cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM" : 23 Documents clear
ASPEK HUKUM PEMBAYARAN SISA TRANSAKSI JUAL BELI BUKAN BENTUK MATA UANG Fadhli, Muhammad Rafil
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2328

Abstract

Di Indonesia, praktik pengembalian sisa uang dalam transaksi jual beli dengan menggunakan barang lain, seperti permen, cukup umum ditemui, terutama di sektor ritel. Praktik ini kerap terjadi karena alasan praktis, misalnya keterbatasan ketersediaan uang koin atau pecahan kecil. Namun, praktik ini menimbulkan permasalahan hukum karena konsumen tidak menerima hak mereka untuk mendapatkan kembalian dalam bentuk mata uang yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek hukum dari penggantian uang kembalian dengan bentuk non-mata uang, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan perundang-undangan tentang mata uang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji landasan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi di wilayah Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian uang kembalian dengan barang non-mata uang tidak hanya merugikan konsumen secara materiil tetapi juga melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, praktik ini berpotensi dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban hukum dalam menyediakan kembalian sesuai nominal yang dibayarkan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik ini serta menyarankan agar pelaku usaha di sektor ritel mematuhi peraturan terkait guna menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen.
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK PATEN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-PATEN/2021PN NIAGA JKT.PST ANTARA NOKIA TECNOLOGIES OY DENGAN PT BRIGHT MOBILE TELECOMMUNICATION Agung, Bima Putra; Astutik, Sri; Nasution, Dedi Wardana
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2335

Abstract

Hak Paten merupakan hasil karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk dan fungsi tertentu, yang memiliki nilai immaterial dan nilai ekonomi, sehingga banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum yang dapat menimbukan sengketa. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji suatu kaidah- kaidah berdasarkan keabsahan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian sengketa antara Nokia Technologies OY dengan PT Bright Mobile Communication awalnya diselesaikan secara damai di luar pengadilan, namun karena belum mendapatkan titik temu akirnya Nokia Technologies OY mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, gugatan tersebut tidak diterima dengan pertimbangan kurang pihak dalam Tergugat dan pada tingkat Kasasi, Gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan hakim bahwa Hakim sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga.
EFEKTIVITAS PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 6/PDT.G/2025/PN PYH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA Pratama, Okta Adi; Chofa, Fery
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2448

Abstract

Penegakan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh menjadi salah satu contoh bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan tersebut dalam menyelesaikan sengketa perdata, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun implementatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan hukum acara perdata, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kepatuhan para pihak dalam melaksanakan amar putusan serta adanya kendala dalam eksekusi putusan. Dengan demikian, efektivitas putusan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh faktor kepatuhan hukum, itikad baik para pihak, serta dukungan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi.  
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA: STUDI KASUS NOMOR: 39/PID.SUS/2025/PN.BSK Rahayu, Rani; Sari
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2449

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak harkat, martabat, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penerapan hukum positif, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan anak telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang memperkenalkan sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Namun demikian, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, dan lemahnya sistem pendampingan psikologis. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga harus bersifat preventif dan rehabilitatif, dengan menekankan pentingnya edukasi, peran keluarga, serta penguatan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, analisis hukum ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia harus bersifat komprehensif, melibatkan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan keadilan sekaligus menjamin pemulihan hak- hak korban.
ANALISIS YURIDIS AKTA PERDAMAIAN DALAM SENGKETA KREDIT PERBANKAN: STUDI PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 15/PDT.G/2025/PN PYH Putra, Yudi Wisnu Pratama; Chofa, Fery
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2451

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian merupakan salah satu alternatif yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh mengesahkan akta perdamaian antara PT BPR Rangkiang Aur Denai sebagai penggugat melawan Ajisman dan Leni Hartati sebagai tergugat dalam perkara wanprestasi. Melalui kesepakatan tersebut, para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan pembayaran angsuran hutang secara bertahap, penandatanganan surat kuasa jual atas objek jaminan, serta ketentuan mengenai eksekusi apabila terjadi wanprestasi ulang. Majelis hakim menilai bahwa kesepakatan para pihak sah secara hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan, dan oleh karenanya diperkuat dalam bentuk akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PASAL 35 TAHUN 2014: STUDI KASUS NOMOR: NO. 36/PID.SUS/2025/PN BSK Putri, Winni Angelia Eka; Sari
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2453

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya dalam praktik peradilan. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait kasus pencabulan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mencakup perlindungan preventif melalui aturan hukum yang tegas dan perlindungan represif berupa pemidanaan terhadap pelaku serta pemberian restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis bagi korban. Namun dalam praktik, masih terdapat kendala berupa keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan anak dalam menjamin hak-hak anak korban pencabulan.
PUTUSAN HUKUM TENTANG KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING Irfandi, Rendra; Mairul
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Lbs. Kajian ini juga membahas mengenai proses pembuktian, penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta kemungkinan upaya hukum yang ditempuh oleh pihak terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi putusan pengadilan, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan argumentasi yuridis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki serta mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tanpa izin. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan moral dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus ini, terdakwa mengajukan upaya hukum banding namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Padang, dan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung juga dikuatkan. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum dalam perkara narkotika.
STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGGUNAKAN KAUKUS UNTUK MENGURANGI KETEGANGAN PARA PIHAK Hernalinda; Haskar, Edi
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2459

Abstract

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang sering terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguh-sungguh, kurangnya kemampuan dan keterampilan mediator, kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Menghadapi keadaan sebagaimana disebutkan diatas maka seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Artikel ini berasal dari penelitian normatif yaitu metode penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, skripsi yang membahas tentang mediasi, mediator, dan kaukus serta peraturan perundang undangan yang membahas tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu Perma No.1 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi mediator dalam menggunakan kaukus untuk mengurangi ketegangan para pihak. strategi bagi mediator agar mediasi di pengadilan dapat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian adalah persiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup, bangun kepercayaan dan netralitas, fokus pada solusi, bukan persoalan masa lalu, gunakan teknis komunikasi yang efektif. Implementasi metode kaukus dalam mediasi merupakan strategi yang sangat membantu dalam menangani konflik antar para pihak. Metode ini membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka antara mediator dan para pihak secara terpisah, terutama ketika dihadapkan pada kebuntuan dalam proses mediasi dan situasi yang penuh ketegangan emosional.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT: STUDI KASUS LAPORAN OMBUDSMAN RI Iskandar, Muhammad; Irianto, Kartika Dewi
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena maladministrasi dalam pelayanan publik di Sumatera Barat melalui telaah Laporan Tahunan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis maladministrasi paling dominan adalah penundaan berlarut, disertai peningkatan kejadian penyimpangan prosedur di tahun-tahun terakhir. Sektor layanan publik yang sering dilaporkan meliputi pemerintah daerah, pendidikan, dan kesehatan. Contoh kasus signifikan seperti maladministrasi di RSUP M. Djamil Padang (2020) dan permasalahan PPDB di 2023 menggambarkan dampak nyata terhadap hak dasar warga. Studi ini menegaskan pentingnya peran Ombudsman dalam menjaga akuntabilitas dan mendorong langkah preventif melalui edukasi hukum, integritas aparatur, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN E-COMMERCE SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA Alif, Rahmat Syauqi
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2470

Abstract

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Internet adalah media yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Selain itu juga perkembangan hukum bisnis saat ini berkembang sangat pesat. Selain itu perkembangan teknologi yang semakin maju dan hukum pun harus mengikuti perkembangan jaman. Di Indonesia mulai berkembang istilah suatu perbuatan yang disebut transaksi jual beli secara online (e-commerce). Dalam hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam kegiatan jual beli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue