cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022" : 9 Documents clear
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT FITRAH MELALUI KANTOR LAYANAN LAZISMU KABUPATEN BANTAENG Ahmad Yulis Maulana; Nur Taufik Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.25411

Abstract

Abstrak Masalah kesenjangan sosial antar masyarakat dan beberapa pihak sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi melalui penyaluran dana zakat fitrah ini. Dana yang dihimpun dari masyarkat yang membayar zakat kelembaga LAZISMU sudah dikelola dan disalurkan dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat setempat terbukti dengan adanya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng. Namun inilah yang menjadi permasalahannya, yakni masyarakat Batulabbu belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran zakat fitrah di LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng. Masyarakat setempat masih beranggapan bahwa penyaluran dana zakat fitrah ini belum maksimal seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu. Padahal dari pihak LAZISMU sendiri sudah cukup maksimal dalam penyalurannya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Tapi dengan adanya kesalahpahaman dimasyarakat Bantulabbu terhadap penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan LAZISMU Bantulabbu, maka sudah seharusnya ada yang mampu meluruskan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Bantulabbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng bahwa penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan oleh LAZISMU Bantulabbu sudah merata dan tepat sasaran. Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Penyaluran Dana, Zakat Fitrah. Abstract The people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or habit of land or land as an object of agreement, this is because land or land has an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers The village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as, planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research thesis, because in the village community of Bissoloro, Bungaya District, Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. the land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at the beginning it has not been determined how much the rental price is and also the pattern of profit sharing has not been determined. Keywords: Community Understanding, Distribution of Funds, Zakat Fitrah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Hesti; Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26141

Abstract

Abstrak Masyarakat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, masih sangat kurang pahamtentang pengetahuan hukum tanah wakaf yang di perjual belikan, Proses penyelesaian kasus tanah wakaf yang di perjual belikan ini di selesaikan dengan cara musyawarah bersama yang di hadiri oleh pemerintah dan tokoh masyarakat Kelurahan Lasusua,penjualan tanah wakaf adalah perbuatan yang menyimpang dan melanggar larangan di dalam hukum Islam, itu di karenakan melanggar ikrar atau tujuan amalan dari Hj.Mariang yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk lokasi SDN 1 Lasususa, dengan penelitian ini penulis mengharapkan pejabat tingkat kelurahan setempat agar lebih mengedukasi warganya agar memahami dan mengetahui tentang hukum dan larangan jual beli tanah wakaf.Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, dalam pelaksanaan penjualan maupun pembelian sebuah tanah mari kita memperhatikan rukun-rukunnya, bukti tanda hak milik tanah dan hukum yang mengatur perihal tersebut agar kelak di dalam transaksi penjualan maupun pembelian tidak menimbulkan permasalahan antar kedua bela pihak baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan pemilik tanah. Kata Kunci: Jual Beli, Tinjauan Hukum Islam, Wakaf. Abstract The community in Lasusua Subdistrict, Lasusua Subdistrict, North Kolaka Regency, is still very lacking in knowledge of the Law of Waqf Land Sold and Purchased. sale of wakaf land is an act that deviates and violates the prohibition in Islamic law, it violates the pledge or purpose of practice of Hj. Mariang who has endowed the land for the location of SDN 1 Lasususa, with this research the author expects local village officials to be more educated its citizens to understand and know about the law and prohibition of buying and selling waqf land. Based on the results of research there are several things that need to be considered in the sale of endowment and sale of land, in the implementation of the sale and purchase of land let's pay attention to the pillars, evidence of land ownership and the law that governs the matter so that later in the sale transaction and the purchase does not cause problems between the two parties, both the land manager who has been endowed with the landowner. Keywords: Buying and Selling, Islamic Law Review, Wakaf.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR VETERAN Muh. Sabir Rusli; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26886

Abstract

Abstrak Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indoensia Tbk KC Makassar Veteran yakni menggunakan penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikolola secara bersama-sama, Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, serta akad yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian. Kedua, Ketentuannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.8 tahun 2000 serta fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008. Kedua belah pihak harus lebih memahami akad serta agunan yang akan di lakukan dalam menjalankan suatu usaha dengan mempertimbangkan resiko yang akan di terima, serta peningkatan pengawasan dari pihak bank agar resiko bisa lebih rendah. Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Musyarakah. Abstract The mechanism for musharaka financing at Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veterans is to use the combination of all capital from both parties between the bank and the customer to be used as business capital and managed together. carried out, and business actors who will run the business in order to achieve the goals of both parties before an agreement occurs between the bank and the customer, as well as the contract to be agreed upon must be described in the agreement letter. Second, the provisions are in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 8 of 2000 and the DSN-MUI fatwa No. 73 of 2008. Both parties must better understand the contract and collateral that will be carried out in running a business by considering the risks that will be accepted, as well as increasing supervision from the bank so that the risk can be lower. Keywords: Financing, Islamic Law, Musyarakah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN FUNDING OFFICER PADA BANK SYARIAH INDONESIA Nurul Maisarah Burhanuddin Sarah; Hadi Daeng Mapuna; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27319

Abstract

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi pemasaran Funding Office Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu salah satu penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan Empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tehnik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 kali tahap, yaitu pengelolaan data, analisa data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Pemasaran Funding Officer pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran terdiri dari dua cara yakni pertama menggunakan strategi pemasaran melalui STP (Segmentasi, Target, dan Pasar) kedua menggunakan strategi yang dilihat dari segi konsep bauran pemasarannya yakni produk, promosi, lokasi, dan harga sesuai dengan kebutuhan kebutuhan nasabah. Kedua, Tinjauan Hukum Islam telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.115 tahun 2017, dalam hal ini akad yang dilakukan oleh nasabah antara lain mudharabah dan wadiah. Implikasi penelitian ini adalah kedua belah pihak harus lebih memahami akad, agar sistem pemasaran dalam Funding Office Jauh lebih berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Kata Kunci: Hukum Islam, Pemasaran, Petugas Pendanaan. Abstract The main problem in this study is how to review Islamic law on the Funding Office marketing strategy at Indonesian Islamic Banks (Case Study of PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran). The type of research used in this research is field research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approaches used are: juridical and empirical. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis technique is carried out in one step, namely data management, data analysis, drawing conclusions. The results showed, First, the Marketing Funding Officer at PT BSI Tbk KC Makassar Veteran consisted of two ways, namely the first using a marketing strategy through STP (Segmentation, Target, and Market) the second using a strategy that was seen in terms of the concept of the marketing mix namely product, promotion, location, and price according to customer needs. Second, the Islamic Law Review is in accordance with the DSN-MUI fatwa No.115 of 2017, in this case the contracts made by customers include mudharabah and wadiah. The implication of this research is that both parties must understand the contract better, so that the marketing system in the Funding Office is much more effective as desired. Keywords: Funding Officer, Islamic Law, Marketing.
PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR Robby Ririn; A. Intan Cahyani; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27504

Abstract

Abstrak Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini sangatlah pesat baik mikro maupun makro, hal ini ditandai semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bagian dari ekonomi syariah, yang bentuknya semacam lembaga swadaya masyarakat yang sistem operasionalnya tidak mengandalkan bunga, bentuknya seperti Bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang disamping banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh BMT masih terdapat banyak problematika yang dihadapi baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, di BMT Fastabiqul Khaerat misalnya, minat Masyarakat untuk menghimpun dana dengan akad mudharabah sangat kecil (deposito dan tabungan Mudharabah), untuk itu diperlukan adanya solusi dalam menanggulangi problematika-problematika yang dihadapi BMT. Kata Kunci: Akad Mudharabah, Penghimpunan Dana, Problematika. Abstrack The development of financial institutions in Indonesia is currently very fast, both micro and macro, this is indicated by the increasing number of financial institutions that have been established, one of which is Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil is part of the sharia economy, which is a kind of non-governmental organization whose system is its operations do not rely on interest, it is shaped like a cooperative bank with the exception of its small size and does not have access to the money market in addition to the many advantages offered by BMT there are still many problems faced both in terms of collection and distribution, in BMT Fastabiqul Khaerat for example, public interest in collect funds with very small mudharabah contracts (mudharabah deposits and savings), for this reason a solution is needed to overcome the problems faced by BMT Keywords: Fundraising, Mudharabah Agreement, Problematic.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA TAMBAHAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PADA SEWA MENYEWA KAMERA Muhajir H; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28830

Abstract

Abstrak Salah satu ruang lingkup fikih muamalah adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara kesepakatan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian pada sewa menyewa kamera pada SR Motret. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar’i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transaksi sewa menyewa pada SR Motret dilakukan secara tertulis dan mempunyai beberapa syarat, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Syaratnya berupa menyerahkan kartu identitas, jaminan dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Sedangkan Dalam Fikih Muamalah praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera di SR Motret diperbolehkan, sebab boleh menarik denda keterlambatan kepada pihak penyewa yang mampu mengembalikan kamera tepat waktu tetapi menunda-nundanya. Kata Kunci: Biaya Tambahan, Hukum Islam, Sewa Menyewa Abstract One of the scopes of muamalah fiqh is the discussion of engagements and agreements. In making an agreement, it must be done by means of an agreement on the basis of the willingness of both parties, so that no one feels forced. The main problem in this study is how Islamic law views the additional costs for late returns on renting a camera at SR Motret. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology, juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the form of the rental transaction at SR Motret is done in writing and has several conditions, where the tenant must first complete the requirements that have been determined by the SR Motret before being able to take goods in the form of camera for rent. The conditions are to submit an identity card, guarantee and a cellphone number that can be contacted. Whereas in Fiqh Muamalah, the practice of applying fines in renting cameras at SR Motret is allowed, because it is permissible to withdraw late fees to the tenant who is able to return the camera on time but delays it. Keywords: Islamic Law, Rent Rent, Surcharge.
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DI KABUPATEN MAROS Mita; Ashar Sinilele; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28839

Abstract

Abstrak Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang, dan Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis dan pendekatan muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan praktek utang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan praktek muamalah yang dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, tetapi memiliki bunga uang. Adapun faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pajukukang. sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam (fiqh muamalah) karena adanya tambahan dalam utang piutang termasuk riba dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130). Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Utang-Piutang. Abstract Terminologically, debts and receivables are giving assets to people who will use them and return them in exchange at a later date. buying and selling, borrowing and borrowing are part of economic activity. The main problem of this research is how the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village, and how is the review of Islamic law on the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical, sociological approach and muamalah approach. The results of this study indicate that the practice of debt that occurs in the fishing community in Pajukukang Village is a muamalah practice which is carried out orally with a mutual trust system, there is no black and white agreement, even the guarantee is not there, but it has money interest. The factors behind the practice of debt and receivables that occur are because of the convenience compared to making loans to financial institutions. If viewed from the perspective of Islamic law, the practice of debt and credit carried out by the Pajukukang Village community. has fulfilled the pillars and conditions which are a condition for the validity of a contract. Even though this practice of debt and credit has fulfilled the pillars and conditions, there is a discrepancy with Islamic law (fiqh muamalah) because of the additions in accounts payable including usury and the law is haram, which is mentioned in (Q.S Ali-imran: 130). Keywords: Debts, Islamic Law, Society.
PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Putri, Faizah; Musyfikah Ilyas; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28841

Abstract

Abstrak Cryptocurrency terdiri dari dua kata yaitu crypto yang berarti rahasia dan currency yang berarti uang. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan cryptocurrency sebagai teknologi mata uang virtual yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi dan tidak dapat dipalsukan. Berbeda dengan mata uang yang kita gunakan sehari-hari, cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik karena ada di dunia maya dan berbentuk digital. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Hukum Terhadap Cryptocurrency Sebagai Sarana Investasi Di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif serta jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan/library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan investasi cryptocurrency dalam hukum islam ialah haram sesuai dengan Fatwa MUI ke VII. Adapun bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency Dikaji dari Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka yaitu apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh marketplace cryptocurrency, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka marketplace asset crypto wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan asset crypto milik konsumen asset crypto yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen asset crypto yang baru. Kata Kunci: Cryptocurrency, Investasi, Hukum Islam, Perlindungan Hukum. Abstract Cryptocurrency consists of two words, namely crypto which means secret and currency which means money. In simple terms, we can define cryptocurrency as a virtual currency technology that uses a cryptographic system to secure transactions and cannot be counterfeited. Unlike the currencies we use everyday, cryptocurrencies do not have a physical form because they exist in cyberspace and are digital. The main problem of this research is how to compare the law against cryptocurrencies as a means of investment in Indonesia. The approach used in this study is a normative juridical approach and the type of research used is library research. The results of this study indicate that the position of cryptocurrency investment in Islamic law is haram in accordance with the VII MUI Fatwa. The form of Legal Protection Against Cryptocurrency Investors is reviewed from CoFTRA Regulation Number 9 of 2019 concerning Amendments to CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets (crypto assets) on the Futures Exchange, namely if there is a violation committed by the cryptocurrency marketplace, then sanction of cancellation of approval may be imposed. With the cancellation of the agreement, the crypto asset marketplace is required to return funds or hand over crypto assets belonging to the crypto asset consumers it manages, and are prohibited from accepting new crypto asset consumers. Keywords: Cryptocurrency, Islamic law, Investment, Legal Protection.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN HAK AMIL DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KOTA MAKASSAR Munawwarah; Basyirah Mustarin; Ade Darmawan Basri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28937

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembiayaan menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional dan sebagai sumber Amil dalam melaksanakan tugasnya di Lazismu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar, dengan pendekatan yuridis dan normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan gaji tiap amil dilihat dari potensi kinerja Amil, dan masing-masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih menerapkan kebijakan internal dalam menetapkan upah Amil, dengan tetap mengacu kepada ketentuan syariat sebesar 12,5%. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana Amil belum besar, peruntukan gaji amil dinilai sudah transparansi dengan melihat produktifitas dalam bekerja yang disesuaikan perolehan yang didapatkan dalam setiap tahunnya. Kata Kunci: Hak Amil, Hukum Islam, Jaminan Pembiayaan, Pengelolaan Zakat. Abstract This research was motivated by financing using Amil's rights to finance operational activities and as a source of Amil in carrying out its duties in Lazismu Makassar City. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Lazismu Makassar City, with a juridical and normative approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used are data collection, data processing, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the determination of each ammil salary was seen from the potential performance of Amil, and each already had a special standard of each job. There is no provision or reference from the center related to Amil's salary, because it still applies internal policies in setting Amil wages, while still referring to sharia provisions of 12.5%. In terms of salary provisions are still below the UMR standard, because the ability of Amil funds is not large, the allocation of amil salary is considered to have been transparent by looking at productivity in work that is adjusted for the acquisition obtained in each year. Keywords: Amil Rights, Financing Guarantee, Islamic Law, Zakat Management.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue