cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 12   13   14   15   16 
PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN TERHADAP JASA LAUNDRY DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Lingkungan Borong Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa) Musha, Musvira; Muhammad Yaasiin Raya; Muh. Taufiq Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39358

Abstract

Abstrak Praktik Pembulatan timbangan yang terjadi di Lingkungan Borong Kelurahan Borong Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada jasa laundry dengan menggunakan pembulatan timbangan pada berat satuannya. Dimana dalam bermuamalah dilarang adanya penambahan timbangan yang akan menjadikan transaksinya tidak jelas. Rumusan masalah dalam yaitu:Bagaimana sistem pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry di Lingkungan Borong dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry di Lingkungan Borong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan keempat usaha jasa laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi  batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi apabila harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar pengembaliannya mudah. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik pembulatan timbangan dan harga pada usaha laundry yang ada di Kelurahan Borong Loe tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya hal itu mengandung unsur kecurangan dan unsur gharar  karena dalam penetuan atau pembulatan harga dilakukan secara tidak jelas apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, pembulatan tersebut menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, kecuali dari kedua belah pihak saling rela terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga, maka hal itu dibolehkan. Kata Kunci: Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah.   Abstract The practice of rounding off scales that occurred in the Borong Neighborhood, Borong Loe Village, Bontomarannu District, Gowa Regency for laundry services by using rounding off scales for unit weight. Where in muamalah it is forbidden to add weights which will make the transaction unclear. The formulation of the internal problem is: How is the weighting system and prices for laundry services in the Borong Environment and what is the view of Sharia Economic Law on the weighting and price rounding system for laundry services in the Borong Environment. This research is a field research (Field research) using qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The practice of rounding off the scales carried out by the four laundry service businesses is carried out when the weight of the clothes does not meet the minimum limit for the weight of the clothes that has been set so that this weight is sufficient. While price rounding occurs if the initial price has small rupiah denominations, it will be rounded up so that returns are easy. Judging from sharia economic law, the practice of rounding off scales and prices in the laundry business in the Borong Loe Village is not in accordance with Islamic law, this is because the weight of the clothes no longer matches the original weight, it contains elements of fraud and elements of gharar because in determining or rounding prices are made unclear whether based on the weight of the clothes or not. In addition, this rounding causes loss to one party and benefits one party, unless both parties agree to the practice of rounding off weights and prices, then this is permissible. Keyword: Scale, Laundry Services, Sharia Economic Law
JUAL BELI SALAM (PESANAN) SECARA ONLINE PADA TOKO SISY SHOP KAB. GOWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH Hasmita; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39374

Abstract

Abstrak Praktik jual beli salam (pesanan) pada toko Sisy Shop Kab. Gowa merupakan kegiatan jual beli dimana pembeli melakukan pembayaran di awal dan barangnya akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan kepakatan. Mengenai pembayaran di awal toko Sisy Shop menerapkan sistem pembayaran yaitu dengan transfer antar bank. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana praktik jual beli salam (pesanan) pada toko Sisy Shop Kab. Gowa dan Bagaimana peirspeiktiif fiiqh muamalah teirhadap jual beilii salam (peisanan) seicara onliinei pada toko Siisy Shop Kab. Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, obervasi dan dokumentasi. Praktek jual beli salam secara online pada toko Sisy Shop sebagian telah memenuhi rukun dan syarat jual beli salam, dan sebagian pula adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu akibat dari kelalaian penjual mengenai penyerahan barang kepada pembeli yang tidak tepat waktu. Sehingga menimbulkan kekecewaan dan mengakaibatkan adanya kerugian salah satu pihak. Dalam proseis jual beilii diipeirlukan seibuah iitiikad baiik seipeirtii jujur, adiil dan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab seiorang peinjual tiidak hanya pada saat meineiriima peimbayaran teitapii sampaii barang teirseibut diiteiriima oleih peimbeilii. Kata Kunci: Jual Beli Salam, Online, Perspektif Fiqh Muamalah Abstract The practice of buying and selling greetings (orders) at the Sisy Shop Kab. Gowa is a buying and selling activity where the buyer makes an initial payment and the goods will be delivered at a later date according to the agreement. Regarding payment at the start of the shop, Sisy Shop implements a payment system, namely by bank transfer. The internal problem formulation is: How is the practice of buying and selling greetings (orders) at the Sisy Shop Kab. Gowa and How is the perspective of muamalah fiqh on buying and selling greetings (orders) online at the Sisy Shop Kab. Gowa. This research is a field research using qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The practice of buying and selling greetings online at the Sisy Shop store has partially fulfilled the pillars and conditions for buying and selling greetings, and partly there are conditions that are not met, namely the result of the seller's negligence regarding the delivery of goods to buyers who are not on time. So that it causes disappointment and results in a loss to one of the parties. In the buying and selling process, good faith is needed, such as honesty, fairness and responsibility. The responsibility of a seller is not only when receiving payment but until the goods are received by the buyer. Keywords: Buying and Selling Salam, Online, Fiqh Muamalah Perspective
SISTEM MUKHABARAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PADA LAHAN PERTANIAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nigrah MS, Agustina; Sohrah; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39708

Abstract

Abstrak Dalam hukum Islam sendiri terdapat 3 jenis bentuk kerja sama perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian, antara lain “Musaqah”, “Muzara’ah”, “Mukhabarah”. Selain hukum Islam, dalam perundang-undangan-pun pemerintah sudah mengatur peraturan tentang pertanahan tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Peran undang-undang tersebut bertujuan agar pembagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian dapat terlaksana atas dasar adil, serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi petani penggarap. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik perjanjian bagi hasil di Kecamatan Pitu Riase jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta pandangan hukum Islam terhadap kerja sama tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (Field Research). Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sistem bagi hasil yang memiliki kemiripan dengan sistem mukhabarah. Dan dalam pandangan hukum Islam sendiri memperbolehkan praktik kerja sama tersebut. Selama yang dilakukan masih dalam syariat hukum Islam yang ditetapkan. Masyarakat Bila Riase melakukan perjanjian masih dalam bentuk lisan, bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa setiap perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah desa setempat. Implikasi dari penelitian ini, yaitu pemerintah desa setempat harus memberikan perhatian lebih dalam membina masyarakat untuk tidak acuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Bagi Hasil, Mukhabarah, UU No.2 Tahun 1960, Hukum Islam.   Abstract In Islamic law itself there are 3 types of cooperation agreements for production sharing on agricultural land, including "Musaqah", "Muzara'ah", "Mukhabarah". In addition to Islamic law, the government has also regulated regulations regarding land regarding Production Sharing Agreements in Law Number 2 of 1960. The role of the law is to ensure that the distribution of land proceeds carried out by parties bound in the agreement can be carried out on fair basis, as well as guaranteed proper legal status for sharecroppers. The main issue raised in this study is how the practice of profit-sharing agreements in Pitu Riase Subdistrict is related to Law Number 2 of 1960 and the views of Islamic law on this cooperation. This research is a type of qualitative research conducted by going directly to the field (Field Research). The data obtained comes from observations, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the profit-sharing activities carried out by the community in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency are profit-sharing systems that have similarities to the mukhabarah system. And in view of Islamic law itself allows the practice of such cooperation. As long as what is done is still within the stipulated Islamic law. Community If Riase makes an agreement still in oral form, contrary to what has been stipulated in Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements that every agreement is made in written form and reported to the local village government. The implication of this research is that the local village government must pay more attention to fostering the community not to be indifferent to applicable legal provisions. Keywords: Profit Sharing, Mukhabarah, Law No. 2 of 1960, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN DI DESA BONEOGE KABUPATEN BUTON TENGAH Fitria; Hadi Daeng Mapuna; Sippah Chotban
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39862

Abstract

Abstrak Jual beli yang dilakukan dengan sistem arisan di Desa Boneoge salah satunya dengan cara mengikuti arisan. Jual beli dengan sistem arisan lebih meringankan konsumen dalam bertransaksi, karena para konsumen lebih memilih menyisihkan uangnya setiap bulan secara bersama-sama. Dalam jual beli sistem arisan, barang yang akan dibeli tidak langsung didapatkan sebab harus menunggu giliran (nama urutan pertama lebih dahulu mendapatkan barang) untuk mendapatkan barang yang di arisan kan. Sedangkan jual beli secara tunai maupun kredit, barang yang dibeli sudah bisa langsung didapatkan. Tetapi, dalam jual beli sistem arisan terkadang owner dihadapkan dengan peserta arisan yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah dan bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah hukumnya boleh (mubah) karena jual beli dengan sistem arisan tidak mengandung riba. Ketua dan peserta arisan sama-sama merasakan manfaat dari jual beli dengan sistem arisan tersebut dan adanya sifat tolong menolong. Namun tidak ada perjanjian secara tertulis, tetapi terjadi kesepakatan antara ketua arisan dan peserta arisan. Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Ekonomi Syariah, Sistem, Jual Beli, Arisan   Abstract Buying and selling is carried out using the arisan system in Boneoge Village, one of which is by participating in the arisan. Buying and selling using the arisan system makes it easier for consumers to make transactions, because consumers prefer to set aside their money together every month. In the sale and purchase of the arisan system, the items to be purchased are not immediately obtained because you have to wait your turn (the name of the first order to get the goods) to get the items at the arisan. While buying and selling in cash or credit, the goods purchased can already be obtained immediately. However, in buying and selling the arisan system, sometimes the owner is faced with irresponsible arisan participants. The formulation of the internal problem is: How to buy and sell using the arisan system in Boneoge Village, Central Buton Regency and what are the provisions of sharia economic law regarding the practice of buying and selling with the arisan system. This research is a field research and uses qualitative research methods. Buying and selling using the arisan system in Boneoge Village, Central Buton Regency is legally permissible (mubah) because buying and selling using the arisan system does not contain usury. The chairman and participants of the arisan both feel the benefits of buying and selling with the arisan system and there is mutual help. However, there was no written agreement, but an agreement was made between the arisan chairman and the arisan participants. Kata Kunci: Review, Sharia Economic Law, System, Buy and Sell, Lottery Club
PEMINJAMAN UANG SUKU DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NTT. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Putri Mujahida Rusana; M. Thahir Maloko; Mahmudah Muliah Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.40134

Abstract

Abstrak Hukum Ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain uaing suku yaing aidai di Laimaikerai kecaimaitain solor timur kaibupaiten flores timur provinsi NTT. Dilihait Perspketif hukum ekonomi syairiaih dailaim Ailqur’ain dengain tegais dinyaitaikain hairaim. Esensi pelairaingain ribai (usurios) dailaim Islaim berdaisairkain pertimbaingain-pertimbaingain morail dain kemainusiaiain. sebaib esensi pelairaingain ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain aidailaih penghaipusain segailai bentuk praiktik ekonomi yaing menimbulkain kezailimain dain ketidaikaidilain. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana sistem peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem    Peminjaman Uang suku  di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peminjaman uang suku di  Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. hukumnya haram karena adanya bunga yang ditetapkan kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama. Namun apabila ketikai naisaibaih tidaik sainggup mengembailikain uaing selaimai waiktu yaing telaih ditentukain dailaim kesepaikaitain tersebut maikai konsekuensinyai aidailaih bungainyai aikain bertaimbaih duai kaili lipait, jikai tidaik bisai melunaisinyai jugai maikai aikain disitai bairaing berhairgai milik naisaibaih. Kata Kunci: Peminjaman, Uang Suku, Ekonomi Syariah   Abstract The law of riba or interest on tribal money loans in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT province. Viewed from the Perspective of Sharia economic law in the Qur'an it is expressly stated as haram. The essence of prohibition (usurios) in Islam is based on moral and human considerations. because the essence of the prohibition of usury or interest on loans is the elimination of all forms of economic practices that give rise to tyranny and injustice. The formulation of the internal problem is: What is the system for borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. The Perspective of Sharia Economic Law and How the Provisions of Sharia Economic Law are towards the tribal money lending system in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. Perspective of Sharia Economic Law. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. the law is unlawful because there is interest set on the customer according to a mutual agreement. However, if when the customer is unable to return the money during the time specified in the agreement, the consequence is that the interest will double, if you cannot pay it off, then the customer's valuables will be confiscated. Keywords: Loans, Tribal Money, Islamic Economics
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN TOUR TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT. DARMAWAN TOUR & TRAVEL Muhammad Asri; Muhammadiyah Amin; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.40151

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hukum islam terhadap strategi pemasaran tour travel haji dan umrah pad PT. Darmawan tour & Travel. Pokok masalah tersebut dibagi menjadi 2 sub masalah yakni: Bagaimana bentuk dan strategi yang digunakan oleh PT.Darmawan Tour & Travel dalam menjalankan usahanya dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan strategi pemasaran PT.Darmawan Tour & Travel dalam mendapatkan konsumen Bagaimana bentuk dan strategi yang digunakan oleh PT.Darmawan Tour & Travel dalam menjalankan usahanya.Penelitian yang digunakan adalah peneltian kualitatif atau penelitian lapangan (field Research) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan syariah dan pendekatan normatif empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah PT. Darmawan Tour & Travel. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dikumentasi. Kemudian, terknik pengolahaan dan analisis data dilakukan dengan melalui dua tahapan yakni Teknik pengelolaan dan analisis data.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT. Darmawan Tour & Travel adalah dengan melakukan pemasaran melalui beberapa metode, yaitu Youtube, Facebook, dan Instagram berupa video, foto dan beberapa testimoni dari jamaah yang telah menjalani ibadah haji & umroh melalui PT. Darmawan Tour & Travel dalam bentuk visual.Penelitian ini memiliki implikasi bahwa: 1) Dalam penelitian ditemukan secara signifikan terhadap bagaimana cara mensosialisasikan dengan baik terkait dengan pemasaran melaui sosial media seperti Youtube,Facebook,Instagram serta Whatsapp, dll. 2) Lebih memperhatiakan dengan baik terkait dengan srategi pemasaran Travel PT.Darmawan Tour & Travel sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat Islam. Kata Kunci : Hukum Islam, Haji & Umroh, Pemasaran, Abstract The main problem of this research is how Islamic law relates to the marketing strategy of Hajj and Umrah travel tours at PT. Darmawan tour & Travel. The subject matter is divided into 2 sub-problems, namely: What are the forms and strategies used by PT. Darmawan Tour & Travel in running its business and what are the views of Islamic law on the use of PT. Darmawan Tour & Travel's marketing strategy in getting consumers What forms and strategies are used by PT. Darmawan Tour & Travel in running its business. The research used is qualitative research or field research with the approach used is a sharia approach and an empirical normative approach. The data source in this study is PT. Darmawan Tour & Travel. Furthermore, the data collection method used is observation, interviews and documented. Then, data processing and analysis techniques were carried out through two stages, namely management techniques and data analysis. The results of this study indicate that the marketing strategy used by PT. Darmawan Tour & Travel is marketing through several methods, namely Youtube, Facebook and Instagram in the form of videos, photos and several testimonials from pilgrims who have undergone the Hajj & Umrah pilgrimage through PT. Darmawan Tour & Travel in visual form. This research has the implications that: 1) In research it was found significantly to how to socialize properly related to marketing through social media such as Youtube, Facebook, Instagram and Whatsapp, etc. 2) Paying more attention to PT. Darmawan Tour & Travel's Travel marketing strategy in accordance with the provisions of Islamic law. Keywords: Islamic Law, Hajj & Umrah, Marketing.
ANALISIS HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR MUZAKI MEMBAYAR ZIS MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL Fadoilul Umam; Mik Imbah Arbaina; Moh. Kholilur Rahman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.42342

Abstract

Abstrak Zakat memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi kesulitan masyarakat karena meluasnya kemiskinan ataupun ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sudah seharusnya sumber daya domestik dialokasikan melalui zakat untuk membiayai dan mendanai berbagai program pembangunan dalam berbagai lini, seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Perkembangan zakat di Indonesia secara nasional dimulai sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah membentuk lembaga resmi yang akan mengelola zakat baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun ironisnya, masih banyak masyarakat yang tidak memilih lembaga zakat tersebut dalam membayar zakat. Adapun problem dalam penelitian ini yaitu, faktor yang melatarbelakangi muzaki membayar zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui lembaga zakat tradisional. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, masyarakat masih sangat rendah pemahamannya terhadap zakat, kepercayaannya masih sangat rendah terhadap lembaga zakat formal, dan pendapatan yang reratif rendah juga menjadi faktor masyarakat tidak menyalurkan zakat terhadap lembaga formal. Kata Kunci: Hukum, faktor-faktor, Lembaga Zakat Tradisional Abstrac Zakat has extraordinary potential to reduce people's difficulties due to widespread poverty or social inequality. Therefore, domestic resources should be allocated through zakat to finance and fund various development programs in various lines, such as health, education, labor and social welfare. The development of zakat in Indonesia nationally began when law nomor 38 of 1999 concerning zakat management. The government has formed an official institution that will manage zakat both nationally and at the provincial, district and city levels. However, ironically, there are still many people who do not choose the Zakat Institution to pay zakat. The problem in this research is the factors behind muzaki paying zakat infaq and alms (ZIS) through traditional zakat institutions. This research is qualitative in nature. Meanwhile, the analysis method used is qualitative-descriptive. The results of this research conclude that society still has very little understanding of zakat, and trust is still very low in formal zakat institutions and relatively low income is also a factor in society not distributing zakat to formal institutions. Keywords: Law, factors, Traditional Zakat Institutions
IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DI KOTA PALOPO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ashar Sinilele; Suriyadi; Muhammad Fachrul Rahman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43093

Abstract

Abstrak Sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak terkecuali bagi pelaku usaha mikro, akan tetapi faktanya masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak melaksanakan sertifikasi halal terhadap produknya khususnya di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Implementasi kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro di Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya pelaku usaha mikro yang minim pengetahuan tentang jaminan produk halal sedangkan pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan bentuk pernyataan halal. Implementasi kewajiban sertfikasi halal juga didorong oleh kenyataan bahwa belum dilakukan sanksi terhadap pelaku usaha padahal di dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal meskipun tidak secara detail menyebutkan sanksi terhadap tidak dilakukannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha yang hanya menyebutkan bahwa diancam dengan sanksi administratif. Jaminan produk halal akan berjalan optimal jika terjadi sinergi antara para pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha dan konsumen bahwa program ini adalah tanggung jawab dan tugas bersama. Kata Kunci: Halal, Usaha Mikro, Perlindungan Konsumen Abstract Halal certification is an obligation stipulated in the laws and regulations, not least for micro-business actors, but the fact is that there are still many micro-business actors who do not carry out halal certification of their products, especially in Palopo City. The research method used in this research is empirical normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. The implementation of the halal certification obligations of micro-business actors in Palopo City has not been fully carried out due to the large number of micro-business actors who have minimal knowledge about halal product guarantees while the government provides convenience for halal certification for micro-business actors in the form of halal statements. The implementation of halal certification obligations is also driven by the fact that sanctions have not been imposed on business actors even though the laws and regulations regulate sanctions for violations of halal product guarantees, one of which is not carrying out halal certification obligations even though they do not specifically mention sanctions for not carrying out halal certification by business actors, which only mention that they are threatened with administrative sanctions. Halal product guarantees will run optimally if there is synergy between related parties such as the government, business actors and consumers that this program is a shared responsibility and task. Keywords: Halal, Micro Business, Consumer Protection
IMPLEMENTASI AKAD RAHN (Studi tentang Pagang Gadai Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar) Boy Satria; Saputra, Megi; Zainuddin, Zainuddin; Siska Febriyanti S; Firdaus, Nil
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43144

Abstract

Abstrak Studi ini mengkaji tentang pandangan fikih ekonomi kontemporer terkait tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan membaca surat perjanjian pagang gadai. Kemudian teknik analisis data menggunakan Miles And Huberman yang terdiri dari reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ada dua. Pertama, pihak pertama yang merupakan pemilik objek gadai tidak keberatan, jika lahan yang digadaikannya dikelola oleh pihak kedua. Kedua, personil yang terlibat dalam ijab-qabul adalah rahin dan murtahin, saksi, serta mamak kaum. Dengan demikian menurut pandangan fikih ekonomi kontemporer implementasi akad rahn dalam tradisi pagang gadai di Lima Kaum sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai Kata Kunci: Akad, ar-rahn, pagang gadai Abstract This study examines the views of contemporary economic jurisprudence regarding the pagang pawn tradition in Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. The main problem in this research is the pawn pawn tradition in Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. Data collection techniques were carried out by means of interviews and reading pawnshop agreement letters. Then the data analysis technique uses Miles and Huberman which consists of reduction, presentation and drawing conclusions. There are two research results. Firstly, the first party who is the owner of the pawned object has no objection if the land being pawned is managed by the second party. Second, the personnel involved in the ijab-qabul are the rahin and murtahin, witnesses, and mamak people. Thus, according to the view of contemporary economic jurisprudence, the implementation of the contractrahn in the tradition of pawning in Lima Kaum, it is in accordance with the rules and conditions of pawning. Keywords: Akad, ar-rahn , pagan gadai
ANALISIS HUKUM DALAM MELACAK JEJAK DIGITAL DAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM ERA TEKNOLOGI Iqbal, Muhammad; Ardie , Heru Juli; Hasan, Zainudin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43802

Abstract

Abstrak Informasi menjadi sebuah kebutuhan sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet, masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi melalui media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Sehingga peneliti tertarik dalam melakukan ini guna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi dan privasi data sehingga dapat mengurangi Tindakan kriminal yang berkaitan dengan data atau cybercrime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam era digital ini, fungsi perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi dan pengetahuan pun berubah. Perpustakaan harus berubah paradigma menjadi berbasis teknologi dan lebih mengembangkan diri, agar sebagai sumber pembelajaran perpustakaan tetap menjadi tulang punggung bangsa dalam memperoleh pengetahuan dan memperdalam keilmuan, Dinamika tindak pidana yang terus berkembang dengan cepat adalah alasannya, dan Big Data juga menjadi salah satu tools mereka menjalankan aksinya. Kata Kunci: Alat bukti elektronik; Jejak digital; cybercrime. Abstract Information has become a very primary need for the community. Currently, by utilizing media facilities and internet networks, people can receive and disseminate information through digital media. The rapid development of technology and communication has consequences that have an impact on changing patterns of production and consumption of information by the general public. So that researchers are interested in doing this in order to increase awareness in conducting transactions and data privacy so as to reduce criminal acts related to data or cybercrime. The results showed that in this digital era, the function of the library as a provider of information and knowledge services has changed. Libraries must change their paradigm to become technology-based and develop themselves more, so that as a source of learning the library remains the backbone of the nation in gaining knowledge and deepening knowledge, the dynamics of criminal acts that continue to grow rapidly are the reason, and Big Data is also one of the tools they carry out their actions. Keywords: Electronic evidence; Digital footprint; cybercrime.

Page 14 of 40 | Total Record : 395

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue