cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 16   17   18   19   20 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN GOWA Yusani, Rini; Hadi Daeng Mapuna; Mahmudah Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.40186

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa adalah jika nasabah mengalami penunggakan terhadap pinjaman yang diberikan kepada pihak pegadaian, barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman itu tidak langsung atau tidak serta merta pihak pegadaian melelang barang yang dijadikan sebagai jaminan, tetapi pihak pegadaian memberikan batas waktu 60 hari sebelum lelang dilaksanakan, atau memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah tersebut, jadi nasabah bisa melunasi terlebih dahulu sebelum barang jaminan itu dilelang. Rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana praktik pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa? Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. pegadaian syariah cabang hasanuddin gowa tetap pada tujuannya, salah satunya membantu masyarakat golongan menengah kebawah atau yang kurang mampu untuk mengatasi masalah ekonomi yang dibutuhkan, sehingga dapat mencegah dan menghindari golongan ekonomi lemah dari praktek lintah darat dan gelap akan bunga tinggi. Dan memberikan informasi kepada masyarakat umum ketika akan melakukan lelang, sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah nasabah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelelangan, Pegadaian Syariah   Abstract Legal protection for customers in the auction of collateral items at Hasanuddin Gowa Branch Syariah Pawnshop is if the customer experiences arrears on loans given to the pawnshop, the collateral used as collateral to obtain the loan indirectly or indirectly the pawnshop auctions off the goods used as collateral collateral, but the pawnshop gives a deadline of 60 days before the auction is held, or notifies the customer in advance, so the customer can pay off before the collateral is auctioned. The formulation of the problem is 1) What is the practice of auctioning collateral items at the Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshop? 2) What is the form of legal protection for customers in the auction of collateral at the Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshop? This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Pegadaian Syariah Hasanuddin Gowa branch remains true to its goals, one of which is to help the middle and lower class people or those who are less able to overcome needed economic problems, so as to prevent and avoid weak economic groups from the practice of loan sharks and illicit high interest rates. And provide information to the general public when going to auction, thus providing knowledge to the public about the auction and will indirectly increase the number of customers. Keywords: Legal Protection, Auctions, Sharia Pawnshops
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME LELANG EMAS PADA PT. PENGADAIAN SYARIAH UPS PATALASSANG KABUPATEN GOWA Riswana; Andi Intan Cahyani; Hasbi; Jumadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.42237

Abstract

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, obervasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai pihak yang menggunakan jasa gadai. Kedua sumber data sekunder yang besumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme lelang emas pada Pegadaian Syariah UPS Pattallasang Jika terjadi kelalaian nasabah dalam pembayarannya maka barang gadai akan dilelang dimana pihak pegadaian tidak serta merta  melakukan eksekusi atau lelang barang jaminan nasabah tetapi pihak pegadaian memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus dilakukan pelunasan dan nasabah diberikan batas waktu selama 10 hari setelah dikaji berdasarkan hukum Islam bahwa yang apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dengan waktu selama setahun setelah dilakukan pelelangan. Implikasi penelitian ini adalah pihak pegadaian lebih teliti lagi dalam menetapkan harga lelang barang jaminan agar terhindar dari unsur penambahan harga dan tetap bepegang teguh pada prinsip yang digunakan dalam mengatasi barang hasil lelang mempunyai kekurang yang tidak diberatkan kepada nasabah melainkan ke pihak pengelola pegadaian sendiri. Kata Kunci: Gadai, Hukum Islam, Lelang Emas.   Abstract The main problem of this research is to discuss the Islamic law review of the auction mechanism at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, Gowa Regency? The main problem is broken down into two sub-problems, namely: 1) how to implement the gold auction mechanism at PT Pegadaian Syariah, UPS Pattallassang-Gowa branch, 2) what are the provisions of Islamic law regarding the auction of pawned gold. This research is field research using qualitative research methods. Data collection in this research used interview, observation and documentation methods. The data source used in this research is primary, namely data obtained directly by conducting interviews with sources as parties who use pawn services. The two secondary data sources come from journals, books and other references related to this research. The results of this research indicate that the implementation of the gold auction mechanism at the UPS Pattallasang Sharia Pawnshop. If there is a customer's negligence in paying, the pawned item will be auctioned where the pawnshop does not immediately execute or auction the customer's collateral, but the pawnshop provides information to the customer that the collateral has fallen. due date and payment must be made and the customer is given a deadline of 10 days after being reviewed based on Islamic law, which means that if there is an excess, it will be returned in full to the customer within a year after the auction. The implication of this research is that pawnshops are more careful in setting auction prices for collateral items in order to avoid the element of price increases and remain firm on the principles used in dealing with auctioned goods that have deficiencies which are not blamed on the customer but on the pawnshop management itself. Keywords: Pawn, Islamic Law, Gold Auction.
PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM Ulfa; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47553

Abstract

Abstrak Etika bisnis dalam Islam merupakan kerangka kerja yang mengatur perilaku ekonomi individu dan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam semua transaksi bisnis. Etika ini melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan penipuan, serta mendorong tanggung jawab sosial melalui zakat dan sedekah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Penelitian ini mengkaji konsep-konsep utama etika bisnis dalam hukum Islam, implikasinya terhadap praktik bisnis kontemporer, dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dan regulator dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam operasi bisnis sehari-hari. Kata Kunci: Etika, Bisnis, Hukum Islam. Abstract Business ethics from an Islamic legal perspective is a framework that regulates the economic behavior of individuals and companies based on sharia principles. Islamic law emphasizes the importance of honesty, fairness and transparency in all business transactions. This ethic prohibits practices such as riba (interest), gharar (uncertainty), and fraud, and encourages social responsibility through zakat and alms. These principles aim to create a just and balanced economic system, which focuses not only on material gain but also on social and spiritual well-being. This research examines the main concepts of business ethics in Islamic law, their implications for contemporary business practices, and how their application can improve justice and prosperity in society. It is hoped that the results of this research will provide insight for business people and regulators in integrating Islamic values ​​in daily business operations. Keywords: Ethics, Business, Islamic Law.
PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (BAYAR NANTI) TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Ary Dean Amri; mutiah; vita indira sari; zakia marlina, rts; khoiri fazira; serli asmara
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47760

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater "Bayar Nanti" terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Paylater memfasilitasi pembayaran kredit tanpa kartu kredit dengan limit spesifik, memungkinkan pembelian tanpa uang tunai, dan dapat menimbulkan risiko perilaku konsumtif. Penggunaan Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam bertransaksi, namun juga menimbulkan risiko perilaku konsumtif dan riba. Mahasiswa perlu memahami persyaratan, mengelola anggaran dengan bijak, memantau transaksi, dan menghindari keterlambatan pembayaran. Edukasi keuangan dan pemantauan secara berkala diperlukan untuk mengurangi risiko penggunaan PayLater. Penting bagi mahasiswa untuk menggunakan layanan ini dengan bijak dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan finansial. Paylater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa membayar secara langsung pada saat itu. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi, cicilan yang mudah, proses pembayaran yang sederhana, pengajuan cepat, bunga dan biaya tambahan, batas kredit, monitoring dan notifikasi. Namun, penggunaan Paylater juga dapat menyebabkan pemborosan dan penambahan hutang jika tidak digunakan dengan bijaksana. Menurut pandangan Islam, hutang piutang harus dilakukan dengan hati-hati sesuai syariat yang benar. Beberapa mahasiswa menggunakan Paylater untuk membeli barang kebutuhan, mendapatkan diskon, atau saat tidak ada dana. Namun, sebaiknya hindari penggunaan Paylater karena dapat dianggap sebagai riba menurut hukum Islam. Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Perspektif Ekonomi Islam, Shopee PayLater.   Abstract This research aims to analyze the influence of the use of the Shopee PayLater "Pay Later" payment system on the consumptive behavior of students at the University of Jambi. The research method used is qualitative with the collection of primary and secondary data. The research results show that the Paylater feature facilitates credit payments without a credit card with a specific limit, allows purchases without cash, and can lead to the risk of consumptive behavior. The use of Shopee PayLater provides convenience for students in transactions, but also poses the risk of consumptive behavior and usury. Students need to understand the requirements, manage their budgets wisely, monitor transactions, and avoid late payments. Financial education and regular monitoring are needed to reduce the risk of using PayLater. It is important for students to use this service wisely and consider sharia principles in every financial decision. Paylater is a payment service that allows users to make purchases without paying immediately. This feature provides flexibility in transactions, easy installments, a simple payment process, quick application, interest and additional fees, credit limits, monitoring, and notifications. However, the use of Paylater can also lead to waste and debt accumulation if not used wisely. According to the Islamic view, lending and borrowing must be done carefully according to the correct sharia. Some students use Paylater to purchase necessities, get discounts, or when there are no funds. However, it is best to avoid using Paylater as it can be considered usury according to Islamic law. Keywords: Consumptive Behavior, Islamic Economic Perspective, Shopee PayLater.
PENGGUGATAN WASIAT MELALUI PERADILAN AGAMA Muhammad Alawy Rangkuti; Ramadhan Syahmedi Siregar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47775

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the rules and procedures governing legal cases in Indonesian Religious Courts which function as a forum for Muslims to resolve civil disputes. To prevent conflict and quarrels in families, religious courts were formed as state institutions. These courts protect the rights and responsibilities of all Muslim citizens in trying certain civil cases, including cases involving wills and all related issues. This has the potential to uphold justice while supporting high-quality legal services in Indonesia's diverse Islamic society. The research methodology used is called normative legal studies or literature studies. Includes the use of reference data from books, journals, legal theories, court decisions, and other relevant sources related to the research topic. After that it is clarified and emphasized to avoid misunderstandings. Keywords: Wills, Inheritance, Islamic Law   Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur perkara hukum di pengadilan Agama Indonesia yang berfungsi sebagai wadah bagi umat islam untuk menyelesaikan perselisihan perkara perdata. Untuk mencegah terjadinya konflik dan pertengkaran dalam keluarga, maka dibentuklah pengadilan agama sebagai lembaga negara. Pengadilan-pengadilan ini melindungi hak-hak dan tanggung jawab seluruh warga negara Muslim dalam mengadili kasus-kasus perdata tertentu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan wasiat dan semua permasalahan terkait. Hal ini berpotensi menegakkan keadilan sekaligus mendukung layanan hukum berkualitas tinggi dalam masyarakat Islam Indonesia yang majemuk. Metodologi penelitian yang digunakan disebut studi hukum normatif atau studi kepustakaan. Meliputi penggunaan data referensi dari buku, jurnal, teori hukum, putusan pengadilan, dan sumber lain yang relevan terkait dengan topik penelitian. Setelah itu diperjelas dan ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman. Kata Kunci : Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam
LARANGAN MEMAKAN HARTA ANAK YATIM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADITS Haq, Izharul; Misbahuddin; Nur Taufik Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47829

Abstract

Abstrak Hukum memakan harta anak yatim itu adalah haram dan bahkan dilengkapai dengan acaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim  dan  tidak  sesuai dengan petunjuk  agama, mereka  itu  sedang atau  akan   menelan   api dalam perutnya. Selain daripada itu, mereka pada hari kemudian  kelak  akan dimasukkan  ke dalam  api  neraka yang  menyala-nyala. di sana  para  wali  juga  diingatkan agar jangan memanfaatkan harta anak yatim itu untuk kepentingan   pribadi orang menjadi wali para anak yatim itu.Adapun bentuk-bentuk ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim, yaitu diancam dengan neraka sa’ir, diberi label pendusta agama, dan diancam dengan kebinasaan dunia akhirat. Kata Kunci: Hukum, anak yatim, ancaman, harta, neraka.   Abstract The result of this research is the decision of Islamic law about the using the wealth of an orphan is fobiden and even comes with a threat to those who eat the wealth of an orphan threat for someone who user eat orphan’s property  wrongfully and out of religion rule. Those who eat property of orphan actually  swallowing fire and then they will go to the hell on the day of resurrection.  Because of that the guardian of orphan suggested to not use property of orphan  for personal needs. The final result of this reseach is the threat for someone who eat property of  orphan, they are threatened by sa’ir  hell, destruction in the world and hereafter. Keyword: Law, exegesis, orphans, threat, property of orphan, hell
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UMAYYAH DI ANDALUSIA Saputri, Jesika; St. Harbiah; Sirajuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.48428

Abstract

Abstrak Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep-konsep teori ekonomi Islam saat era pemerintahan Dinasti Umayyah di Andalusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan penelitian kepustakaan sebagai sarana utama pengumpulan data. Informasi diperoleh dengan menelusuri pustaka dari berbagai sumber, seperti buku serta jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan terkait dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini ialah dinasti Daulah Umayyah selama berdiri, memiliki 16 orang khalifah selama masa kejayaannya. Namun banyak mengalami kemajuan terutama ketika pada masa empat khalifah diantaranya, Abdurrahman I, Abdurrahman III, al- Hakam II dan al-Hajib al-Mansur billa atau Muhammad II. Disamping keempat khalaifah tersebut, terdapat pula beberapa tokoh yang terkenal dengan pemikiran ekonominya, diantanya ialah Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Shatibi dan Ibn Khladun, kelima tokoh ini turut andil dalam menuangkan pemikiran ekonominya pada masa Daulah umayyah di Andalusia. Kata Kunci: Andalusia, Daulah Umayyah, Pemikiran Ekonomi Islam Abstract This research explains the principles and concepts of Islamic economic theory during the reign of the Umayyad Dynasty in Andalusia. The study employs a descriptive qualitative research methodology, primarily gathering data through library research. We obtain information by tracing literature from various sources, such as books and journals, that share similarities with the discussion theme. The result of this research is that the Umayyad dynasty, during its establishment, had 16 caliphs during its heyday. However, significant progress was made, particularly under the leadership of four caliphs: Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II, and al-Hajib al-Mansur Billa, also known as Muhammad II. In addition to the four caliphs, there are several notable figures known for their economic thought, including Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Shatibi, and Ibn Khladun. These five figures made significant contributions to the development of economic thought during the Umayyad Daulah in Andalusia. Keywords: Andalusia, Islamic Economic Thought, Umayyad Daula
KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL EKONOMI TIGA SEKTOR DAN EMPAT SEKTOR Ippa Syahida; Sudirman; Idris Parakkasi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.48503

Abstract

Abstrak Artikel ini mempunyai tujuan untuk mengetahui keseimbangan pendapatan nasioanal dalam tiga sektor dan empat sektor. Penelitian ini menerapkan evaluasi mendalam melalui metode pengumpulan data sekunder, termasuk penelitian pustaka dan pencarian internet. Data diperoleh dari jurnal dan artikel yang berfokus pada tiga sektor dan empat sektor. Hasil menunjukkan bahwa dalam perekonomian tiga sektor, pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengatur kebijakan pajak dan pengeluaran, sementara dalam perekonomian empat sektor yang lebih realistis, impor dan ekspor juga memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Kurva fungsi ekspor bersifat horizontal karena ekspor bersifat otonom, sementara kurva impor cenderung naik karena impor meningkat seiring dengan pendapatan nasional. Dalam keseimbangan ekonomi empat sektor, pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih ekspor dan impor. Kata Kunci: Keseimbangan Ekonomi, Perekonomian Tiga Sektor, Perekonomian Empat Sektor   Abstract This article aims to determine the balance of national income in three sectors and four sectors. This research applies in-depth evaluation through secondary data collection methods, including desk research and internet searches. Data were obtained from journals and articles focusing on three sectors and four sectors. The results show that in a three-sector economy, the government has a significant role in regulating tax and spending policies, while in a more realistic four-sector economy, imports and exports also play an important role in achieving economic equilibrium. The export function curve is horizontal as exports are autonomous, while the import curve is upward sloping as imports increase along with national income. In a four-sector equilibrium economy, national income equals aggregate expenditure, which includes consumption, investment, government spending, and the difference between exports and imports. Keywords: Economic Equilibrium, Three-Sector Economy, Four-Sector Economy
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS ETHEREUM) SEBAGAI ISTRUMEN INVESTASI Semmawi, Al Munawwar; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50104

Abstract

Abstrak Pokok Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data hukum primer dan data hukum sekunder.Data ini diperoleh melalui Observasi kemudian dilakukan Pengolahan dan Analisis Data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana investasi dengan mekanisme transaksinya dilakukan di pasar yang berupa bursa kripto yang transaksinya dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari tanpa hari libur, dengan objek jual beli adalah aset crypto yang berbasis blockchain dan mempunyai nilai yang naik turun (fluktuatif) sehingga masyarakat bisa mendapat keuntungan jika harga belinya rendah daripada harga jual. Perdagangan crypto diawasi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia.Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang disamping itu juga bisa digunakan sebagai sarana investasi. Penggunaan aset kripto sebagai sarana investasi menurut pendapat penulis sejauh ini mengikuti pendapat yang mengharamkan karena unsur ghararnya sangat tinggi dimana pada umumnya aset crypto tidak mempunyai underlying. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Diharapkan agar cryptocurrency yang diperdagangkan di Indonesia bisa dipersyaratkan untuk mempunyai underlying sehingga unsur gharar dari aset cryptocurrency bisa dikurangi. 2) Apabila tidak semuanya bisa mempunyai underlying setidaknya bisa dibagi antara pasar cryptocurrency konvensional dan pasar cryptocurrency syariah yang telah diuji oleh lembaga yang kompeten sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat. Kata Kunci: Crypto, Investasi, Hukum islam.   Abstract The main problem in this research is how Islamic law reviews cryptocurrency (Ethereum case study) as an investment instrument. The type of research used is Field Research or descriptive field research. The approaches used in this research are the normative juridical approach and the syar'i approach. The data used in this research are primary legal data and secondary legal data. This data was obtained through observation and then data processing and analysis was carried out. The results of this research show that the use of cryptocurrency is widely used by the public as a means of investment with the transaction mechanism being carried out on the market in the form of a crypto exchange where transactions can be carried out at any time 24 hours a day without holidays, with the object of buying and selling being blockchain-based crypto assets and having values ​​that go up and down (fluctuate) so that people can make a profit if the buying price is lower than the selling price. Crypto trading is supervised and regulated by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) as an institution that has authority in commodity futures trading in Indonesia. Cryptocurrency can be used as currency besides that it can also be used as an investment vehicle. According to the author's opinion, the use of crypto assets as an investment tool has so far followed a prohibitive opinion because the element of gharar is very high, where in general crypto assets do not have an underlying. The implications of this research are 1) It is hoped that cryptocurrency traded in Indonesia will be required to have an underlying so that the gharar element of cryptocurrency assets can be reduced. 2) If not everything can have an underlying, at least it can be divided between the conventional cryptocurrency market and the sharia cryptocurrency market which has been tested by competent institutions so as to provide choices for the public. Keywords: Crypto, Investment, Islamic law
REFORMULASI FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BARTER (Melihat Fenomena Sistem Barter Exposure Pada Sosial Media) Juen, Juen; Nasruloh, Mochamad Nadif
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50974

Abstract

Abstrak Fenomena barter with exposure pada sosial media menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman, dengan pesatnya teknologi. Perkembangan ekonomi mendorong fikih muamalah untuk bisa me-reformulasi konsep-konsep klasik yang tidak relevan, agar menyesuaikan diri, ikut berpartisipasi, dan terlibat dalam kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, ijtihad dalam hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang terus didorong baik, khususnya pada fenomena barter with exposure. Metode penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan konsep, pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan hukum sedemikian rupa sehingga dapat diketahui makna-makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Penelitian menunjukan bahwa reformulasi fikih muamalah terhadap barter value dalam bentuk exposure tidak bertentangan dengan Islam berdasarkan prinsip kebolehan dan kemaslahatan, walaupun dalam konsep fikih muamalah klasik objek barter itu harus setara, sepadan. Hal itu disebabkan oleh keluasan, kedinamisan dan ketidakkauan dari konsep fikih muamalah, sehingga memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Barter Exposure, Fikih Muamalah, Reformulasi. Abstract The phenomenon of barter with exposure to social media illustrates that economic activities are greatly influenced by the progress of the times, with the rapid development of technology. Economic developments encourage muamalah jurisprudence to be able to reformulate irrelevant classical concepts, adapt, participate, and be involved in technological progress. Therefore, ijtihad in this case becomes a need that continues to be encouraged, especially in the phenomenon of barter with exposure. The research method used by the author is included in the literature on legal research. With a conceptual approach, the conceptual approach is intended to analyze legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known. Research shows that the reformulation of muamalah fiqh on barter value in the form of exposure does not conflict with Islam based on the principle of permissibility and benefit, although in the concept of classical muamalah fiqh the barter object must be equal, and equivalent. This is due to the breadth, dynamism, and immutability of the muamalah fiqh concept, thus providing ease of transactions, according to the needs of the community. Keywords: Barter Exposure, Muamalah Jurisprudence, Reformulation

Page 18 of 40 | Total Record : 395

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue