cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 127 Documents
 5   6   7   8   9 
SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH: DAMPAK MUNCULNYA MAFIA TANAH Wirawan, Vani
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v1iI.74

Abstract

Mafia tanah dapat mengganggu ketertiban hukum dan menghambat pembangunan, karena kejahatan yang dilakukannya termasuk kasus pertanahan yang berdimensi luas yang mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara tanah dan ruang yang mempunyai ekonomis tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sengketa tanah dan konflik tanah terhadap munculnya mafia tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis pendekatan socio-legal. Penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan kasus pertanahan yakni sengketa tanah dan konflik tanah menimbulkan kesan bahwa tanah yang diharapkan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya sengketa dan konflik bagi masyarakat yang didalamnya ada kejahatan mafia tanah, dimana masyarakat itu sendiri sebagai korban. Realita jumlah dan perkembangan sengketa tanah dan konflik tanah merupakan dampak terhadap eksistensi mafia tanah.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN HAMBATAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM KUH PIDANA mujiburrahman, mujiburrahman
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.75

Abstract

Sistem hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah terjadi suatu tindak pidana, yang dikenal dengan keadilan restoratif (Restoratif Justice). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice dan hambatan ditemukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem restoratif justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan setelah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan Nomor: SE/2/II/2021. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP CUSTOMERS DUE DILIGENCE OLEH LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA Watkat, Fransiscus X; Ingratubun, Muhammad Toha; Ingsaputro, Muhammad Hafiz
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.76

Abstract

Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang jauh berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana melalui pemanfaatan jasa pelayanan dan/atau produk-produk penyedia jasa keuangan lembaga perbankan di Indonesia. Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian ini melalui penerapan prinsip Costumers Due Diligence. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip Cotumers Due Deligence oleh lembaga perbankan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, lembaga perbankan di Indonesia selama ini belum dapat menerapakan Prinsip costumers due diligence dalam rangka mmencegah terjadi Tindak Pidana Pencucian sebagaimana yang diatur UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor : 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
DAMPAK PENGANCAMAN TINDAK PIDANA DESK COLLECTOR TERHADAP DEBITUR PINJAMAN ONLINE MENURUT LIFESTYLE ROUTINE ACTIVITY THEORY Yasmine, Allyssa Farisa; Faradila, Alvina; Pranchastika, Ayudhianti; Almi, Farah; Rafli, Muhammad; Ayunda, Mudita; Apryan, Irsya; Rizky, Daffa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.77

Abstract

Kejahatan semakin bervariasi, banyak kejahatan yang berkembang dalam layanan pinjaman online. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam industri ini adalah praktik pengancaman desk collection yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ketika konsumen mengalami kredit macet atau gagal membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Permasalahan yang diangkat dalam studi kasus ini mencerminkan bahwa pengaruh gaya hidup rutinitas seseorang dalam menjalani hidupnya mampu memotivasi seseorang melakukan pinjaman online, dimana banyak diantaranya yang masih sering terjebak dengan perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman online secara mudah dan cepat tanpa memperhatikan resiko-resiko yang mungkin saja dapat terjadi. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh dampak perlakuan buruk yang dilakukan oleh oknum desk collector terhadap debitur. Juga untuk melindungi dan mencegah masyarakat lain kemudian menjadi korban dari praktik pengancaman dalam industri pinjaman online. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif teks analitik dengan jenis penelitian kualitatif dengan mencari dan mengkaji berbagai bacaan dan tulisan ilmiah sebelumnya dan penyebaran kuesioner yang bersifat open question, dengan ruang lingkup penelitian dibatasi pada kasus tindak kejahatan desk collector dalam upaya penagihan utang kepada debitur pinjaman online.
ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA Hadi, Supriyanto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.78

Abstract

Secara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 bank Bank Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over (BTO), 10 Bank Beku operasi (BBO), dan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Salah satu upaya pokok dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dan moneter itulah diupayakan melalui penyaluran BLBI, Namun demikian bank-bank yang melakukan kredit kepada Bank Indonesia melalui penyaluran BLBI tersebut tidak semuanya mempunyai itikad yang baik, artinya dengan itikad buruknya bank tersebut menggunakan dana BLBI yang diterima untuk pembiayaan yang tidak wajar misalnya untuk pembiayaan group Perusahaan sendiri dan lain-lain. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh bank-bank umum peminjam. penyimpangan terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang pertama bentuk penyimpangan dalam penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para mantan pejabat Bank Indonesia sendiri, yang kedua penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-bank umum penerima dana BLBI. Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang mempunyai wewenang penuh dalam hal melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera membayar hutangnya, menagih hutang, penanganan terhadap aset debetur, dalam rangka mengembalikan uang negara.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA Senandi, Winna Amelia A.; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.81

Abstract

tes
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Watkat, Fransiscus Xaverius; Ingratubun, Muhammad Toha; Apriyanti, Adelia
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.83

Abstract

Data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang manusia baik sebagai individu (hak privasi) maupun dalam kedudukannya sebagai warga negara (hak warga negara) perlu mendapat perlindungan hukum yakni melalui penerapan sistem hukum pidana. Pentingnya penerapan sistem hukum pidana dalam hal ini, mengingat terdapat berbagai macam kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi seorang warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara baik dilakukan secara individu, perusahaan (korporasi) maupun oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, memporoses hingga sampai penyebarluasan data pribadi secara melawan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem hukum pidana, terhadap penyalahgunaan data pribadi, khususnya menyangkut sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, walaupun telah ada pengaturan hukum khusus yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni Undang-Undang RI Nomor: 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam konstek penerapan hukum pidana belum dapat diterapkan sesuai dengan pengaturan Pasal 65 sampai dengan Pasal 73 yang mengatur tentang larangan penyalahgugunaan data pribadi dan pengaturan tentang ketentuan pidana yang dilakukan baik oleh orang pribadi, badan hukum (korporasi) di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, formulasi kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang lebih mengedepankan sanksi administratif; kedua, penyelesaian masalah/sengketa dapat dilakukan diluar sistem peradilan (alternative dispute resolution). Ketiga, penegakan hukum pidana dan/atau pemidanaan merupakan upaya hukum terakhir (the lass resource), dan keempat, merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi.
PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PPJB RUMAH SUSUN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Wibisana, Nicholas Ardy; Sari, Retno Dewi Pulung
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.84

Abstract

Penelitian ini membahas isu tentang penggunaan klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku dalam PPJB dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan tidak mencederai kehendak para pihak, sebab yang halal dan itikad baik. Konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan klausula baku yang telah dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen. Dalam proses penyusunan perjanjian, konsumen juga perlu melakukan upaya-ypaya preventif dengan membaca isi perjanjian dan memproyeksikan resiko atau implikasi dari sahnya suatu perjanjian
MOTIVATION OFFENDERS TERHADAP PEMBUNUHAN KOLEKTIF DALAM PERKAWINAN (STUDI POLSEK TAMPAN) Rohim, Abdul; Rinaldi, Kasmanto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.86

Abstract

Beragam jenis tindakan kejahatan sering terjadi, salah satunya adalah pembunuhan kolektif dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat meneliti kasus pembunuhan kolektif yang dilakukan seorang istri dan rekannya terhadap suaminya yang disebabkan karena berbagai faktor yang dilakukan oleh suami sehingga menyebabkan kekecewaan dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti terkait masalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pembununuhan kolektif dalam perkawinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya pembunuhan kolektif dalam perkawinan di wilayah Polsek Tampan. Metode yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan mewawancarai informan dan key informan untuk mendapatkan informasi terkait kasus pembunuhan kolektif dalam perkawinan yang pernah terjadi. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini didapati hasil bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di Pekanbaru pada tanggal 13 januari 2018 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, kejadian ini terbukti langsung oleh sang istri yang memergoki suaminya sedang melakukan perzinahan dengan selingkuhannya. Faktor selanjutnya yaitu adalah korban sudah tidak menafkahi keluarga dan korban telah menjual asset yang dimiliki sebagai modal usaha. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini yang terakhir adalah adanya faktor eksternal yang dilakukan sang istri yang meminta tolong untuk melakukan pengeroyokan hingga berakhir pembunuhan.
ANALISIS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT ATAU PKPU TANPA MELALUI OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.) Indra Dewaa, Mychael Marcelino
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.87

Abstract

Insurance is an agreement that arises between the agreement between the insurer and the insured, then the insured will make premium payments in exchange for the insurer who will provide guarantees for something that is insured. Decision number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. itself is a case involving one of the insurance companies, PT Asuransi Jiwa Kresna, which was filed without going through the Financial Services Authority as a legal institution that can file a lawsuit against an insurance company, the filing of a lawsuit in this case itself occurred because of the inability of PT Asuransi Jiwa Kresna to make benefit payments to its customers. In this lawsuit itself there is a problem where the customer who is the plaintiff files a lawsuit on his own without going through the OJK on the basis that the customer has previously made a request to the OJK but did not get a response and in the lawsuit itself, the customer uses a legal reference in the form of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which should use Law Number 40 of 2014 concerning Insurance against the waiting time for a response from the OJK to his request as a legal provision that more specifically regulates the problems experienced by customers and PT Asuransi Jiwa Kresna itself. This research uses a normative juridical research method that relies on primary legal material as the main material and this research also relies on the use of the Lex Specialis Systematic principle as a basis for evaluating the use of related legal regulations.

Page 7 of 13 | Total Record : 127

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum More Issue