cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2024)" : 28 Documents clear
PELANGGARAN ASAS BUSINESS JUDGEMENT RULE YANG BERAKIBAT PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PT FKS FOOD SEJAHTERA DAHULU PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK Monica, Tiur Henny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8915

Abstract

Berbicara mengenai prinsip business judgement rule, maka prinsip ini kerap dijadikan tameng atau imunitas dalam hal pertanggungjawaban direksi atas tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil. Tulisan ini akan membahas bagaimana pembatasan keputusan direksi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip BJR serta didasari pada niat untuk mencari keuntungan pribadi direksi dan bukan perusahaan (bad faith), maka pada saat itulah direksi wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana.
PEMBIAYAAN FIKTIF DI PERBANKAN SYARIAH DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM Afdilla, Shifa
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8916

Abstract

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat terjadi di perbankan syariah  dilakukan dengan berbagai macam modus yang dilakukan pihak internal perbankan maupun eksternal. Aksi kejahatan tersebut dapat merusak dan merugikan perekonomian Negara, seperti pembiayaan fiktif, akibat dari tindakan kejahatan tersebut menimbulkan rasa ketidak percayaan terhadap lembaga keuangan, merusak peredaran uang dan merugikan perekonomian Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah aksi tindak pidana pembiayaan fiktif yang terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang berujung pada kerugian yang diderita oleh bank. Akibatnya kerugian risiko operasional yang disebabkan oleh tidak optimal fungsi sistem informasi dan pengawasan pihak internal bank syariah, lemahnya sistem administrasi,  kelalaian SDM baik disengaja maupun tidak, kebijakan bisnis yang keliru, serta  tidak  terlaksanya  sistem  dan  prosedur  kerja  yang  baik. Strategi penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dapat di aplikasikan aktivitas perbankan syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi.
MENGUAK KEKUATAN TERSEMBUNYI: HUKUM SEBAGAI MESIN KONTROL SOSIAL DAN STRATEGI MACHIAVELLIAN DALAM PERGULATAN KEPEMIMPINAN KONTEMPORER Atho’illah, Amam Masyhur
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8917

Abstract

Jurnal ini melihat bagaimana hukum, dinamika masyarakat, dan strategi Machiavellian berinteraksi satu sama lain dalam bidang kepemimpinan modern. Narasi berkembang melalui analisis menarik tentang peran transformatif hukum sebagai penggerak perubahan sosial. Ini dikombinasikan dengan kompleksitas taktik kepemimpinan Machiavellian. Machiavelli percaya bahwa para pemimpin harus menggunakan perilaku manipulatif, dan analitis dalam upaya untuk memperolehdan mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini meneliti bagaimana kekuatan ini bekerja sama dengan pengendalian sosial dan pertimbangan etika dengan memasukkan situasi dunia nyata dan konteks teoretis. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan yang kompleks yang membentuk lingkungan kepemimpinan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif karena termasuk dalam penelitian hukum doktrinal.
PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS 1 PALEMBANG Khotimah, Khusnul; Kusdarini, Eny
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas 1 Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Pelayanan Makanan dan Minuman Narapidana, Kepala Sub Seksi Pelayanan Kesehatan, Petugas LPKA dan Anak Didik Pemasyarakatan Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif model Creswell dengan tahap meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut yaitu pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu pertama, pembinaan kepribadian meliputi: (1) pembinaan kesadaran beragama yang diberikan melalui bimbingan rohani; (2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan melalui pembelajaran PPKn; (3) pembinaan kesadaran hukum yang diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang hukum; dan (4) pembinaan intelektual, dengan adanya sekolah formal dan sekolah kejar paket. Kedua, pembinaan keterampilan meliputi: 1) pelatihan keterampilan memangkas rambut; 2) pelatihan keterampilan berbahan dasar kain songket; 3) pelatihan Las; dan 4) Pelatihan servis dan cuci AC.
PENERAPAN ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI DALAM PENGATURAN PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN DI INDONESIA (Pengaturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan KUHP Baru) A’maludin, Risqi; Samhudi, Gamalel Rifqi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8919

Abstract

Norma sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dalam proses interaksinya dalam bermasyarakat. Ketaatan pada norma-norma akan menciptakan ketertiban. Pemerintah masih berupaya mempertahankan beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang ini, salah satunya pasal penghinaan Presiden/Wakil Presiden. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sudah menghapus pasal tersebut, karena dinilai inkonstitusional. Namun, pada KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 mengembalikan pasal penghinaan Presiden pada Pasal 218 dan 219. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif. Teknik ini merupakan, pengumpulan dengan cara mencari kepustakaan. Data yang telah di dapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menguji pasal tentang Penghinaan Presiden, dan Mahkamah menghapusnya karena dianggap inkonstitusional. Pasal Penghinaan Presiden sangat rentan digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. Asas lex posterior derogat legi priori berarti undang undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama. Dalam hal ini Putusan Mahkamah sebagai aturan baru dalam pengaturan penghinaan kepada Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semua elemen masyarakat tanpa terkecuali wajib melaksanakan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara hukum pada semua pihak yang terlibat ketentuan yang diputusakan, putusan tersebut bersifat wajib terhadap semua. Dengan di undangkannya suatu undang-undang akan mengakibatkan hukum yang sama, yang berakibat keputusan tersebut mengikat semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.
Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya Kevin, Emmanuel; Syahputri, Martika Dini
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8920

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi pemisahan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari keuangan negara terhadap tata kelola korporasi, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum BUMN atas kerugian keuangan. Sebagai badan usaha dengan orientasi keuntungan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur. Meskipun pemisahan keuangan telah terjadi sesuai Undang-Undang BUMN, pertanggungjawaban BUMN tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan keuangan memastikan kemandirian BUMN dalam mencapai tujuan anggaran UUD. Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum yang mengatur pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dan BUMN, menjelaskan bahwa kerugian BUMN tidak otomatis dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi hukum kerugian keuangan BUMN, meskipun dapat menimbulkan tuduhan tindak pidana korupsi, bergantung pada pemahaman bahwa kekayaan negara yang disetor menjadi modal BUMN adalah milik BUMN sebagai badan hukum privat. Pemisahan kekayaan ini menjadi faktor penentu dalam menilai dampak hukum dan keberlanjutan operasional BUMN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan tanggung jawab hukum BUMN dalam konteks pemisahan keuangan dan menghadapi kerugian keuangan.
PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Hariati, Sri
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia. Gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau  murtahin. Asuransi merupakan hasil dari peradaban manusia, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pengaturan hukum asuransi syari’ah dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah peneraan prinsip asuransi syariah dalam pengelolaan  polis dana asuransi syari’ah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pengaturan asuransi syariah saat ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian, Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992, Kepmenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksananya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana dalam polis asuransi syari’ah dengan menggunakan akad bisnis dan akad tolong menolong yang didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, ta’awun, cooperation, al-amanah, al-ridha, larangan riba, maisir, larangan ghara .
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA SAAT INI Ibrahim, Arif M.; Polidu, Irwan; Moha, Sri Wahyuni S.
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini telah diatur uu perlindungan konsumen. Seperti diketahui pasal 8 uu perlindungan konsumen menentukan (sembilan) hak konsumen, pasal 5 UUPK tentang Kewajibannya, Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi  Elektronik Di Indonesia Saat Ini Salah satu contoh Hambatan-hambatan yang sering terjadi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via tiktok Shop yaitu; Ketidakjujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya, karena dalam praktiknya konsumen tidak selalu berada pada situasi yang aman dan nyaman terhadap tas branded signature yang dibeli, dalam beberapa kasus di lapangan ketidaknyamanan ini berorientasi pada beberapa hal yang berbeda, salah satunya adanya risiko produk yang tidak otentik keasliannya, tidak terdapat no. seri produk. Risiko barang defec terlihat palsu, penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur dalam sejumlah pasal UUPK seperti Pasal 45 UUPK. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elekronik di indonesia perlu adanya diperbaharui dalam hal aspek peraturan perundang-undangan, terkait penyelesaian sengketanya sebab banyak hal yang terjadi dimasyarakat terkait sengketa konsumen dalam hal beberapa produk yang digunakan tidak sesuai perjanjian dan traksaksi sebelumnya serta tidak berdasarkan kenyataan yang ada Hambatan dan penyelesian sengketa dalam perlindungan konsumen perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar supaya dalam hal penyelesaian sengketa tidak ada faktor intervensi dari pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaiannya berjalan sebagaimana yang diharapkan, harapannya adalah Pemerintah harus banyak-banyak memperhatikan mana regulasi yang harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga jika terjadi sengketa terkait perlindungan hukum bagi konsumen,  peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Peran pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal transaksi elektronik harus lebih ketat lagi, ini perlu dilakukan sebab perkembangan suatu pemerintahan saat ini juga bergantung pada kegiatan bisnis yang paling banyak dan aktif adalah kelompok masyarakat sendiri.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue