cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 190 Documents
 15   16   17   18   19 
Pelindungan Indikasi Geografis Sebagai Strategi Peningkatan Eksistensi Ekspor Rempah Indonesia Suratman Suratman; Lestari Anggraini; Niza Wibyana Tito; Happy Brilliant Srikandy; Yessy Madya Putri; Firdaus Akhirus Zamansyah; Najib A. Gisymar
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9460

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi peran strategis pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk memperkuat posisi tawar dan stabilitas harga rempah Indonesia di pasar internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya nilai tambah ekonomi komoditas rempah nasional akibat dominasi penjualan bahan mentah yang belum terproteksi secara kolektif, sehingga rentan terhadap praktik pemalsuan identitas wilayah oleh pihak asing. Banyak kajian sebelumnya hanya menitikberatkan pada narasi historis jalur rempah tanpa membedah fungsionalitas kerangka hukum kekayaan intelektual dalam memitigasi hambatan perdagangan non-tarif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar minimum pelindungan yang diatur dalam Pasal 22 hingga 24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yuridis melalui pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi produsen lokal, sebagaimana terverifikasi pada eskalasi nilai ekonomi produk Lada Putih Muntok dan Pala Banda pasca-pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Buku Deskripsi sebagai dokumen teknis pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk menciptakan diferensiasi produk yang sah dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang kompetitif.Kata Kunci: Indikasi Geografis, Rempah Nusantara, Hukum Perdagangan Internasional, TRIPS Agreement, Kekayaan Intelektual Kolektif
MODEL BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Andi Maysarah; Fandi Iskandar Sopang
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9554

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang mendorong transformasi ekonomi digital, mulai dari sistem pembayaran digital, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending), securities crowdfunding, hingga inovasi teknologi sektor keuangan lainnya. Namun, kecepatan inovasi tersebut tidak selalu diimbangi oleh kerangka regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan problematika kepastian hukum bagi penyelenggara, konsumen, maupun regulator. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, model bisnis fintech di Indonesia berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan serta transformasi ekonomi digital, ditandai dengan akumulasi penyaluran pendanaan yang telah melampaui seribu triliun rupiah; kedua, implementasi regulasi fintech telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta berbagai peraturan pelaksananya, tetapi masih menyisakan persoalan fragmentasi kewenangan, kesenjangan penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal, dan ketertinggalan regulasi terhadap inovasi; ketiga, model regulasi yang ideal adalah model regulasi responsif berbasis prinsip (principle-based regulation) yang dikombinasikan dengan mekanisme regulatory sandbox, pengawasan berbasis risiko, dan harmonisasi kelembagaan, sehingga kepastian hukum dan ruang inovasi dapat diwujudkan secara seimbang.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH Nur Azizah Amini Simanjuntak; Irwansyah Irwansyah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9556

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dengan menghapus kewenangan executive review oleh pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan pemerintah pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, implikasinya terhadap mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan fiqh siyasah. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 memperkuat prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah, sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan preventif. Dalam perspektif fiqh siyasah, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip siyāsah qaḍā'iyyah, maṣlaḥah, dan al-'adālah. Penelitian ini menawarkan model pengawasan Peraturan Daerah yang integratif melalui penguatan executive preview, optimalisasi judicial review, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
MISREKOGNISI KONSTITUSIONAL ATAS DISABILITAS TAK TAMPAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Revania Tri Hapsari; Febrian Indar Surya Kusuma
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9557

Abstract

Artikel ini menganalisis kesalahan pengakuan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak terlihat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah perluasan definisi disabilitas fisik untuk mencakup penyakit kronis telah bergeser secara substansial melampaui model medis sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan doctrinal komperatif melalui teori rekognisi Alex Honneth, Capabilities approach Martha Nassbaum, dan crip theory rosemarie Garland-Thomson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan asesmen medis formal sebagai syarat pengakuan hukum masih mereproduksi medikalisme structural dan menimbulkan eksklusi epistemis terhadap penyandang disabilitas tak tampak. Artikel ini menawarkan konsep konstitusionalisme partisipatoris sebagai kerangka alternatif yang menitikberatkan pada kesetaraan substantif dan hambatan partisipatoris dalam pengajuan konstitusional.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG Fatur Mursani Lubis; Ayu Trisna Dewi; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9558

Abstract

Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, praktik pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi persoalan yang mengancam kepastian hukum, memicu sengketa, dan menghambat pembangunan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi aset masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan melalui Program PTSL di Kabupaten Deli Serdang, implementasi program tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal melalui penguatan sistem administrasi pertanahan. Implementasi PTSL telah meningkatkan kepastian hukum melalui verifikasi data dan penerbitan sertifikat, namun masih terkendala oleh harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, penguatan kelembagaan, dan pengawasan kolaboratif.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH TERHADAP KETERSEDIAAN FISIK PRODUK TABUNG EMAS PERSPEKTIF HIFDZ AL – MAAL Herni Hidayani Harahap; Uswatun Hasanah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9559

Abstract

Perkembangan produk tabung emas di lembaga keuangan, khususnya berbasis syari’ah, memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan terkait ketersediaan emas fisik sebagai underlying asset yang tidak selalu sebanding dengan saldo emas digital yang dimiliki nasabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah serta kesesuaiannya dengan prinsip Hifdz Al-Maal dalam Maqashid Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada nasabah terhadap ketersediaan fisik produk tabung emas didalam lembaga keuangan serta menilai bagaimana penerapan konsep Hifdz Al-Maal dalam Maqasyid Syari’ah terhadap perlindungan hak nasabah dalam produk tabung emas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara saldo emas digital dan ketersediaan emas fisik, yang menunjukkan lemahnya regulasi implementasi pengawasan dan transparansi. Dari perspektif Hifdz Al-Maal, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta karena masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan berpotensi merugikan nasabah.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Siswanto Bangun; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9560

Abstract

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern adalah restorative justice, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang mengedepankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengkaji efektivitas penerapannya dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan restorative justice belum diatur secara eksplisit dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan memberikan landasan filosofis bagi penerapannya. Dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, pendekatan restorative justice dinilai lebih efektif dalam memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.
Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine (Studi Di Polres Nias) Ris Febryaman Mendrofa; Andi Maysarah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9561

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga mencederai integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri berkewajiban menaati ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian, sarana pendukung, dan faktor kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan profesionalisme aparat guna mewujudkan Polri yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Seri Indah Yuni Harahap; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9562

Abstract

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik administratif yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun bertujuan mendukung keamanan dan integritas calon pekerja, penerapannya sering menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SKCK masih berorientasi pada fungsi administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang membatasi penggunaan SKCK secara proporsional, mencegah praktik diskriminatif, serta mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9563

Abstract

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terputusnya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan, serta terganggunya kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak korban perkawinan anak, mengidentifikasi kelemahan pengaturannya, serta merumuskan arah pembaruan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengaturannya belum terintegrasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada belum adanya pengaturan pidana khusus bagi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, lemahnya pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui penguatan sanksi, pengetatan dispensasi kawin, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan hak anak.

Page 19 of 19 | Total Record : 190

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026) Vol 7, No 1 (2026) Vol 6, No 2 (2026) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue