasi tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang salah satunya adalah upacara adat.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Maslahah dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls ]]>
<![CDATA[Rofrofil Akmal, Ahmad Wildan]]>;
<![CDATA[Azizah, Rani Nur]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan tindak pidana zina dalam KUHP Indonesia terletak pada pengaturannya yang masih sebatas delik aduan, serta hanya berlaku bagi individu yang terikat perkawinan. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan norma agama dan sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi delik zina dalam KUHP dengan pendekatan maslahah dan menilai kesesuaiannya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan zina dalam KUHP belum mampu menjawab tantangan sosial karena tidak menjangkau praktik zina di luar pernikahan tanpa adanya laporan dari pihak tertentu. Dalam konteks hukum Islam, seluruh bentuk perzinaan dianggap pelanggaran berat yang memerlukan tindakan hukum preventif. Oleh karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan adalah mengubah jenis delik menjadi delik biasa serta menyesuaikan sanksi yang lebih efisien secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan teori Rawls, hukum pidana harus menjamin kebebasan setara dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulannya, reformulasi delik zina perlu diarahkan pada keadilan substantif yang responsif terhadap masyarakat pluralistik Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Naibaho, Resta Br.]]>;
<![CDATA[Berutu, Sigar P.]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran jaksa dalam menetapkan subjek hukum dan upaya pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana lingkungan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Dalam menjalankan fungsinya, jaksa harus memahami dengan cermat golongan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka, yang dilandasi oleh bukti-bukti kuat yang telah ditemukan dan dikumpulkan selama proses penyidikan. Penentuan subjek hukum dalam perkara pidana lingkungan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab tanggung jawab pidana harus dibebankan pada pihak yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Jaksa berkewajiban menyusun rumusan dakwaan yang akurat dan mempertanggungjawabkan tindakan seorang tersangka ataupun suatu kelompok yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, jaksa harus terlebih dahulu memperhatikan, menilai, dan mengamati fakta-fakta hukum yang ada, serta mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang terjadi. Kehati-hatian dalam proses ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan pasal maupun hukuman. Dengan pendekatan tersebut, jaksa diharapkan tidak gegabah dalam menentukan subjek hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan proporsional. Kejaksaan juga telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan, salah satunya dengan meningkatkan profesionalisme jaksa dalam menilai bukti dan menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan untuk mencegah semakin maraknya kejahatan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga diharapkan mampu memberikan efek jera. Dengan adanya efek jera tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan akan semakin meningkat, serta memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Surrogate Mother: Perbandingan Hukum Indonesia Dan India ]]>
<![CDATA[Amanda, Nuresa Divani]]>;
<![CDATA[Muhtadi]]>;
<![CDATA[Nunung Rodliyah]]>;
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[Sunaryo]]>;
<![CDATA[Agus Triono]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi medis memungkinkan pasangan dengan indikasi medis infertilitas untuk memiliki anak melalui penyewaan rahim wanita lain (surrogate mother). Akan tetapi, prosedur tersebut menimbulkan berbagai problematika seperti eksploitasi wanita dan anak, ketidakpastian hukum, pertentangan norma, hingga pengabaian hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perbedaan regulasi terkait surrogate mother di Indonesia dan India juga untuk mengatahui bagaimana kedudukan hukum dan hak waris anak yang dilahirkan melalui proses surogasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, anak hasil surogasi memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung surrogate mother,dan memiliki hak waris terhadapnya. Sebaliknya, menurut hukum India anak tersebut menjadi anak kandung dari intending couple, serta hak keperdataan lainnya seperti waris, nafkah, serta kewarganegaraan. Tidak adanya regulasi khusus terkait surrogate mother di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dan merugikan hak keperdataan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk menyusun regulasi terkait perlindungan hukum anak dari surrogate mother,serta edukasi bagi masyarakat terkait implikasi hukum anak dari surogasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Merek sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Ekonomi Kreatif di Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif ]]>
<![CDATA[Hamzah, Jajang]]>;
<![CDATA[Sri Imayati, Neni]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap merek memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor ekonomi kreatif Indonesia. Ekonomi kreatif yang berbasis pada ide dan inovasi menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang rentan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Merek sebagai identitas hukum dan komersial produk berfungsi tidak hanya sebagai pembeda, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan sarana promosi yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap merek dalam meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif serta menilai tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang 7,35% terhadap PDB nasional, namun hanya sekitar 35% pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek secara resmi (DJKI, 2023). Survei Kemenparekraf (2023) juga mengungkapkan bahwa hanya 38% pelaku ekonomi kreatif memahami manfaat perlindungan merek. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berimplikasi pada tingginya potensi pelanggaran HKI dan lemahnya perlindungan terhadap inovasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha agar memahami nilai strategis pendaftaran merek. Perlindungan hukum atas merek tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kreativitas dan inovasi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Regulasi Pajak Impor terhadap UMKM Pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam ]]>
<![CDATA[Wulandari, Aura]]>;
<![CDATA[Situmeang, Ampuan]]>;
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 terhadap perkembangan UMKM di Kota Batam yang berstatus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Permasalahan utama yang diteliti adalah adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yaitu melindungi industri dalam negeri dan mendorong produk lokal dengan dampak implementasinya yang justru dirasakan memberatkan oleh sebagian pelaku UMKM, khususnya yang mengandalkan barang impor dan bahan baku impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mendukung keberlangsungan dan daya saing UMKM. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan keuntungan bagi UMKM berbasis produk lokal, seperti pembebasan bea masuk dan dukungan ekspor, pelaku usaha yang bergantung pada barang impor dan bahan baku impor mengalami penurunan omset dan peningkatan beban administrasi. Efektivitas kebijakan ini masih bersifat parsial dan perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta insentif yang inklusif. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan di wilayah Batam.]]>
