Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERMASALAHAN KASUS PENUTUPAN SPBU PETAMINA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rafiah; Annisa Putri; Aan Masrul
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54712

Abstrak Pelanggaran operasional di beberapa SPBU Pertamina Yogyakarta pada November 2024 telah menyebabkan penutupan beberapa SPBU akibat ketidaksesuaian takaran bahan bakar yang diterima konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelanggaran, dampaknya terhadap konsumen dan perusahaan, serta solusi perbaikan yang diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, manipulasi alat ukur, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional. Dampaknya meliputi kerugian finansial dan psikologis bagi konsumen serta penurunan reputasi PT Pertamina. Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan penguatan pengawasan, kalibrasi alat ukur secara berkala, transparansi operasional, penegakan sanksi tegas, dan pelatihan bagi pengelola SPBU. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik, meningkatkan integritas layanan SPBU, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kata Kunci: SPBU Pertamina, pelanggaran operasional, takaran bahan bakar, pengawasan, perlindungan konsumen. Abstract Operational violations at several Pertamina gas stations in Yogyakarta in November 2024 led to closures due to discrepancies in fuel volume provided to customers. This study aims to analyze the causes of violations, their impacts on consumers and the company, and necessary corrective actions. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through interviews, field observations, and document reviews. The findings indicate that these violations stem from weak oversight systems, manipulation of measurement tools, and low compliance with operational standards. The impacts include financial and psychological losses for consumers and a decline in Pertamina's reputation. Recommendations include strengthening oversight, periodic calibration of measurement tools, operational transparency, strict enforcement of sanctions, and training for gas station managers. Implementing these measures is expected to restore public trust, enhance service integrity, and prevent similar violations in the future. Keywords: Pertamina gas stations, operational violations, fuel measurement, oversight, consumer protection.

PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Fatmawati; Heri Iswandi; Lince Bulutoding; Abdul Wahab
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54830

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pinjaman online illegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menelaah beberapa sumber seperti artikel dalam jurnal, buku maupun sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online illegal seringkali berakhir pada gagal bayar oleh konsumen. Gagal bayar tersebut sebagai imbas dari tingginya suku bunga yang ada dalam pinjol illegal. Berawal dari gagal bayar inilah kemudian memicu dampak negative pada konsumen. Gagal bayar dalam pinjol illegal berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh gagal bayar dalam pinjaman online illegal antara lain adanya gangguan psikologis seperti stress, cemas bahkan sampai pada tingkat depresi. Selanjutnya yaitu tidak harmonisnya hubungan sosial korban, karena pinjaman online illegal seringkali menyebarkan data pribadi korban kepada teman, kerabat ataupun rekan kerja yang akan merusaka reputasinya. Dampak sosial lainnya yaitu terkait stigma sosial, yakni korban sering dipandang negatif oleh Masyarakat karena dianggap tidak mampu mengelola keuangannya. Dampak ekonomi dari pinjaman online illegal antara lain beban keuangan yang semakin berat karena adanya bunga tinggi yang semakin menjerat dari pinjaman yang diperoleh, produktifitas menurun, peningkatan kemiskinan. Kata Kunci: fintech p2p lending, pinjaman online, illegal, ekonomi, kehidupan sosial ABSTRACT This research aims to analyze illegal online loans and their impact on the social and economic life of the community. This research is qualitative research. The data in this research is secondary data obtained by reviewing several sources such as articles in journals, books and other relevant sources. Research results show that illegal online loans often end in consumer failure to pay. This failure to pay is the result of the high interest rates in illegal loans. Starting from failure to pay, this then triggers a negative impact on consumers. Failure to pay in illegal loans has an impact on the social and economic life of the community. The social impacts caused by failure to pay illegal online loans include psychological disorders such as stress, anxiety and even depression. Next is the lack of harmony in the victim's social relations, because illegal online loans often share the victim's personal data with friends, relatives or co-workers which will damage their reputation. Another social impact is related to social stigma, namely that victims are often viewed negatively by society because they are deemed unable to manage their finances. The economic impacts of illegal online loans include increasingly heavy financial burdens due to high interest which increasingly ensnares the loans obtained, decreased productivity, increased poverty. Keywords: fintech p2p lending, online loans, illegal, economy, social life

IMPLEMENTASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MAKASSAR Taufiq, Adhelia Nur Fajriah; Ashar Sinilele; Sippah Chotban; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.54922

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Makassar? 2). Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan sertifikasi halal?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari wawancara kepada petugas dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Makassar masih tergolong rendah, meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan seluruh produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Rendahnya angka sertifikasi ini disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak diantara mereka yang belum memahami manfaat sertifikasi, baik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun untuk memperluas pasar. Kendala utama yang dihadapi BPJPH meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan, serta kompleksitas proses pengajuan sertifikasi halal. Tantangan juga muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, dan juga terkait biaya pengajuan sertifikasi halal melibatkan biaya yang tidak sedikit dan menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengajukan sertifikasi halal. Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Pelaku Usaha. Abstract The main problem of this research is how is the Implementation of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) towards the implementation of halal certification in Makassar City? The main problem is further described into several sub-problems, namely: 1). How is the implementation of halal certification by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) for companies that do not have halal certification in Makassar City? 2). What are the obstacles faced by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) in conducting halal certification? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: normative and empirical approaches. The source of data for this research is sourced from interviews with officers from the Institute for the Assessment of Food, Drugs, and Cosmetics (LPPOM) and the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of halal certification in Makassar City is still relatively low, even though there are regulations that require all products in circulation and traded in Indonesian territory to be halal certified. The low number of certifications is caused by the lack of awareness of business actors regarding the importance of halal certification. Many of them do not understand the benefits of certification, both to increase consumer confidence and to expand the market. The main obstacles faced by BPJPH include a lack of competent human resources, limited budgets for socialization and training, and the complexity of the halal certification application process. Challenges also arise in increasing public awareness of the importance of halal certification, and also related to the cost of applying for halal certification involves a lot of costs and is a burden for small and medium companies to apply for halal certification. Keywords: Halal Certification, BPJPH, Business Actors.

UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DENGAN PEMANFAATAN MODEL LAYANAN FINTECH SYARIAH AMMANA.ID Memi Pratiwi AM; Moh Alifuddin; Lince Bulutoding; Abdul Wahab
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.54927

Abstrak Penelitian ini Membahas sejauh mana penerapan financial teknologi yang berupaya memberikan inovasi teknologi keuangan dan berbagai pelayanan yang tuntunya memberikan kemudahan. Pemberian akses kemudahan pada layanan fintech menjadi salah satu alasan utama pelaku UMKM mengembangkan usahanya, terutama dalam aspek pendanaan dan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model layanan fintech syariah Ammana.id dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sangat penting sebagai regulator jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Regulasi mengenai fintech diatur dalam Peraturan OJK (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016, yang mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai fintech lending.UMKM merupakan salah satu kelompok utama pengguna fintech melalui layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending. Model layanan fintech syariah berbasis P2P Lending yang ditawarkan oleh Ammana telah memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ammana, sebagai perusahaan fintech syariah, menyediakan pendanaan dan pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui kemitraan dengan lembaga syariah. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, Ammana berhasil mencatat Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) sebesar 94,81%. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.Hingga saat ini, Ammana telah menyalurkan pendanaan berbasis syariah kepada 2.285 pelaku usaha mikro dan kecil, didukung oleh 1.445 pemberi dana, dengan total dana tersalurkan sebesar Rp23 miliar melalui model layanan P2P Lending. Kepuasan terhadap kinerja Ammana terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna yang signifikan. Kata Kunci: Fintech , fintech syariah, UMKM, Ammana Abstract This research discusses the extent of the application of financial technology that seeks to provide financial technology innovation and various services that demand convenience. Providing easy access to fintech services is one of the main reasons MSME players develop their businesses, especially in the aspects of funding and financing. This study aims to analyze the Ammana.id sharia fintech service model in supporting the development of MSMEs in Indonesia. In this context, the role of the government, especially the Financial Services Authority (OJK), is very important as a regulator of financial services operating in Indonesia. Regulation on fintech is regulated in OJK Regulation (PJOK) No. 77/2016, which regulates information technology-based lending and borrowing services, known as fintech lending. MSMEs are one of the main groups of fintech users through Peer-to-Peer (P2P) Lending services. The P2P Lending-based sharia fintech service model offered by Ammana has provided many benefits for micro and small businesses. Ammana, as a sharia fintech company, provides funding and financing to MSME players through partnerships with sharia institutions. By implementing a profit-sharing system, Ammana managed to record a Pay Success Rate (TKB) of 94.81%. This figure reflects the high level of success in the implementation of information technology-based financing services. Keywords: Digitalization, Environment, Green Waqf, Smart Waqf, Technology.

IMPLEMENTASI FATWA MUI TERHADAP WISATA SYARIAH TELAGA BIRU PARK DI KABUPATEN WAJO Alfiah, Dhiya; Sohrah; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.55210

Abstrak Berwisata adalah salah satu aktivitas manusia untuk yang dianjurkan agama islam sebagai penghilang rasa jenuh, menambah pengetahuan, dan bersenang-senang. Islam adalah. MUI telah mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/x/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, salah satu wisata syariah yang ada di Indonesia tepatnya di Kabupaten Wajo bernama Wisata Syariah Tellaga Biru Park. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Sistem Pelayanan dan Pengelolaan yang diterapkan Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, Untuk dan mengetahui pendapat pengurus MUI tentang keberadaan Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, dan untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. menunjukkan bahwa 1). Mekanisme pengelolaan dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dan masyarakat sekitar, dan pelayanan wisata syariah telaga biru park dilaksanakan dengan baik dengan fasilitas yang memadai. 2). Praktik di wisata syariah telaga biru park belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN DSNMUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dapat dilihat dari belum ada fasilitas pembatas kolam pemisah kolam laki-laki dan perempuan yang tertutup sehingga lekukan tubuh yang disebabkan menempelnya pakaian pada tubuh saat berenang bisa terlihat oleh lawan jenis, dan masih ada pengunjung laki-laki yang suka kekolam perempuan saat pengawas kolam lengah begitu juga sebaliknya. 3). Pihak MUI Wajo tidak keberatan dan jutsru mengapresiasi wisata syariah telaga biru park selama tetap menjaga norma agama, namun belum ada peninjauan secara resmi dari lembaga MUI Wajo ke wisata syariah telaga biru park. Kata Kunci: Wisata Syariah, Fatwa MUI, Telaga Biru Park Abstract Traveling is one of the human activities recommended by the Islamic religion to relieve boredom, increase knowledge and have fun. Islam is. MUI has issued fatwa no. 108/DSN-MUI/x/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, one of the sharia tourism in Indonesia, precisely in Wajo Regency, is called Tellaga Biru Park Sharia Tourism. The purpose of this research is to find out the Service and Management System implemented by Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency, to find out the opinion of MUI administrators regarding the existence of Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency, and to find out the implementation of MUI Fatwa Number: 108/DSN- MUI/X/2016 concerning Guidelines for Implementing Sharia Tourism Based on Sharia Principles for Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency. This research is qualitative research or field research (field research). Data collected used data collection methods through observation, interviews and documentation. shows that 1). The management mechanism is carried out by the boarding school administrators and the surrounding community, and Telaga Biru Park sharia tourism services are carried out well with adequate facilities. 2). Practices in Telaga Biru Park sharia tourism have not fully implemented DSN MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. This can be seen from the fact that there are no closed pool dividing facilities separating men's and women's pools so that the curves of the body caused by clothing sticking to the body when swimming can be seen by the opposite sex, and there are still male visitors who like to go into the women's pool when the pool supervisor careless and vice versa. 3). The Wajo MUI does not mind and actually appreciates the Telaga Biru Park sharia tourism as long as it maintains religious norms, however there has been no official review from the Wajo MUI institution regarding the Telaga Biru Park sharia tourism. Keywords: Sharia Tourism, MUI Fatwa, Telaga Biru Park

AKTUALISASI HUKUM RIBA BUNGA BANK: SUATU ANALISIS ULAMA KONTEMPORER TENTANG RIBA NASI>’AH Farih Wahyu Subekti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.56234

Abstrak Bunga bank berkaitan erat dengan stigma riba dalam operasional perbankan sehingga menjadi ruang ijtihad yang terbuka bagi ulama dan cendekiawan untuk mengkaji kembali bagaimana penjelasan tentang riba itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengambilan agunan di bank oleh masyarakat tradisional secara urf. Terdapat beberapa ulama yang membolehkan praktik bunga bank selama tidak mengandung unsur eksploitatif atau berlipat ganda (riba jahiliyah). Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dibidang hukum ekonomi syariah dengan pisau analisis sosiologis-normatif jenis penelitian kualitatif ini dikemas menggunakan metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan riba. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat tradisional melakukan pembiayaan di bank semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya karena keterbatasan modal. Apabila mereka tidak mendapatkan dana otomatis tidak dapat menggarap sawah. Adapun fatwa yang melarang bunga bank seperti fartw MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah). Perlu dianalisis juga apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak. Riba secara umum dibagi menjadi dua, riba fadhl dan riba nasi>’ah. Dalam hal ini ulama menyepakati riba pada masa klasik diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dari pemilik modal. Namun pendapat ulama kontemporer tentang bunga bank dimasa sekarang bukan termasuk riba karena sudah diketahui terdapat penambahan nilai sejak awal, selain itu terdapat alasan lain diperbolehkannya bunga bank jika kadarnya tidak berlipat ganda dan tidak eksploitatif. Kata Kunci: Bunga bank, Riba, Kontemporer Abstract Bank interest is closely related to the stigma of riba in banking operations so that it becomes an open ijtihad space for scholars and scholars to review how to explain rib. There are some scholars who allow the practice of bank interest as long as it does not contain exploitative or multiplied elements (riba jahiliyah). This study aims to analyze the practice of taking collateral in banks by traditional communities in a urf manner. This type of research is qualitative in the field of sharia economic law with a sociological-normative analysis knife, this type of qualitative research is packaged using a descriptive method using primary and secondary data in the form of books and journals related to usury. The results of the study show that traditional people finance in banks solely to meet their agricultural needs due to limited capital. If they do not get funds, they automatically cannot work on the rice fields. The fatwa that prohibits bank interest is such as fartw MUI No. 1 of 2004 concerning Interest (Interest/Fa'idah). It is also necessary to analyze whether bank interest is synonymous with riba or not. Riba is generally divided into two, riba fadhl and riba nasi>'ah. In this case, scholars agree that riba in the classical period was forbidden because it contained elements of exploitation from capital owners. However, the opinion of contemporary scholars about bank interest in the present day does not include riba because it is known that there is an increase in value from the beginning, besides that there are other reasons for allowing bank interest if the rate is not doubled and is not eksplorative.Keywords: Bank interest, Riba, Contemporary

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DILUAR TANAH WAKAF DIDESA BATANG HARI RAWA PITU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAQAF Fajar, Malik; Iwannudin; Ita Dwilestari; Rita Rahmawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini membahas pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu dan analisis perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 terkait hal tersebut. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya kejelasan status hukum tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, karena tanah tersebut tidak diwakafkan secara sah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan, baik mengenai hak atas tanah maupun pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari, Kecamatan Rawa Pitu, serta menganalisisnya dari perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, yaitu Wakif (pemberi tanah) dan Nadzir (pengelola wakaf), serta kajian dokumen hukum terkait peraturan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan masjid memiliki dampak positif dalam hal sosial dan keagamaan, pengelolaan tanah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku, sehingga dapat berisiko menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Penelitian ini menyarankan agar ada kepastian hukum mengenai status tanah dan pengelolaan masjid sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wakaf. Kata Kunci: Pembangunan Masjid, Tanah Wakaf, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pengelolaan Wakaf, Masalah Hukum. Abstract This study discusses the development of a mosque outside of waqf land in Batang Hari Rawa Pitu Village and analyzes the perspective of Law No. 41/2004 on Waqf in relation to the issue. The primary problem addressed in this research is the lack of legal clarity regarding the land used for mosque construction, as the land has not been officially endowed as waqf, which could potentially lead to legal issues in the future concerning land rights and management. The purpose of this research is to analyze the legal, social, and administrative aspects related to mosque development outside of waqf land, as well as the legal perspective outlined in Law No. 41/2004 on Waqf. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews with relevant parties, including the waqf donor (Wakif) and the waqf manager (Nazir), as well as document analysis of relevant legal regulations on waqf in Indonesia. The findings indicate that although the mosque development has positive social and religious impacts, the land used for the mosque does not comply with the waqf law, which could lead to legal issues in the future. The study suggests that there should be legal certainty regarding the status of the land and the management of the mosque in accordance with Law No. 41/2004 on Waqf to ensure the sustainability and success of waqf management. Keywords: Mosque Development, Waqf Land, Law No. 41/2004 on Waqf, Waqf Management, Legal Issues

EKSPLORASI PENGALAMAN NASABAH CABANG PEGADAIAN SYARIAH PROBOLINGGO DALAM MENGELOLA TABUNGAN EMAS UNTUK PERENCANAAN KEUANGAN JANGKA PANJANG Nadiah Imroatus Sholeha; Zahida I’tisoma Billah; Waqi’atul Aqidah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.56347

Abstrak Investasi emas menjadi pilihan yang banyak diminati dalam perencanaan keuangan jangka panjang karena harganya yang cenderung stabil dan mengalami peningkatan waktu. Pegadaian Syariah Probolinggo menyediakan produk tabungan emas yang memudahkan masyarakat untuk menabung emas secara bertahap, namun tidak semua nasabah memiliki pemahaman yang baik mengenai strategi keuangan jangka panjang dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 orang Nasabah serta 3 Pegawai Pegadaian Syariah Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah memiliki beragam pola dalam mengelola tabungan emas, seperti menabung secara rutin, membeli emas saat harga turun, serta menjedikannya sebagai dana darurat. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman megenai waktu yang tepat untuk membeli dan mencairkan emas. Oleh karena itu, di perlukan edukasi lebih lanjut agar nasabah dapat memaksimalkan manfaat tabungan emas dalam perencanaan keuangan mereka. Kata Kunci: Tabungan emas, edukasi nasabah, investasi emas, perencanaan keuangan, strategi keuangan. Abstract Gold investment is a popular choice in long-term financial planning because its price tends to stabilize and increase over time. Pegadaian Syariah Probolinggo provides gold savings products that make it easy for people to save gold gradually, but not all customers have a good understanding of long-term financial strategies using qualitative methods through case studies, where data is collected through interviews with 10 customers and 3 employees of Pegadaian Syariah Probolinggo. The results showed that customers have various patterns in managing gold savings, such as saving regularly, buying gold when the price drops, and using it as an emergency fund. The main challenge faced is the lack of understanding about the right time to buy and cash out gold. Therefore, further education is needed so that customers can maximize the benefits of gold savings in their financial planning. Keywords: Gold savings, customer education, gold investment, financial planning, financial strategy.

PENGARUH KESADARAN LINGKUNGAN DAN INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI PRODUK GREEN MARKETING PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NURUL JADID (STUDI KASUS PENGGUNAAN SEDOTAN KERTAS PADA MINUMAN KEMASAN KOTAK) Rizki Febri Eka Pradani; Rusmawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penerapan strategi green marketing kini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, khususnya generasi muda yang makin peduli pada isu lingkungan. Salah satu inovasinya ialah penggunaan sedotan kertas pada minuman kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran lingkungan dan inovasi produk terhadap minat beli mahasiswa Universitas Nurul Jadid terhadap produk green marketing. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian adalah 4.228 mahasiswa aktif dari empat fakultas , dengan jumlah sampel sebanyak 352 responden yang diambil menggunakan rumus Isaac & Michael pada tingkat kesalahan 5% dan teknik cluster sampling. Instrumen berupa kuesioner menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi empat poin. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli (sig. 0,107 > 0,05), sedangkan inovasi produk berpengaruh signifikan (sig. <0,001). Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai R2 sebesar 75,1%. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian ke masyarakat umum. Pemerintah dan perusahaan juga disarankan untuk aktif melakukan edukasi dan promosi mengenai pentingnya konsumsi ramah lingkungan. Kata Kunci: Green Marketing, Inovasi Produk, Kesadaran Lingkungan, Minat Beli, Mahasiswa, Sedotan Kertas Abstract The implementation of green marketing strategies has become increasingly attractive, especially to younger generations who are more enviromentally conscious. One such innovation is the use of paper straws in boxed beverages. This study aims to examine the effect of environmental awareness and product innovation on students’ purchase intention toward green marketing products at Universitas Nurul Jadid. A quantitative method with an associative approach was used. The population consisted of 4.228 active students across four faculties, with 352 respondents selected using the Isaac & Michael formula at a 5% error level and cluster sampling technique. The instrument was a questionnaire using a modified 4-point Likert scale. Partial test showed that environmental awareness had no significant effect (sig. 0,107 > 0,05), while product innovation had a significant influence (sig. <0,001). Simultaneously, both variables significantly influenced purchase intention with an R2 value of 75,1%. Future research is encouraged to include additional variables and broader populations. Goverments and companies are also advised to actively educate and promote the importance of sustainable consumption. Keywords: Green Marketing, Product Innovation, Environmental Awareness, Purchase Intention, University Students, Paper Straws

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS YOGYAKARTA DAN FAKTOR-FAKTORNYA Fathu Rabbani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Indonesia sebagai negara yang didominasi oleh penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar yakni mencapai Rp 327.6 triliun. Walaupun dengan tingginya potensi zakat, namun sesungguhnya penyerapan potensi zakat oleh lembaga pengelola zakat masih rendah, tidak menyentuh banyak kalangan wajib berzakat. Padahal pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan pranata agama yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Setiap Muslim wajibmembayarkan zakat atas harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan nisab dan haul. Nisab adalah batas jumlah harta kekayaan yang diwajibkan zakat sementara haul adalah rentang periode wajib dikeluarkannya zakat. Zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik harta sebanyak 2,5%. Indonesia sebagai negara yang didominasi oleh penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar yakni mencapai Rp 327.6 triliun. Walaupun dengan tingginya potensi zakat, namun sesungguhnya penyerapan potensi zakat oleh lembaga pengelola zakat masih rendah, tidak menyentuh banyak kalangan wajib berzakat. Padahal pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Kata Kunci :Kepercayaan Masyarakat, Zakat, Baznaz Abstract Indonesia as a country dominated by muslims has a very large zakat potential, reaching idr 327.6 trillion. Despite the high zakat potential, the absorption of zakat potential by zakat management institutions is still low, not reaching many groups who are required to pay zakat. In fact, the indonesian government has regulated it in law of the republic of indonesia number 23 of 2011 concerning zakat management, that in order to increase the effectiveness and efficiency, zakat must be managed institutionally in accordance with islamic law. Zakat comes from the word "zaka" which means pure, good, blessed, growing, and developing. Zakat is a certain part of the wealth that must be paid by every muslim if it has met the specified requirements. Meanwhile, according to the regulation of the minister of religion no. 52 of 2014, zakat is wealth that must be paid by a muslim or a business entity owned by muslims to be given to those entitled to receive it in accordance with islamic law. Zakat, which is one of the pillars of islam, not only functions as a means to purify the soul and property, zakat is also a religious institution that plays a role in improving the welfare of the people and eradicating poverty. Every muslim is required to pay zakat on the wealth they own according to the nisab and haul. Nisab is the limit of the amount of wealth that is required to be zakat while haul is the period span for which zakat must be paid. Zakat must be paid by the owner of the wealth as much as 2.5%. Indonesia as a country dominated by muslims has a very large zakat potential, reaching idr 327.6 trillion. Despite the high zakat potential, the absorption of zakat potential by zakat management institutions is still low, not reaching many groups who are required to pay zakat. In fact, the indonesian government has regulated it in law of the republic of indonesia number 23 of 2011 concerning zakat management, that in order to increase the effectiveness and efficiency, zakat must be managed institutionally in accordance with islamic law. Keywords: Public Trust, Zakat, Baznas

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA