Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA Sri Rahma; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.38020

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) di Salon Rianty Lina Kecematan Sape Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di Kecematan Sape kabupaten Bima di salon rianty lina dengan melakukan wawancara langsung terhadap pemilik salon serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitantif dengan pendekatan normatif (syar’i). Tehnik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni redaksi data penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1). Praktik dan penggunaa eyelash extension mengunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata helai perhelai ke kelopak mata menggunakan lem khusus eyelash extension bersifat semi permenanen yang memiliki ketahan 1 bulan atau lebih tergatung cara perawatan dari pelanggan itu sendiri. 2). Penggunaan eyelash extension haram hukumnya karena ada beberapa ulama yang mengharamkan menyambung rambutnya denga eyelash extension. ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Swt. Adanya larangan yang mana terbagi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah Swt dan termasuk tabbaruj kerena berhias secara berlebihanan dan dilihat oleh Mahramnya. Eyelash extension juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri. Implikasi penelitian antara lain para kaum hawa agar lebih mengetahui dampak atau efek dan apa manfaat yang penting bagi tubuh tampa harus menyakiti diri sendiri dan lebih mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Swt, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang Allah Swt berikan kepada kita. salon kecantikan dalam memberikan pelayanan eyelash extension disesuiakan dengan syariat islam. Agar pekerjaan yang dilakukan dapat diridhoi oleh Allah Swt. Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik, Tanam Bulu Mata Abstract The main problem in this study is How to Review Islamic Economic Law on the Practice of Eyelash Extension at Rianty Lina Salon, Sape District, Bima Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1). How is the practice of planting eyelash extensions at the salon rianty lina kecematan sape bima regency? 2). How is the review of Islamic law on the practice of eyelash planting in the salon rianty lina kecematan sape bima regency.? This research was conducted in Sape District, Bima regency at the rianty lina salon by conducting direct interviews with salon owners and this research used qualitative research methods with a normative approach (syar'i). Data management and analysis techniques are carried out through three stages, namely data redaction, data presentation, and conclusion making. The results obtained from this study include: 1). The practice and use of eyelash extensions using certain tools and materials. The installation process attaches eyelashes strands to the eyelids using special glue eyelash extensions are semi-permenanene which have a durability of 1 month or more depending on the treatment method of the customer himself. 2). The use of eyelash extensions is illegal because there are some scholars who forbid connecting their hair with eyelash extensions. This includes changing the creation of Allah Almighty. The prohibition which is divided into two is related to the existence of ingratitude for the creation of Allah Almighty and includes tabbaruj because it is excessively decorated and seen by its Mahram. Eyelash extensions also include something that can harm yourself. The implications of the research include: 1). How women in order to better know the effects or effects and what benefits are important for the body should not hurt themselves and be more grateful for what has been given by Allah SWT, it is better to care than to change the creation that Allah SWT has given us. 2). How beauty salons provide eyelash extension services are in accordance with Islamic law. So that the work done can be recognized by Allah Almighty. Keywords: Islamic Law, Practice, Eyelash Planting

PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, DAN ROLE STRESS TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Pada Inspektorat Provinsi Sulsel) Farhan Dwinanda Hanisyahputra
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39762

Abstrak Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dibuat dan diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. walaupun sudah adanya aturan SAP ini tetapi masih terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dibuktikan dengan masih ada kasus-kasus kecurangan tentang penyajian laporan keuangan. Dari fenomena ini membuktikan bahwa kinerja inspektorat masih lemah dalam aspek pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh melalui pengumpulan kuesioner sebanyak 30 orang auditor sebagai sampel dari seluruh Audtior Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh berbagai sumber seperti data-data dari internet, jurnal atau buku-buku sebagai bahan pelengkap pada penelitian ini. Data dianalisis melalui program SPSS v. 21. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) variabel Organizational Citizenship Behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, (2) variabel Psychological Well-Being berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, (3) variabel Role Stress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel spiritual dan kompetensi untuk penilitian yang Berhubungan dengan kinerja auditor serta disarankan untuk memperluas objek penelitian, selain di kantor auditor inspektorat dapat juga dilakukan di kantor auditor lainnya seperti KAP, BPK, dll. Kata Kunci: Kesejahteraaan psikologis, kinerja Auditor, Perilaku Organisasi, Stress Peran Abstract Government Accounting Standards (SAP) which are based on Government Regulation No. 71 of 2010 are accounting principles created and applied to prepare and present government financial reports. Even though this SAP rule exists, fraud still occurs in the presentation of financial statements as evidenced by the existence of cases of fraud regarding the presentation of financial statements. This phenomenon proves that the performance of the inspectorate is still weak in the aspect of supervision. This study uses primary and secondary data, where primary data is obtained through collecting questionnaires of 30 auditors as a sample from all Auditors Inspectorate of South Sulawesi Province, while secondary data is obtained from various sources such as data from the internet, journals or books as complementary materials. . in this research. Data were analyzed through the SPSS v.21 program. The results of this study indicate that: (1) the Organizational Citizenship Behavior variable has a positive and significant effect on auditor performance, (2) the Psychological Well-Being variable has a positive and significant effect on auditor performance, (3) the Role Stress variable has a negative and significant effect on auditor performance . For future researchers, it is advisable to use spiritual and competency variables related to auditor performance and it is advisable to expand the research object, apart from the inspectorate auditor's office, it can also be carried out in other auditor's offices such as KAP, BPK, etc. Keywords: organizational citizenship behavior, pshycological well, Role Stress, auditor performance

KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH Hasbi; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39763

Abstrak Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi atau melangsungkan kehidupannya yang dalam islam disebut dengan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang memanfaatkan teknologi informasi adalah jual beli dengan model dropship, model jual beli ini merupakan bentuk penawaran barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki oleh dropshipper sebagai pihak yang menawarkan barang kepada calon pembeli. Skema jual beli model dropship menimbulkan pertanyaan akan keabsahan akad jual beli yang terjadi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk akad yang terjadi dalam skema dropship pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai akad yang menggunakan Bai’al-salam. DSN-MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 145 Tahun 2021 tentang dropship, sehingga fatwa tersebut menentukan keabsahan akad yang terjadi di dalam praktik dropship yang mensyaratkan adanya akad jual beli antara dropshipper dengan supplier meskipun barang tidak diserahkan kepada dropshipper akan tetapi langsung kepada pembeli. Apabila dalam praktik dropship tidak terdapat akad jual beli antara dropshipper dengan supplier maka akan berpengaruh terhadap akad terkait dengan rukun-rukun akad. Kata Kunci: Dropship, Akad, Bai’al-salam Abstract The development of information technology has an impact on people's behavior in carrying out activities to fulfill or sustain their lives which in Islam is called muamalah. One of the muamalah practices that utilizes information technology is buying and selling using the dropship model, this buying and selling model is a form of offering goods that are not owned or not owned by the dropshipper as the party that offers goods to prospective buyers. The dropship model buying and selling scheme raises questions about the validity of buying and selling contracts that occur based on Sharia principles. The form of the contract that occurs in the dropship scheme can basically be qualified as a contract that uses Bai'al-salam. The DSN-MUI has issued a fatwa number 145 of 2021 regarding dropshipping, so that fatwa determines the validity of the contract that occurs in dropshipping practices which requires a sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier even though the goods are not handed over to the dropshipper but directly to the buyer. If in dropship practice there is no sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier, it will affect the contract related to the pillars of the contract. Keywords: Dropship, Akad, Bai’al-salam

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 Ade Darmawan Basri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39764

Abstrak Investasi merupakan suatu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan mengelolah dana dan modal dengan bertujuan mendapatkan suatu keuntungan atau laba di masa mendatang atau masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan yaitu dengan membeli obligasi atau saham pada pasar keuangan, membeli suatu tanah ataupun dengan kata lain mulai membangun bisnis sendiri. Namun berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum penanaman modal itu sendiri yakni Persyaratan dan Prosedur dalam melakukan Investasi. Setiap investasi memiliki syarat dan prosedur berbeda, contohnya saja: beberapa syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi investor serta proses dan cara untuk berinvestasi. Kemudian perlindungan terhadap risiko kehilangan modal ataupun risiko adanya perubahan keuangan yang tidak diharapkan. Oleh karenanya perlunya mekanisme terhadap adanya risiko dalam berinvestasi, seperti: Reksa dana, Asuransi ataupun diversikan portofolio. Kemudian ada juga pajak keuntungan investasi itu sendiri di mana keuntungan investasi tersebut perlu adanya pajak sesuai dengan peraturan dalam pajak yang berlaku pada setiap atau suatu negara. Dalam hukum investasi, sangatlah penting untuk memahami segala aspek dalam kegiatan investasi untuk meminimalisir risiko pengembalian yang maksimal sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam beberapa waktu yang cukup lama dan dalam kurun waktu lebih dari lima puluh tahun, di mana kurun waktu tersebut baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah sangat berkembang dan memberikan banyak kontribusi dan mendukung pencapaian sasaran pembangun nasional. Kata Kunci: Penanaman Modal, Perlindungan Investor, Risiko Investasi. Abstract Investment is something that is done by a person or group of people with the aim of managing funds and capital with the aim of obtaining a profit or profit in the future or in the future. Investments can be made, namely by buying bonds or stocks on the financial market, buying land or in other words starting to build your own business. However, various aspects that need to be considered in the law of lining up the capital itself are the Requirements and Procedures for Making Investments. Each investment has different terms and procedures, for example: several conditions that need to be met by investors as well as the process and method of investing. Then protection against the risk of loss of capital or the risk of unexpected financial changes. Therefore, there is a need for mechanisms against risks in investing, such as: Mutual funds, insurance or portfolio diversification. Then there is also the investment profit tax itself where the investment profit needs to be taxed in accordance with the tax regulations that apply to each or a country. In investment law, it is very important to understand all aspects of investment activities to minimize the maximum return according to the agreement made. In integrating capital in Indonesia, it has been developing for quite a long time and in confinement of more than fifty years, in which time confinement, hidden foreign capital and cover of domestic capital have greatly developed and contributed a lot and supported the target business. national builder. Keywords: Investment, Investor Protection, Investment Risk.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LAHAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KELURAHAN AKKAJENG KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO Ana, Tenri; Muh. Taufiq Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37575

Abstrak Jual beli lahan budidaya rumput laut yang terjadi di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang mana objek yang diperjualbelikan yaitu laut yang merupakan milik negara, dimana pihak penjual menjual laut yang dikatakan miliknya kepada pihak pembeli dengan harga yang cukup tinggi namun keuntungan sangat menjanjikan. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana status penguasaaan lahan budidaya rumput laut, Bagaimana pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo bertentangan dengan tujuan dari jual beli dalam fiqh mu’amalah karna warga mengambil kesempatan dari kewenangan yang diberikan atas laut tersebut dan mengambil keuntungan secara pribadi, yang seharusnya adalah laut tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan, maka sudah sepatutnya masyarakat/nelayan pembudidaya rumput laut menetapkan tanda batas pengkaplingan serta mempunyai SIUP sebagai dasar penguasaan dan penggunaan wilayah pantai untuk usaha budidaya rumput laut. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Milik Negara. Abstract The sale and purchase of seaweed cultivation land that occurred in Akkajeng Village, Sajoanging District, Wajo Regency, where the object being traded is the sea which belongs to the state, where the seller sells the sea which is said to be his to the buyer at a fairly high price but very promising profits. The formulation of the internal problem is: What is the status of controlling seaweed cultivation land, How is the implementation of buying and selling seaweed cultivation land, and What is the view of Islamic law on buying and selling seaweed cultivation land in Akkajeng Village, Sajoanging District, Wajo Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. The buying and selling of seaweed cultivation land in Akkajeng Village, Sajoanging Subdistrict, Wajo Regency is contrary to the purpose of buying and selling in fiqh mu'amalah kama. Residents take advantage of the authority given over the sea and take advantage personally, what should be is that the sea cannot be owned and only If it can be utilized, then it is appropriate for seaweed cultivators to determine the fishermen community for seaweed cultivators to set boundaries for plotting and have a SIUP as the basis for the control and use of coastal areas for seaweed cultivation. Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, State Owned.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN AMANAH UMROH DI BANK PENGKREDITAN RAKYAT HASAMITRA CABANG GOWA Herawati; Hadi Daeng Mapuna; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37810

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa dan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa. Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneilitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Hasamitra tidak berlabel syariah tapi produk produknya ada yang berbasis syariah contohnya produk amanah umroh yang bekerja sama dengan travel. Terkait dengan program Amanah Umroh di Bank Hasamitra ini dikarenakan produknya masih baru sehingga belum ada nasabah yang pernah menggunakan produk tersebut. BPR Hasamitra ini Semua mekanisme atau skema pemberangkatan itu BPR bukan penyelenggaraan melainkan hanya menyediakan biaya talangan terkait dengan mekanisme penyelenggaraannya itu diserahkan kepada pihak Travel yang ditemani bekerja sama yakni Travel Al Jawisiyah. Implikasi dari penelitian ini adalah: BPR Hasamitra ini diharapkan lebih sering lagi melakukan promosi mengenai adanya pembiayaan produk Amanah Umroh. dan Jika produk pembiayaan Amanah Umroh ini dikenal oleh masyarakat luas maka masyarakat juga lebih mudah menjalankan ibadah umroh secara sehat wal-Afiat. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa”. Kata Kunci: Pembiayaan, Dana Talangan, Umroh. Abstract This study aims to explain how the mechanism of the Umrah mandate program is at BPR Hasamitra Cab Gowa. And how is the mechanism for the Umrah mandate program at BPR Hasamitra Cab Gowa. opportunity to obtain complete and valid data. The results of this study indicate that Bank Hasamitra is not labeled sharia but has sharia-based products, for example, the Umrah mandate product that works with travel. Hasamitra Bank also has no units yet, but bailout funds for those who have income such as employees, employers etc. related to the Umrah Amanah program in This Hasamitra Bank is because the product is still in its infancy, no customers have ever used the product. This Hasamitra BPR All of the departure mechanisms or schemes of the BPR are not implementation but only provide bailout fees related to the implementation mechanism that are handed over to the Travel party that is accompanied by working together, namely Travel Al Jawisiyah. The implications of this research are: BPR Hasamitra is expected to carry out promotions more frequently regarding the existence of Amanah Umroh product financing. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on Umrah Financing at Hasamitra People's Credit Bank, Gowa Branch". Keywords: Umrah, Bailout, Financing.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN PANGKEP Ramadhani, Rahmat; M. Thahir Maloko; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37833

Abstrak Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi Abstract This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace. Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN ARRUM BPKB (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang Kabupaten Gowa) Reski Nur Afiah; Muhammadiyah Amin; Mahmudah Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.38378

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian Syariah, Dari Permasalah pokok tersebut maka melahirkan Sub-sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kabupaten Gowa, 2) Bagaimana implementasi ketentuan gadai syariah pada pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kabupaten Gowa? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengelolah Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menggunakan Akad Rahn pada produk pembiayaan ARRUM yang ditawarkan kepada Nasabah. Di dalam akad Rahn ini PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, atas pinjaman yang diterimanya pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembiayan ARRUM BPKB telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Produk-produk pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang khususnya Produk ARRUM tersebut hendaknya sosialisasikan ke masyarakat khususnya masyarakat muslim, agar kiranya mengetahui secara detail mengenai mekanisme yang digunakan untuk pinjaman usaha dengan jaminan kendaraan bermotor.2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal praktek muamalah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan Lembaga lainnya. Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Pegadaian Syariah Abstract The main problem of this research is how the Islamic Law Review of ARRUM BPKB financing at PT. Sharia Pawnshops, From these main problems, it gives birth to sub-problems or research questions, namely: 1) What is the financing mechanism for Arrum BPKB PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian, Gowa Regency?,2) How is the implementation of the sharia pawn provisions on Arrum BPKB financing PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop, Gowa Regency?This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The data sources for this research are the Leaders and Operational Managers of PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian uses the Rahn Contract for the ARRUM financing product offered by PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian to Customers. Under Rahn's contract, PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, which provides financing accompanied by collateral, for loans received, the party withholding obtains guarantees to take back all or part of their receivables.The implications of this research are: 1) Products at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang especially the ARRUM product should be disseminated to the community, especially the Muslim community, so that they know in detail about the mechanism used for business loans secured by motor vehicles. 2) Improvement of competent Human Resources (HR) in terms of muamalah practice so that they can improve performance and competitiveness with other institutions. Keywords: Islamic Law, Financing, Sharia Pawnshops

BISNIS STARTUP: FENOMENA, PROBLEMATIKA, DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Makmu, Geubrina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.38478

Abstrak Pertumbuhan startup terus mengalami perubahan yang sangat baik dengan didukung data bahwa startup Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah terbanyak didunia, penelitian ini akan menjelaskan tentang bisnis startup dari aspek fenomena, promlematika dan analisis hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel yang berhubungan. Penelitian Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder Mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan membaca dan menelaah yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menujukan bahwa starup sebagai perusahan perintis dan untuk menghindari fenomena startup yang sering terjadi yaitu kegagalan maka terdapat faktor yang dapat dilakukan agar terhindar dari kegagalan dan melihat dari perspektif Hukum Ekonomi Islam akan Kembali perusahan tersebut bergerak pada bilang apa. Kata Kunci: Fenomena, Hukum Ekonomi Syariah, Startup abstract The growth of startups continues to experience very good changes supported by data that Indonesian startups are ranked fifth with the largest number in the world, this research will explain the startup business from the aspect of phenomena, problems and analysis of sharia economic law. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as several related articles. Library research is carried out by collecting primary data and secondary data. Collecting data will be carried out by collecting primary data sources and secondary data sources by reading and studying those that are appropriate to this research. The results of this study indicate that startups are pioneering companies and to avoid the startup phenomenon that often occurs, namely failure, there are factors that can be done to avoid failure and see from the perspective of Islamic Economic Law will the company move on what to say. Keywords: Phenomenon, Sharia Economic Law, Startup,

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA TAMADAMPENG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR Risdayanti; Sohrah; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39232

Abstrak Tanah sebagai tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan kita. Dalam praktiknya jual beli tanah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar jual beli tanah di bawah tangan di ddesa tamadampeng kecamatan galesong kabupaten takalar yang di mana penjual dan pembeli ini melakukan transaksi bukan di depan notaris/ppat, tak berupa surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Rumusan masalah dalam yaitu : bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi didesa tamadampeng , kecamatan galesong, kabupaten takalar dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong, kabupaten takalar. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dokumentasi. Jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong kabupaten takalar hukumnya tidak sah tidak memenuhi syarat, rukun jual beli dan banyak yang di rugikan di kemudian hari karna tidak melibatkan notaris dalam transaksi yang di lakukan di mana hanya selembar kwitansi yang bukan akta outentik yang hanya berdasar atas kepercayaan dan prosesnya tidak di lanjut ke badan pertanahan menurut masyarakat cukup keberatan karena biayanya yang relatif tinggi dan memakan waktu yang banyak untuk mengurusnya dan di hadapan kepala desa sudah cukup. Kata Kunci: Di bawah Tangan, Hukum Islam, Jual Beli. Abstract Land as a place where we stand and sustains most of our lives. In practice, buying and selling land does not always run smoothly. Buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, where the seller and buyer do the transaction is not in front of a notary/ppat, not in the form of underhanded letters. This creates problems in later. The formulation of the internal problem is: what is the process of carrying out the sale and purchase of land under the hands that took place in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district and what is the view of Islamic law on buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district. This research is a field research (field research) and uses observation research methods, interviews, documentation. Buying and selling land privately in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, is illegal, does not meet the requirements, the pillars of sale and purchase and many losers in the future because they do not involve a notary in the transaction carried out where only a receipt is not an authentic deed which is only based on trust and the process is not forwarded to the land agency according to the community is quite objectionable because the costs are relatively high and it takes a lot of time to arrange it and it is sufficient in the presence of the village head. Keywords: Under Hand, Islamic Law, Buying and Selling.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA