cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 190 Documents
 15   16   17   18   19 
Kebijakan Hukum Pidana mengenai Asset Recovery sebagai Instrumen Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Muhammad Irfan; Kusbianto Kusbianto; Ayu Trisna Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9699

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Penanggulangan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme asset recovery. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum asset recovery dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaannya dalam pengembalian kerugian negara, serta kebijakan hukum pidana yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asset recovery terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ketentuan perampasan aset. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga sebagai nominee, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum adanya undang-undang khusus perampasan aset tanpa pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
Hambatan Pelaksanaan Pemulihan Psikis Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu Andini Eka Putri; Kamal Kamal; Titie Yustisia Lestari
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9692

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis. Trauma, ketakutan, kecemasan, dan gangguan emosional yang dialami korban berpotensi menghambat proses tumbuh kembang serta memengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang. Untuk itu, pemulihan psikis menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jaminan atas hak tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pelaksanaan pemulihan psikis masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari budaya hukum keluarga korban, terutama penolakan orang tua terhadap layanan psikologis. Penolakan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai dampak psikologis kekerasan seksual, sehingga mereka menganggap anak tidak memerlukan pendampingan. Akibatnya, meskipun DP3A Kota Palu telah memiliki mekanisme pelayanan dan dasar hukum yang jelas, pemenuhan hak pemulihan psikis belum dapat terlaksana secara optimal tanpa persetujuan dan keterlibatan keluarga korban.
Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda (Studi Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024) Adisti Puspa Setyawan; Aisyah Nisrina AS; Erpuat Erpuat
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8561

Abstract

Sertipikat hak milik (SHM) merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam praktik masih terjadi penerbitan Sertipikat ganda yang menimbulkan sengketa dan menguji tingkat kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum SHM sebagai alat bukti hak serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024 terkait adanya tumpang tindih antara SHM dan Sertipikat hak guna bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, pengadilan tetap berwenang menilai keabsahan Sertipikat berdasarkan fakta yuridis dan riwayat perolehan hak. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum SHM tidak bersifat absolut apabila terbukti terdapat cacat administratif atau tumpang tindih hak atas tanah.
PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN DAN PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA Eko Jatmiko; Tedi Sudrajat
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8612

Abstract

Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dikategorikan sebagai sebuah kesalahan dalam hukum administrasi negara dan disisi lain sebagai suatu kesalahan yang mengakibatkan sanksi/hukuman pidana. Penelitian ini menganalisis pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pejabat akibat penyalahgunaan wewenang jabatan dan tindak pidana sering memicu kriminalisasi kebijakan dan menghambat efektivitas pemerintahan. Pertanggungjawaban jabatan berkaitan dengan aspek legalitas dan tata kelola yang baik, sedangkan pertanggungjawaban pribadi muncul saat terdapat niat jahat (mens rea) untuk keuntungan pribadi. Pemisahan ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi ruang diskresi pejabat sebagai premium remedium, dan memastikan hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor serta penguatan peran APIP dan PTUN sebagai filter utama penilaian penyalahgunaan wewenang.
Reconstructing the Likelihood of Confusion Parameter in Indonesia’s First-to-File System: A Comparative Legal Analysis (EUIPO and USPTO) Lanang Febria Galing; Afriansyah Tanjung
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8710

Abstract

This study aims to reconstruct the likelihood of confusion parameters within Indonesia’s first-to-file trademark system. The main issue raised is the normative gap in Article 21 of the Trademark Law and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016 on Trademark Registration, which results in legal uncertainty and inconsistency in examiners decisions when assessing “substantial similarity.” This article employs doctrinal legal research using a comparative legal approach. The analysis compares Indonesian parameters with the EUIPO’s sequential test and the USPTO’s 13 DuPont factors. An emulation and hybridization approach is used to extract the best principles from both jurisdictions to design a new adaptive framework for Indonesia. The study found that the absence of a hierarchy for visual, phonetic, and conceptual assessments in Indonesian law creates excessive discretion that disadvantages applicants, particularly SMEs. Case studies of Y&N Skincare and LEGAWA Abon Gulung Premium demonstrate that vague parameters result in inconsistent rejections. Conversely, EUIPO and USPTO offer measurable and transparent assessment matrices. To strengthen legal certainty within the first-to-file system, Indonesia needs to transform the “substantial similarity” doctrine into a measurable likelihood-of-confusion parameter by hybridizing the European Union’s sequential test approach with the United States’ market-factor analysis. This restructuring is crucial for aligning national trademark registration practices with international protection standards.
JOKI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TRADISI PACUAN KUDA DI SUMBA TIMUR PERSPEKTIF TEORI LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING Delvis Tamu Boku; Fransiskus Saverius Nurdin; Maureen V. Plaikoil
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8719

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan teori law as a tool of social engineering sebagai basis pijakan analisis. Praktik penggunaan joki anak tersebut merupakan tradisi yang sudah dianggap budaya yang telah berlangsung lama, namun menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik budaya dan norma hukum posistif yang menuntut perlindugan terhadap anak. Untuk mengantar analisis sampai kilimaks maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan anak melalui regulasi yang adaptif serta peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya ketaatan terhadap hukum atau hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur tingkah laku manusia
Penyelesaian Wanprestasi Atas Kegagalan Pengembalian Dana Dalam Transaksi Online Melalui Aplikasi Agoda Iswi Hariyani; Ferdiansyah Putra Manggala; Syavira Aulia Mahir
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8729

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kegagalan pengembalian dana (refund) pada transaksi melalui platform Online Travel Agent (OTA), khususnya Agoda, yang meskipun menawarkan kemudahan akses dan harga kompetitif, masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan hak konsumen. Psraktiknya, proses refund sering berlangsung lama dengan prosedur administratif yang kompleks, seperti verifikasi berulang dan respons layanan pelanggan yang tidak optimal, hingga menimbulkan kerugian serta ketidakpastian bagi konsumen yang mengalami kegagalan pengembalian dana. Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan wanprestasi oleh pelaku usaha karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan refund sebagai bentuk wanprestasi, mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan refund oleh Agoda secara tegas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak elektronik. Akibatnya, hak konsumen tidak terpenuhi secara layak, terutama terkait kepastian atas dana yang seharusnya dikembalikan. Secara normatif, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih bergantung pada kebijakan internal pelaku usaha yang bersifat sepihak (take it or leave it), sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kebutuhan para pihak, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aksesibilitas dan mekanisme yang tersedia.
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PRINSIP IJBARI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM Riniarty Djamal
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8973

Abstract

Prinsip ijbari merupakan asas fundamental dalam sistem kewarisan Islam yang memastikan peralihan hak atas harta peninggalan terjadi secara otomatis dan wajib sesuai ketentuan syariat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Urgensi kajian ini muncul dari kesenjangan antara ketentuan normatif prinsip ijbari dan praktik sosial masyarakat, termasuk tantangan dalam implementasi di pengadilan agama dan budaya hukum lokal yang sering menunda atau memodifikasi pembagian waris. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif prinsip ijbari, menilai penerapannya dalam KHI dan praktik adjudikatif, serta menganalisis implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak ahli waris. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan studi kepustakaan dan analisis yuridis, yang memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur’an, hadis, KHI, UU Peradilan Agama, serta putusan Pengadilan Agama, dan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum. Data dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis normatif untuk memahami prinsip ijbari dan hubungannya dengan praktik hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ijbari berfungsi sebagai mekanisme otomatis yang melahirkan hak ahli waris, sekaligus memastikan keadilan distributif dan perlindungan hak. Meskipun terdapat perbedaan praktik akibat faktor sosial-budaya, putusan pengadilan agama cenderung konsisten merujuk pada ketentuan normatif faraid yang bersifat ijbari. Temuan ini memperkuat pemahaman teoretis tentang ijbari sebagai instrumen hukum yang bersifat normatif, yuridis, dan praktis, serta relevan dalam penyelesaian sengketa waris kontemporer. Kesimpulannya, prinsip ijbari tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan arahan bagi penegakan hukum dan edukasi masyarakat terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini menyarankan kajian lebih lanjut mengenai integrasi prinsip ijbari dengan dinamika sosial, praktik budaya, dan tantangan globalisasi hukum waris
PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN: UNSUR RIBA NASI’AH DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sugih Ayu Pratitis; Dhiyaul Habib Ifham; Mhd. Syahnan; Akmaluddin Syahputra; Mhd Yadi Harahap
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8978

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi berbasis internet, salah satunya adalah praktik arisan online menurun. Sistem arisan ini menerapkan perbedaan nominal pembayaran berdasarkan urutan pencairan dana, di mana peserta yang memperoleh giliran lebih awal diwajibkan membayar setoran lebih besar dibandingkan peserta yang memperoleh giliran akhir, meskipun seluruh peserta menerima nominal pencairan yang sama. Praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum Islam, khususnya terkait indikasi riba nasi’ah, gharar (ketidakjelasan akad), serta potensi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik arisan online menurun dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan fiqh muamalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan praktik arisan online menurun yang berkembang di masyarakat, kemudian mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online menurun berpotensi mengandung unsur riba nasi’ah karena adanya tambahan manfaat ekonomi yang timbul akibat faktor waktu dalam perbedaan nominal pembayaran antar peserta. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta tingginya risiko wanprestasi dan penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, sengketa yang timbul dalam praktik arisan online menurun pada prinsipnya diselesaikan melalui musyawarah (al-shulh), mediasi, dan arbitrase syariah (at-tahkim) sebagai bentuk penyelesaian nonlitigasi yang mengedepankan perdamaian. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat diajukan melalui jalur litigasi (al-qadha) untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, praktik arisan online menurun perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, serta pemahaman yang memadai mengenai hukum ekonomi syariah agar kegiatan arisan online dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.
Kepastian dan Perlindungan Hukum Vendor terhadap Keterlambatan Pembayaran BUMN Karya Erizal Sitinjak; Ningrum Natasya Sirait; Robert Robert
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9060

Abstract

Pembangunan infrastruktur nasional menempatkan BUMN Karya sebagai pelaksana utama proyek sekaligus pengorganisasi hubungan kerja dengan vendor, pemasok, dan subkontraktor. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran oleh BUMN Karya menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian waktu pembayaran, perlindungan hak tagih, keberlangsungan usaha, serta keseimbangan posisi tawar para pihak dalam hubungan kontraktual. Artikel ini membahas pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor, efektivitas perlindungan hukum atas keterlambatan pembayaran, serta bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif bagi vendor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh informasi lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor telah memiliki dasar hukum dalam KUH Perdata, hukum jasa konstruksi, hukum BUMN, hukum perseroan terbatas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pengaturannya masih bersifat umum, tersebar, dan belum membentuk rezim khusus yang menjamin pembayaran tepat waktu. Perlindungan hukum secara formal tersedia melalui negosiasi, somasi, gugatan wanprestasi, arbitrase, dan PKPU, tetapi belum efektif secara substantif karena dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, sentralisasi keputusan pembayaran, hambatan administrasi, praktik cicilan di luar kontrak, lemahnya dokumentasi, dan ketergantungan vendor pada hubungan kerja dengan BUMN Karya. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum vendor perlu diperkuat melalui klausul pembayaran yang jelas, SOP pembayaran vendor, transparansi status tagihan, pengakuan tagihan yang valid, dokumentasi kontraktual, addendum pembayaran, surat pengakuan utang, dan penyelesaian sengketa secara bertingkat.

Page 17 of 19 | Total Record : 190

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026) Vol. 7 No. 1 (2026) Vol 6, No 2 (2026) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue