cover
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 528 Documents
HUBUNGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN GOOD GOVERNANCE DALAM DUNIA BISNIS Suparman; Pandri Zulfikar; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan Liem
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67801

Abstract

Abstrak Good governance dalam dunia bisnis merupakan prinsip fundamental yang berorientasi pada terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Penerapan prinsip tersebut menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia usaha modern yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam sistem hukum indonesia, undang-undang perseroan terbatas berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur struktur, mekanisme, serta tanggung jawab organ perseroan guna mendukung pelaksanaan good governance dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis, serta mengkaji sejauh mana pengaturan dalam uu pt mampu menjadi landasan hukum bagi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang perseroan terbatas secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip good governance, terutama melalui pengaturan mengenai transparansi informasi perusahaan, akuntabilitas direksi dan dewan komisaris, tanggung jawab sosial perusahaan, independensi organ perseroan, serta perlindungan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa uu pt memiliki hubungan yang erat dengan upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Namun demikian, implementasi good governance dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, rendahnya kepatuhan hukum, dan budaya perusahaan yang belum sepenuhnya menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan efektivitas pengawasan perusahaan, serta internalisasi nilai-nilai good governance dalam budaya korporasi agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Kata kunci: good governance; undang-undang perseroan terbatas; tata kelola perusahaan; hukum bisnis.   Abstract Good governance in the business sector constitutes a fundamental principle aimed at creating corporate management that is transparent, accountable, responsible, independent, and fair. The implementation of these principles has become increasingly important in response to the growing complexity and competitiveness of the modern business environment. Within the indonesian legal system, the limited liability company law serves as the primary legal instrument governing corporate structure, mechanisms, and the responsibilities of corporate organs in supporting the implementation of good governance in business activities. This study aims to analyze the relationship between the limited liability company law and the implementation of good governance principles in the business world, as well as to examine the extent to which the provisions of the company law provide a legal foundation for the realization of sound corporate governance. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the limited liability company law substantively accommodates the principles of good governance, particularly through regulations concerning corporate information transparency, accountability of directors and boards of commissioners, corporate social responsibility, independence of corporate organs, and protection of shareholders’ and stakeholders’ rights. These provisions demonstrate that the company law has a close relationship with efforts to establish healthy, professional, and sustainable corporate governance in the business sector. However, the implementation of good governance in practice still faces several challenges, including weak supervision, conflicts of interest, low legal compliance, and corporate cultures that do not fully uphold the principles of good governance. Therefore, strengthening law enforcement, improving the effectiveness of corporate supervision, and internalizing good governance values within corporate culture are necessary to ensure the optimal implementation of good corporate governance and to provide legal certainty in the business world. Keywords: good governance; limited liability company law; corporate governance; business law.  
PERAN TOKO KUE ENDE DALAM MEMBERDAYAKAN IBU KARYAWAN: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN Adelia Stiffani; Egy Dea Putri Hadefah; Handini Pionita Sari; Dien Fitra Sandi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67815

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Toko Kue Ende dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ibu rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan produksi, khususnya melalui hubungan antara jam kerja dan pendapatan serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa ibu rumah tangga yang bekerja di bagian produksi dan pengemasan, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan jam kerja, fluktuasi pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jam kerja memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan, di mana jam kerja yang lebih panjang pada periode permintaan tinggi menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sementara menurunnya permintaan menyebabkan jam kerja berkurang dan pendapatan menurun. Selain itu, pekerjaan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga, karena pendapatan tambahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan pengeluaran keluarga, serta meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi perempuan. Kesimpulannya, Toko Kue Ende memiliki peran penting dalam memberdayakan ibu rumah tangga dengan menyediakan peluang kerja yang fleksibel dan berdampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga serta stabilitas ekonomi keluarga. Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Pendapatan Rumah Tangga, Ekonomi Islam   Abstract This study aims to analyze the role of Toko Kue Ende in Bengkulu in improving the income and welfare of housewives involved in production activities, particularly through the relationship between working hours and income as well as its contribution to family economic empowerment. This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews with several housewives working in the production and packaging sections, and analyzed thematically to identify patterns related to working hours, income fluctuations, welfare improvement, and economic independence. The findings indicate that working hours have a direct effect on income, where longer working hours during high demand periods lead to higher earnings, while reduced demand results in shorter working hours and lower income. In addition, the work contributes significantly to improving household welfare, as the additional income is used to support daily needs, children’s education, and family expenses, while also enhancing women’s skills and economic independence. In conclusion, Toko Kue Ende plays an important role in empowering housewives by providing flexible employment opportunities that positively affect household welfare and economic stability. Keywords: Women Empowermen, Household Income, Islamic Economics  
ANALISIS KELAYAKAN PRODUK PERUT PUNAI PADA TOKO ENDE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Dela Sekar Diani; Della Widya Rossa; Amelia Fresthi; Dimas Saputra; Gio Fitra Jaya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67818

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan produk perut punai di Toko Ende dari perspektif ekonomi dan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis kelayakan mencakup aspek pasar, teknis, manajerial, dan keuangan, menggunakan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Break Even Point (BEP) sebagai indikator keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dikembangkan. Dari aspek pasar, produk menunjukkan permintaan yang tinggi dan stabil, berkontribusi sekitar 75% terhadap total penjualan, dengan umur simpan hingga enam bulan. Dari aspek teknis, proses produksi sederhana dan didukung oleh bahan baku yang mudah didapat. Analisis keuangan menunjukkan kinerja yang kuat, dengan NPV positif sebesar Rp47.800.000, IRR melebihi 300%, dan BEP sebesar 67 kg per bulan, yang jauh lebih rendah dari kapasitas produksi aktual. Dari perspektif ekonomi Islam, bisnis ini mematuhi prinsip-prinsip inti seperti produksi halal, kejujuran, dan keadilan. Namun, penggunaan pembiayaan berbasis bunga masih menjadi keterbatasan yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya, bisnis perut punai di Toko Ende layak secara finansial, efisien secara operasional, dan memiliki potensi pasar yang kuat, dengan peluang untuk pengembangan lebih lanjut melalui penerapan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Kata Kunci: Studi Kelayakan Bisnis; Produk Pangan; Ekonomi Islam   Abstract This research focuses on assessing the viability of the perut punai product at Toko Ende from economic and Islamic viewpoints. A mixed methods strategy is utilized, featuring a case study structure. Information was gathered through comprehensive interviews, direct observations, and document analysis. The viability assessment includes market, technical, managerial, and financial components, utilizing Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Break Even Point (BEP) as financial measures. Findings reveal that the business has the potential for growth. Regarding the market, the product experiences a strong and consistent demand, accounting for around 75% of total sales, and has a shelf life of up to six months. From the technical aspect, the production process is simple and supported by readily available raw materials. Financial analysis shows strong performance, with a positive NPV of Rp47,800,000, an IRR exceeding 300%, and a BEP of 67 kg per month, which is significantly lower than the actual production capacity. From the Islamic economic perspective, the business complies with core principles such as halal production, honesty, and fairness. However, the use of interest-based financing remains a limitation that needs improvement. In conclusion, the perut punai business at Toko Ende is financially viable, operationally efficient, and has strong market potential, with opportunities for further development through the adoption of Sharia-compliant financing. Keywords: Business Viability; Food Product; Islamic Economic
ANALISIS PENDAPATAN DAN KONSUMSI CREATIVEPRENEUR YANG BERPERAN SEBAGAI DIGITAL NOMAD DI KOTA JAMBI Ridho Utomo; Zulfanetti; Etik Umiyati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67853

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, tingkat pendapatan dan konsumsi, serta pengaruh pendapatan, jam kerja, dan engagement media sosial terhadap konsumsi creativepreneur yang berperan sebagai digital nomad di Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program EViews 12. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang ditentukan dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden didominasi usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi serta tanggungan keluarga relatif rendah. Rata-rata pendapatan responden sebesar Rp9.700.000 per bulan dengan rata-rata konsumsi sebesar Rp3.030.000 per bulan. Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan, jam kerja, dan engagement media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi konsumsi sebesar 68,75 persen. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas kerja dan optimalisasi pemanfaatan media sosial berperan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi pelaku usaha kreatif berbasis digital. Kata Kunci: Creativepreneur, Digital Nomad, Engagement Media Sosial, Konsumsi, Pendapatan Abstract This study aims to analyze socio-economic characteristics, income and consumption levels, and the influence of income, working hours, and social media engagement on the consumption of creativepreneurs acting as digital nomads in Jambi City. The research employed a quantitative approach using descriptive analysis and multiple linear regression with EViews 12 software. The sample consisted of 30 respondents selected through a saturated sampling technique. The results show that respondents are dominated by productive-age individuals with medium to high education levels and relatively low family dependents. The average monthly income was IDR 9,700,000 with an average consumption of IDR 3,030,000. Regression analysis indicates that income, working hours, and social media engagement have a positive and significant effect on consumption both partially and simultaneously. The coefficient of determination shows that the model explains 68.75 percent of the variation in consumption. The findings imply that increased work productivity and optimal use of social media contribute to improving the economic stability of digital-based creative entrepreneurs. Keywords: Consumption, Creativepreneur, Digital Nomad, Income, Social Media Engagement
EPISTEMOLOGI TAFSIR KONTEMPORER: KAJIAN ATAS PENDEKATAN MA‘NA CUM MAGHZA SAHIRON SYAMSUDDIN Nahrul Pintoko Aji
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67906

Abstract

Artikel ini membahas epistemologi tafsir kontemporer melalui kajian terhadap pendekatan Ma‘na Cum Maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini merupakan bentuk integrasi antara tradisi Ulumul Qur’an klasik dengan hermeneutika modern untuk menghasilkan penafsiran Al-Qur’an yang kontekstual, progresif, dan tetap berlandaskan pada makna historis teks. Penelitian ini bertujuan menjelaskan paradigma, prinsip, serta langkah metodologis pendekatan Ma‘na Cum Maghza, sekaligus menganalisis posisi dan dinamika perkembangannya dalam diskursus tafsir kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap karya-karya Sahiron Syamsuddin dan literatur terkait hermeneutika Al-Qur’an. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan Ma‘na Cum Maghza menekankan dua tahap utama, yaitu pencarian makna asal historis (ma‘na) dan pengembangan signifikansi kontekstual (maghza). Pendekatan ini memadukan analisis linguistik, intratekstualitas, intertekstualitas, konteks sosial-historis, serta pengembangan maqashid ayat untuk menghasilkan penafsiran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, pendekatan ini hadir sebagai kritik terhadap kecenderungan tafsir tekstualis yang kurang memperhatikan konteks sosial dan historis ayat. Dengan demikian, Ma‘na Cum Maghza dapat dipahami sebagai salah satu model epistemologi tafsir kontemporer yang berupaya menjaga keseimbangan antara otoritas teks, konteks historis, dan realitas modern. Kata kunci: epistemologi tafsir, Ma‘na Cum Maghza, hermeneutika Al-Qur’an, Sahiron Syamsuddin, tafsir kontemporer.     Abstract This article examines the epistemology of contemporary Qur’anic interpretation through the Ma‘na Cum Maghza approach developed by Sahiron Syamsuddin. This approach integrates the classical tradition of Ulumul Qur’an with modern hermeneutics in order to produce contextual, progressive, and historically grounded interpretations of the Qur’an. The study aims to explain the paradigm, principles, and methodological framework of the Ma‘na Cum Maghza approach, while also analyzing its position and development within contemporary Qur’anic exegesis discourse. This research employs a library research method using a descriptive-analytical approach toward the works of Sahiron Syamsuddin and related literature on Qur’anic hermeneutics. The findings reveal that the Ma‘na Cum Maghza approach emphasizes two main stages: discovering the original historical meaning (ma‘na) and developing its contextual significance (maghza). The approach combines linguistic analysis, intratextuality, intertextuality, socio-historical context, and maqashid-oriented interpretation to generate interpretations relevant to contemporary realities. Furthermore, this approach emerges as a critique of textualist interpretations that tend to neglect the social and historical dimensions of Qur’anic verses. Therefore, Ma‘na Cum Maghza can be understood as a contemporary epistemological model of Qur’anic interpretation that seeks to balance textual authority, historical context, and modern realities. Keywords: epistemology of tafsir, Ma‘na Cum Maghza, Qur’anic hermeneutics, Sahiron Syamsuddin, contemporary tafsir.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN HARGA JUAL BELI IKAN LAUT NON-TAKARAN DI TPI SUKA MAJU, KEC, TELUK BETUNG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG Muhammad Shilki; Muhammad Zaki; Herlina Kurniati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.68165

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Harga Jual Beli Ikan Laut Non-Takaran di TPI Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini membahas mekanisme penentuan harga ikan laut non-takaran yang dilakukan berdasarkan perkiraan kondisi dan jumlah ikan serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penentuan harga harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan harga serta meninjaunya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan harga di TPI Suka Maju belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat unsur subjektivitas dan kurangnya transparansi dalam penilaian kualitas maupun jumlah ikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penentuan harga yang lebih jelas, transparan, dan terukur agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah. Kata kunci: Penentuan Harga, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Ikan Laut Non-Takaran, Keadilan.   ABSTRACT This study, entitled "A Review of Sharia Economic Law on the Determination of Non-Measurement Prices for Marine Fish at the Suka Maju Fish Farm, East Teluk Betung District, Bandar Lampung City," examines the pricing mechanism for non-measurement fish, which is based on estimates of the condition and quantity of the fish, as well as an agreement between the seller and buyer. According to Sharia Economic Law, pricing must be based on the principles of fairness, transparency, and the willingness of the parties. This study aims to determine the pricing mechanism and review it based on the principles of Sharia Economic Law. The method used was field research with a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that pricing practices at the Suka Maju Fish Farm are not fully in accordance with Sharia Economic Law principles due to the persistence of subjectivity and a lack of transparency in assessing fish quality and quantity. This situation has the potential to lead to unfairness in transactions. Therefore, a clearer, more transparent, and measurable pricing mechanism is needed to create fair transactions that comply with Sharia principles. Keywords: Price Determination, Sharia Economic Law, Buying and Selling, Non-Measurement Sea Fish, Justice.
PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM MELALUI PENDAMPINGAN LEGALITAS NIB DAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM ES 3 SAUDARA DI JALAN TELAGA DEWA V BENGKULU Hafiza Apriyani; Maulia Salsabilla; Tri Harti; Umila Nofitri; Ninda Putri Yulanda; Muhamad Irpan Nurhab
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.68198

Abstract

Abstrak Penerapan etika bisnis Islam menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal juga menjadi faktor pendukung dalam menciptakan usaha yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan legalitas NIB dan sertifikasi halal pada UMKM Es 3 Saudara di Jalan Telaga Dewa V Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif melalui observasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha selama pelaksanaan KKN-Tematik MBKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai pentingnya etika bisnis Islam, legalitas usaha, serta prosedur pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sesuai prinsip halal mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Selain itu, kepemilikan NIB dan sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing UMKM di lingkungan sekitar. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam melalui pendampingan legalitas usaha dapat mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM secara lebih profesional dan terpercaya. Kata Kunci: Etika Bisnis, NIB, Sertifikasi Halal, UMKM Abstract The implementation of Islamic business ethics is a key strategy for improving the quality and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Business legality through the Business Identification Number (NIB) and halal certification also play a crucial role in establishing businesses that are legally compliant and in accordance with Sharia principles. This community service activity aims to provide guidance on NIB legalization and halal certification for the Es 3 Saudara MSME on Jalan Telaga Dewa V in Bengkulu City. The method used was a participatory approach involving observation, outreach, education, and direct guidance to business owners during the implementation of the Thematic Community Service Program (KKN-Tematik) under the MBKM initiative. The results of the activity indicate that business owners gained an understanding of the importance of Islamic business ethics, business legality, as well as the procedures for obtaining an NIB and halal certification. The mentoring successfully raised business owners’ awareness of operating their businesses in accordance with halal principles—from raw materials and production processes to product distribution. Furthermore, holding an NIB and halal certification enhances consumer trust and strengthens the competitiveness of MSMEs in the local community. Thus, the application of Islamic business ethics through business legality mentoring can support the sustainability and development of MSMEs in a more professional and trustworthy manner.   Keywords: Business Ethics, Business Identification Number (NIB) , halal certification, MSMSE
SYARIATISASI ASET KRIPTO: POLEMIK HUKUM ISLAMICOIN DALAM TIMBANGAN PWNU JAWA TIMUR DAN DIY Fayiz Afif
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.68208

Abstract

Abstrak Penelitian ini menguji validitas "Syariatisasi" Islamicoin (ISLM) di tengah polarisasi metodologis antara pendekatan kehati-hatian (ihtiyath) PWNU Jawa Timur dan pendekatan adaptif ('urf) PWNU DIY. Menggunakan metode yuridis-komparatif, dokumen resmi kedua lembaga dievaluasi secara komprehensif melalui pisau analisis Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tata kelola syariah dan fitur filantropi (Bayt Al-Māl) Islamicoin baru memenuhi kepatuhan administratif. Secara fundamental, Islamicoin gagal memitigasi volatilitas ekstrem karena ketiadaan aset penjamin riil (underlying asset). Dalam ruang dialektika, pelonggaran PWNU DIY berbasis 'urf kurang akurat memotret risiko spekulasi pasar. Sebaliknya, larangan rigid PWNU Jawa Timur atas kripto tanpa wujud fisik ('ain musyahadah) lebih kokoh dalam menutup celah gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Kesimpulannya, menurut teori Maslahah Mursalah, kemaslahatan pelengkap Islamicoin harus digugurkan demi menegakkan kemaslahatan primer berupa perlindungan harta umat (hifdz al-mal). Mencegah kerusakan (dar’u al-mafasid) wajib didahulukan daripada mengambil manfaat. Implikasinya, syariatisasi aset digital mutlak memerlukan pergeseran menuju Asset-Backed Tokens demi stabilitas nilai tukar. Kata Kunci: Islamicoin, Syariatisasi Kripto, Bahtsul Masail, Maslahah Mursalah, Volatilitas.   Abstract This study examines the validity of the “Sharia-ization” of Islamicoin (ISLM) amid the methodological polarization between the precautionary (ihtiyath) approach of the East Java PWNU and the adaptive ('urf) approach of the DIY PWNU. Using a comparative legal methodology, the official documents of both institutions were comprehensively evaluated through the lens of Maslahah Mursalah. The results indicate that the integration of Sharia governance and the philanthropic features (Bayt Al-Māl) of the new Islamicoin only meets administrative compliance. Fundamentally, Islamicoin fails to mitigate extreme volatility due to the absence of real underlying assets. Within this dialectical framework, the 'urf-based leniency of PWNU DIY inaccurately captures the risks of market speculation. Conversely, the rigid ban by PWNU East Java on cryptocurrencies without a physical form (‘ain musyahadah) is more robust in closing the loopholes of gharar (uncertainty) and maysir (gambling). In conclusion, according to the theory of Maslahah Mursalah, the secondary benefit of Islamicoin must be set aside to uphold the primary benefit of protecting the community’s wealth (hifdz al-mal). Preventing harm (dar’u al-mafasid) must take precedence over seeking benefit. The implication is that the sharia-compliant regulation of digital assets absolutely requires a shift toward Asset-Backed Tokens to ensure exchange rate stability. Keywords: Islamicoin, Sharia-Compliant Cryptocurrency, Bahtsul Masail, Maslahah Mursalah, Volatility.