cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 20   21   22   23   24 
PELINDUNGAN MEREK KOLEKTIF ALEKOT TERHADAP PENINGKATAN PRODUK LOKAL DESA SILLU KABUPATEN KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Oedjoe, Kezya Bethlin Ratoe; Jacob, Yossie M.Y.; Bire, Chatryen M. Dju
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1958

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Merek Kolektif Alekot serta dampaknya terhadap peningkatan produk lokal di Desa Sillu, Kabupaten Kupang, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek Kolektif Alekot merupakan merek yang dimiliki dan digunakan secara bersama oleh Kelompok Tani Hutan Paloil Tob dalam memproduksi kacang mete sebagai produk unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden terkait, yaitu pihak Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, pemerintah desa, serta anggota kelompok tani, dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Merek Kolektif Alekot diwujudkan melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memberikan kepastian hukum serta hak eksklusif kepada kelompok untuk menggunakan merek tersebut. Perlindungan hukum ini berdampak positif terhadap peningkatan produk lokal, antara lain meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, memperkuat identitas produk daerah, serta meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan anggota kelompok tani. Dengan demikian, Merek Kolektif Alekot berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Kolektif, Produk Lokal, Kacang Mete Alekot, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PAJAK IMPOR DAN CUSTOMS DUTY AMERIKA SERIKAT BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN TIMAH DI DAERAH BANGKA Mardiah, Erika Nailah; Agustina, Eliya; Oktavia, Dona; Kusuma, Winanda
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1947

Abstract

ABSTRAKPerdagangan internasional dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan melewati lintas batas negara. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perdagangan internasional, sering terjadi konflik antara para pihak. Salah satu bentuk konflik dalam perdagangan internasional adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga merembet ke negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas, termasuk timah terutama bagi daerah Bangka yang merupakan salah satu penghasil timah utama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi Pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian di Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 6,01% akibat masalah tata kelola dan penurunan produksi timah sehingga pajak impor dan customs duty yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi untuk memperburuk keadaan tersebut. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil upaya hukum seperti melakukan negosiasi bilateral serta melakukan penyelesaian sengketa melalui WTO apabila sengketa dua negara lain berpotensi berdampak terhadap kepentingan ekspor Indonesia, termasuk ekspor timah.kata kunci: Perdagangan internasional. tarif, ekspor, timah
Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHAP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika Ulumudin, Mahirul; Basid, Abdul; Puspitasari, Dara
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1940

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang masih sangat bergantung pada pemenjaraan sebagai bentuk represi. Namun, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui pentingnya rehabilitasi pecandu narkoba sebagai sarana pemulihan sosial dan medis. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengadopsi KUHP memperkenalkan paradigma baru untuk melindungi hak-hak tersangka, membatasi metode paksaan, dan memperkuat gagasan proses hukum yang adil. Untuk memberikan model harmonisasi terbaik dalam menangani penyalahgunaan narkotika, penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU Narkotika dan KUHP menangani penyalahunaan narkotika. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif legislatif, konseptual, dan komparatif yang terbatas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat konflik dalam prosedur penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan pemenjaraan dan rehabilitasi pecandu narkotika. Untuk mewujudkan keadilan substantif, Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru harus diselaraskan dengan menekankan rehabilitasi sebagai alat utama, memperketat larangan terhadap taktik paksaan, dan memaksimalkan peran hakim pemeriksa pendahuluan.Kata Kunci: penyalahguna narkotika, harmonisasi hukum, rehabilitasi, KUHAP baru.
MODERNISASI SISTEM PERADILAN PIDANA RESPONSIF GENDER: TELAAH POLITIK LEGISLASI DALAM MENGAKOMODASI KERENTANAN DAN KEADILAN SUBSTANTIF Hidayatullah, Hidayatullah; Aryanto, Bayu; Utomo, Aldi Priyo
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1959

Abstract

ABSTRAK Pergeseran paradigma ke arah keadilan yang lebih inklusif serta berorientasi pada hak asasi manusia merupakan tuntutan modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses politik legislasi acap kali tidak menunjukkan adanya akomodasi kerentanan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan individu dengan identitas gender marjinal. Tulisan ini betujuan untuk menelaah arah politik legislasi dalam membangun sistem peradilan pidana yang responsif gender dengan mengutamakan pentingnya keadilan substantif. Pendekatan sosiolegal dengan menganalisis berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan normatif terhadap perlindungan korban, sistem legislasi masih menghadapi hambatan struktural dan ideologis. Politik legislasi cenderung elitis dan tidak sepenuhnya memperhitungkan pengalaman korban dalam membentuk norma hukum. Oleh karena itu, modernisasi sistem peradilan pidana tidak hanya mensyaratkan pembaruan substansi hukum, tetapi juga pergeseran pendekatan politik hukum ke arah yang lebih partisipatif dan berkeadilan sosial. Artikel ini merekomendasikan penguatan perspektif keadilan gender dalam proses legislasi pidana sebagai fondasi sistem peradilan pidana yang benar-benar modern, adil, dan manusiawi.Kata Kunci: gender, keadilan substantif, kerentanan, legislasi, peradilan pidana.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU EKONOMI KONTEMPORER: TINJAUAN DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Syifa, Dian May; Naufal, Yamani
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1948

Abstract

ABSTRAKPergeseran paradigma ekonomi global dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri berat menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) telah menempatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas sebagai faktor utama daya saing nasional dan global. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berperan sebagai instrumen hukum yang penting untuk melindungi hasil kreasi intelektual serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik HaKI dalam hukum positif Indonesia serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, HaKI diakui sebagai harta (mal mutaqawwim) yang sah dan dilindungi berdasarkan prinsip hifz al-mal. Akan tetapi, kepemilikan HaKI tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip maslahah ‘ammah (kepentingan umum), keadilan (‘adl), serta larangan dharar dan ihtikar. Dengan demikian, ketika hak eksklusif HaKI bertentangan dengan kebutuhan publik yang mendesak, negara memiliki legitimasi syariah untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme seperti lisensi wajib. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi model HaKI yang seimbang berbasis Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan memadukan perlindungan inovasi dan tanggung jawab sosial.Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Maqashid Syariah
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MENDAPAT RESTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Saudila, Novilinda Dwiputri Irtanti; Manuain, Orpa G.; Masu, Reny R.
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1941

Abstract

ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum nasional dan internasional serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan mekanisme hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan korban terhadap hak restitusi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam memperoleh restitusi berdasarkan perspektif kepastian hukum, serta menelaah ratio decidendi hakim dalam memutus perkara TPPO yang memperhatikan hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai restitusi telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Restitusi. Namun, kepastian hukum bagi korban belum sepenuhnya terjamin karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi, belum adanya tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar, serta minimnya efektivitas implementasi di tingkat peradilan. Ratio decidendi hakim dalam sejumlah putusan TPPO umumnya masih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan restitusi yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan terpenuhinya hak restitusi korban sebagai bentuk perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.Kata kunci: Perlindungan hukum, korban perdagangan orang, restitusi, kepastian hukum, ratio decidendi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN PERHIASAN DI INDONESIA: ANTARA ESTETIKA DAN FUNGSI Putri, Reihan; Gumelar, Untung; Romantis, Oma
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1960

Abstract

 ABSTRAK Perhiasan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai aksesori untuk mempercantik penampilan, tetapi juga memiliki makna untuk menentukan kelas sosial seseorang. Dalam bisnis, ekspor perhiasan di Indonesia juga mengalami peningkatan hampir 16% dalam satu tahun. Di sisi lain, angka ini masih belum sejalan dengan jumlah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Banyak perancang perhiasan belum menyadari pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, berdasarkan metode yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang bagaimana melindungi desain perhiasan dan menentukan instrumen hukum apa yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perhiasan dapat dilindungi melalui hak cipta, desain industri, dan merek dagang. Saat ini, belum ada kasus di pengadilan dan yurisdiksi Indonesia mengenai pelanggaran desain perhiasan, tetapi hal itu masih mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga perancang perhiasan harus melindungi hak kekayaan intelektual mereka..Kata Kunci: Perhiasan; Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Desain Industri; Merek Dagang
PERAN ICC DALAM MELINDUNGI HAK ATAS KESEHATAN DI TENGAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN Rahmad, Noor; Asmarayani, Rahyuni Meylani; Alvionesti, Renvila Nevila
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1949

Abstract

Konflik bersenjata modern dan kejahatan terhadap kemanusiaan kerap disertai dengan penghancuran sistem kesehatan, penyerangan fasilitas medis, serta pembatasan akses layanan kesehatan bagi penduduk sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan, sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia, sering kali menjadi sasaran langsung dalam situasi kejahatan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak atas kesehatan, serta menilai peran International Criminal Court (ICC) dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana internasional terhadap tindakan yang berdampak pada kesehatan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Statuta Roma, instrumen hukum internasional terkait, serta kajian literatur dan praktik ICC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas kesehatan tidak diatur secara eksplisit dalam Statuta Roma, ICC memiliki potensi strategis dalam melindungi hak tersebut melalui penafsiran progresif, penuntutan individu pelaku, serta mekanisme reparasi bagi korban. Namun, efektivitas peran ICC masih menghadapi tantangan yurisdiksi, dinamika politik, dan kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan interpretasi hukum dan kerja sama multidisipliner.Kata Kunci: ICC, hak atas kesehatan, kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum pidana internasional, perlindungan kesehatan publik.
PERAN GEREJA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KLASIS AMARASI BARAT GERAJA MASEHI INJIL DI TIMOR-NUSA TENGGARA TIMUR (GMIT) Obidje, Teddy San George; Frans, Mardian Putra
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1942

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Klasis Amarasi Barat. Faktor utama penyebab tingginya kasus TPPO adalah kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Klasis Amarasi Barat dalam upaya pencegahan TPPO. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan jemaat, pendeta, ketua klasis, serta perwakilan Rumah Harapan GMIT, disertai studi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaat berperan penting dalam edukasi, pelayanan diakonia, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Gereja juga menjadi ruang aman bagi korban dan keluarga untuk melapor. Dengan berlandaskan nilai kasih dan keadilan Injil, GMIT Klasis Amarasi Barat mampu berperan sebagai agen sosial dan spiritual yang strategis dalam pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi masyarakat rentan terhadap perdagangan orang.Kata Kunci: Perdagangan orang, gereja, jemaat, GMIT, pencegahan TPPO, Nusa Tenggara Timur.
OVERMACHT SEBAGAI ALASAN PEMAAF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Kajian Normatif dan Yurisprudensial terhadap Kasus Hogi Minaya) Yati, Sri; Suryati, Chandra
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1961

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep overmacht dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya dalam kasus yang menjerat Hogi Minaya dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overmacht merupakan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia yang berfungsi menghapus kesalahan pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan meskipun perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum. Pengaturannya dalam Pasal 48 KUHP lama serta pengakuannya kembali dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan kesinambungan sekaligus pembaruan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa penerapan overmacht harus dinilai secara kasuistis dengan memperhatikan adanya ancaman nyata, intensitas tekanan terhadap kebebasan kehendak pelaku, serta ketiadaan alternatif tindakan lain yang patut. Dalam konteks kasus Hogi Minaya, fakta hukum menunjukkan adanya tekanan psikis yang signifikan yang berpotensi memenuhi unsur overmacht relatif, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku merupakan respons proporsional terhadap situasi darurat. Dengan demikian, overmacht tetap relevan sebagai instrumen hukum untuk menjamin penegakan hukum pidana yang adil dan manusiawi.Kata Kunci: Overmacht, Alasan Pemaaf, Hukum Pidana, Yurisprudensi

Page 23 of 24 | Total Record : 232

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue