Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM: KASUS BUKU BAJAKAN DI MARKETPLACE SHOPEE Saranur Nabila; Hasnul Arifin Melayu; Shabarullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67363

Abstrak Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap peredaran buku bajakan di marketplace Shopee ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Perkembangan marketplace digital berbasis user generated content telah mempermudah praktik penggandaan dan distribusi buku tanpa izin, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam penegakan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan buku bajakan merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan normatif, efektivitasnya dalam konteks marketplace digital masih terbatas akibat sifat delik aduan, kendala penegakan hukum siber, serta belum optimalnya pengaturan tanggung jawab preventif penyelenggara platform. Dalam perspektif hukum Islam, pembajakan buku bertentangan dengan prinsip haq al-ibtikar dan tujuan maqashid al-shari’ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tanggung jawab hukum marketplace dan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang adil dan efektif di era digital Kata Kunci: Hukum Islam, Pembajakan Buku, Perlindungan Hak Cipta, Shopee Abstract This study examines legal protection for copyright holders against the circulation of pirated books on the Shopee marketplace from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. The development of user-generated content-based digital marketplaces has facilitated the unauthorized reproduction and distribution of books, thereby raising legal issues regarding copyright enforcement. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach through an analysis of legislation, legal doctrine, and principles of Islamic law. The results of the study indicate that the practice of selling pirated books constitutes a violation of the creator’s economic and moral rights. Although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides normative protection, its effectiveness in the context of digital marketplaces remains limited due to the complaint-based nature of the offense, challenges in enforcing cyber law, and the lack of optimal regulations regarding the preventive liability of platform operators. From an Islamic legal perspective, book piracy contradicts the principle of haq al-ibtikar and the objectives of maqashid al-shari’ah, particularly the protection of property (hifz al-mal). Therefore, it is necessary to strengthen the legal liability of marketplaces and harmonize positive law with Islamic legal values to achieve fair and effective copyright protection in the digital age. Keyword: Book Piracy, Copyright Protection, Islamic Law, Shopee

PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE Muhamad Zulvan Aulia
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67456

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat menggunkan pinjaman online pada karyawan PT Padi Indonesia Maju Cabang Serang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi berganda, melibatkan 45 responden yang telah bekerja minimal satu tahun dan memiliki penghasilan tetap di atas UMR. Kelompok ini dipilih untuk melihat pengaruh antara literasi keuangan, religiusitas terhadap minat menggunakan pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan pinjaman online (nilai t = 0,358 < t-tabel = 2,018; signifikansi = 0,722 > 0,05), sehingga H01 diterima dan H11 ditolak. Begitu pula religiusitas tidak berpengaruh signifikan (nilai t = 0,137 < t-tabel = 2,018; signifikansi = 0,891 > 0,05), maka H02 diterima dan H12 ditolak. Secara simultan, literasi keuangan syariah dan religiusitas juga tidak berpengaruh signifikan (nilai F = 0,107 < F-tabel = 3,22; signifikansi = 0,899 > 0,05), sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Minat Pinjaman Online Abstract This study analyzes the influence of Islamic financial literacy and religiosity on the interest in using online loans among employees of PT Padi Indonesia Maju, Serang Branch. Using a quantitative method with multiple regression analysis, 45 respondents were selected based on criteria: employed for at least one year and earning a fixed income above the regional minimum wage. This group was chosen to explore the relationship between financial literacy, religiosity, and online loan usage. Results show that Islamic financial literacy does not significantly influence interest in using online loans (t-value = 0.358 < t-table = 2.018; sig. = 0.722 > 0.05), thus H01 is accepted and H11 rejected. Religiosity also shows no significant influence (t-value = 0.137 < t-table = 2.018; sig. = 0.891 > 0.05), leading to the acceptance of H02 and rejection of H12. Simultaneously, Islamic financial literacy and religiosity have no significant joint influence (F-value = 0.107 < F-table = 3.22; sig. = 0.899 > 0.05), thus H0 is accepted and H1 rejected. Keywords: Islamic Financial Literacy, Religiosity, Interest using online loans

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA SEBAGAI HUTANG PERUSAHAAN PAILIT MENURUT FIQIH MUAMALAH: STUDI PUTUSAN MA NO.177 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 Nur Afifah Qistina; Muhammad Syuib; Shabarullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67656

Abstrak Penelitian ini menganalisis kedudukan upah pekerja sebagai hutang pada perusahaan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta tinjauannya dalam fiqih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menekankan kepastian hukum melalui penerapan klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan. Upah pekerja ini secara normatif diakui sebagai kreditur preferen, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh prioritas kreditur separatis, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja masih belum sesuai dengan isi ketentuan UU Ketenagakerjaan yang menegaskan tentang perlindungan hukum bagi pekerja. Perspektif fiqih muamalah menegaskan bahwa upah merupakan hak dalam akad ijarah yang wajib dipenuhi secara adil berdasarkan prinsip al-‘adl dan azas keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara azas keadilan ini untuk menjamin perlindungan pekerja tersebut. Keywords: kepailitan, fiqih muamalah, upah pekerja. Abstract This study analyzes the legal position of workers’ wages as bankruptcy estate debts in Supreme Court Decision Number 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 and examines it from the fiqh muamalah perspective. The research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature review. The findings indicate that the Supreme Court emphasized legal certainty by applying creditor classification principles under bankruptcy law. Workers’ wages are normatively recognized as claims of preferred creditors; however, in practice, their fulfillment is still influenced by the priority of secured (separatist) creditors. As a result, legal protection for workers has not yet fully aligned with the provisions of the Manpower Law, which emphasize the protection of workers’ rights. From the perspective of fiqh muamalah, wages constitute a right arising from an ijarah contract that must be fulfilled fairly based on the principle of al-‘adl (justice) and the broader principle of equity. Therefore, harmonization of these principles of justice is necessary to ensure adequate protection for workers. Keywords: bankruptcy, fiqh muamalah, workers’ wages.

STUDI KASUS DEMO BURUH OMNIBUS LAW DAN SENGKETA UPAH UMP 2025: KONFLIK HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA-PEMILU 2024 Suparman; Mustofa Kamil; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan Liem
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67660

Abstrak Revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) melalui UU No. 6 Tahun 2023 telah memicu gelombang demo buruh nasional, khususnya aksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Cikarang pada 2024, bersamaan dengan sengketa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasca-Pemilu 2024, ketidakpastian regulasi ini mengancam stabilitas industrial relation dan target ekonomi RPJMN 2025-2029. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika yuridis konflik tersebut, mengidentifikasi kelemahan hukum ketenagakerjaan, serta merumuskan rekomendasi reformasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan analisis kualitatif. Data primer bersumber dari UU No. 11/2020, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan dokumen Kemnaker; data sekunder dari laporan KSPI, BPS, serta wawancara mendalam dengan 15 responden (pakar hukum UI, aktivis buruh, dan pejabat Kemnaker). Teknik analisis: deskriptif-komparatif dan content analysis. Demo KSPI mencatat 1.200+ kasus mogok kerja (2024), dipicu ketidakseimbangan hak buruh (Pasal 28 UU Cipta Kerja) versus fleksibilitas investor. Sengketa UMP 2025 menunjukkan kegagalan tripartit nasional, dengan inflasi 3,5% tidak tercermin dalam kenaikan upah riil. Konflik ini berpotensi rugi ekonomi Rp 50 triliun akibat downtime produksi. Hukum ketenagakerjaan pasca-omnibus law memerlukan reformasi melalui penguatan Dewan Pengupahan dan klausul mediasi wajib. Penelitian merekomendasikan revisi UU untuk harmonisasi hak mogok dan investasi berkelanjutan. Kata Kunci: Omnibus Law, UMP 2025, demo buruh KSPI, konflik ketenagakerjaan, judicial review MK, industrial relation, pasca-Pemilu 2024. Abstract The revision of the Job Creation Law (Omnibus Law) via Law No. 6 of 2023 has triggered nationwide labor demonstrations, particularly the Indonesian Confederation of Trade Unions (KSPI) actions in Cikarang in 2024, coinciding with disputes over Provincial Minimum Wage (UMP) 2025 challenged at the Constitutional Court (MK). Post-2024 Election, this regulatory uncertainty threatens industrial relations stability and the 2025-2029 RPJMN economic targets. This study aims to analyze the juridical dynamics of these conflicts, identify weaknesses in labor law, and formulate reform recommendations. The study employs a normative-empirical juridical approach with qualitative analysis. Primary data are sourced from Law No. 11/2020, MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023, and Ministry of Manpower documents; secondary data from KSPI reports, BPS statistics, and in-depth interviews with 15 respondents (UI legal experts, labor activists, and Manpower officials). Analysis techniques: descriptive-comparative and content analysis. KSPI demonstrations recorded over 1,200 strike cases (2024), driven by imbalances in workers' rights (Article 28 of the Job Creation Law) versus investor flexibility. The UMP 2025 dispute highlights tripartite mechanism failures, with 3.5% inflation not reflected in real wage increases. These conflicts risk Rp 50 trillion in economic losses from production downtime. Post-omnibus law labor regulations require reform through strengthened Wage Councils and mandatory mediation clauses. The study recommends UU revisions for harmonizing strike rights and sustainable investment. Keywords: Omnibus Law, UMP 2025, KSPI labor demonstrations, labor law conflicts, MK judicial review, industrial relations, post-2024 Election.

SISTEM RETRIBUSI SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ACEH SELATAN MENURUT TEORI MAQASHID SYARI’AH Arhanifa; Delfi Suganda; Fauza Andriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67664

Abstrak Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan terhadap PAD ditinjau dari perspektif hifz al-mal, dengan fokus pada mekanisme pemungutan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih diterapkannya pembayaran retribusi secara tunai tanpa konsistensi penggunaan bukti pembayaran resmi (kwitansi), di mana meskipun kwitansi tersedia, banyak wajib retribusi maupun petugas yang mengabaikannya dengan alasan kepraktisan. Selain itu, cakupan layanan persampahan belum merata dan masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai DLH Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan data sekunder bersumber dari Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH mengelola retribusi dengan dua metode pembayaran, yaitu tunai yang diterima langsung oleh petugas pemungut, dan transfer ke rekening kas daerah. Pembayaran tunai tanpa kwitansi dinilai tidak sejalan dengan prinsip hifz al-mal, sedangkan pembayaran melalui transfer lebih mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas. Kata Kunci: Retribusi Sampah; Pendapatan Asli Daerah; Hifz Al-Mal. Abstract Abstract Waste management service retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (ROR) that needs to be managed transparently, accountably, and oriented toward public welfare. This study aims to analyze the waste retribution system managed by the Environmental Agency of South Aceh Regency in relation to Regional Original Revenue from the perspective of hifz al-mal, with a focus on collection mechanisms, payment methods, and proof of payment. The main problem identified in this study is the continued implementation of cash payments without consistent use of official proof of payment (receipts), although receipts are technically available, many wajib retribusi and officers neglect their use due to practical reasons. Additionally, waste management service coverage remains uneven and limited to certain areas only. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, using primary data from interviews with Environmental Agency officials and secondary data from Qanun of South Aceh Regency Number 4 of 2012 and relevant scholarly literature. The results show that the Environmental Agency manages retribution with two payment methods: cash payments received directly by collection officers, and bank transfers to the regional treasury account. Cash payment without receipts is not in line with the principle of hifz al-mal, while transfer-based payments better reflect the values of transparency and accountability. Keywords: Waste Retribution; Regional Original Revenue; Hifz Al-Mal.

REKONSTRUKSI AKAD MUDHARABAH PADA SISTEM ROYALTI PENULIS: STUDI LITERATUR DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH KONTEMPORER Ismail; A. Hadi Indra Jaya; Andi Indra Suhendar; Hamzah Haeriyah; Abdi Wijaya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67678

Abstrak Sistem royalti merupakan instrumen utama dalam distribusi ekonomi di industri kreatif, namun sering kali menghadapi tantangan terkait ketidakjelasan konstruksi hukum Islam dan potensi asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi sistem royalti penulis dalam bingkai akad Mudharabah melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari literatur fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi HAKI, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi secara tahlili. Temuan penelitian menunjukkan bahwa naskah sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memenuhi kriteria Mal Mutaqawwim yang sah menjadi modal (Ra’sul Mal) dalam akad Mudharabah. Model konstruksi yang ditawarkan menempatkan penulis sebagai Sahibul Mal intelektual dan penerbit sebagai Mudharib operasional dengan nisbah bagi hasil berbasis pendapatan bruto untuk memitigasi risiko gharar. Penelitian ini merekomendasikan standardisasi kontrak penerbitan syariah yang mengedepankan nilai amanah dan transparansi laporan penjualan. Kata Kunci: HAKI, Mudharabah, Muamalah, Royalti, Syirkah. Abstract The royalty system is a primary instrument in economic distribution within the creative industry, yet it often faces challenges regarding the lack of clear Islamic legal construction and potential information asymmetry. This study aims to construct the author's royalty system within the framework of the Mudharabah contract using a library research method. Data were collected from fiqh muamalah literature, DSN-MUI Fatwas, and IPR regulations, and then analyzed using tahlili content analysis. The research findings indicate that manuscripts as Intellectual Property Rights (IPR) meet the criteria of Mal Mutaqawwim, making them legitimate as capital (Ra’sul Mal) in a Mudharabah contract. The proposed construction model positions the author as the intellectual Sahibul Mal and the publisher as the operational Mudharib, with a profit-sharing ratio based on gross revenue to mitigate the risk of gharar. This study recommends the standardization of Sharia publishing contracts that prioritize trust and transparency in sales reporting. Keywords: IPR, Mudharabah, Muamalah, Royalty, Syirkah.

PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sigar P Berutu; Viola Pradita
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67709

Abstrak Tindak pidana perdagangan manusia ialah kejahatan serius yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Praktik perdagangan manusia tidak lagi dijalankan perorangan, tetapi melibatkan jaringan pelaku yang terorganisir dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi korban. Bentuk perdagangan manusia di Indonesia sangat beragam, antara lain eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia berbasis teknologi digital, serta perdagangan lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan. Bahwa perdagangan manusia berdampak luas, termasuk untuk korban ataupun masyarakat.Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pengaturan tersebut telah memuat unsur tindak pidana, sanksi pidana, dan perlindungan terhadap korban. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, misalnya kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan korban. Akibatnya, penegakan hukum cenderung masih berfokus pada pelaku lapangan dan belum sepenuhnya mengungkap jaringan pelaku utama. Kajian ini dilaksanakan guna menganalisis perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir serta menilai penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penanganan perdagangan manusia memerlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada pembongkaran jaringan kejahatan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan perlindungan terhadap korban. Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan Terorganisir, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban. Abstrack Human trafficking remains a serious and on going problem in Indonesia. This crime is no longer committed by individuals acting alone, but is carried out by organized networks with clear structures and division of roles, ranging from the recruitment of victims to their exploitation. The forms of human trafficking in Indonesia are diverse, including labor exploitation, sexual exploitation of women and children, technology-based trafficking, and transnational trafficking. These conditions show that human trafficking has a wide impact, not only on victims, but also on society and social order. From a legal perspective, Indonesia has established an adequate legal framework to address human trafficking, particularly through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and other related regulations. These laws regulate criminal elements, criminal sanctions, and the protection of victims’ rights. However, in practice, law enforcement still faces several challenges, such as difficulties in evidence collection, weak coordination among institutions, and the lack of optimal victim protection and recovery. As a result, law enforcement efforts tend to focus mainly on low-level perpetrators and have not fully dismantled the organized networks behind these crimes. This study aims to analyze human trafficking as an organized crime and to examine the implementation of law enforcement in Indonesia. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results show that more effective handling of human trafficking requires stronger law enforcement strategies targeting criminal networks, improved inter agency coordination, and enhanced protection for victims. Keywords: Human Trafficking; Organized Crime; Law Enforcement; Victim Protection

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG (BORGTOCHT) DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP KEWAJIBAN UTANG DEBITOR Udi Suhandoro; Ismail; Dewi Iryani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67729

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap batasan tanggung jawab penanggung (borgtocht) dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kewajiban utang debitor. Fokus utama penelitian adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan penafsiran hakim mengenai kedudukan personal guarantee sebagai termohon dalam perkara PKPU, sebuah persoalan yang hingga kini belum memiliki keseragaman dalam praktik peradilan niaga Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta ketentuan KUHPerdata, didukung bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, jurnal, dan karya ilmiah. Dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi titik analisis utama, yaitu Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019 yang menolak penarikan penjamin sebagai termohon PKPU, dan Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020 yang justru mengabulkannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan personal guarantor sebagai termohon PKPU bertentangan dengan Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004, yang secara tegas menyatakan PKPU tidak berlaku bagi penanggung. Konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa penjamin hanya relevan dalam konteks kepailitan, bukan PKPU yang bertujuan restrukturisasi utang. Ketidakseragaman putusan hakim berpotensi merugikan penjamin secara materiil dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat ekosistem perkreditan. Oleh karenanya, diperlukan yurisprudensi atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang tegas guna memberikan pedoman seragam bagi seluruh hakim dalam penanganan perkara PKPU yang melibatkan personal guarantor. Kata Kunci: Borgtocht, Kepailitan, PKPU, Personal Guarantee, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This study examines the legal protection of the guarantor's liability limitations (borgtocht) in bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases regarding debtors' debt obligations. The primary focus of the study is the legal uncertainty arising from differing judges' interpretations of the status of a personal guarantee as a defendant in PKPU cases, an issue that has yet to be uniformly addressed in Indonesian commercial court practice. The study uses a normative juridical method by analyzing primary legal materials in the form of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and provisions of the Civil Code, supported by secondary legal materials in the form of court decisions, journals, and scientific papers. Two decisions of the Central Jakarta Commercial Court serve as the primary points of analysis: Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019, which rejected the guarantor's withdrawal as a defendant in a PKPU case, and Decision Number 141/Pdt.Sus-PKPU/2020, which granted it. The study concluded that the withdrawal of a personal guarantor as a defendant in a PKPU (Debt Suspension Order) contradicts Article 254 of Law Number 37 of 2004, which expressly states that a PKPU does not apply to guarantors. The legal consequences of waiving a guarantor's privileges are only relevant in the context of bankruptcy, not PKPU cases aimed at debt restructuring. The lack of uniformity in judicial decisions has the potential to materially harm guarantors and create legal uncertainty that hinders the credit ecosystem. Therefore, clear jurisprudence or a Supreme Court Circular Letter is needed to provide uniform guidelines for all judges in handling PKPU cases involving personal guarantors. Keywords: Borgtocht, Bankruptcy, PKPU, Personal Guarantee, Legal Protection.

ANTARA FIQIH KLASIK DAN NEGARA HUKUM: PROBLEMATIKA TALAK DI LUAR PENGADILAN Isna Fiqiani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67731

Abstrak Artikel ini mengkaji legitimasi perceraian (ṭalāq) yang terjadi di luar pengadilan agama, dari perspektif mahasiswa di Ma'had Aly Krapyak. Studi ini muncul dari ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam tradisional, yang sering mengakui legitimasi agama dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan formal, dan sistem hukum Indonesia, yang mensyaratkan prosedur pengadilan untuk memastikan kejelasan hukum dan melindungi hak-hak individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa memahami konsep perceraian yang sah dan bagaimana mereka memandang dampak praktik ini dalam kerangka hukum keluarga Islam saat ini. Studi ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif, menganalisis perspektif mahasiswa berdasarkan tulisan akademis mereka dan membandingkan pandangan ini dengan sumber-sumber yurisprudensi Islam klasik, hukum yang relevan, dan struktur hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia. Fokus pada mahasiswa Ma'had Aly sangat penting karena mereka mahir dalam teks-teks hukum Islam tradisional dan aktif terlibat dalam isu-isu hukum dan sosial kontemporer. Perspektif mereka menggambarkan upaya untuk menerapkan penalaran hukum Islam klasik pada tantangan modern. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun banyak mahasiswa mengakui keabsahan perceraian di luar pengadilan menurut agama, mereka juga menekankan kerugian hukum dan sosial yang signifikan yang terkait dengan praktik tersebut, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Kerugian ini meliputi ambiguitas hukum, hilangnya hak, dan kurangnya dukungan negara. Akibatnya, perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam, yang berpusat pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini memiliki keterbatasan tertentu karena pendekatannya yang normatif dan ketergantungannya pada data empiris yang ada. Meskipun demikian, studi ini menambah diskusi yang sedang berlangsung tentang hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana fiqih klasik (yurisprudensi Islam) tetap relevan ketika dievaluasi secara kritis dalam konteks kondisi hukum modern. Kata Kunci: Perceraian, ṭalāq, hukum keluarga Islam, kepastian hukum. Abstract This article examines the legitimacy of divorce (ṭalāq) occurring outside religious courts, from the perspective of students at Ma'had Aly Krapyak. This study arises from the tension between traditional Islamic legal principles, which often recognize the religious legitimacy of divorces conducted outside formal courts, and the Indonesian legal system, which requires court procedures to ensure legal clarity and protect individual rights. The purpose of this research is to understand how students understand the concept of valid divorce and how they perceive the impact of this practice within the current framework of Islamic family law. This study uses a qualitative normative approach, analyzing students' perspectives based on their academic writings and comparing these views with classical Islamic jurisprudential sources, relevant laws, and the legal structures governing marriage and divorce in Indonesia. The focus on Ma'had Aly students is crucial because they are well-versed in traditional Islamic legal texts and actively engaged in contemporary legal and social issues. Their perspectives illustrate efforts to apply classical Islamic legal reasoning to modern challenges. The study's findings indicate that while many students acknowledge the religious acceptability of divorce outside the courts, they also emphasize the significant legal and social disadvantages associated with the practice, particularly for women and children. These disadvantages include legal ambiguity, loss of rights, and lack of state support. Consequently, divorce outside the courts is considered inconsistent with the goals of Islamic family law, which center on justice and the welfare of society. This study has certain limitations due to its normative approach and reliance on existing empirical data. Nevertheless, it adds to the ongoing discussion on Islamic law by demonstrating how classical fiqh (Islamic jurisprudence) remains relevant when critically evaluated in the context of modern legal conditions. Keywords: divorce, ṭalāq, Islamic family law, legal certainty.

PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) Duama Zunin Triana; M. Ridho; Sopian Ali; Muhammad Zaki; Mabruri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67732

Abstrak Jutaan pelaku UMKM di Indonesia sudah lama bergantung pada modal pinjaman, tapi akses ke sumber yang layak dan tidak mencekik masih jadi persoalan yang belum benar-benar selesai. Penelitian ini mencoba melihat sejauh mana pembiayaan syariah bisa jadi jawaban atas persoalan itu—sekaligus mendokumentasikan manfaat konkretnya dan hambatan-hambatan yang masih menghalangi adopsinya secara luas. Metode yang dipakai adalah studi kepustakaan, mengandalkan jurnal-jurnal terindeks SINTA dan Scopus terbitan 2022 sampai 2026, plus dokumen resmi dari OJK, Bank Indonesia, dan laporan lembaga keuangan syariah terkait. Dari penelusuran itu ditemukan bahwa UMKM yang masuk ke skema syariah cenderung mengalami peningkatan kapasitas produksi, penjualan yang lebih stabil, dan daya tahan yang lebih baik saat pasar memburuk. Tapi jujur saja, ada banyak hal yang belum beres—literasi masyarakat soal produk syariah masih sangat rendah, jaringan lembaga keuangannya belum merata sampai ke pelosok, dan regulasi yang ada belum sepenuhnya ramah untuk usaha informal. Penelitian ini berargumen bahwa memperluas ekosistem pembiayaan syariah butuh kolaborasi sungguh-sungguh antara pemerintah, lembaga keuangan, kampus, dan komunitas pelaku usaha—bukan hanya target di atas kertas. Kata Kunci: pembiayaan syariah; UMKM; lembaga keuangan syariah; kendala pembiayaan; strategi penguatan Abstract Millions of small and micro business owners in Indonesia have long relied on borrowed capital, yet access to fair and sustainable financing remains far from resolved. This study examines the extent to which Islamic financing can address that gap—documenting its concrete benefits while also mapping the obstacles that continue to limit its wider adoption. A library research method was employed, drawing primarily on SINTA and Scopus-indexed publications from 2022 to 2026, along with official documents from OJK, Bank Indonesia, and selected Islamic financial institutions. The findings suggest that MSMEs participating in Islamic financing schemes tend to see improvements in production capacity, more stable revenue, and greater resilience during economic downturns. That said, significant challenges persist: public literacy on Islamic financial products remains shallow, institutional reach has not extended to many rural areas, and existing regulations are still not fully adapted to the realities of informal businesses. This study argues that expanding the Islamic financing ecosystem requires genuine multi-stakeholder collaboration—not just targets written into strategic plans. Keywords: Islamic financing; MSMEs; Islamic financial institutions; financing obstacles; strengthening strategies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA