cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 127 Documents
 6   7   8   9   10 
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI KAWASAN BUKIT CIPENDAWA, CIANJUR JAWA BARAT Indah Sari, Yuliana
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.88

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak dan peran pemerintah dalam menanggulagi praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat. Perlu diketahui penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni penelitian tersebut akan diolah dengan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian dibandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum serta dalam pengambilan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi korban kawin kontrak dapat mengajukan kepada Komnas Perempuan, Komnas Perempuan sebatas memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban, dikarenakan komnas perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat pro justicia. Kedua, peran pemerintah dalam mengatasi kawin kontrak di Cianjur Jawa Barat ialah dengan membentuk Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, secara praktek peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang memaksa bagi masyarakat, karena tidak ada sanksi yang tegas.
EFEKTIVITAS KEJAKSAAN NEGERI CILACAP DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT CILACAP Arfan, Daikan Aolia
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.89

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap dan mengetahui hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat cilacap. Untuk menghetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi peneltian yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Cilacap dengan subjek penelitian Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI). Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari data primer yang dikumpulkan melalui proses wawancara terhadap informan, kemudian data sekunder melalui teknik studi pustaka terkait kejaksaan. Kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis, objektif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, Program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara penuh dikarenakan budaya yang masih kompromistis baik pada masyarakat maupun dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum belum sepenuhnya efektiv. Kedua, Hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) diantaranya: karena koordinasi koordinasi dan kerjasama tidak berjalan dalam koridor yang benar, dikarenakan sumber daya manusia penegak hukum terkait masalah agama dan aliran kepercayaan masih rendah; Disisi lain terdapat pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Kurangnya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, yakni tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya; Masyarakat yang belum sadar atas hak kebebasan beragama dan hak menganut kepercayaan; masih terdapat kecenderungan budaya masyarakat cilacap untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM Pratistita, Made Wipra; Triadi, Irwan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.90

Abstract

Aluminum is a metal that is used as a basic material for making human equipment products. Aluminum products that are not used often become rubbish or waste that can be recycled. Recycling of aluminum waste is carried out by smelting. The aluminum smelting process of course produces gas emissions which, when released into the wild, have an impact on reducing the quality of clean air. This research discusses the extent to which legal protection can be provided for the behavior of the aluminum smelting industry which disposes of waste gas from its smelting into the wild when viewed from statutory regulations. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles regarding the management of hazardous and toxic waste. The conclusion obtained in this paper is that the disposal of gas resulting from smelting aluminum waste that exceeds air quality standards can be subject to law enforcement processes based on applicable statutory provisions.
Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi dalam Perspektif Hukum Wirawan, Vani
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.91

Abstract

Keberagaman di Indonesia telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik sepanjang sejarah terutama pasca era demokrasi, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Konflik-konflik itu semakin berkembang bukan hanya sebagai konflik antara satu identitas, tetapi sudah masuk ke fase baru sebagai konflik antara beberapa identitas yang muaranya berbentuk politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi politik identitas di Indonesia dan proses menata ulang penggunaan politik idenditas dalam perspektif hukum. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa problematik politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret merupakan penekanan id dan ego kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang ebih kuat, yang memuculkan kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam, sehingga terjadi terkotak kotaknya masyarakat. Sedangkan tawaran penataan ulang penggunaan politik indentitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama yang tercanum dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.
REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0 Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.92

Abstract

Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
TINJAUAN HUKUM: HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Prabowo, Andrianto; Handayani, Tri Astuti
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.94

Abstract

This research aims to determine the working relationship between the Village Head and the Village Consultative Body based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages. Seeing the importance of the village government system which must be carried out based on applicable regulations. This research method was carried out using normative legal research using a statutory approach. The Legislative Regulations Approach is an approach that looks at and analyzes statutory regulations relating to village government which is the subject of research. The data in this research is secondary data in the form of laws. The research results found that village government law, in accordance with Law Number 6 of 2014, confirms the partnership between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). Villages have the authority to regulate government affairs and community interests. The Village Head is responsible for governance and development, while the BPD plays a role in drafting village regulations, gathering community aspirations, and supervising the performance of the village head. The Village Law and related regulations regulate the roles and authorities of both to prevent conflict. This collaboration is regulated in Village Regulations to ensure the effectiveness of tasks and prevent conflicts. BPD is also involved in managing village funds and democracy, making an important contribution to holistic and transparent village development.
ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL Handayani, Tri Astuti; Prabowo, Andrianto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.95

Abstract

This research aims to analyze the position of customary criminal law in national criminal law. National criminal law in Indonesia is the legal framework that regulates criminal acts throughout the country. The Criminal Code (KUHP) is the main criminal law basis which provides norms and sanctions for various types of criminal acts. This legal research method is normative legal research which carries out library research. The specification of this research is that the research method used is analytical descriptive. The source and type of research data is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data analysis method was carried out normatively. The results of this research show that the position of customary criminal law in national criminal law creates complex and varying dynamics depending on a country's legal approach and policies. In general, customary criminal law has a relatively separate position in national criminal law, often recognized as part of local cultural heritage and traditions. However, challenges arise in integrating customary criminal law with national criminal law to achieve a balance between cultural diversity and the protection of human rights.
PERAN LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI DAMPAK KEJAHATAN TRANSASKI ELEKTRONIK ILLEGAL Romadhonia, Annisa; Nahdliyin, Sukma Hidayatun; Janah, Miftakhul
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.96

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi sebab akibat majunya perkembangan teknologi terutama akibat arus globalisasi. Salah satu bidang yang terkena imbas dari majunya teknologi adalah bidang keuangan. Saat ini industri Financial Technology (Fintech) mengeluarkan produk peer to peer lending (P2P) berupa pinjaman online. Namun, permasalahan yang kemudian muncul ialah adanya pinjaman online illegal yang secara jelas tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena seperti itu merupakan bentuk pelanggaran hukum dimana keadaan saat ini semakin marak dan banyak memakan korban. Oleh sebab itu pentingnya menjadi individu yang melek akan digital dimulai dengan faham akan literasi digital. Pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat yang susah mengikuti isu kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, aturan hukum dan permasalahan isu pelanggaran hukum.
KEPATUHAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN MASYARAKAT ASEI KECIL Mulyadi, Dudi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.99

Abstract

Penelitian tentang kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di Kampung Asai Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. Metode penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di masyarakat Asai Kecil masih rendah. Mayoritas penduduk kampung tersebut hanya melakukan pernikahan sesuai dengan tradisi adat tanpa mengikuti proses pernikahan secara agama dan tanpa mencatatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan, khususnya pentingnya pencatatan pernikahan, juga menjadi faktor utama. Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk rendahnya kesadaran hukum dan sikap apatis terhadap pendaftaran pernikahan, jarak yang jauh antara kampung dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketidakjelasan dalam ketentuan pendaftaran pernikahan, keberlakuan yang kuat dari budaya hukum adat, kurangnya manfaat langsung yang dirasakan dari pendaftaran pernikahan, dan kurangnya sanksi bagi yang tidak mendaftarkan pernikahannya.
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN YANG KEJAM (EXTRA ORDINARY CRIME) : SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM HUKUM PIDANA Hapsoro, Wim
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.111

Abstract

Terorisme menjadi kejahatan serius yang menjadi ancaman nasional maupun internasional. Kejahatan ini sudah ada sejak dulu namun berevolusi terus menerus dengan bentuk, motif, pelaku, dan dampak yang berbeda-beda.Terorisme merupakan kejahatan dengan menyebarkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diarahkan pada masyarakat sipil yang tidak bersalah sebagai bentuk intimidasi dan ancaman pada pemerintah guna mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama. Kejahatan terorisme initergolong dalam extraordinary crime karena melanggar Hak Asasi manusia terutama hak untuk hidup, tergolong kejahatan transnasional, dan memilikidampak yang massif untuk keamanan individu maupun kedaulatan negara. Oleh karena dampak, bentuk kejahatan, dan motif yang terus ada dan berevolusi, maka dari itu perlua ada Upaya dan Tindakan tegas dalam pemberian hukuman dan upaya pencegahan guna meminimalisir gerakan-gerakan terror. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terorisme sebagai extraordinary crime dan meninjaunya dari sisi hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normative menggunakan kajian literature dari data, artikel, jurnal, buku, dan kajian hukum terutama pada Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Tindak PidanaTerorisme. Hasil kajian dari Undang-Undang No. 5 tahun 2018 menunjukkan beberapa aturan dari bentuk tindak kejahatan terorisme baik sebagai pelaku, pendukung, maupun penyebar ideologi-ideologi yang sifatnya radikal. Selain itu terdapat pula Upaya pemerintah dalam Upaya pencegahan terorisme yaitu kesiap siagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Page 8 of 13 | Total Record : 127

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum More Issue