Garuda - Garba Rujukan Digital

HUBUNGAN ORGANISASI-INDIVIDU DAN RETENSI KARYAWAN Nurjannah; Ita Rukmanasari; Nurul Pratiwi; Rika Dwi Ayu Parmitasari; Alim Syariati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.48494

Abstrak Organisasi dituntut bukan hanya merekrut karyawan yang memiliki kualitas yang baik, namun juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap retensi dari karyawan, faktor utamanya adalah hubungan antara indivdu dan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hubugan antara individu dan organisasi, keteladanan nabi Muhammad saw. serta menguraikan retensi dalam organisasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni library research, dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara individu dan organisasi adalah kontrak psikologis dan kepemilikan psikologis, sedangkan dalam organisasi Islam adalah kontrak psikologis Islam dan komitmen organisasi Islam. Kesesuaian antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai organisasi disebut Person-organization fit (P-O Fit). Prinsip-prinsip The Celestial Management adalah sebuah pendekatan manajemen spiritual yang berpusat pada aturan syariat dan nilai ilahiyah yang sesuai dengan contoh Rasulullah dalam membangun sumber daya manusia. Manajemen menggunakan retensi karyawan untuk mempertahankan karyawan berbakat untuk jangka waktu tertentu. Sehingga jika perusahaan menciptakan retensi maka perlu memperhatikan hubungan individu dan organisasi. Kata Kunci: Individu, Organisasi, Person-organization fit, keteladanan, retensi Abstract Organizations are required to not only recruit employees who have good quality, but also pay attention to factors that can influence employee retention, the main factor being the relationship between the individual and the organization. This research aims to describe the relationship between individuals and organizations, the example of the Prophet Muhammad saw. and outlines retention within the organization. This research includes qualitative research, namely library research, using descriptive analysis. The research results show that the relationship between individuals and organizations is a psychological contract and psychological ownership, whereas in Islamic organizations it is an Islamic psychological contract and Islamic organizational commitment. The match between individual values and organizational values is called Person-organization fit (P-O Fit). The principles of The Celestial Management are a spiritual management approach that is centered on sharia rules and divine values in accordance with the example of the Prophet in developing human resources. Management uses employee retention to retain talented employees for a certain period of time. So if a company creates retention it needs to pay attention to the relationship between individuals and organizations. Keywords: Individual, Organization, Person-Organization Fit, Exemplary, Retention

STRATEGI PEMASARAN DALAM PERSEKTIF MARKETING SYARIAH PADA UKM SALMA BED ALKES Neng Sri Hardianti; Deden Heri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.49513

Abstrak Peningkatan persaingan dan perubahan dinamika pasar menuntut UKM untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efisien dan efektif. Dengan persaingan yang ketat menjadi satu masalah dalam usaha Salma Bed Alkes. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan UKM Salma Bed Alkes perspektif marketing syariah. UKM Salma Bed Alkes dalam melakukan kegiatan pemasaran masih kurang. Selain itu sebagai seorang muslim juga perlu mengadopsi strategi pemasaran sesuai dengan syariah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi pemasarannya dalam perspektif marketing syariah. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informan utama melibatkan pemilik Salma Bed Alkes. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelakan bagaimana strategi pemasaran dalam perspektif marketing syariah pada UKM Salma Bed Alkes. Strategi pasarnya antara lain adalah STP Segmentasi, Targeting, Positioning, dan Marketing Mix (Bauran Pemasaran). Adapun marketing Syariah yaitu berdasarkan etika pemasaran syariah dan berdasarkan karakteristik pemasaran syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan strategi pemasaran Salma Bed Akes sesuai dengan syariah islam, dan memberikan kontribusi pada literatur pemasaran UKM, khususnya dalam konteks industri alat kesehatan. Kata Kunci: Marketing Syariah, Strategi Pemasaran, UKM Salma Bed Alkes. Abstract Increased competition and changing market dynamics require SMEs to develop efficient and effective marketing strategies. With intense competition being a problem in the Salma Bed Alkes business. This study aims to determine how the marketing strategy applied by SMEs Salma Bed Alkes sharia marketing perspective. SMEs Salma Bed Alkes in conducting marketing activities is still lacking. In addition, as a Muslim, it is also necessary to adopt a marketing strategy in accordance with sharia, therefore this study aims to find out how far the marketing strategy is in the perspective of sharia marketing. this research uses a qualitative approach with interviews, observations, and literature studies. The main informant involves the owner of Salma Bed Alkes. Data analysis was carried out through qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study explain how marketing strategies in the perspective of sharia marketing in SMEs Salma Bed Alkes. The market strategy includes STP Segmentation, Targeting, Positioning, and Marketing Mix. The Sharia marketing is based on sharia marketing ethics and based on sharia marketing characteristics. The results of this study are also expected to provide practical recommendations for improving the marketing strategy of Salma Bed Akes in accordance with Islamic sharia, and contribute to the SME marketing literature, especially in the context of the medical device industry. Keywords: Marketing Strategy, Sharia Marketing, SME Salma Bed Alkes.

ANALISIS SISTEM UPAH TERHADAP KESEJAHTRAAN KARYAWAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Hendri Sopandi; Neng Cahya Komala
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.49514

Abstrak Dalam hal ini, pemilik perusahaan (pabrik) harus menunjukkan dan memegang komitmen kepada para pekerja (pekerja) untuk mencapai tujuan dan membuat pekerja tetap produktif, sehingga usaha dapat berkembang. Tentu saja, jika perusahaan (pabrik) mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja (pekerja), hal ini dapat dicapai. Akibatnya, penulis ingin mengetahui bagaimana tatakelola pabrik ini dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem yang digunakan dan diterapkan pabrik SHU SHAN serta tingkat kesejahteraan karyawan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini di kategorikan penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data pada penelitian ini yaitu pemilik perusahaan (pabrik) dan para pekerja. Hasil penelitian ini bahwa 1) Pabrik tahu Shu Shan menggunakan sistem upah hasil; secara umum, sistem ini sesuai dengan karakteristik dan perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari fitur pemberian upah, yaitu pembayaran yang tepat waktu dan penetapan besaran upah yang disebutkan sejak awal. Selain itu, berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam, upah ini sudah dapat dianggap layak dan adil. 2) Tingkat kesejahteraan karyawan pabrik tahu Shu Shan ini secara umum cukup baik, sebagai akibat dari sistem upah dan tunjangan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan ini sesuai jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Kata Kunci: karyawan , kesejahteraan, sistem upah. Abstract In this case, the company (factory) owner must show and hold a commitment to the workers (workers) to achieve the goal and keep the workers productive, so that the business can grow. Of course, if the enterprise (factory) considers the welfare of the workers (laborers), this can be achieved. Consequently, the author wanted to find out how the governance of this factory is done. The purpose of this research is to find out the system used and applied by the SHU SHAN factory and the level of employee welfare from the perspective of Islamic economics. This research uses a quantitative method with a descriptive approach, this type of research is categorized as field research, data collection through interviews, observation and documentation, the data sources in this study are the company owner (factory) and the workers. The results of this study that 1) Shu Shan tofu factory uses a result wage system; in general, this system is in accordance with the characteristics and perspectives of Islamic economics. This can be seen from the features of wage payment, namely timely payment and determination of the amount of wages mentioned from the beginning. In addition, based on Islamic economic values, this wage can be considered decent and fair. 2) The welfare level of the employees of Shu Shan tofu factory is generally quite good, as a result of the wage and benefit system used to improve employee welfare, and this is appropriate when viewed from the perspective of Islamic economics. Keywords: employees, welfare, wage system.

TINJAUAN FATWA DSN NO.8/DSN-MUI/2000 TERHADAP KESESUAIAN KONTRAK PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH Muazzami, Al; Ines Prasheila Kusmastuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50306

Abstrak Musyarakah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dengan aturan hukum yang mendasarinya khususnya Fatwa DSN. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut problematika kontrak musyarakah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Klausul yang tidak sesuai diantaranya penyertaan modal hanya dari salah satu pihak, penetapan nominal penyertaan bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal kontrak, tidak adanya klausul pihak yang menanggung kerugian dalam kontrak, dan kewajiban menjalankan usaha hanya dilakukan oleh Nasabah. Oleh sebab itu kontrak pembiayan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Solusi yang diperlukan yaitu pihak perbankan syariah diharapkan untuk membuat kontrak pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/2000 sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi pihak nasabah diharapkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kontrak pembiayaan yang akan diterima guna memastikan kontrak yang dibuat sesuai dengan sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Kontrak, Musyarakah, Pembiayaan. Abstract Musyarakah is part of the financing products in sharia banking. In fact, there are still discrepancies found between contracts and the underlying legal regulations, especially the DSN Fatwa. This research will further analyze the problems of musyarakah contracts and their suitability with the DSN Fatwa. The type of research used is normative research with descriptive analysis. The research results show that there is a discrepancy in the musyarakah contract financing contract No. 8 with DSN MUI Fatwa No.8/DSN-MUI/2000 concerning Musyarakah Financing. Clauses that are not appropriate include capital participation from only one party, determining the nominal profit sharing participation that has been determined at the beginning of the contract, there is no clause on the party bearing losses in the contract, and the obligation to run the business is only carried out by the customer. The solution required is that sharia banking parties are expected to make musyarakah financing contracts in accordance with DSN Fatwa No. 8/DSN-MUI/2000 so that financing is carried out in accordance with sharia principles. Meanwhile, consumers are expected to first check the financing contract they will receive to ensure that the contract is made in accordance with DSN MUI Fatwa No.8/DSN-MUI/2000 concerning Musyarakah Financing. Keywords: MUI DSN Fatwa, Contracts, Musyarakah, Financing.

PROBLEMATIKA BEREKONOMI UNTUK HIDUP LAYAK PERSPEKTIF ISLAM Muhammad Rahman Almunawir; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50342

Abstrak Perekonomian merupakan sebuah hal yang fundamental dalam kehidupan umat manusia. Dengan perekonomian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), keadilan, kenabian, khilafah dan hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha serta keadilan sosial. Dalam pondasi ekonomi Islam pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi aspek kehidupan yang layak bagi masyarakat. Karena kehidupan yang layak bukan hanya tanggung jawab individu tetapi peran negara juga menjadi penentu dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Kata Kunci: Problematika, Berekonomi, Hidup Layak, Islam Abstrac The economy is a fundamental thing in human life. With the economy, humans can fulfill their living needs and social interests. Islamic economic principles are based on five universal values which include monotheism (faith), justice, prophethood, caliphate and results. From these five universal values, three derivative principles were built, namely multi-kind ownership, freedom of action or business and social justice. In the foundation of Islamic economics, the government has an important role in creating social welfare. The caliphate principle explains the role of humans as representatives of God. Therefore, every action carried out by humans has consequences that will be obtained. The government should pay more attention to aspects of a decent life for society. Because a decent life is not only the responsibility of the individual but the role of the state is also a determinant in realizing a decent life. Keywords: Problems, Economics, Decent Life, Islam

ANALISIS STANDAR SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KONTRAK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH Annisa; Ines Prasheila Kusmastuti; Ayu Fitri Ningsih
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50553

Abstrak Penelitian ini membahas penerapan kontrak pada pembiayaan musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah di Bank Syariah, dengan fokus pada klausul-klausul yang memberatkan nasabah dan tidak sesuai dengan prinsip musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi contoh salah satu kontrak pembiayaan musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah antara bank syariah dan nasabah, serta menganalisis anatomi kontrak tersebut. Penelitian juga menyoroti bahwa pasal 10-21 dalam kontrak tersebut mengatur kewajiban, jaminan, pernyataan, dan akibat cidera janji, namun tidak mencakup pembagian kerja dan kontribusi modal yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dalam kontrak ditetapkan dengan persentase tetap, bukan berdasarkan nilai realisasi pendapatan. Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk memberikan jaminan dan memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna melunasi kewajiban, yang menimbulkan aspek paksaan bagi nasabah. Semua biaya, potongan, dan pajak dibebankan sepenuhnya kepada nasabah tanpa adanya pembagian yang adil antara kedua belah pihak. Nasabah juga dibebani kewajiban untuk membayar premi asuransi atas barang jaminan mereka sendiri, yang menambah beban finansial nasabah. Selain itu, penyelesaian perselisihan dalam kontrak tidak sesuai regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sengketa seharusnya diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan, jika tidak mencapai kesepakatan, diselesaikan lembaga peradilan syariah, bukan Pengadilan Negeri. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya inovasi produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan lebih adil bagi kedua belah pihak, serta revisi kontrak pembiayaan musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariah. Kata Kunci: Kontrak Pembiayaan, Musyarakah, Musya>rakah Mutana>qis}ah, Standar Syariah. Abstract This research discusses the application of contracts in musyarakah and musya>rakah mutana>qis}ah financing in Islamic Banks, focusing on clauses that burden customers and are not in accordance with the principles of musyarakah and musya>rakah mutana>qis}ah. The research method used is a qualitative approach that is descriptive analysis. The research identified an example of one of the musyarakah and musya>rakah mutana>qis}ah financing contracts between Islamic banks and customers, and analyzed the anatomy of the contract. The research also highlighted that articles 10-21 of the contract regulate obligations, guarantees, representations, and consequences of default, but do not cover the division of labor and capital contributions that should be made by both parties. Profit sharing in the contract is set at a fixed percentage, rather than based on the value of realized income. Furthermore, the customer is required to provide collateral and authorize the bank to debit the customer's account to settle the obligation, which creates a coercive aspect for the customer. All fees, deductions, and taxes are charged entirely to the customer without any fair share between the two parties. Customers are also obliged to pay insurance premiums on their own collateral, which adds to their financial burden. In addition, the settlement of disputes in the contract does not comply with sharia economic dispute resolution regulations, where disputes should be resolved through deliberation and consensus and, if no agreement is reached, resolved in sharia judicial institutions, not in the District Court. The implication of this research is the need for financing product innovation that is more in line with sharia principles and fairer for both parties, as well as revision of musyarakah and musya>rakah mutana>qis}ah financing contracts to ensure compliance with sharia standards. Keywords: Financing Contracts, Musyarakah, Musya>rakah Mutana>qis}ah, Sharia Standards.

ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL Darmawan, Ade
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50835

Abstrak Penelitian ini diberikan judul yaitu “Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan Hukum Asuransi Syaraiah”. Problem ini merupakan pokok inti yang dikaji mengenai perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional yang dinalisis dalam berkaitan erat dengan aturan hukumnya serta juga yang dikaji yaitu mengenai keunggulan dari Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional itu sendiri sehingga penelitian ini merupakan Penelitian hukum yuridis atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di Masyarakat yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai literatur data-data denga napa yang terjadi di lingkungan Masyarakat dengan dengan secara kenyataan yang terjadi dengan proses studi Pustaka dan pendapat hukum atau ahli hukkum pada umumnya atau yang seharusnya. Dengan metode pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan sehingga dapat di Tarik suatu kesimpulan mengenai perbedaan sertab keunggulan dari Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dan agar Masyarakat dapat mengetahui hal-hal seputar Asuransi dalam hukum. Kata Kunci: Asuransi, Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional Abstract This research is entitled "Analysis of Sharia Insurance Law with Sharia Insurance Law". This problem is the main point studied regarding the differences between Sharia Insurance and Conventional Insurance which are analyzed in close relation to the legal rules and also studied regarding the advantages of Sharia Insurance and Conventional Insurance itself so that this research is a juridical legal research or legal research that describes the results of research on the laws that apply in society, namely by collecting various literature data with what happens in the community environment with the reality that occurs with the process of literature study and legal opinions or legal experts in general or what should be. With the statue approach method or statutory approach so that a conclusion can be drawn regarding the differences and advantages of Sharia Insurance with Conventional Insurance and so that the public can know things about Insurance in law. Keywords: Insurance, Sharia Insurance, Conventional Insurance

PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA BIDAN PNS DI KABUPATEN BARITO KUALA Rizqa Ananda; Muhammad Haris
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50862

Abstrak Zakat fitrah harus diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Di Kecamatan Mekarsari, orang tua menyalurkan zakat fitrah anaknya secara langsung kepada bidan yang membantu proses persalinannya yang mana bidan tersebut berprofesi sebagai PNS. Berdasarkan praktik tersebut peneliti menemukan sebuah permasalahan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT., Q.S. at-Taubah/9:60 disebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Diantara delapan mustahik tersebut tidak terdapat penyebutan secara jelas mengenai bidan sebagai mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan PNS merupakan tradisi. Zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung sebanyak satu kali setelah lahir pada tahun pertama kelahiran kepada bidan yang menolong proses kelahiran anak tersebut sebagai ucapan terima kasih. Zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan merupakan suatu bentuk menjalankan tradisi orang tua terdahulu. Kata Kunci: Praktik, Zakat fitrah, Bidan PNS Abstract Zakat fitrah must be handed over to the person entitled to receive zakat or mustahik zakat. In Mekarsari District, parents distribute their child's zakat fitrah directly to midwives who help with the delivery process, for which the midwife works as a civil servant. Based on this practice, researchers found a problem, namely, as found in the Word of Allah SWT., Q.S. at-Taubah/ 9:60 mentions that there are eight groups entitled to receive zakat (mustahik zakat). Among the eight mustahiks there is no clear mention of midwives as mustahiks. This study aims to find out the practices and reasons of people distributing zakat fitrah to civil servants midwives in Mekarsari District of Barito Kuala Regency. The type of research used in this study is empirical legal (sociological) research and uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews and documentation studies. The results of this study concluded that the people of Mekarsari District of Barito Kuala Regency stated that the practice of distributing child zakat fitrah to civil servant midwives is a tradition. The child's zakat fitrah is delivered by his parents directly once after birth in the first year of birth to the midwife who helps the child's birth process as a thank you. The zakat fitrah of the child passed on to the midwife is a form of carrying out the traditions of the previous parents. Keywords: Practices, Zakat Fitrah, Civil Servant Midwife

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN GOWA Adhayanti, A Nurzafira; Sohrah; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39194

Abstrak Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini, menggambarkan tentang analisi prinsip ekonomi islam terhadap operasional produk investasi emas pada Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tinjauan Hukum Islam, Penerapan Akad Rahn dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Berdasarkan analisis peneliti, akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak melanggar aturan dari hukum Islam dan syariat Islam itu sendiri. Semua kegiatan masih berada dalam koridor syariat Islam. Secara garis besar, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa menawarkan dua kategori produk, yaitu gadai dan non-gadai. Pada produk gadai, hanya terdapat satu produk yang disebut Gadai Rahn, sedangkan pada produk non-gadai terdapat Ar-rum haji dan Amanah. Pada produk gadai Rahn, Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa hanya menawarkan satu jenis transaksi, yaitu gadai Rahn semata. Pegadaian Syariah, tidak ada penerapan bunga. Biaya-biaya yang dikenakan di Pegadaian Syariah meliputi biaya pemeliharaan barang (mu'nah), biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran. Implikasi penelitian ini Proses penerapan akad Rahn sebaiknya difasilitasi dan tidak terlalu rumit. Penting bagi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa untuk menjelaskan secara rinci akad yang diterapkan, agar tidak terjadi ketidakjelasan dan memudahkan masyarakat dalam memahami proses selanjutnya, hal tersebut di rumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. Kata Kunci: Rahn, Jaminan, Arrum Haji Abstract The main problem of this research is how to review Islamic law on the implementation of the Rahn Contract in Sharia Pawnshops in the Gowa Branch of Sharia Pawnshops. This research uses a type of field qualitative research, which is a type of research that describes qualitatively the object being discussed according to the reality that exists in society. This study describes the analysis of Islamic economic principles on the operation of gold investment products at Islamic Pawnshops. The results of the study show that in a review of Islamic law, it can be said that the application of the Rahn contract does not conflict with Islamic law. Based on the researcher's analysis, the Rahn contract at the Hasanuddin Branch Sharia Pawnshop does not violate the rules of Islamic law and Islamic law itself. All activities are still within the corridors of Islamic law. Broadly speaking, the Hasanuddin Gowa branch of Sharia Pawnshops offers two product categories, namely pawning and non-pawning. For pawn products, there is only one product called Pawn Rahn, while for non-pawn products there are Ar-rum haji and Amanah. For Rahn's pawn products, Hasanuddin Gowa Branch Syariah Pawnshop only offers one type of transaction, namely Rahn's pawn alone. Sharia Pawnshops, no interest is applied. The fees charged at Pegadaian Syariah include goods maintenance costs (mu'nah), safekeeping fees, maintenance fees, guard fees, and appraisal fees. Implications of this research The process of implementing the Rahn contract should be facilitated and not too complicated. It is important for the Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshop to explain in detail the contracts that are applied, so that there is no ambiguity and make it easier for the public to understand the next process, this is formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on the Application of Rahn Contracts at Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshops . Keywords: Rahn, Assurance, Arrum Haji.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH CUSTOMER DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE SHOPEE A. Meriam Residen; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39986

Abstrak Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini ialah : 1) Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh Customer dalam transaksi Cash On Delivery pada E-Commerce Shopee. 2) Bagaimana akibat dari pembatalan sepihak oleh Customer dalam transaksi Cash On Delivery pada E-Commerce Shopee. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji keadaan sebenarnya dalam masyarakat dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam masyarakat. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak oleh Customer Shopee bertentangan dengan hukum Islam karena pembeli tidak melaksanakan kewajibannya atau memenuhi akad. Namun pembatalan akad hukumnya diperbolehkan jika penjual memberikan keridhaannya atas pembatalan transaksi tersebut. Adapun implikasi dari penelitian ini antara lain : 1) Bagi Penjual, diharapkan agar menampilkan barang yang sama, baik yang dipajang di catalog maupun barang yang dijual agar tidak membuat pembeli merasa tertipu sehingga performa toko tetap baik. 2) Bagi pembeli, diharapkan melakukan transaksi jual beli dengan bijak. 3) Bagi Pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan tentang perlindungan hukum yang tidak hanya berpihak kepada konsumen saja, pemerintah harus membuat peraturan terhadap pelaku usaha agar mereka juga mempunyai perlindungan hukum yang melindungi pelaku usaha dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Sehingga penjual dan pembeli dapat sama-sama terlindungi oleh hukum. Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Online, E-Commerce Cash On Delivery Abstract The problems examined in this study are: 1) How is the practice of unilateral cancellation by the Customer in Cash On Delivery transactions on Shopee E-Commerce. 2) What is the result of unilateral cancellation by the Customer in Cash On Delivery transactions on Shopee E-Commerce. This type of research is empirical legal research that examines the actual situation in society and looks for facts related to problems to be studied in society. With data collection methods, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it shows that the cancellation of the contract carried out unilaterally by Shopee Customers is contrary to Islamic law because the buyer does not carry out his obligations or fulfill the contract. However, the cancellation of the legal contract is allowed if the seller gives his pleasure for the cancellation of the transaction. The implications of this study include: 1) For SellingVendors, it is expected to display the same items, both displayed in the catalog and items sold so as not to make buyers feel deceived so that store performance remains good. 2) For buyers, it is expected to make buying and selling transactions wisely. 3) For the Government, it is expected to pay attention to legal protection that is not only in favor of consumers, the government must make regulations for business actors so that they also have legal protection that protects business actors from unwanted losses. So that sellers and buyers can be equally protected by law. Keywords : Islamic Law, Online Buying and Selling , E-Commerce, Cash On Delivery

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA