cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 247 Documents
 21   22   23   24   25 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS Utami, Pangestika Rizki
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1927

Abstract

The incidence of sexual violence is on the rise in Indonesia. In practice, victims of sexual violence frequently encounter discrimination across various domains. With the ratification of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (SVCL), it is anticipated that victims of sexual violence will be able to secure assurances of justice and legal certainty, as well as opportunities for recovery. The purpose of this study is to analyze the implementation of the SVCL in the legal jurisdiction of Banyumas Regency. This research is categorized as field research. The method of data collection involved participant observation. The collected data was then analyzed using a series of steps including data reduction, data display, and data verification. This analysis was conducted by applying Chamblis and Seidman's theory on the operation of law within society. Based on the research findings, the Banyumas Child Protection and Empowerment Unit (UPTD PPA Banyumas) plays a pivotal role in the implementation of the SVCL concerning legal protection within the jurisdiction of Banyumas Regency. This encompasses various processes such as receiving community or victim complaints, as well as providing medical, psychological, and legal support. The legal support offered by UPTD PPA Banyumas encompasses procedures ranging from police investigations, prosecution by the attorney's office, to the evidentiary examination process in court. Another form of legal protection extended to victims is the fulfillment of restitution. Restitution fulfillment is pursued with the assistance of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) through the trial's evidentiary process in court. This will serve as a fundamental legal consideration for judges in rendering verdicts concerning cases of sexual violence.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA EKONOMI GIG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS JAMINAN SOSIAL Puspitasari, Dini; Widhianti, Kris
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1943

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah melahirkan sistem kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana hubungan kerja berlangsung melalui platform digital dengan fleksibilitas tinggi. Fenomena ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri, namun pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerjanya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam menjamin hak atas jaminan sosial bagi pekerja gig, dengan menelaah sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa status pekerja gig yang hanya diakui sebagai “mitra” menyebabkan mereka tidak memperoleh hak-hak dasar seperti jaminan sosial, meskipun secara substansial terdapat unsur hubungan kerja. Kekosongan hukum ini memperlihatkan ketimpangan antara fleksibilitas ekonomi digital dengan keadilan sosial yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi penting untuk memperluas definisi pekerja dan pemberi kerja, serta menegaskan tanggung jawab platform digital dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Pembaruan hukum ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di era digital.Kata Kunci: Gig Economy, Perlindungan Hukum, Pekerja Platform, Jaminan Sosial, Reformasi Regulasi.
Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana Indonesia: Antara Independensi Hakim dan Kepastian Hukum Lestari, Anita Puji; Agustalita, Dinda Heidiyuan; Puspitasari, Dara
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1973

Abstract

AbstrakDissenting opinion merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan perbedaan pendapat terhadap putusan mayoritas dalam majelis. Dalam sistem peradilan Indonesia, keberadaannya telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, namun pengaturannya dalam hukum acara pidana belum diatur secara komprehensif. Permasalahan yang muncul adalah belum jelasnya kedudukan dan kekuatan hukum dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis, implikasi praktis, serta relevansi dissenting opinion terhadap prinsip independensi hakim dan transparansi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion berkontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan, memperkuat akuntabilitas hakim, serta mendorong perkembangan hukum melalui dinamika interpretasi. Namun, ketiadaan pengaturan teknis dalam KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pembaruan regulasi guna mempertegas kedudukannya dalam sistem peradilan pidana.Kata Kunci: dissenting opinion, independensi hakim, kepastian hukum, peradilan pidana
KEKABURAN PENGATURAN UPAYA HUKUM GUGATAN ATAS SENGKETA KEPABEANAN DI PENGADILAN PAJAK Sihotang, Pandapotan; Setjoatmadja, Sylvia; Efendi, Prihatin
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1974

Abstract

ABSTRAKPengaturan penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia menunjukkan ketidakserasian normatif antara Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta yurisprudensi Pengadilan Pajak. UU Pengadilan Pajak mengakui dua jalur penyelesaian sengketa—banding dan gugatan—sementara UU Kepabeanan hanya mengatur keberatan dan banding tanpa menyebut gugatan. Dalam praktik, Pengadilan Pajak menjatuhkan putusan Tidak Dapat Diterima (TDD/NO) terhadap gugatan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan gugatan dalam UU Kepabeanan merupakan kekaburan hukum sistemik yang menempatkan importir/eksportir dalam posisi rentan—berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Pajak (SEMA 1/2022), tetapi tanpa akses efektif terhadap mekanisme gugatan. Penelitian ini berargumen bahwa asas generalia sunt praeponenda singularibus dan Pasal 49 UU KUP membuka ruang penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mengakomodasi gugatan kepabeanan di Pengadilan Pajak. Diperlukan perubahan eksplisit pada UU Kepabeanan untuk membuka jalur gugatan. Kata Kunci: Ambiguitas Hukum; Sengketa Bea Cukai; Pengadilan Pajak; Gugatan; Proses Hukum Yang Adil
PERKEMBANGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN Yuhanah, Yuhanah; Sari, Dara Puspita; Noer, Zakiah
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1970

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini akan menganalisis perkembangan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam praktik peradilan di Indonesia. Eksistensi kedua institusi hukum ini fundamental dalam ranah keperdataan, terutama untuk menyelesaikan sengketa di bidang kontrak dan perbuatan merugikan lainnya. Namun, batasan antara PMH dan wanprestasi seringkali menjadi kabur dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hubungan hukum para pihak yang tidak lagi sederhana, di mana dalam satu peristiwa hukum dapat terkandung unsur ingkar janji sekalunsur perbuatan melawan hukum. Dinamika ini memunculkan fenomena concurrent liability atau tumpang tindih gugatan, yang berimplikasi pada kebingungan penggugat dalam menentukan fondasi gugatan serta perbedaan pendekatan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kriteria pembeda fundamental antara PMH dan Wanprestasi serta perkembangannya dalam yurisprudensi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis perbedaan utama terletak pada ada tidaknya perjanjian sebelumnya, praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas. Yurisprudensi membuka peluang bagi gugatan PMH meskipun ada perjanjian, jika terbukti ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, atau hak subjektif pihak lain yang berdiri sendiri di luar klausul kontrak. Perkembangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh gugatan wanprestasi yang semata-mata berdasarkan kontrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tajam atas perkembangan ini esensial bagi para praktisi hukum agar dapat merumuskan gugatan secara tepat dan bagi hakim untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Praktik Peradilan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN TERHADAP PELANGGARAN KONTRAK KERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS SPORT STATION) Putri, Tasya Aryfka; Hasanah, Uswatun
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1975

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran kontrak kerja yang terjadi di perusahaan Sport Station serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi karyawan, khususnya mereka yang terikat dalam hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan studi dokumen dengan wawancara mendalam kepada karyawan, pihak perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap ketentuan PKWT, antara lain tidak adanya salinan kontrak kerja, perpanjangan kontrak secara lisan, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta pengabaian terhadap hak-hak normatif karyawan seperti jaminan sosial dan cuti. Perlindungan hukum secara normatif telah tersedia melalui regulasi ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih rendah karena adanya hambatan struktural, rendahnya literasi hukum pekerja, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan. Temuan ini memperkuat teori perlindungan hukum, teori keadilan, serta teori hukum kritis yang menyoroti relasi kuasa timpang dalam dunia kerja. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penyediaan mekanisme pengaduan internal yang efektif, serta peningkatan edukasi hukum bagi pekerja.Kata Kunci: Perlindungan hukum, kontrak kerja, PKWT, ketenagakerjaan
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN KEBEBASAN PERS DALAM REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS PENAFSIRAN FRASA “SEKSAMA DAN PENUH KETELITIAN” DALAM PP 61/2010 Mubaroq, Ahmad Isa; Suyanto, Suyanto; Vitria, Yati
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1971

Abstract

ABSTRAK Keterbukaan informasi publik merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan pers sebagai saluran distribusi informasi kepada masyarakat. Salah satu norma krusial terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi “secara saksama dan penuh ketelitian.” Frasa ini memiliki implikasi yuridis penting terkait standar kualitas layanan informasi publik, namun belum memperoleh penafsiran komprehensif dalam literatur maupun praktik hukum. Penelitian ini bertujuan mengaji hubungan antara keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers dalam kerangka reformasi birokrasi, serta menafsirkan makna normatif frasa tersebut melalui pendekatan sistematis dan teleologis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban bertindak secara saksama dan penuh ketelitian mencakup proses verifikasi, klasifikasi informasi, dan uji konsekuensi untuk menjamin akurasi informasi, profesionalitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta perlindungan kepentingan publik maupun negara dalam kerangka pemerintahan demokratis. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kebebasan Pers, Reformasi Birokrasi, Penafsiran Hukum
PERBANDINGAN PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN THE LAW OF TORT (KASUS OPLOS BBM) Syahlendra, Yonatan; Nalle, Victor Immanuel Williamson; Lomboan, Jeffrey Azarya
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1976

Abstract

ABSTRAKBahan bakar merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, berdasarkan sifat-sifat tersebut, pengolahan bahan bakar harus dilakukan secara bijaksana agar keberadaan sumber bahan bakar tidak menjadi langka dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Pertamina) memiliki hak untuk mengolah bahan bakar minyak melalui Keputusan Menteri No. 1566/K10/MEM/2008. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Pertamina, tindakan tersebut termasuk dalam Hukum Perdata. Makalah ini mencoba membandingkan antara Hukum Perdata dalam KUHP dan Hukum Perdata dalam kasus pengolahan bahan bakar minyak ini. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum kemudian menggunakan data seperti jurnal terkait dan berita yang membahas tentang kasus yang serupa. Teknik analisis dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum terkait dan jurnal yang memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diangkat kemudian mendeskripsikan dalam bentuk narasi. Studi ini menemukan bahwa penerapan Hukum Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) pada kasus bahan bakar minyak campuran lebih berfokus pada pengembalian hak kepada konsumen yang dirugikan oleh perusahaan Pertamina atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan.Kata Kunci: Oplos BBM, Perbuatan Melawan Hukum, Pertamina
KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH KOTA KUPANG Ganggas, Mariani Jeani Murni; Jacob, Yossie M.Y.; Kaesmetan, Rini M.
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1972

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPH) terhadap status kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan sertipikat tanah di Kota Kupang, serta mengkaji implikasinya dalam praktik pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Kupang dan masyarakat pemegang SPPH, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria, serta putusan pengadilan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPH memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis di bawah tangan yang dapat digunakan sebagai dasar administratif dalam proses penerbitan hak atas tanah. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, penggunaan SPPH sebagai alas hak awal tetap diterima oleh Kantor Pertanahan sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan tidak terdapat sengketa. Meskipun demikian, SPPH berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga atau ahli waris, yang dapat berimplikasi pada pembatalan sertipikat melalui mekanisme peradilan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SPPH memiliki fungsi administratif yang penting dalam proses penerbitan hak atas tanah, tetapi dari aspek yuridis masih memiliki kelemahan dalam kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan penggunaan akta otentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Surat Pernyataan Pelepasan Hak, kekuatan hukum, kepastian hukum, sertipikat tanah, Kota Kupang.
KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA DALAM LINGKUP KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN Gultom, Gerry Anderson; Siagian, Fahrizal S.; Pasaribu, Johannes; Marlina, Marlina
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1977

Abstract

ABSTRAKKasus kekerasan atau pembunuhan dalam keluarga yang dilakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sering kali menimbulkan dilema antara pendekatan retributif dan restoratif di Indonesia. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan korban, pelaku, dan komunitas, namun terbatas pada kasus fatal seperti korban jiwa. Sejauh mana restorasi pidana dapat diterapkan pada ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga? Bagaimana perspektif keadilan restoratif selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan nasional tentang Diversi? Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, menganalisis undang-undang, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin keadilan restoratif ala Howard Zehr. Restorasi pidana memungkinkan melalui diversi jika ada pengakuan kesalahan, restitusi, dan rehabilitasi, meski korban jiwa memerlukan mediasi khusus melibatkan keluarga korban. Pendekatan restoratif terhadap ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga layak diterapkan demi kepentingan terbaik anak, asal dibatasi oleh prinsip keadilan substantif dan persetujuan korban. Tantangan utama adalah konflik dengan budaya hukum pidana nasional yang seringkali masih bersifat retributif, sehingga diperlukan revisi regulasi untuk memperkuat restorative justice pada kasus domestik fatal.Kata Kunci:  Restorasi, pidana, ABH, keadilan restoratif.

Page 24 of 25 | Total Record : 247

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue