Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Tunas Agraria

JTA
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : - EISSN : 26229714 DOI : https://doi.org/10.31292/jta

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 170 Documents

2 3 4 5 6

Penyiapan Data Spasial dan Tekstual Secara Partisipatif untuk Penerapan Aplikasi Quick Response Code Henry Yudi Arnanda; Rochmat Martanto; Nuraini Aisiyah
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) require the completion of work quickly and accurately. Technological advances also make it easier for human’s activity. PTSL has 4 categories, one of it is called 4th category, which also requires a fast completion. This study aims to find out how the processes and problems about the preparation. Another aims is to find out how the community make a participation for it. The data obtained from the Research and Development (R & D) method, where in its implementation using participatory observation techniques. The result from this research is a map contained location of the parcel which is simplified into the QR Code. This map has a function as the PTSL work map and also completion for K4. The involvement of the community for the process of preparing spatial and textual data brings benefits to the government and the community itself. Completion of BPN's strategic programs, especially PTSL, can be faster and it can reduce public protests related to BPN services.Keywords : Spatial data, Textual data, Technology, QR Code, People’s Participation.Intisari: Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuntut penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan tepat. Kemajuan teknologi juga semakin mempermudah setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan manusia. Pada pelaksanaannya PTSL memilki 4 kategori salah satunya adalah kategori 4 yang juga membutuhkan penyelesaian yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan problem serta bentuk partisipasi masyarakat. Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh melalui metode Research and Development (R&D), dimana dalam pelaksanaannya menggunakan teknik observasi partisipatif. Hasilnya adalah peta desa lengkap dengan informasi letak posisi bidang tanah yang disederhanakan ke dalam bentuk QR Code sebagai peta kerja PTSL dan penyelesaian plotting K4. Perlibatan masyarakat untuk proses penyiapan data spasial dan tekstual membawa keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Penyelesaian program-program strategis BPN terutama PTSL dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan BPN kepada masyarakat.Kata Kunci : PTSL, QR Code, Partisipasi Masyarakat.

Penyelesaian Kasus Pertanahan PT. Pertiwi Lestari dengan Masyarakat Margakaya, Telukjambe Barat, Karawang melalui Resettlement Ismail Hasan; Tjahjo Arianto; Aristiono Nugroho
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Overlapping case of land tenure and land ownership between the farming community on the Veterans Legion of the Republic of Indonesia (LVRI) and PT. Pertiwi Lestari located in Margakaya Village, Telukjambe Barat Sub-District, Karawang District. PT. Pertiwi Lestari has Hak Guna Bangunan No. 5/ Margamulya with area 328.2 ha located on the settlement land of Cijambe, Margakaya village. LVRI community takes legal action by submitting a lawsuit to the PTUN. The lawsuit at the stage of the Judicial Review in the Supreme Court could not accept the lawsuit of the LVRI community. Conflict resolution through the judiciary is not fully acceptable to the parties to the conflict, so the parties conduct peace deliberations with one solution to the conflict, namely resettlement of 50 LVRI community families who do not have a place to live due to the land case that occurred. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that with this resettlement, as many as 50 LVRI community families obtain certainty of tenure, ownership, use and utilization of land in a new place. the compatibility of characteristics between the residents of Margakaya Village, the majority of which are farmers and farm laborers with resettled communities, making the resettlement community not having difficulty in adapting. A positive response from the community to settlements through resettlement makes the legal certainty of ownership of the land which the resettlement participant feels directly.Keywords: Land Case, Conflict Solution, ResettlementIntisari: Kasus tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah antara masyarakat penggarap Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dengan PT. Pertiwi Lestari yang terletak di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang seluas 328,2 Ha ternyata di lapangan berada di tanah permukiman Kampung Cijambe Desa Margakaya. Masyarakat LVRI kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Gugatan tersebut pada tahap Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung. Para pihak melakukan musyawarah perdamaian dengan salah satu solusi konflik yaitu me-resettlement 50 KK masyarakat LVRI yang tidak memiliki tempat tinggal akibat kasus pertanahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan resettlement ini, sebanyak 50 KK masyarakat LVRI mendapatkan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah di tempat yang baru. Kesesuaian karakteristik antara penduduk Desa Margakaya yang mayoritas petani dan buruh tani dengan masyarakat yang di-resettlement, menjadikan masyarakat yang di-resettlement tidak kesulitan untuk beradaptasi. Respons positif masyarakat terhadap penyelesaian melalui resettlement membuat kepastian hukum kepemilikan atas tanah dengan yang dirasakan langsung oleh peserta resettlement.Kata Kunci: Kasus Pertanahan, Solusi Konflik, Resettlement

Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar Fredi Elroi Sudiarka; Haryo Budhiawan; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Article 35 of Law Number 2 of 2012 states that if there is residual land, the rightful party can request compensation in full for the leftover land that can no longer be used in accordance with the original designation and use. However, in its implementation, the implementing committee of the land acquisition still had difficulty especially for determining the criteria of the leftover land that could be compensated. Based on that issue, this study intend to (1) determining the characteristics of the leftover land that can be compensated; (2) knowing who has the right to determine the leftover land that can be compensated; (3) knowing the process of settling leftover land in land acquisition. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach to the case study method. The results of the study show that compensation that can be directly compensated for leftover land is land that has an area of less than 100m². For those who are more than 100m², the land acquisition implementation committee considers the shape of the remaining land, the leftover land area and access roads. The right to determine the leftover land is the land acquisition committee. Settlement of the leftover land carried out in Karanganyar Regency is based on a Circular from the Director General of Land Procurement.Keywords: Land Acquisition, Leftover Land, CompensationIntisari: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa apabila terdapat tanah sisa, pihak yang berhak dapat meminta ganti kerugian secara utuh terhadap tanah sisa yang sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya semula. Namun dalam pelaksanaannya panitia pelaksana pengadaan tanah masih kesulitan untuk menentukan kriteria tanah sisa yang dapat diberikan ganti kerugian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui karakteristik tanah sisa yang dapat diberikan ganti kerugian; (2) mengetahui siapa yang berhak menentukan tanah sisa dapat diberikan ganti kerugian; (3) mengetahui proses penyelesaian tanah sisa pada pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ganti kerugian yang dapat langsung diberikan ganti kerugian adalah tanah sisa yang memiliki luas kurang dari 100m². Untuk yang lebih dari 100m², panitia pelaksana pengadaan tanah mempertimbangkan mengenai bentuk tanah sisa, luas tanah sisa dan akses jalan. Yang berhak menentukan tanah sisa adalah panitia pengadaan tanah. Penyelesaian tanah sisa yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Tanah Sisa, Ganti Kerugian

Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan di Kota Palu Mokhamad Usman Rakhmawan; Sutaryono Sutaryono; Setiowati Setiowati
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M, dkk, 2010) struktur geologi aktif yang melewati Kota Palu adalah berupa PKF (Palu Koro Fault) dan MF (Matano Fault) keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai disekitar lembah Palu. Rentetan bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disebabkan adanya pergerakan tektonik pada Patahan Palu Korro. Oleh sebab itu Kota Palu diharuskan memiliki tindakan mitigasi bencana. Setelah adanya zonasi ruang rawan bencana di Kota Palu dan sekitarnya yang membagi Kota Palu menjadi 4 Zonasi yaitu ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 dan ZRB 1. Kemudian adanya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dibangun hunian tetap untuk korban bencana yang bertampalan dengan ZRB 3, dimana dalam zonasi ini ada larangan untuk membangun hunian baru diatasnya serta ada yang bertampalan dengan hak kepemilikan masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan mitigasi bencana berupa Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan. Dalam peta ini memberikan informasi lokasi-lokasi yang berada diluar ZRB 4 dan ZRB 3 serta tidak bertampalan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat.

Aplikasi Quick Response Code (QR Code) untuk Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali M Alif Usman; Arief Syaifullah; Suharno Suharno
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Based on the results of studies from the Indonesian earthquake map revision team (in Irsyam, M, et al, 2010) the active geological structure that passes through Palu City is in the form of PKF (Palu Koro Fault) and MF (Matano Fault) both are active faults that are often found around the Palu valley . The series of disasters that occurred on 28 September 2018 were caused by tectonic movements on the Korro Palu Fault. Therefore Palu City is required to have disaster mitigation measures. After the zoning of disaster-prone space in Palu City and surrounding areas that divides Palu City into 4 Zoning namely ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 and ZRB 1. Then there is the Determination of Land Acquisition Locations planned for permanent housing construction for disaster victims that overlap with ZRB 3, where in this zoning there is a prohibition to build new dwellings on it and there are those that overlap with community ownership rights. So that the need for disaster mitigation measures in the form of Disaster-Based Land Acquisition Potential Maps. In this map provides information on locations that are outside ZRB 4 and ZRB 3 and do not overlap with community ownership rights.Keyword: Disaster, Land Acquisition, Palu CityIntisari: Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M, dkk, 2010) struktur geologi aktif yang melewati Kota Palu adalah berupa PKF (Palu Koro Fault) dan MF (Matano Fault) keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai disekitar lembah Palu. Rentetan bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 disebabkan adanya pergerakan tektonik pada Patahan Palu Korro. Oleh sebab itu Kota Palu diharuskan memiliki tindakan mitigasi bencana. Setelah adanya zonasi ruang rawan bencana di Kota Palu dan sekitarnya yang membagi Kota Palu menjadi 4 Zonasi yaitu ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 dan ZRB 1. Kemudian adanya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dibangun hunian tetap untuk korban bencana yang bertampalan dengan ZRB 3, dimana dalam zonasi ini ada larangan untuk membangun hunian baru diatasnya serta ada yang bertampalan dengan hak kepemilikan masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan mitigasi bencana berupa Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan. Dalam peta ini memberikan informasi lokasi-lokasi yang berada diluar ZRB 4 dan ZRB 3 serta tidak bertampalan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat.Kata Kunci: Bencana, Pengadaan Tanah, Kota Palu

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi Damar Jati Nurcahyo; Eko Budi Wahyono; Dian Aries Mujiburrohman
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The limited human resources that has bbeen a problem in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency was resolved by involving the community through the mechanism of Community-Based Complete Systematic Land Registration (PTSL+PM). a PTSL+PM program had been carried out at the Land Office of Ngawi Regency before the technical guidelines were issued, so this raised a question on whether the implementation was in accordance with the regulation in the technical guidelines. The objectives of this study are to (1) Find out the information about the implementation and comparing the activity PTSL+PM in Ngawi Regency to PTSL+PM technical guidelines; (2) Evaluate PTSL+PM in Ngawi Regency. To achieve those objectives, a qualitative research method with a descriptive approach was used. This method described and reviewed each PTSL+PM implementation process in Ngawi Regency so that it could be used to evaluated PTSL+PM technical guidelines to be more effective to be implemented in all regions in Indonesa. The result of this study shows that there are several elements of PTSL+PM implementation in Ngawi Regency that are not in accordance with the technical guidelines, including work maps, measurenments by land data collectors, and criteria and mechanism for forming land data collectors. Ngawi Land Office implemented the PTSL+PM program with the established community participation and is administratively going to follow the technical guidelines of PTSL+PM. Keywords: Land Registration, Community Participation, Technical Guidelines, Work Map Intisari: Keterbatasan sumber daya manusia yang selama ini menjadi kendala di Kementerian ATR/BPN diselesaikan dengan pelibatan masyarakat melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Pelaksanaan program PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan sebelum Juknis PTSL+PM terbit sehingga menimbulkan permasalahan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Juknis PTSl+PM. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan pelaksanaan dan membandingkan kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi dengan Juknis PTSL+PM; (2) Mengevaluasi PTSL+PM di Kabupaten Ngawi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi Juknis PTSL+PM agar lebih efektif dijalankan di seluruh daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya beberapa unsur pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi yang tidak sesuai dengan Juknis meliputi peta kerja, pengukuran oleh Puldatan, kriteria dan mekanisme pembentukan Puldatan. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi melaksanakan program PTSL+PM dengan partisipasi masyarakat yang sudah terbentuk dan secara adminsitrasi akan mengikuti ketentuan Juknis PTSL+PM.

Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim Muhammad Sandy Prayogo; Rakhmat Riyadi; Akur Nurasa
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The implementation of land registration acceleration for PTSL program in Muara Enim Regency is inhibited by the fact that most of the community had no land rights. The government issues various regulations, including Ministerial Regulation ATR/Ka.BPN No. 6 of 2018 as a regulation to ease acceleration in the implementation. The method in the present study was legal research method with judicial normative approach in studying the implementation of policy consistent with the regulation issued by the government. The research result was that the policy implementation by the Land Office of Muara Enim Regency was simplifying missing land rights by making SPPFBT statement as a replacement of land rights. There was no significant difference from the substance of land rights according to Government Regulation PP No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation ATR/Ka.BPN No. 6 of 2018 so that replacement land rights in the form of SPPFBT statement could be interpreted as a simplifiedland rights replacement. The potential impacts were easiness to make SPPFBT without considering legal principles andprocess of acquisition of rights which could cause future dispute. Keywords: PTSL, SPPFBT, Policy, Potential, Impact Intisari: Pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kabupaten Muara Enim terkendala oleh alas hak yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi salah satunya yaitu Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 untuk mempermudah percepatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan SPPFBT sebagai dasar pengganti alas hak untuk pendaftaran tanah pada program PTSL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif di dalam mengkaji penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yaitu menyederhanakan alas hak yang tidak ada dengan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sebagai pengganti alas hak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap substansi alas hak menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 sehingga alas hak pengganti berupa pernyataan SPPFBT dapat diartikan sebagai alas hak pengganti yang disederhanakan. Kemudahan dalam proses pembuatan SPPFBT yang tidak memperhatikan kaidah hukum dan cara perolehan hak dapat menyebabkan perkara sengketa di kemudian hari.

Pemanfaatan Aplikasi MAPIT GIS untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Cianjur Enggar Prasetyo Aji; Bambang Suyudi; Wahyuni Wahyuni
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Nowadays, Complete Systematic Land Registration (PTSL) program has a lot of constraints in the aspect of availability of work maps that occur at the Land Office. The constraints in making work maps can be overcome by technological capabilities as an instrument that helps the working process. One of them is using MapitGIS application that is a spatial information system whose operation process provides information in the form of attributes and capabilities in placing a spatial plot of land. The combination of technology utilization and community participation gives an opportunity for the successful implementation of PTSL. This study aims to explore the strategies of PTSL practices in the Cianjur Land Office and to diagnose how the quality of juridical data results from MapitGIS. A sequential mix method was conducted to achieve the goals by using an exploratory approach. The results of this study show that Cianjur Land Office has an innovation by using MapitGIS application at the planning stage, creating work maps, collecting juridical data and integrating the data and the amount of 1.146 data or 91.68% of Mapit Village Team are in accordance with the actual conditions. Keywords: mapitgis, community participation, PTSL Intisari: Kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam aspek ketersediaan peta kerja banyak terjadi di kantor pertanahan. Adapun kendala dalam pembuatan peta kerja ini bisa diatasi dengan adanya kemampuan teknologi sebagai instrumen yang membantu suatu proses pekerjaan. Aplikasi MapitGIS merupakan suatu sistem informasi spasial yang proses pengoperasiannya memberikan informasi berupa atribut dan kemampuan dalam menempatkan suatu spasial bidang tanah. Perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat menjadi peluang keberhasilan pelaksanaan PTSL. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam kegiatan PTSL dan untuk mengetahui bagaimana kualitas data yuridis hasil MapitGIS. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian campuran bertahap (sequential mix method) dengan pendekatan eksploratoris. Hasil penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur melakukan inovasi dengan memanfaatkan Aplikasi Mapit GIS secara partisipatif pada tahapan perencanaan, pembuatan peta kerja, pengumpulan data yuridis dan integrasi data dan Sebanyak 1.146 data atau 91,68% data Tim Mapit Desa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kata Kunci: Mapit GIS, partisipasi masyarakat, PTSL

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan Festi Kurniawati; Sri Kistiyah; Ahmad Nashih Luthfi
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Land redistribution in South Kalimantan Province in 2018 was carried out in 11 districts with a commitment level of 51.42%. Hulu Sungai Selatan Regency is the only district in South Kalimantan Province that has achieved 100% realization of activities. The land came from former forest areas. This research was conducted to identify and explain the factors influenced the successful of land redistribution implementation in Hulu Sungai Selatan Regency. To answer these questions, the researcher developed the framework from theoretical key models for the success of land redistribution by Joyo Winoto and Russell King. The analysis was conducted with qualitative descriptive approach. Research data obtained from the interview and study of related documents. Research data were obtained from interviews and related study studies. The results showed that, the successful implementation of land redistribution is influenced by factors: the political will to form the landreform consideration committee; the ruling elite has no political interest in Landform Land Object; and the involvement of the regional government, HKTI, and banks in access reform activities.Keywords: agrarian reform, redistribution of landreform object from former forest areas, successful land redistribution implementation.Intisari: Redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dilaksanaan di 11 kabupaten dengan tingkat realisasi sebesar 51,42%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai realisasi kegiatan sebesar 100%. Tanah tersebut berasal dari tanah bekas Kawasan Hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengembangkan model teori kunci keberhasilan redistribusi tanah dari Joyo Winoto dan Russel King. Analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah adanya political will untuk membentuk Panitia Pertimbangan Landreform; elite penguasa tidak memiliki politic interest terhadap Tanah Obyek Landreform; dan keterlibatan pemerintah daerah, HKTI, dan pihak perbankan dalam kegiatan access reform.Kata kunci: reforma agraria, redistribusi tanah bekas kawasan hutan, keberhasilan redistribusi tanah.

Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di Kabupaten Kediri Mohammad Fajar Hidayat; Ahmad Nashih Luthfi; M Nazir Salim
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Agrarian Reform according to Presidential Regulation Number 86 of 2018 is carried out through two stages, namely the Asset Reform and Access Reform and there is an expansion of the subject and object of the Agrarian Reform. The research was conducted to design an inclusive Agrarian Reform design that combines Program Keluarga Harapan (PKH) and diffable people as subjects and former land use rights in Sempu Village, Ngancar District, Kediri Regency as its object. The research is aimed at (1) knowing the primary need of PKH and diffable people; (2) creating the design of inclusive Agrarian Reform for PKH and diffable people; (3) describing the involvement of stakeholders and community participation in supporting the design; and (4) identifying the existing constraints in the making of the design. The method used was descriptive qualitative using a rationalistic approach. The results showed that PKH and diffable people need to improve the quality of life through economy, education, health, and social welfare. There are 52 plots of land that will be used as designs for land use, namely agricultural and non-agricultural land. This design is expected to be a new idea in the completion of the Agrarian Reform starting from the asset reform through the granting of corporate and individual rights with land redistribution followed by access reform involving stakeholder’s synergy.Keywords: agrarian reform, family of hope, diffable, inclusive Intisari: Reforma Agraria menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu penataan aset dan penataan akses serta terdapat perluasan subjek dan objek didalamnya. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain Reforma Agraria inklusif yang menggabungkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kaum difabel sebagai subjek dan tanah negara bekas hak guna usaha di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sebagai objeknya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kebutuhan utama PKH dan difabel; (2) membuat desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan difabel; (3) menggambarkan keterlibatan stakeholder sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung desain ini; serta (4) mengidentifikasi kendala apa yang akan terjadi di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan difabel membutuhkan peningkatan kualitas hidup melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Terdapat 52 bidang tanah yang dijadikan desain penggunaan tanahnya yaitu pertanian dan nonpertanian. Desain ini diharapkan menjadi gagasan baru dalam penyelesaian Reforma Agraria mulai dari penataan aset melalui pemberian hak milik bersama dan perorangan dengan redistribusi tanah dilanjutkan dengan penataan akses yang melibatkan sinergi stakeholder.Kata kunci: reforma agraria, PKH, difabel, inklusif

Page 4 of 17 | Total Record : 170

2 3 4 5 6

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dian Aries Mujiburohman

Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id

Phone
+62274-587239

Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id

Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dian Aries Mujiburohman

Contact Email tunasagraria@stpn.ac.id

Phone +62274-587239

Journal Mail Official tunasagraria@stpn.ac.id

Editorial Address Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dian Aries Mujiburohman

Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id

Phone
+62274-587239

Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id

Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA