cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 12   13   14   15   16 
The Implementation Of Halal Food Labeling Based On The Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement By Indonesia Zoura Junita Khasahab; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The World Trade Organization (WTO) is an international multilateral trade organization that sets rules between nations with members around the world. It has regulated The Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement as source of law for its members in decided technical regulations, standards and conformity assesment procedures. Technical regulations and Standard deal with terminology, sysmbol, packaging, marking and labeling requirements. Meanwhile there is Halal, an arabic word means allowed and lawful, which products characteristic that provides information especially, Muslim as major consumers, that a product can be consumed and qualified if it put on halal label. Food labeling framework aims to regulate different interest and by providing halal label it gives information and fulfill consumer rights for certain consumers. The focus of the research is to overiew howlabel and standard based on TBT Agreement and How Indonesia implemented halal label due to Indonesia Law No. 33 of 2014 about Jaminan Produk Halal, some product enter Indonesia market shall obtain Indonesia halal standard and Indonesia halal certificate.This research is conducted under normative method. The data is accumulated from primary resources such as Law and Regulation, than secondary resources including legal text book, journal and paper, thus with tertiary resources such as dictionary.The TBT Agreement has no explicit defined the term of TBT, there is only definitions of the main elements, such as technical regulation, standard and conformity assessment procedures. The term of TBT refers to mandatory technical regulations and voluntary standards that define spesific characteristic a product should have. The WTO members given authorizing by the TBT to take such measures for consumer interest but based to some basic principles and does not violance TBT Agreement. Halal label on products especially food is information display of written that allowed Muslim to consume based on it is believe. In the WTO there are no special arrangement that regulate such halal matters, but the WTO recognizes the Codex Alimentarius and refers it as an international standard. Codex Alimentarius has been regulate general guidelines for uses of the term Halal since 1997. The TBT Agreement does not mention by name the standard-setting institution, the standards of which it recognized. However according to article 2.4 of TBT simply calls on countries to use international standard every time relevant international standard exist.Indonesia law No. 33 of 2014 about Jaminan Produk Halal begins transformation of halal label in Indonesia market. Which changed halal voluntary labeling into halal mandatory labeling, effected parties, herein Brazil which requesting consultation in 2014. Furthermore, with enacted law No. 33 of 2014 about Jaminan Produk Halal, it also changed the authority of related halal. Whereas before, the one and only one has authority for decided halal label until certifiated halal label handle by the MUI, but nowaday with law No. 33 of 2014 about Jaminan Produk Halal will separating the power by forming a new body that will regulate halal, reducing MUI task but not eliminating MUI participation in regulating halal.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA BANDA ACEH Sinta Pramana; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Banda Aceh, setiap 3 bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD wajib mengisi pendataan dengan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya kemudian disampaikan kepada DPKAD Banda Aceh dan dalam Pasal 8 ditetapkan jangka waktu masa pajak adalah 1 bulan. Namun selama ini ada beberapa wajib pajak yang tidak mengisi pendataan 3 bulan sekali, dan  kurangnya petugas yang turun kelapangan secara tidak berkala menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak restoran. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang undangan, faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restoran, dan upaya yang ditempuh oleh DPKAD Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dalam penilitian ini dilakukan penilitian kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder melalui buku  buku teks, peraturan perundang undangan, pendapat para sarjana, karya ilmiah yang relavan, dan penilitian lapangan yaitu untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel dalam penilitian ini. Berdasarkan hasil penilitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh masih belum berjalan maksimal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti wajib pajak tidak mengisi pendataan 3 bulan sekali, petugas pajak yang turun ke lapangan secara tidak berkala dan masih ada 10% dari ±189 warung kopi yang sudah terdaftar di DPKAD tersebut menunda pembayaran pajak sehingga menyebabkan tidak maksmimalnya pemungutan pajak restoran. Faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak restorannya adalah kurangnya omset, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan adanya isu-isu penghapusan pajak. Upaya yang di tempuh oleh DPKAD adalah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak, melakukan sosialisasi, dan bekerja sama dengan satpol PP untuk mengatasi isu-isu penghapusan pajak. Disarankan kepada DPKAD untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas di bidang pendataan dan penagihan,meningkatkan pengendalian dan pengawasan di bidang petugas pemungut pajak dilapangan guna mewujudkan pelayanan yang optimal, agar lebih produktif petugas DPKAD diharapkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN Teuku Soekiarandi TR; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dengan adanya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu menjadi tidak esensial, tetapi sebaliknya pada tahap pengujian undang-undang secara materil kerugian yang telah dialami oleh pemohon bersifat faktor esensial. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum serta menganalisis putusan hakim terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden satu putaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mahkamah konstitusi mempertimbangkan permohonan terhadap pasal 159 undang undang nomor 42 tahun 2008 dengan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 adalah sama karena menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun ketentuan adalah sama, tidaklah berarti ketentuan pasal 159 tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada normaatau kentuannya bersifat umum. Jelaslah bahwa putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan, dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membantah atau mementahkan kembali putusan akhir tersebut, dalam persebaran wilayahnya harus merata, apabila 34 provinsi dalam hal ini, maka setengah wilayah Indonesia telah pasti akan hasil suara pemilu dan sah melalui persebarannya, apabila hanya unggul dipulau Jawa dan sedikit di luar Jawa, dan di setiap provinsi tidak mencapai dua puluh persen maka harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Disarankan, hendaknya Mahkamah Konstitusi harus teliti dalam melihat dampak hukum dengan dikeluarkannya putusan tersebut karena putusan bersifat final dan mengikat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 159 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, untuk kepentingan bangsa dan Negara.Kata Kunci :  Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum President dan wakil presiden, satu putaran Abstract - Of Law Number 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, in the presence of Article 159, the petitioners feel that their constitutional rights have been violated, since in formal examination the constitutional losses experienced by the individual applicant are not essential, the law materially losses that have been experienced by the applicant is an essential factor. The writing of this case study aims to explain, understand, and analyze the basic legal considerations as well as analyze the judge's decision on the Presidential and Vice Presidential Election one round. This research is included in normative juridical research, library research. because to obtain secondary data derived from secondary, primary and tertiary legal materials. The results of the study show that in the Constitutional Court consider the petition of Article 159 of Law Number 42 of 2008 with Article 6A Paragraph 3 of the 1945 Constitution is the same because according to the Constitutional Court, although the provisions are the same, it does not mean that the provisions of Article 159 can not be tested by The Constitutional Court, because the 1945 Constitution on norms or terms is general. And explain that the decision of the Constitutional Court has a permanent legal force since it was read out in court, and has a binding legal force to implement. then no legal remedy can be made to refute or revoke the final verdict, in the spreading of its territory must be evenly distributed, if 34 provinces in this case, then half the territory of Indonesia would have been the result of electoral and legitimate votes through its distribution if only superior in Java and slightly in non-Java, and in every province does not reach twenty percent then must follow the rules that have been made by the constitutional court. it is advisable, the Constitutional Court should be careful in looking at the impact of the law with the issuance of the verdict because the verdict is final and binding. And the People's Legislative Assembly is obliged to follow up the Constitutional Court's decision related to Article 159 in Law Number 42 Year 2008, for the benefit of the nation and the StateKeywords: Constitutional Court's decision , General Election of President and Vice President, one round
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGUSAHA YANG MEMPERJUAL BELIKAN GAS LPG 3KG TANPA IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Mahzar; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian surat izin usaha perdangan gas LPG Di Kota Banda Aceh, pengawasan izin usaha perdagangan gas LPG di Kota Banda Aceh, dan upaya dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha perdagangan gas LPG di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian izin usaha masih dianggap sulit oleh sebagian pengusaha gas LPG 3 Kg, pengawasan izin usaha yang dilakukan oleh pihak Pertamina, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih adanya hambatan internal meliputi anggaran dan sumber daya manusia (SDM), Sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan, hanya berupa teguran langsung yang selanjutnya diberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha tersebut. Disarankan kepada pihak Pertamina, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh agar dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan pengawasan di lapangan, menerapkan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera kepada pengusaha yang memperjualbelikan gas LPG tidak mengantongi izin usaha, dan serta terus meningkatkan strategi dalam pembenahan kinerja internal masing-masing.
Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perguruan Tinggi Swasta Yang Beroperasi Tanpa Izin Nur Hidayati; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Realitas di lapangan ditemukan satu perguruan tinggi swasta yang beroperasi tanpa izin yaitu STIKes Citra Bangsa Sigli yang akan diuji dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan (1) proses pelaksanaan pemberian izin terhadap perguruan tinggi swasta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) menjelaskan faktor penyebab sanksi administrasi tidak terlaksana, dan (3) menjelaskan upaya penerapan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yakni dengan studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis atau data sekunder, sedangkan studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta sebagaimana ditentukan oleh Kemenristekdikti tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan STIKes Citra Bangsa Sigli. Faktor tidak terlaksana sanksi administrasi dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat sekitas yang menginginkan STIKes Citra Bangsa Sigli tetap beroperasi sebagaimana biasanya (a quo). Disarankan kepada STIKes Citra Bangsa Sigli agar segera melengkapi persyaratan administrasi perizinan yang berlaku. Selanjutnya perlu adanya pengawasan ekstra terhadap penyelenggara pendidikan tanpa izin oleh Kemenristekdikti. Terakhir, dianggap perlu untuk mempublikasikan status beroperasi tanpa izin STIKes Citra Bangsa Sigli melalui media-media massa yang diikuti dengan upaya tegas untuk tindakan penutupan sementara.
Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum Dina Amalia; M. Zuhri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik terhadap wanita maupun pria.Karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, golongan, jenis kelamin, dan kedudukan.Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada ketertinggalan pada kaum perempuan dari berbagai kebijakan pembangunan terutama di bidang sosial, politik dan hukum. Padahal partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan juga berguna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang lebih baik lagi demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender 
An Analysis On Professional Workers Permit System In Indonesia As A Barrier To Trade In Services Teuku Akbar Lazuardi; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As the members of The World Trade Organization (WTO) Indonesia has the duty to implement the General Agreement on Trade in Services (GATS). The Indonesia regulation toward foreign professional workers permits system need to be consistent with GATS regulations. The arrangement of the entry permit of the professional foreign worker in Indonesia must be consistent with rules of the GATS, to work in Indonesia the workers from other WTO members must have a visa and work permit (IMTA) as regulated in article 34 point d law no 6 of 2011 concerning about immigration regulation the limited stay permit visa regulation for foreign professional workers and law no 13 of 2003 concerning about labor regulation. But in principle, the rules are considered less consistent in undergoing specific rules of commitment set in the GATS. According to the GATS, States should regulated rules that do not burden other members. And also regulates the national regulation on foreign professional workers same like local workers which is not considered as barrier in trade in services. This article aims to see the visa regulation system and the IMTA that applicable to professional workers who intend to work in Indonesia is consistent with the rules that governed by the WTO. This research uses normative empirical research. The data in this study were obtained through the library research to acquire secondary data in the form of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problem of the research. Furthermore, fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondent and informant. The result of this article showed that the visa and IMTA regulation in Indonesia gives the negative effect on foreign professional workers. Indonesia action were done base on the law no 6 of 2011 concerning about immigration and the law no 13 of 2003 concerning about labor regulation. it is suggested that the government of indonesia produce  clearer regulation concerning the visa regulation and the IMTA in order to be better in managing the foreign professional workers. it need to be changed so it is not be considered as trade barriers in services.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENEMPELKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM PILKADA 2017 Deni Tambunan; M. Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota “Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK, dengan cara menempelkanya pada sarana pengumuman di Desa atau sebutan lain Kelurahan”. Namun kewajiban tersebut tidak dilakukanoleh Panitia Pemungutan Suara yang ada di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab panitia pemungutan suara tidak melaksanakan kewajiban nya, menjelaskan akibat hukum  yang timbul dari tidak ditempel nya hasil perhitungan suara, serta untuk menjelaskan sanksi apa yang diberikan kepada Panitia Pemungutan Suara yang tidak menjalankan kewajiban nya tersebut. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab Panitia Pemungutan Suara tidak melaksanakan kewajiban nya itu karena tidak ada sosialisasi dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana akibat hukum nya adalah dapat dijadikan sebagai bukti oleh peserta pemilu untuk mengajukan permohonan pengujian sengketa hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi, adapun sanksi yang diberikan adalahdipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Disarankan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk membaca lebih lanjut peraturan yang ada, yang menyengkut dengan tugas, wewenang dan kewajiban nya. disarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada Panitia Pemungutan Suara mengenai tugas, wewenang dan kewajiban nya secara lengkap, disarankan juga kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pelanggaran seperti ini.
THE IMPACT OF ZEROING METHOD TO VIETNAM’S TRADE IN THE PROVISION OF THE WTO Muhammad Anas; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract - Anti-Dumping agreements allow governments to adopt “anti-dumping” actions. As the method of protection to the local industries, anti-dumping duties are thus imposed on the exporting country which has been accused of dumping goods in importer country.  However, these provisions are often misused by countries to get more profit from their production, one of which is the zeroing method as the example on United States – Antidumping Measures on Certain Shrimp from Vietnam. Zeroing under the WTO is important to research because there are still lack of definition and understanding among the members about this topic. There is a significant possibility that WTO members could use the zeroing to calculate dumping margin and it can harm the exporters. This research uses normative legal research that provide systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules and explain areas of difficulty of the Agreement on Implementation of Article 6 of GATT 1994.Keywords: Anti-Dumping, Dumping, GATT 1994, Zeroing, WTO. 
Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia Di Kota Banda Aceh Nadiya Zuhra; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terhadap mainan anak yang tidak mempunyai SNI di Kota Banda Aceh, faktor penyebab banyaknya mainan anak yang tidak memiliki SNI beredar di Kota Banda Aceh, dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan peredaran mainan anak yang tidak mempunyai SNI di Kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh terhadap peredaran mainan anak yang tidak mempunyai SNI tidak berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Hal ini karena penjual mainan anak belum mengetahui pemberlakuan SNI wajib mainan anak, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen mainan anak, kurangnya sosialisasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh terkait pemberlakuan SNI wajib mainan anak, kurangnya jumlah petugas pengawas standar produk dan kurangnya dana operasional. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pengawasan peredaran mainan anak antara lain melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha mainan anak, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mainan anak yang tidak memiliki SNI. Diharapkan kepada Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, agar dapat meningkatkan pengawasan barang yang beredar, melakukan sosialisasi kepada penjual mainan anak serta mengusulkan anggaran yang sesuai untuk bidang pengawasan barang beredar, serta menambah Petugas Pengawas Standar Produk untuk menanggulangi masalah terbatasnya petugas yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Page 14 of 28 | Total Record : 272

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue