Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH TERHADAP PASAL 2 POJK NO.35/POJK.04/2017 Fayiz Afif; Suci Saulia Afifah ZA
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46166

Abstrak Pengaturan dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai saham syariah tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan sebagai landasan dalam membuat peraturan mengenai keuangan syariah yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah yang ditinjau melalui hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dalam isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memperbolehkan penggunaan dana non halal dalam rasio keuangan dengan persentase perbandingan total utang bunga terhadap total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga terhadap total pendapatan usaha tidak lebih dari 10% serta tidak mengandung unsur haram lidzatihi dan sesuatu yang membahayakan (mudarat). Dalam kriteria rasio keuangan, jika bercampur antara dana halal dan dana non halal, hukumnya diperbolehkan dengan syarat dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya peraturan POJK dan fatwa DSN-MUI dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan membantu para investor muslim untuk lebih yakin dan terbantu dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kata Kunci: Regulasi, OJK, Saham Syariah, Daftar Efek Syariah. Abstract The regulation in Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 regarding sharia stocks is inseparable from the role of the Indonesian Ulema Council which has the authority as a foundation in making regulations regarding Islamic finance as outlined in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. This research focuses on the regulation of Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 concerning the criteria for sharia stocks in the list of sharia securities reviewed through Islamic law. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. The results of this study are the criteria for sharia stocks in Article 2 POJK.No.35 / POJK.04 / 2017 in the contents of the regulation do not conflict with sharia principles and allow the use of non-halal funds in financial ratios with a percentage comparison of total interest debt to total assets of no more than 45%, and total interest income to total business income of no more than 10% and does not contain elements of haram lidzatihi and something that harms (mudarat). In the financial ratio criteria, if it is mixed between halal funds and non-halal funds, the law is allowed provided that halal funds are more dominant than non-halal funds. This research provides an understanding of the importance of POJK regulations and DSN-MUI fatwas in encouraging the development of Islamic capital markets in Indonesia and helping Muslim investors to be more confident and assisted in investing in accordance with sharia principles. Keywords: Regulation, OJK, Sharia Shares, Sharia Securities List.

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI KASUS BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PARE-PARE) Muh. Fadly Syam; Sirajuddin; Rahman Ambo Masse
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46499

Abstrak Pembiayaan bermasalah atau Non Performing financing (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan. Ada sekitar 30% dari keseluruhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Pare-Pare dengan pembiayaan akad murabahah yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Murabahah bermasalah pada Baitul Maal Wat Tanwil pada BMT Fauzan Azhima Kota Pare-pare dan juga bagaimana penanganan terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Fauzan Azhiima Kota Pare-pare. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah adalah ketidak jujuran dari nasabah dalam mengelola dana mereka. Oleh karena itu, BMT tidak hanya perlu mempertimbangkan karakter, tetapi lebih efektif untuk menganalisis kondisi ekonomi dan usaha mereka serta menjalankan pengawasan yang ketat. BMT Fauzan Azhiima Kota Pare-Pare juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan akad pembiayaan. Disarankan agar pihak BMT Fauzan Azhiima melibatkan tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi dalam mengevaluasi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan dalam mengotorisasi pemberian pembiayaan itu sendiri. Kata Kunci: Bermasalah; Murabahah; Pembiayaan; Abstract Problematic financing, also known as non-performing financing (NPF), is when sharia institutions lend money but don't meet the requirements or pay back the loan on time, which hurts the institution. There are around 30% of all BMT Fauzan Azhiima Pare-Pare customers with problematic murabahah contract financing. This research aims to find out how to resolve problematic Murabahah at BMT Fauzan Azhima, Pare-pare City, and also how to handle the resolution of problematic Murabahah financing at BMT Fauzan Azhiima, Pare-pare City. This is qualitative research with a case study approach. The number of informants in this study was seven. According to the results of this research, the factor that causes financing to become problematic is dishonesty on the part of customers in managing their funds. As a result, BMT must not only consider character, but also more effectively analyze their economic and business conditions and carry out strict supervision. BMT Fauzan Azhiima also emphasized the importance of honesty in carrying out financing agreements. We recommend BMT Fauzan Azhiima exercise a high level of care and vigilance in evaluating prospective customers who apply for financing and in authorizing the provision of financing itself. Keywords: Financing; Murabahah; Problematic;

PINJAMAN ONLINE (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH M. Choyrul Tsani; Fadoilul Umam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46520

Abstrak Praktik Pinjaman Online (fintech) semakin hari semakin marak tersebar keberbagai kalangan masyarakat, praktik tersebut seolah menjadi pedang bermata dua, yang dapat membantu dan juga menjerat bagi para pelaku praktik tersebut. Dalam permasalahan tersebut bagaimana kaca mata Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah memandang. Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan deskriptif kualitatif sebagai jenis dalam penelitian yang bersumber dari buku dan juga hasil karya tulis lainnya atau biasa disebut (Library research) yang kemudian dirangkum dan dianalisis sehingga dapat memberikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian tersebut bahwasanya dalam Hukum Positif praktik pinjaman online diperbolehkan dengan catatan mengikuti atura-aturan yang telah dijelaskan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi diantaranya tentang perizinan, pendaftaran, laporan keuangan dan sebagainya dan apabila pelaku tidak menjalankannya maka dapat disebut ilegal. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah juga memperkenankan praktik pinjaman secara online dengan ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam, namun apabila rambu-rambu tersebut tidak dijalankan maka status praktik tersebut dapat dikatakan haram. Kata kunci: Pinjaman Online, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract The practice of online lending (fintech) is becoming increasingly widespread in various circles of society, this practice seems to be a double-edged sword, which can both help and ensnare the perpetrators of this practice. How do the lenses of Positive Law and Sharia Economic Law look at this problem? The author uses the Normative Juridical approach method and uses qualitative descriptive as a type of research which comes from books and also other written works or what is usually called (Library research) which is then summarized and analyzed so that it can provide conclusions. The results of this research are that in Positive Law the practice of online lending is permitted provided that it follows the rules that have been explained in OJK regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology Based Money Loan Services including regarding licensing, registration, financial reports and so on and If the perpetrator does not carry it out, it can be said to be illegal. Meanwhile, Sharia Economic Law also allows the practice of online lending with the provisions that apply in Islamic Sharia, but if these rules are not implemented then the status of this practice can be said to be haram. Keywords: Online Loans, Positive Law, Sharia Economic Law.

EFEKTIVITAS PELAYANAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI TATA USAHA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Suryani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46522

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pelayanan dan Kompetensi Terhadap Kinerja pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teknik atau metode pengumpulan data penelitian melalui interview, penyebaran kuisioner, observasi, dan telaah dokumen. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, analisis regresi linear berganda, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pelayanan, dan Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Tata Usaha Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dari hasil pengujian regresi maka dapat diketahui bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kinerja Tata Usaha Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah Kompetensi. Kata Kunci: Pelayanan, Kompetensi, Kinerja dan Tata Usaha. Abstract This research aims to determine the effectiveness of services and competencies on the performance of administrative employees at the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Alauddin Makassar.Techniques or methods for collecting research data through interviews, distributing questionnaires, observation, and document review. Researchers used quantitative descriptive analysis, multiple linear regression analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis testing in this research.The results of this research show that service effectiveness and competency have a positive and significant effect on the administrative performance of the Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University, Makassar. From the results of the regression testing, it can be seen that the dominant variable influencing the Administrative Performance of the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Alauddin Makassar is Competence. Keywords: Service, Competence, Performance and Administration.

TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Muhammad Diaz Supandi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46535

Abstrak Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara atau pemerintah yang terkait erat dengan kepemilikan, hasil perolehan, harga beli barang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Akan tetapi tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat saat ini adalah ketika mereka hendak membeli produk atau makanan. Dalam proses pembelian, pembeli dikenai PPN sebesar 10% oleh penjual, sebagaimana tertera dalam nota pembelian. Dalam tulisan ini penulis menggunakan presfektif ilmu halal dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari proses pajak pembeli kepada penjual dalam presfektif ilmu halal dalam Islam dan bagaimana pendapat ulama terkait masalah ini. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang cenderung bersifat deskriptif, khususnya dalam bentuk penelitian kepustakaan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang sangat rinci. Data dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang telah dikaji, diperbaiki kata-kata yang kurang tepat, dan kemudian diuraikan secara terperinci sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bagian sub-bab yang relevan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pajak diperbolehkan dalam islam akan tetapi dengan syarat tidak menyampingkan prinsisp-prinsip hukum islam, serta digunakan untuk kemaslahatan masyarakat karena pajak dipungut dari masyarakat untuk masyarakat. Akan tetapi dalam presfektif islam pemungutan PPN yang dibebankan kepada pembeli maka penjualnya hukumnya haram lighairihi atau faktor luar, sebaiknya di hindari. Kata Kunci : Pajak, Penjual, Pembeli, Produk, Makanan Abstract Tax is a community contribution to the state or government which is closely related to ownership, income, purchase price of goods, and other economic factors. However, the main challenge that people often face today is when they want to buy products or food. In the purchasing process, the buyer is subject to a 10% VAT by the seller, as stated in the purchase note. In this article the author uses the perspective of halal science in Islam. The aim of this research is to obtain answers to the buyer-seller tax process from the perspective of halal science in Islam and what the ulama think regarding this issue. This research applies a qualitative approach which tends to be descriptive, especially in the form of library research. In the data collection process, researchers used documentation methods to obtain very detailed information. Data is collected from library sources that have been reviewed, corrected for inaccurate words, and then described in detail in accordance with the research framework previously established in the relevant sub-chapter. From this research, the results obtained show that taxes are permitted in Islam but on condition that they do not disregard the principles of Islamic law, and are used for the benefit of society because taxes are collected from the community for the community. However, in the Islamic perspective, collecting VAT is charged to the buyer, so the seller is considered haram lighairihi, or external factors should be avoided. Keywords: Tax, Seller, Buyer, Product, Food

DINAMIKA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DI INDONESIA Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah; Ria Marzuqotur Rohmah; Fayiz Afif
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46811

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran BPJPH dalam memandu program sertifikasi halal khususnya self declare dan melihat perkembangan sertifikasi halal berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga halal luar negeri dari perspektif mashlahah mursalah untuk memastikan keselamatan dan kepastian halal bagi msyarakat dan produsen UMKM yg terlibat dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Penelitian ini menerapkan metode Library Research atau Kajian Pustaka, di mana pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan berita. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang secara langsung berkaitan dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis peristiwa atau kejadian yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek atau fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sertifikasi halal luar negeri, dipandang dari sudut pandang Maslahah Mursalah Al-Ghazali, menyoroti pentingnya menjaga tujuan syariah guna mencapai kebaikan (Mashlahah) dan menghindari kerugian (Mudharat). BPJPH tidak hanya berfokus pada penjaminan produk halal dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan berbagai Lembaga Halal Luar Negeri. Membuktikan komitmen Indonesia dalam memastikan standar halal produknya diakui secara global dan upaya yang lebih luas dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang tersedia di pasaran Indonesia. Kata Kunci: Dinamika, Halal, Produk. ABSTRACT This research aims to explore the role of BPJPH in guiding the halal certification program, especially self-declaration and look at the development of halal certification in relation to collaboration with foreign halal institutions from a mashlahah murlah perspective to ensure safety and halal certainty for the community and MSME producers involved in the free halal certification program ( HEALTHY). This research applies the Library Research or Literature Review method, where data and information collection is carried out through various literary sources such as books, journals and news. Primary data sources in this research include documents that are directly related to the subject under study. This research uses a descriptive approach to provide a clear picture of the phenomenon being studied. This descriptive approach aims to identify, describe and analyze events or events that are the focus of the research, so that it can provide a deeper understanding of the subject or phenomenon being studied. The results of this research show that overseas halal certification, viewed from the perspective of Maslahah Murlah Al-Ghazali, highlights the importance of maintaining sharia goals in order to achieve good (Mashlahah) and avoid harm (Mudharat). BPJPH not only focuses on guaranteeing domestic halal products but also expands its reach through collaboration with various foreign halal institutions. Proving Indonesia's commitment to ensuring halal standards for its products are recognized globally and broader efforts to create a trade ecosystem based on halal principles, while increasing consumer confidence in products available on the Indonesian market. Keywords: Dynamics, Halal, Products.

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BISNIS STARTUP CROWDFUNDING SYARIAH M. Niko Andeska; Helda Nusrida; Gusnam Haris
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46812

Abstrak Bisnis Sturtup Adalah salah satu contoh perusahaan yang cukup pesat perkembangannya dan salah satu usaha yang menjanjikan untuk era digital saat ini. Pendanaan pada usaha startup menjadi langkah paling penting, bahkan problem utama kegagalan startup disebabkan oleh minim modal. Solusi pendanaan Bisnis Sturtup pada dasarnya banyak, salah satunya Crowdfunding. Bisnis Sturtup dengan pendanaan crowdfunding yang berbasis syariah saat ini sangatlah urgen, namun harus terlebih dahulu mengkaji aspek syariah yang terletak didalamnya. Esensinya prinsip syariah yang baik dapat memberikan pengaruh baik terhadap perilaku/etika dalam bisnis, seperti mengadopsi ajaran Rasulullah SAW. dalam bertijarah. Penulisan ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Kesimpulan adalah Pendanaan pada usaha startup menjadi langkah paling penting untuk kemajuan usaha. Beberapa pendanaan startup, yaitu Pendanaan Seri, Penggalangan Dana, Pinjaman dan sebagainya. Penerapan akad syariah pada crowdfunding menyesuaikan pada jenis pendanaanya dan bisnis yang direncanakan. Konsep syariah pada crowdfunding bisa membentuk etika bisnis Islam dalam kegiatan tersebut, dengan prinsip etika bisnis dalam Islam, yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan saling menguntungkan satu sama lain Kata Kunci: Bisnis Startup, Crowdfunding Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract Sturtup Business is an example of a company that is developing quite rapidly and is a promising business for the current digital era. Funding for startup businesses is the most important step, in fact the main problem of startup failure is caused by a lack of capital. Basically, there are many Sturtup Business funding solutions, one of which is Crowdfunding. The Sturtup business with sharia-based crowdfunding is currently very urgent, but you must first study the sharia aspects contained in it. In essence, good sharia principles can have a good influence on behavior/ethics in business, such as adopting the teachings of the Prophet Muhammad. in pilgrimage. This writing is a qualitative descriptive research. The conclusion is that funding for startup businesses is the most important step for business progress. Several startup funding, namely Series Funding, Fundraising, Loans and so on. The application of sharia contracts in crowdfunding depends on the type of funding and the planned business. The concept of sharia in crowdfunding can form Islamic business ethics in this activity, with the principles of business ethics in Islam, namely the principles of honesty, justice and mutual benefit to each other. Keywords: Startup Business, Sharia Crowdfunding, Sharia Economic Law.

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENTINGNYA LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN (STUDI KASUS: MASYARAKAT DESA KERSAMENAK) Ayu Nuraini; Muhammad Saepurohman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.46813

Abstrak Label halal pada produk makanan merupakan jaminan kehalalan yang penting bagi umat Muslim. Namun, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat muslim Indonesia terhadap pentingnya label halal masih beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat muslim di Desa Kersamenak, salah satu desa yang mayoritas penduduk nya beragama Islam terhadap pentingnya label halal pada produk makanan dan mengetahui implementasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM Desa Kersamenak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dilakukan teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar menganggap bahwa produk makanan tanpa label halal harus dihindari. Meskipun ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa produk tersebut belum tentu haram, kebanyakan masyarakat menganggapnya masih syubhat dan lebih baik ditinggalkan. Faktor yang membentuk persepsi masyarakat pada pembelian produk makanan halal yaitu faktor agama, sosial, pribadi meliputi kesadaran, pengetahuan, pemahaman, kebutuhan, dan psikologis. Sedangkan implementasi label halal pada pelaku UMKM di Desa Kersamenak belum maksimal karena masih terdapat produk makanan yang belum bersertifikasi halal. Kendala dalam implementasi jaminan produk halal meliputi kurangnya pengetahuan dan keinginan, rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum serta keyakinan terhadap kehalalan produknya. Kata kunci: Label Halal, Masyarakat Muslim, Persepsi, Produk Makanan Abstract Halal labels on food products are an important halal guarantee for Muslims. However, several previous studies have shown that the understanding and awareness of some Indonesian Muslim communities on the importance of halal labels is still diverse. This study aims to analyze the perception of the Muslim community in Kersamenak Village, one of the villages where the majority of the population is Muslim on the importance of halal labels on food products and find out the implementation of halal certification for MSME actors in Kersamenak Village. The type of research used is qualitative methods and data collection techniques carried out through interviews, observation and documentation. Then data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study show that most consider that food products without halal labels should be avoided. Although there is a small percentage who argue that the product is not necessarily haram, most people consider it still syubhat and better abandoned. Factors that shape public perception on purchasing halal food products are religious, social, personal factors including awareness, knowledge, understanding, needs, and psychological. Meanwhile, the implementation of halal labels on MSME actors in Kersamenak Village has not been maximized because there are still food products that have not been halal-certified. Obstacles in the implementation of halal product assurance include lack of knowledge and desire, low awareness and compliance with the law and confidence in the halal product. Keywords: Food Products, Halal Label, Perception, Muslim Society

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR YUSUF, MUTMAINNAH; Andi Intan Cahyani; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47056

Abstrak Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dogunakan adalam pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawwancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis. Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn Abstract Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elementsof usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualilatitve with the research approach used is an empirical approach. The data souces of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles. Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI TANAH SECARA LISAN DI KELURAHAN KARATUANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG Samsidar; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47874

Abstrak Jual beli tanah di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti secara tertulis. Dimana secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian yang sempurna. Permasalahan dimulai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai yang disepakati antar kedua belah pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, 2.) bagaimana bentuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, dan 3.) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif (Syar’i) dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai kelurahan serta masyarakat Kelurahan Karatuang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu: pemeriksaan data (editing), dan sistemating. Penelitian di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian atau akad secara jelas dengan membahas objek dan harga yang diperjual belikan, waktu pembayaran serta sistem pembayarannya apakah ingin melakukan pembayaran secara kontan atau angsuran. Jual beli di Kelurahan Karatuang masih dilakukan secara lisan, mengakibatkan banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak adanya bukti dari pelaksanaan jual beli tersebut. Para pihak menempuh secara non litigasi melalui negosiasi untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan. Dimana dalam Islam jika perjanjian lisan itu telah memenuhi syarat maka sah secara hukum, namun sangat beresiko terjadi sengketa karena tidak ada alat bukti yang menjadi dasar pembuktian dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tanah, Lisan Abstract Buying and selling of land in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency is still carried out verbally without any written evidence. Where in theory, oral agreements do not have strong legal force in terms of perfect proof. Problems start when one party does not carry out the agreement as agreed between the two parties. The main problems in this research are: 1.) How is the verbal sale and purchase of land carried out in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency?, 2.) What is the form of dispute resolution resulting from default in the land sale and purchase carried out orally in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? , and 3.) What is the view of Islamic law regarding verbal buying and selling of land in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely a normative theological approach (Syar'i) and an empirical approach. The data sources for this research are subdistrict employees and the people of Karatuang Subdistrict. Furthermore, the data collection methods used in this research were observation, interviews and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out in two stages, namely: data checking (editing) and systematizing. Research in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency shows that sellers and buyers meet directly to make clear agreements or contracts by discussing the objects and prices being bought and sold, payment times and payment systems whether they want to make payments in cash or in installments. Buying and selling in Karatuang Village is still done verbally, resulting in many problems occurring due to the lack of evidence of the implementation of the buying and selling. The parties took non-litigation through negotiations to resolve the dispute resulting from the land sale and purchase default which was carried out orally. Whereas in Islam, if an oral agreement meets the requirements, it is legally valid, but there is a very high risk of disputes because there is no evidence to prove the agreement, so the agreement should be made in writing. Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Land, Oral

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA