cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 21   22   23   24   25 
SENGKETA JUAL BELI: KETIKA PESANAN TIDAK SESUAI HARAPAN (STUDI KASUS JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI KECAMATAN PADEMAWU PAMEKASAN) Latifatur Rahmah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55708

Abstract

Abstrak E-Commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di E-Commerce menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskeriptif, dengan sumber data primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dari wawancara, observaasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yakni berbelanja menggunakan E-Commerce sangat memudahkan dan lebih praktis karena dapat berbelanja dimana saja, kapan saja tanpa harus pergi ke toko langsung. Selain itu, memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran. Tetapi dari itu semua pastinya ada tantangan yang dihadapi oleh konsumen saat berbelanja di E-Commerce yakni terkadang pesanan tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai dengan gambar. Ada beberapa peran yang penting untuk dilakukan. Pertama, Peran Penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai. Kedua, Peran Platform E-commerce bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang mudah bagi pembeli untuk mengajukan komplain Ketiga, Pentingnya Dokumentasi yang harus dilakukan oleh konsumen dalam Pengguna E-commerce. Kata Kunci: Sengketa; E-Commerce; Jual Beli Abstract E-Commerce is a trade transaction contact between sellers and buyers using the internet media. So the process of ordering goods, payment transactions to delivery of goods is communicated via the internet. The rise of cases of goods not according to the pictures that occur in E-Commerce shows the weak position of consumers in online buying and selling. This research uses descriptive qualitative methods, with primary data sources and secondary sources. The collection techniques in this research are interviews, observations and documentation. The results of the study are shopping using E-Commerce is very easy and more practical because you can shop anywhere, anytime without having to go to the store directly. In addition, it provides convenience in the payment system. But of course there are challenges faced by consumers when shopping at E-Commerce, namely sometimes orders are not as expected or do not match the image. There are several important roles to play. First, the Seller Role has the responsibility to ensure that the goods sent are appropriate. Second, the Role of the E-commerce Platform is responsible for providing an easy system for buyers to complain Third, the Importance of Documentation that must be done by consumers in E-commerce Users. Keywords: Dispute, E-Commerce, buying and selling
ETIKA PRODUKSI PANGAN DALAM ISLAM Istiqomah; Sukti, Surya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53156

Abstract

Abstrak Kegiatan produksi adalah suatu proses yang menciptakan sesuatu yang sudah ada di muka bumi dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang baru. Didalam memproduksi suatu barang atau jasa diperlukan yang namanya etika, sehinggga saat memproduksi suatu barang atau jasa tidak memproduksi secara berlebihan pada sumber daya yang ada. Didalam produksi ekonomi Islam untuk mengolah sumber daya harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan yang maksimal bagi konsumen dan bagi seluruh manusia. Prinsip etika dalam produksi yang harus dilakukan oleh setiap Muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan tidak melawati batas. Pada dasarnya produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal halal dan haram. Yang menjadi prioritas mereka adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan apakah yang diproduksinya bermanfaat atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (library research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan etika produiksi dailaim ekonomi Islaim aidailaih kebebaisain dailaim beruisaihai dain beraiktivitais, dain memproduiksi bairaing yaing dibuituihkain mainuisiai, dermaiwain, menjaigai suimber daiyai ailaim, kerjai kerais dailaim beruisaihai, keaidilain dain kejuijuirain, dain berproduiksi dailaim lingkairain hailail. Kata Kunci: Etika, Pangan, Produksi. Abstract Production activities are a process that creates something that already exists on Earth and develops it into something new. In producing a good or service, ethics are required, so that when producing a good or service, it does not excessively exploit the existing resources. In Islamic economic production, resource processing must be based on Islamic values aimed at achieving maximum benefit for consumers and all of humanity. The principle of ethics in production that must be adhered to by every Muslim, whether individual or community, is to hold on to what is permitted by Allah and not to exceed the limits. Basically, producers in the conventional economic order do not recognize what is halal and haram. Their priority is to maximize profits without considering whether what they produce is beneficial or not. This research uses library research with a descriptive analysis method. The result of the research is that food production must come from forbidden items. Keywords: Ethics, Food, Production.
TRANSFORMASI UMKM MELALUI SHOPEE: KAJIAN POLITIK HUKUM ERA DIGITALISASI BERBASIS LIVING ECONOMICS GROWTH DI INDONESIA Nurangdini Zaenab Djahamao
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.56075

Abstract

Abstrak Transfomasi digital melalui platform e-commerce seperti Shopee telah memberikan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet. Namun, tantangan seperti ketimpangan persaingan dengan produk impor, rendahnya literasi digital, dan tingginya biaya komisi platform masih menjadi kendala utama. Fakta menunjukkan bahwa meskipun Shopee mampu meningkatkan omzet UMKM rata-rata sebesar 30% per tahun melalui fitur promosi digital, Sebagian besar pelaku UMKM belum optimal memanfaatkan teknologi ini akibat kurangnya pengetahuan dan dukungan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perdagangan dalam penggunaan aplikasi Shopee sebagai sarana promosi produk UMKM, dengan focus pada efektivitas regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi UMKM, dan strategi menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, menggunakan data primer dari wawancara, survei, dan observasi, serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE dan Undang-Undang Cipta Kerja telah dikeluarkan untuk mendukung transformasi digital UMKM. Namun, implementasinya belum optimal karena minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadao regulasi ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, insentif pajak, dan perlindungan produk lokal untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argument bahwa politik hukum yang adaptif sangan penting dalam memperkuat UMKM di era digital. Keywords: Politik Hukum, UMKM, Shopee
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH TENAGA KERJA PADA CV. MUARA KITA DI KOTA MAKASSAR Muhammad Yaasiin Raya; Fathurrahman, Achmad; Ashabul Kahpi; Ismail Hannan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.42119

Abstract

Abstrak Islam adalah sistem kehidupan universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam muamalah prinsip tolong-menolong dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah kerja sama antar manusia. Dalam sebuah kerja sama juga harus ada yang namanya toleransi antar sesama, salah satunya pada penggantian jumlah upah pekerja. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Upah Tenaga Kerja Pada CV. Muara Kita dii Kota Makassar, yang dibagi menjadi: 1) Bagaimana sistem pembagian upah tenaga kerja pada CV. Muara Kita; 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem pembagian upah. tenaga kerja pada CV. Muara Kita. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh perusahaan CV. Muara Kita kepada pekerja dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran upah bulanan yang diberikan kepada Manajer Marketing, Finance Manajer, Purchasing, administrasi, dan pegawai tetap. Dan Menurut hukum Islam tentang aplikasi pemberian upah pada tenaga kerja dii CV. Muara Kita, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dari segi keadilan dalam pemberian upah. Di dalam perjanjian awal (akad) seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai penentuan jumlah upah dan ketetapan waktu pemberian upah. Hendaknya perusahaan tersebut dapat mengembangkan usaha agar ketetapan upah untuk pekerja tetap dan tidak tetap dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan upah yang berlaku pada suatu wilayah. Kata Kunci : Hukum Islam, Upah, Tenaga Kerja.   Abstract             Islam is a universal life system that regulates all aspects of human life including faith, worship, morals and muamalah. In muamalah the principle of mutual help can cover a variety of things, one of which is cooperation between humans. In a cooperation there must also be tolerance between people, one of which is the replacement of the amount of workers' wages. The main problem that will be studied in this study is how the Islamic Economic Review of Labor Wages at CV. Muara Kita in Makassar City, which is divided into: 1) What is the wage distribution system for CV. Our Estuary; 2) What are the provisions of Islamic law regarding the wage distribution system. workforce at CV. Our Estuary. The type of research that will be used is descriptive qualitative field research. The process of collecting data is done through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the wage setting system set by the company CV. Muara Kita to workers is divided into 2, namely the monthly wage payment system given to Marketing Managers, Finance Managers, Purchasing, administration, and permanent employees. And according to Islamic law regarding the application of wages to workers in CV. Muara Kita, has complied with the provisions of Islamic law in terms of fairness in the provision of wages. In the initial agreement (akad) it should be explained in detail regarding the determination of the amount of wages and the stipulation of the time for giving wages. The company should be able to develop a business so that the determination of wages for permanent and non-permanent workers can comply with the provisions of Islamic law and the wage provisions that apply in an area. Keywords: Islamic Law, Wages, Labor.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Asy Syihab Azhar; M. Usman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Salah satu penerapan akad yang terjadi dalam Lembaga keuangan syari’ah adalah akad wadi’ah yad adh-dhamanah. dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Setelah dilakukan analisis dengan meninjau pada hukum Islam peneliti mendapati bahwa akad wadi’ah yada dh-dhamanah secara hakekat sama seperti dengan akad qard (akad utang piutang) Kata kunci : Wadi’ah, Wadi’ah yad adh-dhamah, Qardh     Abstract The main purpose of establishing Islamic financial institutions is none other than an effort by Muslims to base all aspects of their economic life on the Qur'an and Sunnah. One of the contracts applied in Islamic financial institutions is the wadi'ah yad adh-dhamanah contract, where the trustee utilizes the entrusted goods with the owner's permission and guarantees to return the entrusted goods intact at any time upon the owner's request. After conducting an analysis from the perspective of Islamic law, the researcher found that the wadi'ah yad adh-dhamanah contract is essentially the same as a qard (loan) contract. Keywords : Wadi’ah, Wadi’ah yad adh-dhamah, Qardh
IMPLEMENTASI UU NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA Rahma, Rima Rahmawati; Abdul Rahman Sakka; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.53730

Abstract

Abstrak Pokok masalah dalam  penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa. Adapun submasalahnya yakni: 1) Bagaimana penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal dikalangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. 2) Bagaimana hambatan dan tantangan  penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan sosial,hukum normatif dan ekonomi dengan lokasi penelitian di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa Khususnya dijalan Pallantikang dan Syekh Yusuf; 1) belum diterapkan dengan baik karena masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang belum memiliki sertifikasi halal terhadap dagangannya . Ada beberapa hambatan penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa yaitu; 1) keterbatasan pengetahuan PKL terhadap sertfikasi halal, 2) Kompleksitas proses, 3) Aksebilitas, 4) Keyakinan terhadap kehalalan produknya, 4) Adanya biaya sertifikasi. Dan juga adanya tantangan yang dihadapi PKL diantaranya; 1) Kepatuhan terhadap standard sertifikasi halal, 2) Modal yang Minim, 3) keterbatasan waktu. Kata Kunci: Undang-Undang Jaminan Produk Halal , Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa, Implementasi   Abstract The main problem in this study is how the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees towards the obligation of halal certification for street vendors in Gowa Regency. The sub-problems are: 1) How is the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning the obligation of halal certification among street vendors in Gowa Regency. 2) What are the obstacles and challenges of implementing Law Number 33 of 2014 towards street vendors in Gowa Regency. This type of research is qualitative which is field research with a social, normative legal and economic approach with the research location in Gowa Regency. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation which are then processed through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that street vendors in Gowa Regency, especially on Pallantikang and Syekh Yusuf streets; 1) have not been implemented properly because there are still some street vendors who do not have halal certification for their merchandise. There are several obstacles to the implementation of Law Number 33 of 2014 towards street vendors in Gowa Regency, namely; 1) limited knowledge of street vendors regarding halal certification, 2) complexity of the process, 3) accessibility, 4) confidence in the halalness of their products, 4) certification costs. And also the challenges faced by street vendors include; 1) compliance with halal certification standards, 2) minimal capital, 3) time constraints. Keywords:Halal Product Guarantee Law, Street Vendors in Gowa Regency, Implementation
APLIKASI QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM FATWA KONTEMPORER Firdaus, Muh. Nur Ridho Chaerul; Mohamad Abdul Hanif; Muh. Nur Fithri Dahlan; Shofiyullah Muzammil
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54006

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi qawa’ide fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer serta tantangan penerapannya dalam konteks lintas budaya dan hukum negara. Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka dan pendekatan deskriptif analisis. Studi pustaka merupakan penelitian dengan data premier dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan kitab dan jurnal mengenai qawaid fiqhiyyah dan juga artikel terkait dengan implementasi qawaid fiqhiyyah dalam fatwa kontemporer. Hasil penelitian ini adalah bahwa qawa’id fiqhiyyah diaplikasikan dalam fatwa kontemporer, contohnya dalam keuangan Islam ada fintech dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik, di teknologi ada rekayasa genetika dan blockchain serta di bioetika ada transplantasi organ dan euthanasia. Beberapa tantangan penerapannya dalam konteks lintas budaya dan hukum negara yaitu; qawa’id fiqhiyyah perbandingan mazhab, contoh-contoh yang kurang berkembang, otoritas qawaid fiqhiyyah, qaidah fiqhiyyah dan problem kepastian hukum. Kata Kunci: Qawa’id Fiqhiyyah, Aplikasi Qawa’id Fiqhiyyah, Fatwa Kontemporer   Abstract This research aims to find out the application of qawa'ide fiqhiyyah in contemporary fatwas as well as the challenges of its application in the context of cross-cultural and state law. The qualitative method is used as a research method, using a literature study approach and a descriptive analysis approach. Literature study is research with primary data and secondary data obtained from library sources, and these sources are in the form of journals, books, articles, news that can be used as data to conduct research. The data collection technique is by collecting books and journals about qawaid fiqhiyyah and also articles related to the implementation of qawaid fiqhiyyah in contemporary fatwas. The result of this research is that qawa'id fiqhiyyah is applied in contemporary fatwas, for example in Islamic finance there is fintech and ijarah muntahiyah bi at-tamlik, in technology there is genetic engineering and blockchain and in bioethics there is organ transplantation and euthanasia. Some of the challenges of its application in the context of cross-cultural and state law are; qawa'id fiqhiyyah mazhab comparison, less developed examples, qawa'id fiqhiyyah authority, qaidah fiqhiyyah and legal certainty problems. Keywords: Qawa'id Fiqhiyyah, Application Of Qawa'id Fiqhiyyah, Contemporary Fatwa.
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA DUKUN ANAK DI DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG Ramadhana, Sri; Amin, Muhammadiyah; Anis, Muhammad; Nur Aisyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.54256

Abstract

Abstrak Pokok masalah pe.ne.litian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam te.rhadap distribusi zakat fitrah pada dukun anak di De.sa Gattare.ng Ke.camatan Marioriwawo Kabupate.n Soppe.ng? Pokok masalah te.rse.but diuraikan ke.dalam sub masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?  2) Faktor apa  yang me.nye.babkan masyarakat De.sa Gattare.ng me.ndistribusikan zakat fitrah pada dukun anak? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? Je.nis pe.ne.litian ini te.rgolong kualitatif de.ngan pe.nde.katan pe.ne.litian yang digunakan adalah: pe.nde.katan empiris dan syariah. Adapun sumbe.r data pe.ne.litian ini adalah warga De.sa Gattare.ng dan dukun anak. Se.lanjutnya me.tode. pe.ngumpulan data yang digunakan adalah obse.rvasi, wawancara, dokume.ntasi. Hasil pe.ne.litian ini me.nujukkan bahwa Praktik pendistribusian zakat fitrah anak usia 0-3 tahun diberikan kepada dukun anak dalam bentuk beras atau uang. Adapun uang yang diberikan rata-rata 45.000 setara dengan 3 Kg beras. Hal ini dilatar belakangi tradisi yang turun-temurun, kepercayaan masyarakat terhadap keahlian dukun anak, hubungan social yang erat, dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Namun menurut hukum Islam, distribusi zakat fitrah kepada dukun anak tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yang mentapkan penerima zakat harus dari golongan tertentu, seperti fakir miskin. Dukun anak di Desa Gattareng masih mampu secara ekonomi, sehingga tidak memenuhi syarat. Kata Kunci: Dukun Anak, Hukum Islam, Zakat Fitrah.   Abstract The subject matter of this study is how does Islamic law view the distribution of zakat fitrah to child healers in De.sa Gattare.ng Ke.camatan Marioriwawo Kabupate.n Soppe.ng? The.main.problem.is.elaborated.into.sub-problems,.namely: 1) How is the practice of distributing zakat fitrah to child shamans in Gattareng Village, Marioriwawo Sub-district, Soppeng Regency?  2) What factors cause the people of Gattare.ng Village to distribute zakat fitrah to child shamans? 3) What is the Islamic legal review of the distribution of zakat fitrah to child shamans in Gattareng Village, Marioriwawo Sub-district, Soppeng Regency? This research is qualitative and the research approach used is: empirical and sharia approach. The sources of data for this study are the residents of De.sa Gattare.ng and the traditional healers. The data collection methods used were observation, interview, and documentation. The results of this study show that the practice of distributing zakat fitrah for children aged 0-3 years is given to the child shaman in the form of rice or money. The average amount of money given is 45,000, equivalent to 3kg of rice. This is motivated by a tradition that has been passed down from generation to generation, public trust in the expertise of child shamans, close social relations, and a lack of understanding of Islamic law. However, according to Islamic law, the distribution of zakat fitrah to child shamans is not allowed because it is not in accordance with the Al-Quran surah At-Taubah verse 60, which stipulates that zakat recipients must be from certain groups, such as the poor. Child shamans in Gattareng Village are still economically capable, so they do not meet the requirements. Keywords: Child Shaman, Islamic Law,  Zakat Fitrah.
STRATEGI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL Mahmuddin; Depi Lisnawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54493

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengevaluasi masalah yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal pengawasan dan strategi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan di Industri BMT. Penelitian ini bersifat normatif dan mengungkap beberapa masalah penting yang dihadapi OJK dalam pengawasan. Pertama, program-program OJK, seperti Layanan Konsumen Terintegrasi OJK, tidak selalu diawasi dengan baik. Kedua, peraturan harus diperbaiki dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan. OJK merumuskan dua strategi utama pada tahun 2023 untuk mengatasi masalah tersebut: menyelesaikan masalah Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) dan meningkatkan pengawasan di sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB). Mengingat BMT adalah lembaga, strategi ini juga diterapkan dalam pengawasan lembaganya. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Baitul mal wa tamwil, Strategi, Pengawasan Terdiri   Abstract This study aims to evaluate the problems faced by the Financial Services Authority (OJK) in carrying out its duties, especially in terms of supervision and strategies to improve supervision of activities in the BMT Industry. This research is normative in nature and reveals several important problems faced by OJK in supervision. First, OJK programs, such as OJK's Integrated Consumer Services, are not always well supervised. Second, regulations must be improved and stricter supervision is needed to ensure compliance. OJK formulated two main strategies in 2023 to address these issues: resolving Nonbank Financial Services Institutions (LJKNB) issues and improving supervision in the Nonbank Financial Industry (IKNB) sector. Given that BMT is an institution, these strategies are also applied in the supervision of the institution. Keywords: Financial Services Authority, Baitul mal wa tamwil, Strategy, Comprised Supervision.
PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL Rangga Salam; Yurmaini; Dewi Sundari; Erliyanti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54696

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to explain how the development of Islamic banking in Indonesia. This study uses a qualitative research method based on library research. The results of this study are that the initiative to establish Islamic banks in Indonesia began in 1990 by the Indonesian Ulema Council, which was realized with the establishment of Bank Muamalat Indonesia on November 1, 1991. The initial development of Islamic banking in the national banking system was responded to quickly by the government with the enactment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which was later amended by Law Number 10 of 1998. Although Islamic banking has great potential to contribute to economic stability through real sector financing and financial inclusion, there are still significant obstacles such as lack of public understanding, competition with conventional financial institutions, and limited infrastructure. Existing opportunities, such as large market growth and regulatory support from the government, can be utilized to overcome these challenges. Keywords: Islamic Banking; Development, Economic Stability. Regarding The Distribution Of The Shirkah Contract. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Meskipun perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui pembiayaan sektor riil dan inklusi keuangan, masih terdapat tantangan signifikan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, dan keterbatasan infrastruktur. Peluang yang ada, seperti pertumbuhan pasar yang besar dan dukungan regulasi dari pemerintah, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kata Kunci: Perbankan Syariah; Perkembangan, Stabilitas Ekonomi.

Page 23 of 40 | Total Record : 395

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue