cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 952 Documents
Telaah Hakikat dan Kedudukan Badan Daya Anagata Nusantara Sebagai Badan Pengelola Investasi Siti Rachmawati Gunawan; Sukarmi; Amelia Sri Kusuma Dewi; Heru R. Hadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gxxk7k50

Abstract

Pembentukan Danantara sebagai Otoritas Pengelola Investasi (Badan Pengelola Investasi/BPI) telah menimbulkan diskursus hukum yang signifikan karena memiliki hakikat (quiddity) yang unik dan khas dibandingkan dengan lembaga negara konvensional maupun badan usaha milik negara (BUMN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hukum dan status Danantara dalam sistem hukum nasional, khususnya dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Secara konseptual, esensi Danantara dapat dipahami sebagai instrumen negara yang bersifat sui generis, yakni suatu badan publik yang dibekali dengan fleksibilitas entitas privat untuk mengelola investasi strategis nasional. Kedudukan hukumnya berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan Danantara sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya ambiguitas terkait orientasi kelembagaan Danantara, rezim hukum yang berlaku, serta model pertanggungjawaban dalam konteks aktivitas investasi. Di satu sisi, Danantara terikat pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan publik, sementara di sisi lain juga dituntut untuk beroperasi berdasarkan prinsip bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Dualisme tersebut menimbulkan problematika yuridis terkait kejelasan status subjek hukumnya, tanggung jawab perdata, serta potensi pertanggungjawaban manajerial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegasan hakikat hukum dan posisi kelembagaan Danantara merupakan suatu keniscayaan guna menjamin legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara.
Urgensi Konstruksi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Qothrunnada Uni Fauziyah; Riana Usmayanti; Ngesti Dwi Prasetyo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/92mtw504

Abstract

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) merupakan fenomena yang melekat dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia dan menjadi indikator penting bagi stabilitas sistem politik serta legitimasi pemerintahan. Selama dua dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudisial yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, perkembangan kompleksitas politik, seperti politisasi birokrasi, penyalahgunaan sumber daya negara, dan disinformasi digital, menunjukkan keterbatasan mekanisme yudisial dalam menjangkau seluruh dimensi penyimpangan pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 berpotensi memainkan peran strategis sebagai instrumen pengawasan politik terhadap integritas proses pemilihan presiden. Akan tetapi, konstruksi hukum hak angket DPR terhadap PHPU Presiden masih bersifat umum dan belum diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif dan konseptual terhadap hak angket DPR agar dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme checks and balances dalam memperkuat akuntabilitas dan legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia.
Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Pengaturan Komite Pemantau dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Danantara Siti Rachmawati Gunawan; Sukarmi; Amelia Sri Kusuma Dewi; Heru R.Hadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kpmsnv84

Abstract

Pengelolaan investasi dan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memerlukan kerangka tata kelola yang menjamin kepastian hukum, independensi pemantauan, pencegahan konflik kepentingan, dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA), serta merumuskan desain pengaturan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 telah memberikan dasar pembentukan KPA, tetapi belum mengatur secara terperinci kedudukan kelembagaan, batas kewenangan, jaminan independensi, akses informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Sementara itu, pengaturan konflik kepentingan dalam Pasal 27 masih memerlukan penjabaran operasional, khususnya mengenai konsekuensi pengungkapan kepentingan oleh anggota KPA. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden yang mengatur kriteria dan mekanisme pengangkatan anggota, larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik fungsi, mitigasi konflik kepentingan, prosedur pemantauan, serta kewajiban menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi. Rekonstruksi tersebut diharapkan membentuk mekanisme pemantauan yang independen, transparan, dan akuntabel tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.
Penguatan Lembaga Self Regulating Organization (SRO) Menggunakan Pendekatan Konstitusionalisme Digital Dalam Mengatur Pasar Fintech di Indonesia Engrina Fauzi; Sry Wahyuni; Zike Marta; Inggrit Fernandes; Syahputri Julia Anggraini
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/cp15ca67

Abstract

Dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, sekaligus memulihkan citra atau pandangan masyarakat terhadap bisnis fintech sehingga mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip ideal yang dapat mendorong penguatan tata kelola fintech dan harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Lembaga SRO dalam ranah fintech bukanlah lembaga yang berhak menetapkan sendiri aturan main dalam ranah fintech namun dalam penerapannya dewasa ini lembaga SRO mampu menguasai pasar fintech dan mereduksi kewenangan yang seharusnya ada ditangan pemerintah sebagai wakil negara. Penelitian ini mencoba merekonstruksi tata kelola yang ada sehingga tata kelola yang baru dari lembaga SRO dapat menjadi acuan dalam menjalankan operasional perusahaan berbasis fintech dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah pengaturan lembaga SRO dalam pasar fintech Kedua, Bagaimanakah penguatan tata kelola fintech sebagai lembaga SRO dengan menerapkan prinsip-prinsip fintech. Ketiga, Bagaimanakah penguatan tata kelola lembaga SRO dengan menggunakan konsep konstitusionalisme digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang dan perbandingan hukum. Prinsip-prinsip fintech yang dapat mendorong penguatan tata Kelola fintech Adalah flexibility, independency, Non-Diskrimination, Transparncy,Empowerment, Community, Harmony. Perlu adanya upaya-upaya yang sinkron dengan kecepatan teknologi digital agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi tentu sinkronisasi yang dimaksud adalah harmonisasi yang tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan atau tidak bertentangan dengan falsafah negara dan tidak bertentangan dengan konstitusi namun mengharmoniskan antara norma-norma untuk mengimbangi gerak dan Langkah teknologi digital dengan kecepatan untuk menentukan norma yang harmonis.
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Pelaksanaan Tindakan Kedokteran Gigi Estetik: Kajian Atas Risiko Hukum dan Etika Profesi Nuraz Sephika; Purnawan D Negara; Whidi Handoko
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/crhfge43

Abstract

Praktik kedokteran gigi estetik di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya tren smile makeover dan kemudahan akses informasi melalui media sosial, namun belum didukung pengaturan hukum yang spesifik untuk mengakomodasi karakter tindakan elektif dan subjektivitas kepuasan pasien. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan hukum praktik kedokteran gigi estetik di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban hukum dokter gigi dalam sengketa multiperanah (disiplin, perdata, pidana), serta peran etika profesi sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif dan defensif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif terbatas. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada memberikan kerangka dasar pertanggungjawaban, namun terdapat celah normatif berupa ketiadaan standar khusus untuk komunikasi risiko estetik dan batas promosi layanan. Relasi terapeutik dokter gigi-pasien secara doktrin adalah perikatan upaya (inspanningsverbintenis), tetapi praktik promosi berbasis media sosial dan simulasi digital berpotensi menggeser persepsi pasien menjadi perikatan hasil. Model perlindungan hukum yang ideal harus mengintegrasikan kepatuhan pada standar profesi, informed consent substantif, dokumentasi rekam medis lengkap, dan penguatan peran MKDKI sebagai forum utama penilai disiplin.
Tinjauan Konsep Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Security Bela Novianti; Rahadi Wasi Bintoro
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tpft4k89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran deradikalisasi narapidana terorisme melalui konsep revitalisasi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Security. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya tingkat radikalisme dan potensi residivisme narapidana terorisme di Indonesia, yang menunjukkan bahwa program deradikalisasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya menciptakan sistem pembinaan yang mampu mengubah ideologi narapidana secara substantif serta mendukung keamanan nasional secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori pemidanaan, teori pemasyarakatan, dan teori sistem hukum dalam menilai implementasi deradikalisasi berbasis individual treatment di Lapas Super Maksimum Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deradikalisasi pada Lembaga pemasyarakatan Super Maksimum security dipengaruhi ketidakseimbangan antara aspek substansi hukum yang belum komprehensif, struktur kelembagaan yang belum terintegrasi, serta budaya hukum yang belum mendukung. Selain itu, kendala normatif, keterbatasan sumber daya, serta pendekatan keamanan yang dominan turut menghambat proses perubahan ideologi narapidana secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antara lembaga, serta pengembangan parameter evaluasi yang objektif dan komprehensif guna meningkatkan keberhasilan dari program deradikalisasi.
Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial: Analisis Yuridis Empiris di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Wonogiri Farhan Zainal Arifin; Rahadi Wasi Bintoro
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/1fv2t412

Abstract

Sistem pemasyarakatan dalam hukum pidana Indonesia merupakan wujud perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Pembinaan kemandirian narapidana menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pemberian keterampilan kerja dan peningkatan kapasitas ekonomi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan kemandirian narapidana dalam perspektif yuridis empiris di Lapas Kelas IIB Wonogiri. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembinaan kemandirian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 35 sampai Pasal 39. Namun secara empiris, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, belum optimalnya asesmen kebutuhan narapidana, serta minimnya kerja sama dengan dunia industri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi yang berdampak pada belum optimalnya tujuan reintegrasi sosial.
Model Pembinaan Narapidana Berbasis Kemandirian Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme Anggi Andriani; Rahadi Wasi Bintoro
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/j1fd7t82

Abstract

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, tingginya angka pengulangan tindak pidana menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan dan praktik pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian tujuan pemidanaan dengan praktik pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana serta merumuskan model pembinaan narapidana berbasis kemandirian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teori tujuan pemidanaan dan pendekatan risiko, kebutuhan, serta responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem pemasyarakatan telah mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kelemahan berupa pembinaan yang bersifat administratif, belum berbasis asesmen individu, dan belum optimalnya dukungan pasca-pembebasan. Penelitian ini menawarkan model pembinaan berbasis kemandirian melalui penguatan keterampilan kerja, pembinaan kepribadian, integrasi pembinaan dalam dan luar lembaga pemasyarakatan, serta evaluasi pembinaan secara berkelanjutan guna menekan angka residivisme.
Penghapusan Batas Jumlah Kementerian dan Pelemahan Prinsip Konstitusionalisme dalam Sistem Presidensial Sri Yulianti; Mei Susanto
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/t079mt86

Abstract

Artikel ini menganalisis penghapusan batas jumlah kementerian dalam perubahan Undang-Undang Kementerian Negara sebagai bentuk pelemahan prinsip konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari berkembangnya praktik oversized coalition yang menjadikan kabinet sebagai instrumen akomodasi politik dan distribusi kekuasaan kepada partai-partai koalisi termasuk untuk organisasi masyarakat dan relawan pendukung pada saat pemenanganan pemilu. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kabinet gemuk, kartelisasi politik, pelemahan oposisi, serta menguatnya kecenderungan executive heavy yang berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusionalisme yang menekankan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional penghapusan batas jumlah kementerian terhadap prinsip pembatasan kekuasaan dan efektivitas sistem presidensial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian telah memperluas diskresi presiden secara berlebihan dan menyebabkan pembentukan kabinet lebih didasarkan pada kompromi politik dibandingkan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembatasan yang lebih tegas terhadap jumlah kementerian guna menjaga prinsip checks and balances, efektivitas pemerintahan, dan konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia.
Upaya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Kelengkapan Pembuatan Identitas Kendaraan Milik Badan Hukum Bram Eka Apriaminando; Fitra Mulyawan; Besse Patmawanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xg45xf53

Abstract

Pelaksanaan pengurusan identitas kendaraan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun terhadap kendaraan milik badan hukum ditemukan adanya celah tindak pidana untuk memalsukan dokumen persyaratan pengurusan kendaraan milik badan hukum yaitu dengan membuat surat kuasa dan membubuhkan stempel milik badan hukum yang tidak sah. Maka diperlukan upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan khususnya milik badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung pendekatan yuridis normatif. Upaya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum adalah mencocokkan data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat perpanjangan pajak. Apabila terdapat perubahan penerima kuasa maka harus melampirkan KTP pemberi kuasa dan melampirkan SK Kemenkumham tentang Organ Badan Hukum yang berlaku dan menolak permohonan registrasi yang terindikasi menggunakan dokumen palsu serta menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum melalui penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antar instansi yang terhubung secara real-time, pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses, penerapan e-BPKB sebagai bentuk transformasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas Registrasi dan Identifikasi melalui pelatihan berkelanjutan.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue