cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 13   14   15   16   17 
PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE Rusdiyanto, Dheny; Siwi , Dwi Raka; Fitriana, Galuh; Fitri, Astria; Jainah, Zainab Ompu
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43808

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum di Indonesia mengenai perjudian online dan peraturan khusus yang digunakan oleh otoritas terkait untuk mengatur perjudian online. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa arbitrase online sama dengan arbitrase konvensional. Penggunaan Sistem Elektronik (komputer, internet, telekomunikasi) adalah salah satu perbedaannya. KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Pengadilan yang akan memutuskan nasib penipuan yang sulit. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang iklan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen. Secara terpisah, atau dalam hubungannya dengan pasal kedua, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kata Kunci: Penipuan, Internet, Jual-beli online. Abstract This study aims to shed light on the legal regulations in Indonesia regarding online gambling and the specific regulations used by the relevant authorities to regulate online gambling. This article uses normative legal research to conclude that online arbitration is equivalent to conventional arbitration. Use of Electronic Systems (computers, internet, telecommunications) is one of the differences. The KUHP and UU No. 11, 2008, on Electronic Information and Transactions, contain the aforementioned provisions. A court of law will decide the fate of the sulit penipuan. This provision can be compared to Article 378 KUHP or Article 28 ayat (1) UU ITE, which deals with misleading advertising and consumer protection. Separately, or in conjunction with the second of these passages, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 concerning the payment and nonpayment of ITE. Keywords: Fraud, Internet, Online buying and selling.
KONSEP DAN PERMASALAHAN DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH Amin, Muhamad; Jajuli, Sulaeman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44061

Abstract

Abstrak Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan pihak kedua dalam rangka membantu permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain pembiayaan menjadi jembatan penghubung antara nasabah dan pihak penyedia modal dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Disisi lain pembiayaan syariah mampu memberikan nilai-nilai kesepakatan dan tanpa paksaan dalam melakukan akad transaksi yang di inginkan. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana konsep pembiayaan syariah diterapkan di masyarakat serta di implemntasikan oleh Lembaga pembiayaan syariah sebagai wujud aturan agama. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik wawancara secara mendalam kepada para nasabah Lembaga pembiayaan syariah dalam melihat sejauh mana penerapan akad-akad sesuai kesyariatan yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah dan konsep pembiayaan syaraiah yang sudah ada. Temuan peneliitaian ini adalah masih banyak nasabah tidak taat dan tidak ada kemauan dalam melunasi kewajiban pembayaran yang telah diberikan pihak penyedia modal sementara didalam tuntunan syariah nasabah wajib melunasi dan membayar sesuai kesepakatan atau akad yang telah di putuskan secara bersama-sama, juga masih ditemukan nasabah tidak sesuai dengan peruntukan yakni, dipakai untuk konsumsi padahal sudah jelas pembiayaan syariah ini meng cover mereka yang kekurangan modal usaha untuk dapat terbantu dari segi permodalan dalam mengembakan usaha. Kata Kunci: Konsep pembiayan syariah, permasalahan, kesesuaian. Abstract Financing is funding provided by a second party in order to assist with capital to develop the business. In other words, financing becomes a bridge between customers and capital providers in providing credit access to the public. On the other hand, sharia financing is able to provide agreed values and without coercion in carrying out the desired transaction agreement. The aim of this research is to see to what extent the concept of sharia financing is applied in society and implemented by sharia financing institutions as a form of religious rules. This research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques with customers of sharia financing institutions to see the extent to which contracts are implemented in accordance with predetermined sharia law so that they are in accordance with existing sharia financing rules and concepts. The findings of this research are that there are still many customers who are disobedient and do not have the will to pay off the payment obligations that have been given by the capital provider, while according to sharia guidelines, customers are obliged to repay and pay according to the agreement or contract that has been decided jointly, it is also still found that customers do not according to its intended purpose, namely, it is used for consumption, even though it is clear that this sharia financing covers those who lack business capital to be helped in terms of capital in developing their business. Keywords: Sharia financing concept, application, suitability.
PENGELOLAAN INFAQ ZAKAT DAN SEDEKAH Haikal, Fikri; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44098

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana pengelolalan zakat infaq dan sedekah. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proses pengelolaan zakat infaq dan sedekah dan bagaimana peran zakat infaq dan sedekah dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Infaq merupakan pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah adalah pemberian secara suka rela harta atau bahan makanan untuk kebutuhan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan ummat melalui infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan edekah merupakan cara untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Infaq zakat dan sedekah mempunyai potensi besar jika digunakan untuk memberdayakan ummat. Dengan adanya infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu instrumen ekonomi untuk pembukaan lapanngan pekerjaan yang baru dan mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Pengelolaan infaq zakat dan sedekah dikelola oleh badan khusus yang ditunjuk negara sebagai pengelola infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan sedekah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berdiri secara independen yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Kata Kunci: Pengelolaan, Infaq, Zakat, Sedekah Abstract The main problem in this research is how to manage zakat and alms infaq. From this main problem, the following sub-problems were formulated: What is the process of managing zakat and alms infaq and what is the role of zakat and alms infaq in the Indonesian economy. This research is of a library research nature, namely examining several book journals and several opinions of legal experts and ulama relating to the management of zakat and alms infaq. Infaq is the expenditure of part of one's assets or income for purposes ordered by the Islamic religion. Zakat is property that must be released by muzakki in accordance with sharia provisions and given to people who are entitled to receive it. Alms is the voluntary giving of property or foodstuffs for the needs of others. One way to improve the economy and alleviate the problem of poverty is to empower the community through infaq zakat and alms. Zakat and alms donations are a way to reduce economic problems such as poverty. Zakat and alms donations have great potential if used to empower the community. With the existence of infaq, zakat and alms become an economic instrument for opening new job opportunities and encouraging the growth of the people's economy. The management of zakat and alms infaq is managed by a special agency appointed by the state as the manager of zakat and alms infaq. Zakat and alms infaq are managed by the National Zakat Amil Agency which is established independently and is tasked with collecting and distributing zakat infaq and alms at the national level. Keywords: Menjament, Infaq, Zakat, Alms
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mik Imbah Arbaina; Fadoilul Umam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44212

Abstract

Abstrak Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan elemen penting dalam mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibutuhkan dalam mencari solusi yang efektif dan adil untuk para pihak yang bersengketa. Perbedaan metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang dua sistem hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi dua yaitu: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Dalam hukum positif Indonesia juga ada dua model penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di pengadilan dengan hasil akhir penyelesaian yang memenangkan salah satu pihak (win-lose solution). Kedua, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengambil kesepakatan para pihak sehingga hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketanya adalah win-win solution. Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Sengketa Ekonomi Syariah. Abstract Sharia economic dispute resolution is an important element in developing the financial sector in Indonesia. Sharia economic dispute resolution is needed to find effective and fair solutions for the disputing parties. The differences in sharia economic dispute resolution methods in Islamic law and Indonesian positive law create the need to understand more deeply about these two legal systems. This research aims to examine dispute resolution models within the framework of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The research results show that in Islamic law, the sharia economic dispute resolution model is divided into two, namely: through judicial power and outside judicial power. In Indonesian positive law there are also two models of sharia economic dispute resolution. First, dispute resolution through litigation is carried out in court with the final result being a settlement that wins one of the parties (win-lose solution). Second, non-litigation dispute resolution is carried out outside of court by taking an agreement between the parties so that the results obtained from resolving the dispute are a win-win solution. Keywords: Islamic Law, Positive Law, Sharia Economic Disputes.
DIALEKTIKA MASLAHAH DAN INTERAKSI SOSIAL DALAM PRAKTIK ARISAN KURBAN DI NAGARI LUNANG TIGA PROVINSI SUMATERA BARAT Juniati; Enggar Wijayanto
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44370

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji tentang fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mengenai pelaksanaan arisan Kurban. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini yakni bagaimana praktik pelaksanaan arisan kurban dengan studi kasus di wilayah Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan maslahah dan interaksi sosial. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan model penelitian lapangan atau field research yaitu melihat fenomena-fenomena di tengah masyarakat dengan variabel yang diangkat adalah hukum Islam dan interaksi sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan kurban yang dilaksanakan Masyarakat Nagari Lunang Tiga berdasarkan Maslahah dapat dikatakan boleh (mubah). Hal ini berdasarkan kesepakatan Bersama dan berdampak positif bagi Masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Dalam interaksi sosial, praktik arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga merupakan sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial dengan pola asosiatif yang mana dengan adanya arisan kurban dapat terjalin silaturahmi antar Masyarakat dan setiap tahunnya Masyarakat dapat merasakan daging kurban. Kata Kunci: Arisan Kurban; Interaksi Sosial; Maslahah. Abstract This article examines the social phenomena that occur in the community of Nagari Lunang Tiga, Lunang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province regarding the implementation of sacrificial arisan. The formulation of the problem in this article is how the practice of the implementation of sacrificial arisan with a case study in the Nagari Lunang Tiga Community area, Lunang District, South Pesisir Regency, West Sumatra Province with a maslahah approach and social interaction. The research method in this article uses a field research model, namely looking at phenomena in the community with the variables raised are Islamic law and social interaction. Data collection techniques are conducted through observation and interviews, with descriptive-qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the sacrificial arisan carried out by the Nagari Lunang Tiga Community based on Maslahah can be said to be permissible (mubah). This is based on mutual agreement and has a positive impact on the community to be able to carry out sacrificial worship. In social interaction, the practice of sacrificial arisan carried out by the Nagari Lunang Tiga Community is an activity that can be said to be a social interaction with an associative pattern where the existence of sacrificial arisan can establish friendship between the Community and every year the Community can taste sacrificial meat. Keywords: Arisan Qurban; Social Interaction; Maslahah.
PENGARUH MOTIVATION TERHADAP ENTREPRENEURIAL INTEREST PADA MAHASISWA (Studi kasus Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) Farhan Dwinanda Hanisyahputra; Adriansyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.45326

Abstract

Abstrak Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Angka pengangguran di Indonesia sendiri semakin menjadi perhatian dari tahun ke tahun di buktikan angka pengangguran pada periode agustus 2022 naik dari 8,40 juta orang menjadi 8,42 juta orang. Pengangguran sendiri terjadi disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Oleh sebab itu, diharapkan agar masyarakat terutama anak-anak muda indonesia dapat berwirausaha agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh melalui pengumpulan kuesioner sebanyak 35 orang mahasiswa sebagai sampel dari seluruh mahasiswa fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedangkan data sekunder diperoleh berbagai sumber seperti data-data dari internet, jurnal atau buku-buku sebagai bahan pelengkap pada penelitian ini. Data dianalisis melalui program SPSS v. 21. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Motivation berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap Enterpreneurial Interest mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel sikap dan kepribadian untuk penelitian yang berhubungan dengan minat wirausaha serta disarankan untuk memperluas objek penelitian selain di universitas dapat juga ditempat lain seperti sekolah, kantor, dll. Kata Kunci: Motivasi, Minat Wirausaha. Abstract Unemployment is an economic disease that affects the level of economic growth. Unemployment results in people having no income and pushing them into poverty. The unemployment rate in Indonesia itself is increasingly becoming a concern from year to year, as evidenced by the unemployment rate in the August 2022 period rising from 8.40 million people to 8.42 million people. Unemployment itself occurs because the limited number of jobs available is smaller than the number of job seekers. Therefore, it is hoped that people, especially young Indonesians, can become entrepreneurs in order to open up employment opportunities for other people. This research uses primary and secondary data, where primary data was obtained through collecting questionnaires from 35 students as a sample of all students at the sharia and law faculty of UIN Alauddin Makassar while secondary data was obtained from various sources such as data from the internet, journals or books as follows. supplementary material in this research. Data were analyzed using the SPSS v program. 21.The results of this research show that Motivation has a positive and significant effect on students' Entrepreneurial Interest. For future researchers, it is recommended to use attitude, personality and spiritual variables for research related to entrepreneurial interests and it is recommended to expand the research object other than universities to other places such as schools, offices, etc. Keywords: Motivation, Entrepreneurial Interest.
PENGALIHAN PIUTANG SKEMA CESSIE DENGAN PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Ade Darmawan Basri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.45327

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Kantor Hukum atau Kantor Pengacara, dan juga menganalisa putusan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa mengenai Pengalihan Piutang dengan Skema Cessie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya lelang cessie khususnya pada sistem Perbankan Syariah, dan juga bertujuan untuk mengetahui prosedur agar dapat diajukannya gugatan terhadap perkara lelang cessie di Pengadilan Agama Sungguminasa serta menganalisa putusan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa sistem lelang dengan skema cessie itu telah terjadi yaitu pada proses persidangan di Pengadilan dalam pengajuan Gugatan Perdata. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa masyarakat akan tahu kemana mengajukan gugatan ketika ada problem atau perkara/permasalahan mengenai cessie jika terjadi. Kata kunci : Lelang, Pengalihan Piutang, Cessie Abstract This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi, namely at the Law Office or Lawyer Office, and also analyze the decision of the Sungguminasa District Court regarding the Transfer of Receivables with the Cessie Scheme. This study aims to determine the process of cessie auctions, especially in the Islamic Banking system, and also aims to find out the procedure so that a lawsuit can be filed against the cessie auction case at the Sungguminasa Religious Court and analyze the decision. The results of this study will show that the auction system with the cessie scheme has occurred, namely in the trial process in the Court in filing a Civil Lawsuit. Key Words : Auction, Transfer of Receivables, Cessie
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR Zaqia Rezky Intan Saputri; Muhammad Anis; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.45328

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang dapat memberikan data yang lebih akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang transparan agar masyarakat tau bahwa BAZNAS Kota Makassar menyelenggaran program pendistribusian dan pendayagunaan.¸ 2) Faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional yaitu kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Abstract This study uses field research (field research) which is descriptive qualitative in nature, namely the type of research that can provide more accurate and specific data on the object of research. Collecting data through observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study indicate that 1) Efforts to manage zakat in improving the standard of living of the community, namely that in an effort to improve the standard of living of the community we must carry out transparent activities so that the public knows that BAZNAS Makassar City is implementing a distribution and utilization program. ¸ 2) Inhibiting factors and the driving force in zakat management during the Covid-19 Pandemic at the National Amil Zakat Agency was the lack of activity or outreach activities for the community. Keywords: Covid-19 Pandemic, Zakat Management, BAZNAS
PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH Nurhabni
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46039

Abstract

Abstrak Arbitrase atau yang dikenal dengan Basyarnas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syariah di luar peradilan umum. Arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang berkaitan bahwa arbitrase berhak menyelesaikan sengketa syariah bagi para pihak yang bersengketa yang meminta Basyarnas untuk mengadili perkara yang diajukan. Perkara yang dapat diadili oleh badan arbitrase meliputi bidang ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, dan industri yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran dan efektivitas badan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan deskriptif normatif dan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Arbitrase syariah dinilai lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara syariah dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan peradilan umum, sehingga arbitrase syariah menjadi pilihan yang baik untuk kasus-kasus yang berbasis syariah Kata Kunci: Arbitrase Syariah, Sengketa, Bisnis Syariah Abstract Arbitration or known as Basyarnas is an institution that has the authority to resolve sharia disputes outside the general court. Arbitration is regulated in Law No. 30 of 1999 which relates that arbitration has the right to resolve sharia disputes for the parties to the dispute who request Basyarnas to hear the case submitted. Cases that can be tried by arbitration bodies include economic, business, financial, trade and industrial issues that apply sharia principles. The purpose of writing this article is to determine the role and effectiveness of sharia arbitration bodies in resolving sharia business disputes in Indonesia. The research method in this article uses descriptive normative and this research uses library research. Sharia arbitration is considered more flexible in resolving sharia cases by considering costs and relatively shorter time compared to general courts, so that sharia arbitration is a good choice for sharia-based cases. Keywords: Sharia Arbitration, Dispute, Sharia Business
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM MODAL KETIKA MENGALAMI KEBANGKRUTAN DALAM FINTECH MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KUANGAN NO.77/PJOK.01/2016 Desi Safitri; Abdul Mujib
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46050

Abstract

Abstrak Perusahaan fintech syariah yang berkembang pesat di Indonesia menawarkan banyak kemudahan bagi penggunanya, tetapi juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu potensi bahaya adalah kegagalan. Perkembangan fintech lending syariah terus menggeliat yang menyasar masyarakat Muslim. Akan tetapi, penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia masih berkiblat kepada peraturan fintech konvensional sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dalam hal kepatuhan syariah (sharia compliance) dan dapat memberikan celah bagi penyelenggara untuk melakukan berbagai penyimpangan yang merugikan pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian terhadap risiko gagal bayar oleh peminjam pada modal fintech syariah dan perlindungan hukum bagi peminjam modal ketika usahanya mengalami kebangkrutan. Kata Kunci : Fintech Syariah, Risiko gagal bayar, Perlindungan hukum Abstract Islamic fintech companies that are growing rapidly in Indonesia offer many conveniences for their users, but they also come with risks that need to be considered. One potential danger is failure. The development of sharia fintech lending continues to grow, targeting the Muslim community. However, the implementation of sharia fintech lending in Indonesia is still oriented towards conventional fintech regulations so that there are potential deviations in terms of sharia compliance and can provide a gap for organizers to commit various irregularities that harm service users. This study aims to describe the resolution of the risk of default by borrowers on sharia fintech capital and legal protection for capital borrowers when their business goes bankrupt. Keywords: Sharia Fintech, Risk of default, Legal protection

Page 15 of 40 | Total Record : 395

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue