cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 20   21   22   23   24 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS Utami, Pangestika Rizki
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1927

Abstract

The incidence of sexual violence is on the rise in Indonesia. In practice, victims of sexual violence frequently encounter discrimination across various domains. With the ratification of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (SVCL), it is anticipated that victims of sexual violence will be able to secure assurances of justice and legal certainty, as well as opportunities for recovery. The purpose of this study is to analyze the implementation of the SVCL in the legal jurisdiction of Banyumas Regency. This research is categorized as field research. The method of data collection involved participant observation. The collected data was then analyzed using a series of steps including data reduction, data display, and data verification. This analysis was conducted by applying Chamblis and Seidman's theory on the operation of law within society. Based on the research findings, the Banyumas Child Protection and Empowerment Unit (UPTD PPA Banyumas) plays a pivotal role in the implementation of the SVCL concerning legal protection within the jurisdiction of Banyumas Regency. This encompasses various processes such as receiving community or victim complaints, as well as providing medical, psychological, and legal support. The legal support offered by UPTD PPA Banyumas encompasses procedures ranging from police investigations, prosecution by the attorney's office, to the evidentiary examination process in court. Another form of legal protection extended to victims is the fulfillment of restitution. Restitution fulfillment is pursued with the assistance of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) through the trial's evidentiary process in court. This will serve as a fundamental legal consideration for judges in rendering verdicts concerning cases of sexual violence.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA EKONOMI GIG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS JAMINAN SOSIAL Puspitasari, Dini; Widhianti, Kris
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1943

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah melahirkan sistem kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana hubungan kerja berlangsung melalui platform digital dengan fleksibilitas tinggi. Fenomena ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri, namun pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerjanya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam menjamin hak atas jaminan sosial bagi pekerja gig, dengan menelaah sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa status pekerja gig yang hanya diakui sebagai “mitra” menyebabkan mereka tidak memperoleh hak-hak dasar seperti jaminan sosial, meskipun secara substansial terdapat unsur hubungan kerja. Kekosongan hukum ini memperlihatkan ketimpangan antara fleksibilitas ekonomi digital dengan keadilan sosial yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi penting untuk memperluas definisi pekerja dan pemberi kerja, serta menegaskan tanggung jawab platform digital dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Pembaruan hukum ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di era digital.Kata Kunci: Gig Economy, Perlindungan Hukum, Pekerja Platform, Jaminan Sosial, Reformasi Regulasi.

Page 24 of 24 | Total Record : 232

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue