cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 19   20   21   22   23 
PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDA ACEH DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS Syahrial Syahrial; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 2 Qanun Banda Aceh Nomor 6/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menyebutkan “Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh kerap menganggu ketertiban dan ketentraman umum yakni gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memang sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, akan tetapi belum terlaksanakan secara maksimal seperti dalam hal pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis, tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga penegemis dan gelandangan yang sudah pernah terjaring razia kembali melakukan kegiatan mengemis. Faktor-faktor yang menyebabkan gelandangan dan pengemis masih banyak berkeliaran di kota Banda Aceh antara lain, masalah perekonomian, pendidikan yang rendah, kondisi disabilitas, dan juga dikarenakan sudah terbiasa dan menjadi kegiatan utama untuk memperoleh pemasukan.Kata Kunci: Ketertiban, Kewenangan, Pamong Praja
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELESTARIAN MAKAM YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA Fajar Qadri; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberi kewajiban kepada pemerintah sesuai tingkatan tempat cagar budaya ditemukan wajib untuk melindunginya. Namun demikian terdapat situs cagar budaya berupa makam yang telah ditetapkan di Kota Banda Aceh tidak terawat seperti makam tunggal I dan II. Pada komplek pemakaman terdapat kandang ternak warga sehingga menjadikan cagar budaya terkesan tidak nyaman dan tidak layak dikunjungi, terdapat beberapa makam yang mengalami ketidak layakan fungsi terhadap zonasi namun tidak terlihat tindakan lebih lanjut yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan dan faktor penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelestarian cagar budaya serta solusi alternatif yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data kepustakaan dan data lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pelestaraian Cagar Budaya adalah Pemeringkatan, Pengelolaan, dan Penerbitan izin situs cagar budaya. Dalam pengelolaan belum maksimal akibat beberapa faktor penghambat, diantaranya faktor internal seperti Terbatasnya SDM, dan faktor eksternal seperti bencana alam, zonasi, serta kultur masyarakat. Solusi alternatif yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini adalah pengukuran kembali zonasi cagar budaya dan pemanfaatan SDM menggunakan pendekatan persuasif seperti sosialisasi dan membuat desa binaan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan penelitian kembali, menerbitkan qanun tentang cagar budaya, melibatkan masyarakat setempat berperan aktif dalam pelestarian, pembebasan zonasi atau membangun lokalisasi cagar budaya,serta mempromosikan setiap situs cagar budaya yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya, Makam, Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya.
TINDAKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN MELALUI AKSI R2P (RESPONSIBILITY TO PROTECT) Zakia Nahrisyah Faisal; Adwani Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak  -Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembayaran PBB P-2 dikecamatan kuta alam  Kota Banda  Aceh telah  sesuai dengan  UU  yang  berlaku, penyebab subjek pajak  belum    melakukan pembayaran  PBB-P2  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  agar    tercapainya  target pembayaran  PBB-P2  yang  direncanakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketehaui  bahwa  proses  pembayaran PBB-P2  adalah  dengan  cara  melakukan  pendaftaran  objek  PBB-P2  terlebih  dahulu  oleh  subjek  pajak  dengan melewati  proses  pendataan  namun  masih  ada  subjek  pajak  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  PBB-P2, penetapan  yang  dilakukan  pada  pihak  bagian  PBB-P2  di  Kecamatan  Kuta  Alam  dan  penetapan  serta pembebanan PBB-P2 serta pembayaran PBB-P2, faktor tidak dilakukannya pembayaran PBB-P2 adalah faktor eksternal  yaitu  tidak  efektifnya  pemberian  sanksi,  sarana  dan  prasarana,  kurangnya  kualitas  SDM  dan  faktor internal  berasal dari kurangnya pengetahuan  masyarakat dan kesadaran diri para wajib pajak serta upaya  yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh dalam mengatasi melakukan sosialisasi ke masyarakat  secara langsung dan melalui media online serta media cetak terutama ketika menjelang jatuh tempo dan menerbitkan surat himbauan kepada  wajib  pajak  atau  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  kepada  para  wajib  pajak  untuk  melakukan  pembayaran objek  PBB-P2.  Saran  kepada  pihak  BPKK  Banda  Aceh  memberikan  sanksi  administrasi  kepada  subjek  pajak dan Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2, saran kepada wajib pajak adalah  untuk  memulai  memahami  tentang  pentingnya  pembayaran  PBB-P2  dan  menimbulkan  kesadaran  diri akan pentingnya membayar PBB-P2.Kata Kunci :pelaksanaan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, target perpajakan. 
UPAYA OMBUDSMAN PERWAKILAN ACEH DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DI KABUPATEN BENER MERIAH Medi Prasetiawan; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas juga ditugaskan melakukan upaya pencegahan maladmistrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik seperti disebutkan dalam Pasal 7 Huruf (g) Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI namun pelaksanaan upaya pencegahan maladministrasi oleh Ombudsman perwakilan Aceh di Kabupaten Bener Meriah belum maksimal sesuai harapan. penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap upaya-upaya pencegahan maladministrasi yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh, penyebab Ombudsman RI perwakilan Aceh tidak maksimal dalam melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dan akibat yang timbul dari tidak maksimalnya upaya pencegahan maladministrasi di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, penelitian ini dilakukan dengan mencari suatu permasalahan dalam mencari data atau informasi secara langsung melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksud, aparatur hukum terkait serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner. Upaya pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh di Kabupaten Bener Meriah belum maksimal hanya berupa upaya pengawasan, pencegahan maladministrasi terhambat oleh anggaran, sumber daya manusia, jarak tempuh kantor Ombudsman RI perwakilan Aceh dengan Kabupaten/Kota, dan pengetahuan masyarakat terhadap Ombudsman dan maladministrasi, sehingga berakibat terjadinya lonjakan kasus maladministrasi, menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, potensi terjadi tindak pidana korupsi meningkat. Disarankan kepada pihak Ombudsman RI perwakilan Aceh untuk membentuk kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah guna memaksimalkan upaya pengawasan dan pencegahan maladministrasi oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di daerah.Kata kunci:Pelayanan Publik, Maladministrasi. Ombudsman RI
PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BANDA ACEH Gunawan Ardiansyah; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencatatan akta kematian menurut peraturan perundang-undangan Kota Banda Aceh, kendala bagi Disdukcapil terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan akta kematian, dan upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan akta kematian di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan peran Disdukcapil Kota Banda Aceh yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Kendala yang dihadapi Disdukcapil antara lain: Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian, dan persepsi masyarakat sulitnya mengurus administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan akta kematian yakni dengan melakukan peningkatan kinerja lembaga dan melakukan berbagai cara sosialisasi kepada masyarakat.Kata Kunci : Pencatatan Sipil, Kematian, Akta.
JURIDICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL PERMANENT COURT OF ARBITRATION AWARD OF 12 JULY 2016 REGARDING SOUTH CHINA SEA DISPUTE AND ITS IMPACT FOR INDONESIA Lilis Rahmawati; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – The provisions regarding International Maritime boundaries have been regulated significantly under UNCLOS 1982, one of the maritime boundaries set in UNCLOS is related to Exclusive Economic Zones boundaries, which regulated in Article 55 of UNCLOS 1982. According to “historic rights”, China has breached these provisions by established the nine-dash line in the South China Sea and it gives impact to other states including Indonesia’s EEZ in Natuna waters.This study analyses about International Permanent Court of Arbitration award of 12 July 2016 regarding the South China Sea dispute and to find out the impact of the International Permanent Court of Arbitration Award of 12 July 2016 in the South China Sea to Indonesia. The research was used normative legal research and analyze the award by finding out the relevant rules. The outcome of this study indicates that China does not have a legal basis to claim the South China Sea and it was contradicted the provisions in UNCLOS 1982. The Tribunal award could be a basis for Indonesia in maintaining its territory from China’s claim. The recommendation for China is China should respect to the Tribunal award and Indonesia should also take any decisive actions regarding China’s claim in the Natuna waters as Indonesia’s Exclusive Economic Zones. Keyword : Historical claim, Natuna waters, Permanent Court of Arbitration, South China Sea
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PERPAJAKAN Zul Fahmi Muslem; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembayaran PBB P-2 dikecamatan kuta alam Kota Banda Aceh telah sesuai dengan UU yang berlaku, penyebab subjek pajak belum melakukan pembayaran PBB-P2 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh agar tercapainya target pembayaran PBB-P2 yang direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian diketehaui bahwa proses pembayaran PBB-P2 adalah dengan cara melakukan pendaftaran objek PBB-P2 terlebih dahulu oleh subjek pajak dengan melewati proses pendataan namun masih ada subjek pajak yang tidak melakukan pendaftaran PBB-P2, penetapan yang dilakukan pada pihak bagian PBB-P2 di Kecamatan Kuta Alam dan penetapan serta pembebanan PBB-P2 serta pembayaran PBB-P2, faktor tidak dilakukannya pembayaran PBB-P2 adalah faktor eksternal yaitu tidak efektifnya pemberian sanksi, sarana dan prasarana, kurangnya kualitas SDM dan faktor internal berasal dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran diri para wajib pajak serta upaya yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh dalam mengatasi melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan melalui media online serta media cetak terutama ketika menjelang jatuh tempo dan menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP) kepada para wajib pajak untuk melakukan pembayaran objek PBB-P2. Saran kepada pihak BPKK Banda Aceh memberikan sanksi administrasi kepada subjek pajak dan Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2, saran kepada wajib pajak adalah untuk memulai memahami tentang pentingnya pembayaran PBB-P2 dan menimbulkan kesadaran diri akan pentingnya membayar PBB-P2.Kata Kunci :pelaksanaan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, target perpajakan.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU Nurliza Amalia Solin; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Labuhanbatu, hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabuapaten Labuhanbatu tidak menjalankan proses PTSL pada tahap penetapan lokasi untuk desa-desa yang akan mengikuti PTSL sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.. Hambatan yang dialami adalah kurangnya jumlah kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pastisipasi masyarakat, pemohon PTSL yang tidak berdomisili di tempat pelaksanaan PTSL, dan ketidaklengkapan syarat administrasi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah menyesuaikan jadwal pengukuran, membuat kesepakatan dengan pemilik tanah/pemohon pada proses pengukuran dan memberikan surat keterangan terhutang apabila syarat pembayaran pajak BPHTB belum terpenuhi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Labuhanbatu.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Ida Elvera Rambe; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pengungsi (Refugees) berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah seorang atau sekelompok orang yang disebabkan kecemasan yang berdasar akan persekusi di karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara ke warganegaraannya, berdasarkan kecemasan tersebut ia tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal dan ia seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut atau di karenakan kecemasan tersebut tidak mau kembali kenegara itu. Penanganan pengungsi sudah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sehubungan dengan pandemi Covid-19 para pengungsi tidak mendapatkan penanganan yang cukup karena tidak ada pengaturan yang jelas tentang penanganan pengungsi selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia atau di Malaysia. Selaku kelompok yang rentan dan terpinggirkan di masyarakat pengungsi sangat berisiko terpapar virus Covid-19.Kata Kunci : Covid-19, Immigrant Act 1959/63, Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Pengungsi, Peraturan Presiden
SINKRONISASI LANDASAN HUKUM BAGI PEMBENTUKAN PERATURAN GAMPONG M. Subhan Amir; M. Nur Rasyid
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Aceh Merupakan kesatuan pemerintahan khusus yang diatur dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tetapi mengenai prosedur pembentukan peraturan gampong tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-undang tersebut sehingga menimbulkan ketidaksesuaian prosedur pembentukan peraturan gampong di berbagai daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan prosedur pembentukan peraturan gampong dan juga penelitian ini bertujuan untuk mensikronisasikan pembentukan regulasi mengenai prosedur pembentukan peraturan gampong dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota. Penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan gampong di beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan juga Kota Banda Aceh masih menggunakan dasar hukum dan juga kebiasaan-kebiasaan administrasi yang lama dalam pembentukan peraturan gampong, di beberapa Kabupaten/kota dan juga tidak adanya peraturan eksekutif dalam hal pembentukan peraturan gampong juga menjadi masalah bagi pemerintahan gampong dalam membentuk peraturan gampong. Untuk mengatasi masalah tersebut disarankan sebagai berikut yaitu setiap Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Bupati/Walikota yang menetapkan pedoman dalam hal pembentukan peraturan gampong, dan dengan adanya Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur pedoman pembentukan peraturan gampong tersebut melahirkan diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal pembentukan peraturan gampongKata Kunci : Gampong, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gampong

Page 21 of 28 | Total Record : 272

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue