cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 18   19   20   21   22 
DIFFERENCE IN FAITH AS AN ULTIMATE REASON IN SUBMITTING DIVORCE LAWSUITS IN INDONESIAN FAMILIES OF DIFFERENT RELIGIONS Fachrian Rizki; M. Ya’kub Aiyub Kadir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As the issuance of various Indonesian Court Decisions which permit couples of different religion to perform marriage, marriage between people of different religion becomes a common practise among the nowadays society. These families of different religions, as another families, certainly may be faced with any kinds of household problems, which in some cases lead to divorce lawsuits before District Court of their domicile. I argue that the difference in faith used as an ultimate reason in submitting divorce lawsuits before the court, whereby difference in faith said as the cause of the failure of marriage’s intention, id est to establish a happy and eternal family. In this regard, this research will be conducted by analysing and interpreting the collected data, id est Secondary Data Source which obtained through library research, in order to discover the backgrounds underlying them. Key Words: Difference in Faith, Divorce Lawsuits, Indonesian Court Decisions, Families of Different Religions.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGUPAYAAN PEMBERSIHAN SAMPAH ANTARIKSA (SPACE DEBRIS) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Cut Desry Chairunnisa; Rosmawati Rosmawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban baik dari pihak negara pemilik sampah antariksa maupun negara peluncur, upaya dari masing-masing negara dalam membersihkan sampah antariksa dan kendala yang dihadapi terkait hal tersebut. Hasil analisis pada penelitian ini di dapati bahwa beberapa negara menjadi salah satu pelaku di dalam kepemilikan sampah antariksa, baik dari bekas bagian dari suatu roket, satelit bekas maupun satelit yang sengaja di hancurkan melalui uji senjata. Beberapa sampah antariksa yang menimbulkan permasalahan ada yang dapat diselesaikan dengan negara yang bersangkutan tetapi ada pula yang tidak diselesaikan karena negara bersangkutan tidak berfikir hal tersebut membahayakan bagi negaranya. Upaya di dalam pembersihan sampah antariksa sudah ada, tapi banyak di antaranya terhambat oleh biaya yang besar maupun pihak yang tidak setuju karena dianggap tidak ramah lingkugan. Disarankan agar setiap negara bersama-sama memikirkan penanggulangan upaya pembersihan sampah antariksa yang efektif, tidak menggunakan biaya yang besar serta tidak merusak lingkungan, baik di ruang angkasa maupun di bumi.Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Sampah Antariksa.
KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Reza Kausar; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang kedudukan suatu lembaga negara yang diatur oleh undang-undang haruslah bersumber dari UUD 1945 dan norma yang terkandung didalamnya haruslah jelas. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang kedudukannya rendah tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataannya pengaturan tentang Wakil Menteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak tertulis secara jelas kedudukan Wakil Menteri dan masih terjadinya pertentangan norma hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Wakil Menteri pada Struktur Kementerian serta Sistem Ketatanegaraan. Skripsi ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Menteri belum sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bertentangannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.Kata Kunci : Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan, Interpretasi
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN YANG BERADA PADA SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR Afrizal Saputra; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan yang di atasnya dilarang mendirikan bangunan sebagaimana yang terdapat dalam  ketentuan Qanun No. 4 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Besar. hal ini dibuat untuk kepentingan keberlanjutan dan keberlangsungan kawasan yang bersangkutan. Akan tetapi masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pendirian bangunan pada sempadan sungai sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta menjelaskan penegakan hukum dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah dari studi kepustakaan dan studi lapangan guna mendapatkan data sekunder dengan menelaah dan mengutip dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, serta penelitian lapangan didapatkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penegakan hukum berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2013 belum optimal. Dikarenakan tidak semua warga yang berada pada sempadan sungai mendapatkan surat peringatan yang merata, dengan artian ada warga yang diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan ada juga yang sekali. Serta tidak semua bangunan pada sempadan sungai Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan penertiban, karena masih terdapatnya sebagian bangunan yang berdiri tanpa ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Besar, serta telah melanggar ketentuan mengenai RTRW. kecuali terhadap bangunan gedung ANRI, tidak akan dilakukan penertiban dikarenakan bangunan tersebut tidak menyalahi ketentuan penataan ruang, serta bangunan tersebut telah memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh Besar. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mengevaluasi kembali kinerjanya dalam hal penegakan hukum dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar, serta diharapkan ketentuan mengenai RDTR dapat dibuat secepatnya. Kata Kunci : Sempadan Sungai, Krueng Aceh, Kecamatan Ingin Jaya, Penataan Ruang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN ELECTORAL THRESHOLD (AMBANG BATAS) PADA PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN PASAL 414 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Cut Meidisha G; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang ambang batas partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan ikut konversi perolehan kursi legislatif. Aturan ambang batas Electoral Treshold dan Parliementary Treshold yang diatur pada kedua undang-undang tersebut berbeda dari aspek keberlakuannya, sehingga ini dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan singkronisasi norma hukum yang mengatur tentang syarat ambang batas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan alasan adanya perbedaan ketentuan ambang batas antara kedua aturan tersebut dan penyebab ketentuan ambang batas pada Pasal 90 UUPA tidak diberlakukan kepada Partai Nasional.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Electoral Treshold dalam UUPA dan Parliementary Treshold dalam UU Pemilu memiliki perbedan karena pembentukan kedua ketentuan tersebut dipengaruhi oleh realitas politik yang berbeda. Ketentuan  Electoral Treshold dalam UUPA tidak berlaku terhadap Partai nasional karena konstruksi norma Pasal 90 UUPA berkedudukan sebagai lex specialist sehingga keberlakuannya bersifat khusus hanya untuk entitas politik lokal di Aceh.Kata Kunci : Electoral Treshold, Partai Politik Lokal, Partai Politik Nasional.
PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA NEGARA MENGEKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi Internasional UNCAC) Savira Farsha Saibi; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika kewarganegaraan dalam ekstradisi yang ditinjau berdasarkan konvensi internasional UNCAC dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan negara untuk tetap dapat memberantas para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan mengganti kewarganegaraannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat solusi dalam UNCAC terkait permasalahan kewarganegaraan dalam ekstradisi namun tetap ditemukan kesulitan-kesulitan dikarenakan praktik dalam tiap negara itu berbeda. Sehingga negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam berupaya untuk mewujudkan ekstradisi bagi pelaku korupsi. Seperti membuat perjanjian bilateral, Mutual Legal Assistance, meminta bantuan Interpol ataupun dengan melakukan disguised extradition yang tetap sesuai dengan aturan UNCAC. Disarankan perlu adanya regulasi baru terkait praktik esktradisi dalam hal batasan kewarganegaraan serta memperjuangkan SP3 di forum internasional. Dan juga diharapkan pemerintah dapat merevisi UU dalam BLBI terkait kapasitas personal asing khususnya di bidang perbankan.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Ekstradisi, Kewarganegaraan, UNCAC.
Temporary Blocking Internet Access on Papuan’s People: An Analysis of Article XIX on ICCPR in Handling Hoaxes Khalil Armi; Sophia Listriani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze human rights violation on action that done by Indonesian government. The method used in this research is normative legal research. The results of this study shows that temporary blocked the internet to Papuan people is regulated under ICCPR and Indonesian law number 19 of 2016 about information and electronic transaction. Although, the reason for the temporary blocking action is to keep security of public but in other way that action was done in wrong procedure that make this action is illegal and against Indonesian law particularly law number 19 of 2016 about information and electronic transaction and also article 19 of international covenant on civil and political rights that have been ratified by Indonesian government through law number 12 of 2005 about ratification of ICCPR.Keyword : ICCPR, International Human rights, Freedom of Expression, Legal problems.
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Suatu Penelitian di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh) Ika Oktaviani; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, hambatan dalam mengimplementasikannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana namun kurang efektif. Penyebabnya karena adanya faktor  hambatan diantaranya, kurangnya pengawasan dan tidak adanya lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi qanun tersebut yaitu menghapuskan isi pasal 44 angka 1 huruf h karena pemerintah tidak akan bisa melakukan penyediaan lahan karena keterbatasan lahan dan dana yang tersedia.Kata Kunci: Pemerintah, Perumahan, Permukiman, Kumuh.
COMPARISON OF LEGAL SOCIAL SECURITY PROTECTION ON MIGRANT WORKER IN INDONESIA AND MALAYSIA Nelly Zarnida; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis examines the comparison of social security protection for migrant workers in Indonesia and Malaysia, by looking at the current law. This research uses normative legal research or also known as library research, in which to achieve the objectives of this study an analysis of both countries law and international legal instruments is carried out. The results of this study found that since early 2019 the Malaysian government has provided social security for foreign workers under a government organization, namely Social Security Organization (SOCSO), while Indonesia has already enacted a social security protection for foreign workers under a government organization, namely Social Security Organizing Agency (BPJS) in 2011. From this research it is also found that Indonesia has similarities and differences in legal arrangements regarding social security for foreign workers, namely placing social security for Migrant workers under state organizations, and equally not providing pension security to foreign workers.Keyword: Social security protection, Socso, Bpjs
PROVINCIAL GOVERNMENT AUTHORITY ON FOREIGN INVESTMENT COMPANY (STUDY OF PT. EMAS MINERAL MURNI (EMM) NAGAN RAYA DISTRICT, PROVINCE OF ACEH) Rahmad Maulidin; Sophia Listriani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract PT. EMM is a foreign company engaged in the field of gold mining in the Nagan Raya district, Aceh. The mining business licenses of  PT.  EMM is  invalid because the  Central Government does not  conduct consultation with the Governor of Aceh as stated under the Government Regulation Number 3 year 2015 and the overlapping of regulation between the Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources number 25 year2015 and Act number 11 year 2006 on Aceh Government. This study aims to analyze the meaning of host state control on foreign investment, the implementation of host state control on Act Number 25 year 2007 on Investment and the authority of Aceh government at PT. EMM Nagan Raya district regarding mining license. This research is normative legal research stipulates a systematic exposition by comparing the existing rules and interviewing the mining business licenses foreign company. The outcome shows that the meaning of host state control is the state has rights and responsibility on foreign investment, and the implementation of host state control in Indonesia shows that Indonesia has controlled foreign investment according to Act No.25 year 2007 on investment. Regarding licensing of PT. EMM is the authority of Aceh Government according to Act number 1 year 2006 on the Government of Aceh (UUPA). It is suggested to The Central Government in carrying out its legislation should clarify the rules of authority over foreign investment in the Aceh so that there is no legal overlap between the central government and the Aceh government.Keywords : Host State, Foreign Investment, Authority, Mining License. 

Page 20 of 28 | Total Record : 272

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue