cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
 4   5   6   7   8 
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2019 Jemaru, Salesius; Tamher, Samsul
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.57

Abstract

Pelaksanaan sistem lelang secara elektronik atau e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua berjalan sejak tahun 2010, terbatas pada proyek atau kegiatan-kegiatan fisik, kemudian tahun 2014 pelaksanaan e-Procurement dapat dilakukan pada semua proyek/kegiatan. Dalam pelaksanaan e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari awal sampai dengan penetapan pemenang, menemui beberapa kendala yang mempengaruhi waktu selama proses pemilihan penyedia jasa, seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan e-Procurement, sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susahnya untuk melakukan up-load atau mendownload data karena jaringan internet yang lambat, terjadi penumpukan pekerjaan karena hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang e-Procurement, panitia pengadaan belum memiliki dasar hukum yang jelas apabila terkait dengan masalah daerah misalnya adanya permintaan kuota pengusaha Papua. Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui analisis dan kajian terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di keluarkan oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. Hambatan/kendala teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan e-Procurement.
GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PEMIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS Maria Laot Kian , Antonius
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.58

Abstract

Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pemidanaan memainkan peran yang sangat penting karena melalui pemidanaan, si pembuat pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. relativisme tujuan pemidanaan itu tidak akan pernah tercapai selama manusia secara an sich tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pemidanaan melalui pendekatan filosofis, dan menawarkan perspektif yang melampaui relativisme pemidanaan itu sendiri. Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian “yuridis normatif” atau banyak dikenal dengan penelitian “norma hukum” untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti ada kesalahan dari pembuat. Konsekuensi dari kesalahan ialah adanya pemidanaan. Relativisme pemidanaan sejatinya adalah kenisbian karena tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan pidana dalam relativisme pemidanaan tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya
HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE Widodo, Prayogi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.62

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice. Untuk menghetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan karakteristik peneltian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari bahan-bahan pustaka yang relevan dan berhubungan dengan penghentian penuntutan, dan restorative justice. Data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis, objektif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pelaksanaannya masih banyak masih belum seutuhnya terlaksana dengan baik, namun tetap memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi pihak yang telah bersepakat. Kedua, hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan. Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat yang kurang memahami sistem restorative justice dan masih ada budaya masyarakat yang acuh
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS ANTARA PEDAGANG PASAR DENGAN PERUSAHAAN DAERAH UNIT KANTOR PASAR CINDE Burhayan, Burhayan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan perusahaan daerah kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empris yang bersifat deskriftif (menggambarkan) diambil dari data sekunder (wawancara) serta mengelola data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang dengan Perusahaan daerah pasar cinde yaitu harus sesuai dengan surat perjanjian sewa-menyewa tersebut yang sudah ditulis didalam pasal yang ada di isi surat perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban dari pedagang maupun perusahaan daerah pasar. Adapun Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Perusahaan daerah pasar cinde kota Palembang yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan musyawarah mufakat, agar tercapainya jalan damai dan dibuatnya akta perdamaian kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila cara ini tidak mendapatkan jalan keluamya, maka barulah permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT : APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE TRANSFER OF LAND RIGHTS TO THE PROPERTY OF A BANKRUPTCY DEBTOR Putra, Nouval Rivaldi; Fachrurozi, Aal; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.65

Abstract

Giving debt or credit by creditors in their position as individuals or legal entities to debtors is a common occurrence in social life. Nowadays, it is rare to find an entrepreneur who does not use debt facilities (loans or credit) in the form of short-term debt. The regulations in bankruptcy law initially gave authority to creditors holding collateral rights, to be able to execute without being affected by bankruptcy, PT Bringin Srikandi Finance took legal action to transfer the land rights of PT Panghegar Kana Legacy, which is now in bankruptcy, to the name of PT Bringin Srikandi Finance which is one of the creditors of PT Panghegar Kana Legacy. This research will examine the application of the principle of good faith in the transfer of land rights by creditors to the assets of bankrupt debtors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be determined that this is an act against the law and does not respect the principle of good faith at all.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 Prianto, Wahyu
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.66

Abstract

Peran penting pemerintah dalam membina dan mengawasi pelasksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi administrasi desa, Masalah Administrasi Pemerintahan desa salah satunya yakni terhadap Pemberhentian Aparat Desa, pada dasarnya mengenai pemberhentian aparat desa haruslah memiliki proses admninistrasi yang tepat, tentu hal tersebut harus berdasarkan Ketentuan yang ada,. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana analisis yuridis Pemerintah Desa Donggala, pada adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya. Penelitian ini dilakukan di pada beberapat steakholder terkait dalam Pemberhentian aparat desa tersebut, Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur perundang-undangan dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secaraYuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam menata persoalan administrasi pemrintahan desa, dalam hal ini tentang pemberhentian aparat desa banyak ketidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangangan, Seperti ketentuan terkait bagaimana bentuk sebuah surat keputusan, kepala desa yang kurang memahami apa saja yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menetapkan seseorang dapat diangkat, serta prosedur pemberhentian aparat desa, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa ada ketidak seimbangan penyelengraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LANJUT USIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Ariesty, Lucy
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.67

Abstract

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang menjelaskan masing-masing regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap lansia antara Indonesia dan Australia. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Adapun data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitaif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan baru mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih umum seperti KUHP, namun KUHP belum secara jelas menetapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik atau jaminan langsung terhadap perlindungan hukum bagi korban, misalnya. Ketika melakukan suatu kejahatan, kita harus memperhitungkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban atau keluarganya. KUHP juga tidak mengatur bentuk ganti kerugian (kompensasi) pidana yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarganya. Sedangkan di Australia telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap lansia sebagai korban, yang mana diatur dalam the Crimes Act 1900, yang secara jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap lansia atau usia 60 tahun keatas dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang kemudian diatur kembali Intervention Order Act, Carer’s Act, the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old), The South Australian Intervention Orders Act, Criminal Law Consolidation Act 1935, regulation older People’ Financial Arrangements (n 169). Serta membentuk teknis pelaksanaan pelayanan pada lansia yang telah menjadi korban secara rahasia sebagaimana diatur dalam the Officer for the Aging (adult Saferguarding) amandement Bill 2018.
PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM Nginggar Ajeng Radindi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.68

Abstract

Every marriage definitely hopes for the presence of a child to become the next generation who upholds and maintains the dignity and good name of the family. Every child born into the world is pure, but the marital status of the parents greatly influences the child's legal position. Whether or not the parents' marriage is valid will have an impact on whether or not the child's status is valid in the eyes of the law. Children born in marriages that are not legally valid are called illegitimate children. According to Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, illegitimate children only have a civil relationship with their mother and their mother's family, but after the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate children can have a civil relationship with father if it can be proven by science and technology or other evidence that he is related to his father by blood. According to Islam, illegitimate children cannot be given inheritance rights, so to ensure their life in the future after the death of their parents, they must be anticipated by making a mandatory will which will come into effect when the person making the will dies. Even though they have received legal recognition through the court, according to Islamic law, illegitimate children do not have inheritance rights, so to ensure the life of illegitimate children, their biological father can provide their inheritance through a mandatory will, the portion of which is according to the provisions of article 209 KHI, namely not exceeding 1/3 of his biological father's inheritance. Keywords: illegitimate children; Treasure; Will; Inheritance.
KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEKERJA Alandi, Hansen; Ety Mayasari, Dian
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.70

Abstract

Settlement of problems that occur in Indonesia can be non-litigation or litigation. The process of solving problems through litigation is through the Court. Courts are divided into two, namely general courts and special courts. The Industrial Relations Court is included in the Special Court, which has the authority to resolve Industrial Relations Disputes in accordance with the Industrial Relations Dispute Settlement Act, namely Law Number 2 of 2004. This writing discusses the limits of the authority of the Industrial Relations Court with the existence of SEMA Number 7 of 2012. Types the research used in this paper is normative juridical. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. Analysis using descriptive qualitative. The results of this study note that the settlement of industrial relations disputes through the Industrial Relations Court can be carried out after the non-litigation method of settlement is unsuccessful. Disputes that can be resolved at the Industrial Relations Court are Industrial Relations Disputes, namely Rights Disputes, Interest Disputes, Disputes on Termination of Employment and Disputes Between Labor Unions. The Industrial Relations Court can resolve disputes as long as they are not accompanied by other dispute cases, for example bankruptcy or criminal cases. Keywords: Courts; Disputes; Industrial Relations.
KONSEP PENGADAPTASIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM POJK TENTANG PEER TO PEER LENDING Maylinda, Prisca Dwi; Rifqi, Muhammad; Utami, Safira Maharani Putri; Sitorus, Yosua Audric Matthew; Nugroho, Andriyanto Adhi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.73

Abstract

Penelitian ini menyoroti pentingnya melindungi konsumen dalam industri Fintech P2P Lending dan mengusulkan perbaikan dalam regulasi yang ada untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Dalam era dimana teknologi dan layanan keuangan semakin terkait erat, perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diperkuat demi mendukung perkembangan positif industri Fintech di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis regulasi Fintech P2P Lending di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mengenai konsep adaptasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan OJK tentang Layanan Peer To Peer Lending yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen P2P Lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengatur sektor ini, masih ada ketidakjelasan dalam status Fintech P2P Lending dan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran. Adaptasi konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan OJK menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen dalam industri Fintech P2P Lending. Diperlukan pembentukan peraturan yang lebih rinci yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, sanksi, dan langkah-langkah pendukung perlindungan konsumen. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Peer To Peer Lending, Perlindungan Konsumen, Teknologi Finansial

Page 6 of 11 | Total Record : 102

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum