cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 23   24   25   26   27 
Analisis Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Mahasiswa Magang di PT Taspen Persero TBK KCU Makassar Farhan Dwinanda Hanisyahputra; Dwi Ayu Siti Hartinah H; Ambarwati Akib; Magfirah Wahyu Ramadhani; Ahmad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja mahasiswa magang di PT Taspen (Persero) Tbk KCU Makassar. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, penelitian ini melibatkan 23 mahasiswa magang, dengan menggunakan analisis Uji validasi dan Realibilitas, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja mahasiswa (t-hitung = 2.365, p = 0.028), sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan (t- hitung = 0.638, p = 0.530). Secara simultan, motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja mahasiswa (F-hitung = 8.148, p = 0.003), dengan kontribusi sebesar 44.9%. Kendala utama adalah jumlah sampel yang kurang dari 30 responden dan adanya item kuesioner yang tidak valid. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah sampel dan kualitas instrumen. Kata Kunci: Motivasi, Lingkungan Kerja, Kinerja   Abstract This study aims to analyze the effect of work motivation and work environment on the performance of internship students at PT Taspen (Persero) Tbk KCU Makassar. Using a quantitative approach with questionnaires, the study involved 23 internship students, using analysis of Validity and Reliability Tests, Multiple Linear Regression Analysis, and Hypothesis Testing. The results show that work motivation has a significant impact on student performance (t-value = 2.365, p = 0.028), while the work environment does not have a significant effect (t-value = 0.638, p = 0.530). Simultaneously, both work motivation and the work environment significantly affect student performance (F-value = 8.148, p = 0.003), with a contribution of 44.9%. The main limitation of this study was the sample size, which was below 30 respondents, and the presence of invalid questionnaire items. Future research is recommended to increase the sample size and improve the instrument quality. Keywords: Motivation, Work Environment, Student Performance, Internship
PERILAKU PEDAGANG PADA PRAKTIK JUAL BELI PASAR TRADISIONAL PERSPEKTF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA PAGARBATU KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP) Arufa Faisha Shalehatin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengkaji analisis hukum ekonomi syariah perilaku pedagang pada praktik jual beli pasar tradisional di Desa Pagarbatu Saronggi Sumenep. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan perekonomian masyarakat desa mayoritas berpusat pada kegiatan transaksi jual beli yang pada dasarnya terdapat pada pasar tradisional di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Hal tersebut berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagarbatu. Hukum ekonomi syariah menjadi landasan hidup masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian kedepannya. Dengan mengedepankan kejujuran dan saling bekerja sama merupakan salah satu prinsip yang dianjurkan oleh syariat Islam agar tidak menimbulkan pertentangan antar satu sama  lain yaitu tidak berat timbang  antar pembeli dan penjual. Kata Kunci: Pedagang, Jual Beli, Hukum Ekonomi Islam   Abstract: This study examines the analysis of Islamic economic law on the behavior of traders in the practice of buying and selling in traditional markets in Pagarbatu Village, Saronggi, Sumenep. Buying and selling transactions are one of the muamalah activities that involve both parties, namely business actors and consumers. This study uses a qualitative descriptive research method with primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study include interviews, observations and documentation. The economic activities of village communities are mostly centered on buying and selling transaction activities which are basically found in traditional markets in Pagarbatu Village, Saronggi District, Sumenep Regency. This has implications for the level of welfare of the Pagarbatu Village community. Islamic economic law is the foundation of community life in running the wheels of the economy in the future. Prioritizing honesty and working together is one of the principles recommended by Islamic law so as not to cause conflict between each other, namely not weighing buyers and sellers. Keywords: Traders, Buying and Selling, Islamic Economic Law
KEPAILITAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH Muhammad Jumaidi Pamalingan; Abdul Syatar; Nasrullah bin Sapa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Iflas merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau yang disebut dengan istilah pailit. Pailit adalah keadaan seseorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. Pengelolaan utang-piutang dalam ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, menghindari riba, dan menjaga keutuhan moral. Utang-piutang diizinkan, namun harus berdasarkan akad yang sah, jujur, dan dengan niat baik untuk melunasinya. Prinsip utama adalah menghindari unsur riba (bunga) dan memastikan adanya perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam Undang-undang Kepailitan terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ada beberapa upaya harmonisasi antara hukum positif dengan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam masalah kepailitian yaitu tidak adanya dualisme dalam pengadilan, peningkatan peran MUI dan OJK syariah, peningkatan regulasi dan peningkatan kompetensi SDM hukum. Kata Kunci: Kepailitan, Ekonomi Syariah, Hukum.   Abstract Iflas is a condition of a person who has no assets or what is called bankruptcy. Bankruptcy is a condition of a Debtor when he has stopped paying his debts. A condition that requires the intervention of the Panel of Judges to guarantee the common interests of his creditors. Management of debts in Islamic economics emphasizes the principles of justice, avoiding usury, and maintaining moral integrity. Debts are permitted, but must be based on a valid, honest contract and with good intentions to pay it off. The main principle is to avoid the element of usury (interest) and ensure that there is a written agreement to avoid disputes in the future. In the Bankruptcy Law, there are two possible legal remedies that can be taken by parties who are dissatisfied with the bankruptcy declaration decision, namely cassation or judicial review to the Supreme Court. There are several efforts to harmonize positive law with sharia economic law, especially in bankruptcy matters, namely the absence of dualism in the courts, increasing the role of the MUI and OJK Sharia, increasing regulation and increasing the competence of legal human resources. Keywords:Bankruptcy, Sharia Economics, Law.
- PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT PERMODALAN ‎NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG IV ‎KOTO KABUPATEN AGAM ‎: - Silvia Rahma Yenti; Zana Seftiani; Yuli Anti; Syukri Iska; Elsy Renie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak PT PNM Mekaar Syariah berperan aktif dalam menawarkan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penambahan Uang Jasa pada Pembiayaan Murabahah di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, pembiayaan murabahah yang diterapkan pihak PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam secara prosedural sudah sesuai dengan aturan syariah, namun masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, karena menerapkan penambahan uang jasa sebesar 25% diluar pinjaman pokok nasabah, yang tidak diinformasikan secara rinci kepada nasabah, nasabah hanya mementingkan bagaimana dana pinjaman dapat diterima dengan cepat tanpa memperdulikan sistem syariah yang ada. Kedua, menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik penambahan uang jasa ini tergolong kepada perbuatan yang diharamkan, karena termasuk kedalam kategori bunga, dan tergolong sebagai perbuatan riba yang merupakan perbuatan terlarang dan diharamkan. Saran Penulis dalam penelitian ini adalah prosedur pembiayaan yang diterapkan di PT PNM Mekaar Syariah diharapkan bisa diperbaiki kembali, terutama yang berkaitan dengan objek pembiayaan agar dapat terhindar dari ketidakjelasan dalam hal objek yang dijadikan pembiayaan. Kata Kunci: Praktik, Pembiayaan, Murabahah, PT PNM Mekaar Syariah   Abstract PT PNM Mekaar Syariah plays an active role in offering murabahah financing products to the public. The main problem in this study is how the view of Sharia Economic Law on the Practice of Adding Service Fees to Murabahah Financing at PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Branch IV Koto, Agam Regency. The type of research used by the Author is field research with qualitative methods. The results of this study found that, first, the murabahah financing implemented by PT PNM Mekaar Syariah Branch IV Koto, Agam Regency, is procedurally in accordance with sharia rules, but there are still elements that are contrary to sharia, because it applies an additional service fee of 25% outside the customer's principal loan, which is not informed in detail to the customer, the customer is only concerned with how the loan funds can be received quickly without considering the existing sharia system. Second, according to the view of Sharia Economic Law, the practice of adding this service fee is classified as a prohibited act, because it is included in the category of interest, and is classified as usury which is a prohibited and prohibited act. The author's suggestion in this study is that the financing procedures implemented at PT PNM Mekaar Syariah are expected to be improved, especially those related to the financing object in order to avoid ambiguity in terms of the object used for financing. Keywords: Practice, Financing, Murabahah, PT PNM Mekaar Syariah
Analisis Putusan Pengadilan Agama Watampone Terhadap Pengembalian Uang Belanja Dan Mahar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp) Reza Mahbub Fathoni; Muh. Saleh Ridwan; Nurfaika Ishak
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.56773

Abstract

AbstrakPembahasan dalam penelitian ini adalah “Analisis Putusan Pengadilan Agama Watampone Terhadap Pengembalian Uang Belanja Dan Mahar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp)”. Uang belanja dikenal sebagai salah satu syarat pernikahan dalam tradisi Bugis Makassar dimana uang belanja merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan membiayai pesta pernikahn, sedang mahar adalah pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dalam hukum Islam hanya diatur mengenai pengembalian mahar dalam pernikahan tetapi tidak diatur mengenai pengembalian uang belanja, hal tersebut dikarenakan uang belanja merupakan adat pernikahan di Suku Bugis Makassar. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji terkait dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan pengembalian uang belanja dan mahar, juga tinjauan hukum Islam mengenai pengembalian uang belanja dan mahar. Kata Kunci: Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Uang Belanja, Mahar   AbstractThe discussion in this research is "Analysis of the Watampone Religious Court's Decision Regarding Refunds of Shopping Money and Dowry in View of Islamic Law (Study of Decision Number 680/Pdt.G/2021/PA.Wtp)". Shopping money is known as one of the marriage requirements in the Makassar Bugis tradition where shopping money is a gift from the man to the woman to be used to finance the wedding party, while the dowry is a mandatory gift from the groom to the bride. In Islamic law, it only regulates the return of dowry in marriage but does not regulate the return of shopping money, this is because shopping money is a wedding custom in the Makassar Bugis tribe. Therefore, the author wants to examine the basis and considerations of judges in decisions on returning shopping money and dowry, as well as reviewing Islamic law regarding returning shopping money and dowry. Keywords: Islamic Law, Court Decision, Shpping Money, Dowry
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI Ramadhany Nasution
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi masalah serius di Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia. Para pelaku menggunakan cara yang semakin canggih dengan memanfaatkan platform digital dan jejaring sosial untuk merekrut korban melalui janji pekerjaan bergaji tinggi, namun pada kenyataannya korban mengalami eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap TPPO dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hukum normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data statistik dari berbagai instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi tantangan utama berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik TPPO, putusan pengadilan yang memberikan hukuman ringan tanpa restitusi korban, lemahnya peran penyidik dan jaksa dalam memperjuangkan hak korban, serta dugaan keterlibatan oknum di institusi keimigrasian. Meskipun Indonesia memiliki UU No. 21 Tahun 2007 dengan sanksi berat, kurang dari 1 persen kasus TPPO yang diselesaikan tuntas di pengadilan. Penanganan TPPO memerlukan penguatan penegakan hukum secara menyeluruh melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, pembuatan standar operasional prosedur yang jelas, penguatan koordinasi antar lembaga, pembersihan oknum di institusi terkait, upaya pencegahan dengan mengatasi akar masalah kemiskinan, serta memperkuat kerja sama internasional dan memastikan penyitaan aset pelaku untuk menjamin restitusi korban. Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Modus Operandi, Penegakan  Hukum   Abstract Trafficking in persons (TPPO) with the modus operandi of sending workers abroad has become a serious problem in Indonesia as one of the largest migrant worker sending countries in Asia. The perpetrators use increasingly sophisticated methods by utilizing digital platforms and social networks to recruit victims through promises of high-paying jobs, but in reality victims experience exploitation and inhumane working conditions. This study aims to examine various challenges in law enforcement against TPPO with the modus operandi of sending workers abroad and analyze efforts that can be made to overcome these challenges. This research uses a descriptive qualitative method with a normative legal analysis approach through a literature study of laws and regulations, court decisions, and statistical data from various related agencies. The results show that law enforcement faces major challenges in the form of a lack of understanding of law enforcement officials about the characteristics of TPPO, court decisions that give lenient sentences without victim restitution, the weak role of investigators and prosecutors in fighting for victims' rights, and the alleged involvement of elements in immigration institutions. Although Indonesia has Law No. 21/2007 with severe sanctions, less than 1 percent of TPPO cases are fully resolved in court. Handling TPPO requires strengthening law enforcement as a whole through special training for law enforcement officers, making clear standard operating procedures, strengthening coordination between institutions, cleaning up individuals in related institutions, prevention efforts by addressing the root causes of poverty, as well as strengthening international cooperation and ensuring the confiscation of perpetrators' assets to ensure victim restitution. Keywords: Crime, Human Trafficking, Modus Operandi, Law Enforcement
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN BERAS BANTUAN PANGAN (BAPANG) DI DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG Egiswar; Muhammadiyah Amin; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Beras bantuan pangan (bapang) adalah bantuan berupa beras dari pemerintah yang akan disalurkan ke masyarakat secara ketentuan mekanisme aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, salah satunya untuk disalurkan kepada pihak keluarga miskin. Program beras bantuan pangan (bapang) harus dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan, berdasarkan pada Buku Pedoman Umum. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanana peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, sumber data tersebut menunjukkan hasil dari penelitian ini bahwa 1). Pendistribusian program beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam buku pedoman umum (pedum) beras bantuan pangan (bapang), karena masih banyak prosedur yang semestinya dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah akan tetapi aparat Desa Palangiseng tidak lakukan. 2). Dalam pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng telah memenuhi syarat-syarat akad beserta rukun akad. Akan tetapi dari sisi keadilan pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) di Desa palangiseng masih kurang karena masih banyak masyarat yang tergolong berpendapatan rendah akan tetapi tidak menerima haknya seperti halnya bantuan program beras bantuan pangan (bapang). Kata Kunci: Hukum Islam, Pendistribusian, Bapang. Abstract Food aid rice (bapang) is assistance in the form of rice from the government that will be distributed to the community according to the provisions of the previously established rules and mechanisms, one of which is to be distributed to poor families. The food aid rice (bapang) program must be carried out according to the rules that have been set, based on the General Guidelines Book. This study examines the roles and responsibilities of village officials in the distribution of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency and to find out how Islamic Law views the management of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency using a qualitative approach method. The data sources collected using interview, documentation and observation methods, these data sources show the results of this study that 1). The distribution of the food aid rice (bapang) program in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency has not fully complied with the rules that have been stated in the general guidelines book (pedum) for food aid rice (bapang), because there are still many procedures that should be carried out in accordance with government regulations but the Palangiseng Village apparatus did not do it. 2). In the distribution of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency, the terms and conditions of the contract along with the pillars of the contract have been met. However, in terms of justice, the distribution of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village is still lacking because there are still many people who are classified as low-income but do not receive their rights, such as the food aid rice (bapang) program. Keywords: Islamic Law, Distribution, Bapang.
TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Raihan Sahari Ramadhan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57270

Abstract

Abstrak Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia menawarkan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah dan memberikan edukasi yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik. Kata Kunci: Implementasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peluang, dan Tantangan   Abstract Implementation of the Compilation of Sharia Economic Laws (KHES) in Indonesia offers great opportunities to develop a more inclusive and sustainable economy. However, to achieve this goal, more systematic efforts are needed to overcome the various existing challenges. One important step is to increase public awareness about the importance of sharia economics and provide adequate education about sharia principles. Apart from that, it is necessary to harmonize various regulations related to sharia economics in order to create better legal certainty. Keywords: Implementation, Compilation of Sharia Economic Law, Opportunities and Challenges
EKSISTENSI ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Mardiana Rahmawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57308

Abstract

Abstrak Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bertanggung jawab atas struktur ekonomi Islam. Sebagai instrumen keuangan yang diwajibkan atas harta tertentu dengan tujuan redistribusi kekayaan, zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam perspektif maslahah mursalah, pengelolaan zakat harus memperhatikan kemaslahatan umum, seperti memastikan distribusi yang adil dan transparan, penggunaan zakat untuk proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima, serta pengembangan kebijakan yang mendukung infrastruktur pengelolaan zakat yang modern dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan fungsi zakat terhadap perekonomian Islam dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan memeriksa literatur dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah zakat dan maslahah mursalah.Penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian Islam. Zakat didasarkan pada prinsip maslahah mursalah dan berfungsi sebagai sarana sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan redistribusi kekayaan. Zakat yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Islam, Maslahah Mursalah.   Abstract Zakat is one of the pillars of Islam which is responsible for the Islamic economic structure. As a financial instrument that is required for certain assets with the aim of redistributing wealth, zakat aims to reduce poverty and social inequality. In the maslahah murlah perspective, zakat management must pay attention to the general benefit, such as ensuring fair and transparent distribution, using zakat for productive projects that can increase the recipient's economic capacity, as well as developing policies that support modern and efficient zakat management infrastructure. This research aims to analyze the existence and function of zakat in the Islamic economy from the perspective of maslahah mursalah.  This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data was collected by examining literature from primary and secondary sources related to the issue of zakat and maslahah mursalah.  Research shows that zakat has enormous potential to help the Islamic economy. Zakat is based on the principle of maslahah murlah and functions as a social means to improve welfare and redistribution of wealth. Effective zakat can increase inclusive and sustainable economic growth, reduce poverty and reduce economic inequality Keywords: Zakat, Islamic Economy, Maslahah Mursalah.
PENETAPAN BIAYA HAJI FURODA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus PT. Taysir Tour dan Travel Palembang) Firmansyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57335

Abstract

Abstrak Fenomena tingginya biaya haji furoda yang menjadi perhatian, mengingat jalur haji furoda merupakan alternatif ibadah haji dengan visa undangan dari Pemerintah Arab Saudi di luar kuota resmi Indonesia, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) seperti PT. Taysir Tour dan Travel Palembang. Penetapan biaya yang tinggi menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai aspek keadilan, keridhaan, dan kejujuran dalam transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem penetapan biaya haji furoda di PT. Taysir Tour dan Travel Palembang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan biaya haji furoda didasarkan pada perhitungan biaya operasional dan persaingan pasar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan biaya tersebut telah sesuai dengan prinsip keridhaan, keadilan, dan kejujuran. Hal ini ditunjukkan oleh kesepakatan harga antara pihak travel dan jamaah, tidak merugikan pihak manapun, serta tidak terjadi manipulasi harga setelah kesepakatan awal. Dengan demikian, penetapan biaya haji furoda oleh PT. Taysir Tour dan Travel Palembang mencerminkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Kata Kunci: Penetapan Harga, Haji Furoda.   Abstract The phenomenon of high cost of furoda hajj is a concern, considering that the furoda hajj route is an alternative hajj pilgrimage with an invitation visa from the Saudi Arabian Government outside the official quota of Indonesia, which is implemented by Special Hajj Pilgrimage Organizers (PIHK) such as PT. Taysir Tour and Travel Palembang. The determination of high costs raises questions regarding its compliance with the principles of Islamic economic law, especially regarding the aspects of justice, consent, and honesty in transactions. The purpose of this study was to examine the system of determining the cost of furoda hajj at PT. Taysir Tour and Travel Palembang and assess its compliance with the principles of Islamic economic law. The study used a descriptive qualitative method with a field research approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and field documentation. The results of the study showed that the system of determining the cost of furoda hajj is based on the calculation of operational costs and market competition. From the perspective of Islamic economic law, the determination of these costs is in accordance with the principles of consent, justice, and honesty. This is indicated by the price agreement between the travel agency and the congregation, does not harm any party, and there is no price manipulation after the initial agreement. Thus, the determination of the cost of furoda hajj by PT. Taysir Tour and Travel Palembang reflects the values ​​of sharia economic law which prioritizes justice and transparency in transactions. Keyword: Pricing, Furoda Hajj.

Page 25 of 40 | Total Record : 395

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue