cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 4   5   6   7   8 
Proses Pengisian Jabatan Lowongan Perangkat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Suyani Suyani; Ferri Fauzi; Andre Setio Wicaksono
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1061

Abstract

ABSTRAKKepala desa sebagai pimpinanmenjalankan pemerintahan desa bersama-sama dengan perangkat desa. Hubungan keduanya harus harmonis, dapat bekerjasama sebagai satuvtim, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakatnya. Berawal dari pelaksanaan pemerintahan desa yang tidak sempurna terasa timpang dikarenakan adanya kekosongan di beberapa jabatan di bidang perencanaan, keuangan, kesejahteraan, dan kepala dusun/kamituwo, maka penelitian dilakukan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses pengisian lowongan jabatan perangkat desa yang didasarkan pada hukumdanperaturanyangberlaku.Penelitianinimenggunakanpendekatanhukumnormative, sehingga mengutamakan data sekunder dan data primer. Wawancara dengan kepala desa dan pihak yang terkait.dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan.Penelitian ini menggambarkan proses pengisian lowongan jabatanperangkat desa dalam beberapa tahapan mulaipembentukan panitia, penjaringan, pendaftaran, penyaringan, dan pengangkatan/pelantikan di desa Jetis kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pengisian lowongan perangkatperangkat desa kali ini berbeda dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Panitia sekarang ini dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu LPPM Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dengan menggunakan sistem Computer Based Test (CBT). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tahapa-tahapan yang dilalui dilakukan secara terbuka dan transparan. Dari 28 (duapuluh delapan) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, ada 27 (duapuluh tujuh) orang mengikuti penyaringan ujian tulis, dengan hasil 4 (empat) orang diantaranya lolos sebagai perangkat desa. Perangkat desa yang terpilih diharapkan mampu bekerjasama sebagai satu team dengan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Kata kunci:Proses, pengisian,pengangkatan, perangkat desa
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1290/PDT.G/2021/PA.PDG) Nia Wino Marisya; Yulia Mirwati; Wetria Fauzi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1066

Abstract

ABSTRAK Perceraian adalah jalan yang disediakan oleh agama dan negara bagi pasangan suami istri yang yang rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama. Pasal 126 KUHPerdata yaitu perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg,  terdapat ketidaksesuaian yaitu majelis hakim memutus sengketa harta bersama bukan setengah bagian sama antara mantan suami dan istri, akan tetapi majelis hakim memutus bagian suami lebih sedikit dari bagian istri. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa: majelis hakim tidak hanya bersifat menjalankan perintah undang-undang, akan tetapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpangi aturan Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhkan putusan bagian istri lebih besar. Penerapan Hak Ex Officio dalam memutus perkara harta bersama menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Padang telah menerapkan hukum progresif, yakni hukum digunakan untuk melindungi hak-hak manusia. Kata Kunci: pertimbangan hakim, harta bersama dan pengadilan agama padang
Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan (Studi Kasus di Desa Semper Jakarta Utara) fadhila asy samil; misbahu zzulam
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1062

Abstract

ABSTRACT Marriage in Islam is one of Allah's laws aimed at providing benefits and preventing harm for His servants. In Islam, marriage is considered both a pleasurable activity and an act of worship to draw closer to Allah. Marriage entails specific social bonds, such as fulfilling sexual needs, finding tranquility, expressing affection, having offspring, and seeking rewards and blessings from Allah. This research aims to explore (1) Efforts to maintain marital harmony in families without children, and (2) The efforts made by couples without children to conceive. This research is a field study involving couples residing near Semper Village, North Jakarta, consisting of husbands and wives. The study utilizes both primary and secondary data sources. The research findings indicate that (1) Efforts to maintain marital harmony in families without children include (a) Maintaining commitment between partners, (b) Positive communication, (c) Incorporating spiritual values into the household, and (d) Avoiding Stigma. (2) Efforts made by couples without children to conceive include (a) Striving, (b) Prayer, and (c) Relying on faith in Allah. Keywords: Marriage, Harmonious, Absence of children ABSTRAK Pernikahan dalam agama Islam merupakan salah satu syari'at Allah yang bertujuan memberikan manfaat dan mencegah mudarat bagi hamba-hamba-Nya. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai aktivitas yang penuh kenikmatan dan juga sebagai ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan memiliki ikatan sosial khusus seperti memenuhi kebutuhan seksual, mendapatkan ketenangan, kasih sayang, memiliki keturunan dan mengharapkan pahala dan rida Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang (1) Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang belum memiliki anak, (2) Upaya yang dilakukan oleh pasangan yang belum dikarunia anak agar mendapatkan keturunan. Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan meliputi pasangan penduduk sekitar desa Semper Jakarta Utara yang terdiri dari suami dan istri. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang belum memiliki anak adalah (a) Menjaga komitmen antar pasangan, (b) Komukasi yang positif. (c) Menanankan nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga. (d) Menghindari Stigma. (2) Upaya yang dilakukan oleh pasangan yang belum dikarunia anak agar mendapatkan keturunan adalah (a) Ikhtiar, (b) Doa, (c) Tawakkal. Kata Kunci: Pernikahan, Harmonis, Ketiadaan Anak.
Analisis Kriminologi yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyaraaktan Klas IIB Muara Bungo) Setiawan, M Nanda; Afita, Chindi Oeliga Yensi; Agustina, Monicha
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1632

Abstract

Abstrak:Penelitian ini membahas fenomena residivisme di kalangan narapidana, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana oleh narapidana residivis: pertama, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah bebas; kedua, pengaruh buruk dari interaksi dengan sesama narapidana (prisonisasi); dan ketiga, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, seperti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama terkait stigma sosial dan kurangnya dukungan ekonomi, tetap menjadi hambatan signifikan dalam mengurangi tingkat residivisme. Kata Kunci: Kriminologi, Narapidana, Residive; Tindak Pidana Pencurian.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Terjadinya Longsor Dalam Penambangan Pasir Besi Affiani, Rifrinda Nur; Ramadani, Firda Farikhah; Ohoiwutun, Y. A. Triana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1554

Abstract

ABSTRAK Pertanggungjawaban suatu badan hukum atau korporasi yang beranjak dalam bidang lingkungan dalam pekerjaannya , maka pada hakikatnya patut jelas dalam penelusuran dari segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan klasifikasi peran pekerjaan pada beberapa jabatan yang termuat pada badan hukum (korporasi) yang berkepentingan maka model penataan bisa diperhatikan adanya sanksi  dengan pendekatan penal, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwasannya korporasi terkait serupa salah satu subjek hukum yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Permasalahan pada penelitian ini yakni bagaimana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana akibat  pencemaran dan/atau perusakan tindakan lingkungan tersebut berlangsung karena terencana atau kelalaian dan solusi menanggulangi tindak pidana yang dijalankan korporasi. Metode Penelitian library research atau studi Pustaka mencakup pengumpulan dokumen hukum guna mendukung analisis dan penyelesaian berbagai isu aktual. Itulah sebabnya, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap tanah longsor dalam penambangan pasir di kawasan Pronojiwo  yang dikaji menggunakan mekanisme penal serta bagaimana solusi korporasi dalam pertanggungjawaban atas rusaknya lingkungan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, korporasi,tanah longsor
Peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Munarwan, Alexandra Winona Elindia; Husodo, Jadmiko Anom; Subekti, Rahayu
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1460

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum melalui norma hukum yang berlaku. Pengumpulan data menggunakan studi hukum kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan pustaka seperti buku, literatur dan jurnal hukum yang terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Perda No. 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana dalam Pasal 1 No. 53 menyebutkan bahwa Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Persyaratan administratif Bangunan Gedung dimaksudkan agar diketahui lebih rinci bahwa untuk mendirikan Bangunan Gedung, perlu ada kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Bangunan Gedung. Kewenangan dalam penerbitan SBKBG untuk memberikan payung hukum bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Surakarta yang dimulai dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai ketentuan sehingga keselamatan penghuni dan lingkungan dapat terwujud
Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditur Yang Di Rugikan Oleh Perbuatan Debitur Dalam Bentuk Upaya Hukum Actio Pauliana Simanjuntak, Surya Ulies Resky; Harianto, Dedi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1610

Abstract

Dalam kasus Kepailitan, seringkali ditemukan debitur dengan itikad buruk yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Untuk itu, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyediakan solusi melalui actio pauliana. Sebelum mengajukan gugatan, kurator harus membuktikan adanya perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana perbuatan debitur yang merugikan kreditur dapat dijadikan dasar putusan actio pauliana, akibat hukum putusan tersebut, dan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis doktrin, putusan hakim, dan data hukum primer, sekunder, serta tersier melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Asuransi Bumi Asih Jaya terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Dalam gugatan actio pauliana, kurator harus membuktikan tiga dalil waktu, aliran dan nilai. Debitur gagal membuktikan ketiga dalil tersebut, sehingga terbukti bahwa debitur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya merugikan kreditur. Oleh karena itu, gugatan actio pauliana yang diajukan kurator PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dianggap tepat untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak kreditur yang dirugikan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka
Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) (Studi Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jamb) Murdiana, Ria; Yarni, Meri; Syamsir, Syamsir
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1612

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi reformasi birokrasi serta kendala yang dihadapi terhadap Kebijakan Zona Integritas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pertanahan Provinsi Jambi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan penelitian ilmu empiris. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai dan pemangku kepentingan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi serta Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Wawancara mendalam dan observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan zona integritas pelayanan publik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi melakukan upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Kantor Pertanahan Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang saat ini melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Pratiwi, Marisa
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1635

Abstract

This study discusses the use of Artificuaal Intelligence in the development of labor law in Indonesia. The formulation of the problem is 1. What is the position of artificial intelligence in Indonesia's employment sector? 2. What is the legal relationship with companies that employ artificial intelligence as workers? The method used in this study is Normative Juridical. The discussion in this paper is 1. Legal Relationship Between Companies and Artificial Intelligence as Workers, 2. The responsibility of companies that employ artificial intelligence as a workforce. The conclusion in this paper is 1. that between humans and artificial intelligence only as a collaboration or artificial intelligence can be said to be a tool that helps humans to do work quickly with better results, 2. The Electronic Information and Transaction Law states that the implementation of artificial intelligence (AI) in Indonesia can only be carried out by people, state administrators, business entities, and the community. This means that legal accountability will be borne by the electronic system operator who provides artificial intelligence (AI) services. If artificial intelligence (AI) is analogized to a worker, then the issue of legal responsibility can be imposed on the owner who can be analogized as an employer.
Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Implementasi Denda Keterlanjuran Tata Kelola Sawit Berdasarkan Tindak Pidana Kehutanan Siagian, Royan; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1593

Abstract

Pada dasarnya, tata kelola sawit diizinkan oleh negara melalui regulasi yang ada dan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam tata kelola industri sawit adalah praktek ilegal, seperti konversi hutan secara tidak sah, deforestasi ilegal, dan perusakan ekosistem yang berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, denda keterlanjuran tata kelola sawit menjadi salah satu instrumen yang penting, baik di Indonesia maupun Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Implementasi tata kelola industri sawit berkelanjutan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan dalam efektivitas dan pengawasan. Implementasi denda keterlanjuran dalam tata kelola sawit di Indonesia dan Malaysia bertujuan menegakkan aturan penggunaan hutan yang sah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Di Indonesia, sanksi pidana diterapkan untuk mencegah konversi hutan ilegal, sedangkan di Malaysia, peraturan ketat dan sertifikasi RSPO/MSPO memastikan keberlanjutan industri sawit.

Page 6 of 22 | Total Record : 216

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue