cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 18   19   20   21   22 
LARANGAN MENGUASAI SENJATA TAJAM DALAM PERPEKTIF UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 Nursanty, Melinda
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1424

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menjelaskan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil dengan dikenakan sanksi pidana penjara 10 tahun terkecuali untuk keperluan pertanian, rumah tangga, benda pusaka,barang kuno maupun barang ajaib.Berkaitan dengan aturan hukum terhadap penggunaan senjata tajam yang dikategorikan sebagai benda pusaka masihlah sangat minim terutama pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang darurat no.12 tahun 1951 belum ada kejelasan yang menerangkan kategori apa saja yang dianggap sebagai benda pusaka pada pasal tersebut. Akan tertapi Benda pusaka Yaitu barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Saran untuk Penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian hendaknya memahami, dan melihat konteks ruang lingkup norma hukum masyaraat adat yang berlaku sebagaimana undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati norma norma satuan masyarakat adat.Kata Kunci: Tindak Pidana, Membawa Senjata, Senjata Tajam.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SEMABU DALAM PELAYANAN PUBLIK ( Studi kasus di Desa Semabu Kabupaten Tebo) Sari, Nirmala
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1517

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa semabu dalam pelayanan publik, Gaya kepemimpinan merupakan sebuah bentuk atau ciri khas tipe pemimpin dalam melaksanakan suatu wewenang dan mengatur bawahannya sesuai dengan gaya dan sikap yang ia miliki, pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota masyarakat menjadikan suatu tujuan dan program menjadi tercapai dan berhasil, dan juga mengetahui masalah yang ada pada masarakat antara gaya kepemimpinan kepala desa dan respon masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa semabu, yaitu dengan mewawancarai  pihak kepala desa dan masyarakat setempat, Kepala desa dipilih menjadi tempat penelitian adalah desa semabu di dalam ruang lingkup masyarakat desa semabu kabupaten tebo. dengan permasalahan masyarakat yang kurang perduli terhadap pembngunan dan kepentingan desa serta kepemimpinan kepala desa berbentuk demokraasi yang kurang efektif terhdapat kondisi masyarakat yang kurang respon baik terhadapap desa yang memberikan dampak buruk bagi kemajuan serta perkembangan dalam pelayanan publik desa semabu. jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan hasil wawancara terhadap yang bersangkutan langsung serta mengambil sedikit bagian hak suara dari masyarakat setempat dengan menannyakan bagaimanakah gaya kepemimpinan serta pelayanan publik yang pernah terlaksana didalam ruang lingkup pemerintahan desa semabu. Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan dan mendapatkan kesimpulan dimana pada kepemimpinan kepala desa yaitu permasalahan yang muncul pada kasus gaya kepemimpinan yang kurang cocok terhadap masyarakat serta pelayanan publik yang kurang terhadap kebutuhan masyarakat pada tingkat standar. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan publik. 
URGENSI PENGATURAN ARTIFISIAL INTELLIGENCE UNTUK MENDUKUNG BISNIS UMKM Prastyanti, Rina Arum; -, ARYONO -
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1285

Abstract

Bagi UMKM, penggunaan AI di sektor bisnis online berpotensi mengganggu masyarakat jika tidak ada regulasi lebih lanjut. Hal ini mencakup beberapa kasus pembobolan data pengguna dan kebocoran data di kalangan pengguna Marketplace yang terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, permasalahan juga dapat terjadi di dalam sistem, misalnya informasi atau instruksi dari AI yang tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, deskriptif. Problematika  yang dihadapi adalah Tindakan AI yang menimbulkan kerugian seperti kebocoran data atau tindakan menyimpang lainnya dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pemrosesan perintah pada mesin. Setidaknya ada dua pilihan. Pertama, perintah yang diberikan tidak sesuai dengan data masukan pada mesin atau tidak lengkap sehingga mesin inferensi tidak dapat memprosesnya dengan baik. Kedua, kesalahan manusia awal dalam entri data, yaitu kesalahan dalam pelatihan mesin atau pemrograman yang tidak tepat, juga dapat menjadi penyebabnya. Persoalan lainnya adalah tanggung jawab hukum, yang didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum seseorang atau suatu badan atas tindakan yang merugikan. Kurangnya pengakuan AI sebagai badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia menimbulkan tantangan baru. Dasar tanggung jawab AI adalah prinsip vicarious liabilitas, yang mengatur tanggung jawab pihak lain yang tidak melakukan kesalahan. Artinya tanggung jawab perbuatan hukum AI ada pada penyelenggara atau wakil AI.
Analisis Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama terhadap Konsistensi Putusan Cearai di Pengadilan Agama Medan: Studi Kasus Tahun 2023-2024 Tuseno, Tuseno; Siregar, Ramadhan Syahmedi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1392

Abstract

The purpose of marriage is to obtain happiness for the married couple. However, it is not uncommon for both of them to feel that after marriage they have not achieved happiness, the goal of the marriage itself has not been achieved. Because the goal of marriage has not been achieved, the right solution is divorce. In order for a marriage to be divorced by the court, it must be proven that the reasons for divorce have been met because if there are no reasons for divorce, the judge will reject the divorce petition so that legally a marriage that does not achieve happiness cannot be divorced. After conducting an analysis of the Medan religious court decision and Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2014, it was found that the existence of SEMA has proven effective in filling the legal vacuum. The judge at the Medan Religious Court can interpret the occurrence of a quarrel between husband and wife by looking at the fact that there was a separation between husband and wife. Because indeed, if the reason is that they have separated, the judge is constrained by the rule which requires it to last for 2 (two) consecutive years so that the existence of SEMA Number 04 of 2014 which allows deciding on a divorce even though they have not been separated for 2 (two) years makes it easier for judges to decide on a divorce where they have already been separated. It is proven that from 2023 to May 2024, Medan Religious Court judges have decided on divorce in 4,076 cases.
Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024 Ramadhan, Firdaus Aditya
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1349

Abstract

Konflik antara Israel dengan Palestina sudah terjadi sejak lama, diawali dengan adanya Deklarasi Balfour yang didukung oleh negara-negara Eropa serta Amerika Serikat pada tahun 1917. Deklarasi Balfour berisi tentang dukungan atas pendirian negara Israel di tanah Palestina. 7 Oktober 2023 terjadi konflik bersenjata diantara keduanya, Hamas memulai penyerangan tersebut dengan mengirimkan 3.100 roket yang ditujukan ke Israel. Atas tindakan tersebut Israel juga melancarkan serangan balasan ke arah Palestian sampai saat ini hingga korban jiwa mencapai puluhan ribu jiwa melayang. Selama konflik berlangsung Israel telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional tepatnya dalam Pasal IX Konvensi Genosida dan pelngaran Hak Asasi Manusia, sehingga Afrika Selatan mengajukan gugatan ke International Court of Justice (ICJ). Gugatan yang dilakukan oleh Afrika Selatan direspon positif oleh pihak ICJ dengan dikeluarkannya tuntutan Tindakan Sementara yang harus dilakukan oleh Israel akan tetapi sampai saat ini Israel belum melakukan tindakan sementara tersebut. Tujuan diadakannya penelitian tersebut untuk mengelaborasi perilaku Israel yang tidak mematuhi tuntutan dari ICJ tentang tindakan sementara dalam pencegahan genosida di wilayah Palestina serta dengan adanya penelitaian tersebut dapat bermanfaat memberikan pandangan baru mengenai tingkah laku dari suatu aktor negara dan memahami penegakan hukum di konflik bersenjata Israel-Palestina. Tindakan yang dilakukan Israel tersebut memunculkan sebuah rumusan masalah baru tentang mengapa peran hukum internasional belum mampu mempengaruhi tindakan Israel untuk mematuhi tindakan sementara yang dikeluarkan oleh ICJ? Metodologi penelitian dalam Menyusun penelitian tersebut menggunakan metode studi putaka dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian tersebut didapatkan dengan cara membaca dan mencari di penelitian terdahulu serta media masa dengan topik yang sama. Untuk memudahkan peneliti dalam mengelaborasi tindakan yang dilakukan Israel peneliti menggunakan teori realisme sebagai alat bantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut.Kata Kunci : Konflik bersenjata, Israel, Palestina, ICJ, tindakan sementara, realisme
Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas Utami, Pangestika Rizki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1380

Abstract

The discussion about gender is interesting to discuss, because later it will refer to two divisions namely; gender sensitivity or gender bias. This study tries to explore and analyze gender sensitivity through several decisions of religious court judges whether in legal considerations the judges are gender sensitive or gender biased, and in this study researchers seek to find out the implementation of PERMA Number 3 of 2017 in implementation at the Purwokerto and Banyumas Religious Courts through interviews with the judge examining the case, especially in cases of distribution of joint assets. In the decisions of the Purwokerto and Banyumas Religious Courts which will become the object of research, through a study of decisions in the legal considerations of the judges of each court and how the implementation of PERMA number 3 of 2017. This research uses empirical normative research methods through a qualitative juridical approach where researchers conceptualize law as a normative system, namely through library research (library reasearch) using additional data in the form of direct interviews with research respondents. Based on legal considerations, several decisions of the Purwokerto Religious Court were in accordance with existing regulations and the case examining judge was gender sensitive, but in several cases the division of assets with the woman who filed the lawsuit was a housewife. Whereas in the decision of the Banyumas Religious Court based on the judge's legal considerations there was a decision that the judge in deciding to consider the distribution of joint assets based on sharing during marriage by proving it in the Decision which stated that women are entitled to more than half of the distribution of joint assets this is based on the Jurisprudence of Cassation Decision Number 266K /AG/2010 which deviates from the provisions of Article 97 KHI as a formal legal principle, but judges as law makers (judge made law) must be more observant in seeing the basics of justice in accordance with the principle of justice and the principle of proportional balance.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI DINYATAKAN DENGAN LABEL BARANG (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Simarmata, Ocniel Juandi; ,, Anggalana; ., Indah Satria
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1319

Abstract

Label pada produk merupakan janji dari produsen atau pelaku usaha kepada konsumen mengenai kualitas, komposisi, atau karakteristik produk yang dijual. Tindakan memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dalam label dianggap tidak etis dan dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan dengan sengaja. Permasalahan dalam Penelitian ini mengenai faktor penyebab tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Adapun hasil penelitian bahwa faktornya dapat dibagi menjadi faktor internal, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, serta faktor eksternal, seperti persaingan pasar yang tinggi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang yakni dengan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, komperatif, dan dokumen, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber terkait. Saran penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, penguatan lembaga pengawas, koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk. Memeriksa label, sertifikasi produk, dan pemahaman hak konsumen menjadi hal penting untuk mencegah tindakan ilegal dan melindungi hak konsumen.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN Hayati, Marhamah; Haiti, Diana
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1442

Abstract

ABSTRAKPada masa sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak terutama anak yang belum berumur 12 tahun, bahkan ada anak yang masih berusia 8 tahun sudah melakukan suatu tindak pidana yaitu pada kasus yang terjadi pada bulan Januari 2023 di Mojokerto, seorang anak perempuan berusia 6 tahun diperkosa oleh 3 orang anak laki-laki yang berumur 8 tahun yang dilakukan sebanyak 5 kali. Akan tetapi, Undang-Undang telah mengatur sanksi keputusan yang diberikan bagi pelaku anak yang belum berumur 12 tahun, yang mana hal tersebut diatur dengan mempertimbangkan dari segala aspek yang terbaik bagi anak karena masa depannya masih panjang. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi, bukan hanya dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari beberapa kajian hukum pidana, apakah ada model pertanggungjawaban pidana yang sesuai kedepannya untuk dapat memidana anak ini dengan tetap memperhatikan dampak bagi anak dan tetap ada batasannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun dan untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun. Penelitian ini juga menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang paling tepat terhadap Anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Anak, Dibawah Umur 12 Tahun. 
PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA TERHADAP PEJABAT SECARA PRIBADI DI LUAR FUNGSI KEDINASAN DAN JABATAN Oeliga, Cindy; Afita, Yensi
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.406

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang diterapkan bagi pejabat yang menggunakan aset negara di luar fungsi jabatan dan kedinasan serta bagaimana dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibatnya. Penulisan ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu suatu penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis hubungan antar ketentuan hukum, hukum dalam hal ini bukan sekedar peraturan perundang-undangan, melainkan juga yurisprudence (case law), nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam hidup bermasyarakat, asas-asas hukum, dan juga literature hukum yang berisi pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi (the most highty qualified scholar’s opinion). Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan dan penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindatanganan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Bentuk sanksi yang diberikan bagi pejabat atas kelalaian, penyalagunaan atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penyalahgunaan Aset Negara, Larangan, Sanksi
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) Santy, Santy
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.407

Abstract

Penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga idealnya mencari alternatif yang memulihkan keadaan seperti semula tetapi realitas sosial menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi penal masih cukup rendah sehingga harapan atas keadilan restorative justice untuk menjaga keharmonisan rumah tangga belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal dihubungkan dengan keadilan restoratif dan menentukan akibat hukum atas kesepakatan damai yang dihasilkan mediasi penal terhadap penyidikan tindak pidana KDRT di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis data sekunder, teknik pengumpulan data studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Tindak pidana KDRT di Kota Pekanbaru secara faktual cenderung diselesaikan secara formal (litigasi) diikuti dengan permohonan perceraian disebabkan upaya mediasi penal belum menunjukkan usaha dan hasil yang memadai karena secara empiris ditemukan beberapa persoalan mendasar, yaitu (a) masalah operasional (lemahnya komunikasi penegak hukum dengan para pihak, keterbatasan waktu, tindak lanjut hasil medasi) (b) kualitas (kompetensi) penegak hukum (c) masalah kepatuhan pelaku untuk menjalankan kesepakatan mediasi terbukti dengan adanya pengulangan tindak kekerasan kepada korban (2) Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dan keluarganya sebagai hasil proses mediasi penal menimbulkan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum berupa penghentian proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berjalan di Kota Pekanbaru karena akta perdamaian yang disepakati para pihak merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dihormati dan dijalankan para pihak supaya memberikan kepastian hukum bagi status perkara di masa mendatang. Penghentian penyidikan merupakan kebijakan diskresi penegak hukum di Kota Pekanbaru dengan syarat apabila pelaku mengingkari kesepakatan damai dengan mengulangi tindak pidana kekerasan maka langsung diproses secara formal (pengadilan).  Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, Keadilan Restoratif

Page 21 of 22 | Total Record : 216

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue