cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2024)" : 18 Documents clear
Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha Yuliana, Tora; Sutrisno, Sutrisno; Sukardi, Dina Haryati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat normatif. Serta penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa beberapa penyebab hapusnya hak guna usaha adalah sebagai berikut: jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum, seperti halnya hak milik; ditelantarkan, seperti halnya hak milik; dan tanahnya rusak. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum Indonesia badan hukum yang didirikan dan beroperasi di bawah hukum Indonesia. Keputusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns) yaitu setelah menimbang berdasarkan alat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak maka hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dikarenakan penggugat konvensi tidak merincikan biaya ganti kerugian, maka petitum tersebut ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian. Hakim cermat dalam menerapkan ketentuan hukum: Dalam putusan ini, hakim tampak mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha dan prosedur pembatalannya. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Pemahaman yang akurat tentang kasus: Hakim tampak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus ini. Pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan umum: Hakim mempertimbangkan konsekuensi pembatalan Hak Guna Usaha terhadap kepentingan publik secara luas. Ini menunjukkan sikap yang adil dari hakim dalam memutus perkara ini. Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum: Hakim mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, properti, atau administrasi negara. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.Katakunci: perbuatan melawan hukum, pembatalan, HGU
Legal And Economic Impact Of The Boycott Of Israel Supporting Products Against Indonesia As A Result Of The Israel-Hamas War Agustina, Reni; Rodliyah, Nunung; Nuraini, Nuraini; Arjuna, Piki; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan tekonologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.
Peran Unit Kegatan Kerja Dalam Meningkatkan Keterapilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Novebri, Rizky Astri; Firmanto, Aditia Arief; Muslih, Muslih
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga yang membina narapidana sekaligus lembaga binaan yang menindak lanjuti para tahanannnya dengan memberi keterampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahannnya. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung harus menumbuhkan suasana yang penuh saling pengertian dan kerukunan baik diantara sesama narapidana maupun antara petugas LP dengan narapidananya sehinggga tercipta hubungan yang harmonis dan juga kesuksesan dalam pembninaan di dalam Lembaga PemasyarakatanPermasalahan yang di kaji penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada (2)Bagaimana upaya  Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peminatan keterampilan bagi narapidana. Dalam penelitian ini penulis menggunaka penelitian kualitatif dengan beberapa teori yang menajdi dasar penelitian seperti Teori peranan dan Teori gabungan (relatif) kemudia data diperoleh dengan cara wawancara oleh bebebrapa subjek seperti pegawai,kepala bidang dan narapidana.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting bagi pembinaan narapidana yang mana sudah di atur dalam undang-undang dan juga dalam beberapa proses dalam sejalannya waktu akan terus berkembang demi mencapai kesuksesan dalan keberhasilan dalam pembinaan dalam hal ini juga upaya yang dilakukan sudahlah sesuai dengan peraturan dan juga cara inovatif dalam membina para narapidana yang belum mengikuti dengan memberikan masukan,pelatihan yang diminati,bahkan masukan dari beberapa narapidana yang sudah mengikuti kegiatan kerja sebelumnya dengan harapan agar kedepannnya banyak narapidana yang antusias dalam kegiatan keterampilan yang diberikan demi menjadikan narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnnya.Kata kunci : Pembinaan Keterampilan, Narapidana, Peran Lembaga Pemasyrakatan
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Adil, Mudah, Dan Murah Dalam Peradilan Administrasi Nasarudin, Tubagus Muhammad
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of simplicity, speed, fairness, ease and low cost is a general principle found in the Indonesian judicial system, because this principle has been guaranteed in Law No. 14 of 1970 concerning the Main Provisions of Judicial Power. The principle of simplicity, speed and ease means that the trial procedure is formulated simply and easily understood and is not complicated. By being simple, easy, and reducing unnecessary formalities, it will produce a fast trial while still paying attention to the aspects of legal certainty and the value of justice. Low cost means a low cost that can be borne by the seeker of justice, especially the plaintiff. However, if the plaintiff is unable to pay the costs of the dispute, the plaintiff can submit an application to the Chief Justice to dispute at no cost. This is a convenience for citizens seeking justice in disputes in administrative courts. The principles of simplicity, speed, fairness, ease, and cheapness in administrative courts seem to be just wishful thinking in the eyes of the public (only a theory), surveys prove that what happens in the field is that this principle has not been fully implemented properly in the justice system in Indonesia, one of the causes is that there are too many procedures that must be gone through by justice seekers and the rampant corruption that occurs in the Indonesian courts so that the joints of justice are blocked which causes the loss of public trust in seeking justice.
Analisis Proses Penyusunan Surat Dakwaan Tindak Pidana Umum Terhadap Kasus Penyalahguna Narkotika Dalam Nomor Register Perkara : Pdm-31/Psw/Enz.2/06/2022 Di Kejaksaan Negeri Pringsewu Kurniawan, Muhamad Rizky
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika dalam kasus dalam (no reg perkara : pdm- 31/psw/enz.2/06/2022) di kejaksaan negeri pringsewu . Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan dan surat dakwaannya tersebut haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap. Peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah: (a) dalam menyusun rumusan surat dakwaan, haruslah jelas supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang, (b) surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan, (c) jaksa penuntut umum yang berhak menghadapkan dan mendakwa seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidangKata kunci : Surat Dakwaan , Jaksa Penutut Umum , Bentuk Dakwaan
Kepemimpinan Dan Legitimasi Dalam Sistem Politik Satu Partai: Kajian Perbandingan Hukum Tata Negara Di Beberapa Negara Arifin, Firdaus
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem politik satu partai di berbagai negara menghadapi tantangan dalam pengaturan kepemimpinan dan legitimasi, dengan mekanisme yang bervariasi dari kontrol ketat hingga pendekatan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum tata negara di negara-negara dengan sistem politik satu partai—termasuk China, Kuba, dan Singapura—mengatur dan mempengaruhi kepemimpinan serta legitimasi pemerintahan. Menggunakan metode penelitian hukum komparatif, penelitian ini menganalisis struktur hukum, regulasi partai politik, dan mekanisme legitimasi yang diterapkan di negara-negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan dalam kontrol kekuasaan dan pembatasan oposisi, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme legitimasi, terutama antara pendekatan yang lebih transparan di Singapura dibandingkan dengan kontrol ketat di China dan Kuba. Implikasi dari temuan ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan di negara-negara dengan sistem satu partai untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta memberikan perspektif tambahan untuk regulasi partai politik di Indonesia.
Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual BeliELI Sanjaya, Riko Rahmadany; Muslih, Muslih; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada proses kepemilikan tanah terdapat istilah zona nilai tanah. Zona nilai tanah merupakan area yanng menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan bidang tanah yang batasanya bersifat imaginer ataupun nyata sesuai pengguanaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Salah satunya terjadi dimaana konsumen merassa bahwa secara geografi tanah tidak sesuai dengan harga, sehingga proses jual beli menjadi terhambat. Selanjutnya dilakukanlah pengukuran ulang oleh pihak notaris, dan pengukuran tersebut dilakukan dilakukan oleh pihak badan pertanahan nasional (BPN). Oleh karena itu, peneliti merasa zona nilai tanah sangat penting untuk kita pahami saat proses peralihan hak ataas tanah karena jual beli. Pada penelitian ini akan membahas terkait arti penting dan implementasi zona nilai tanah terhadap peralihan hak ataas tanah karena jual beli secara hukum perdata.Jenis penelitian ini mengguanakan penelitian normatif empiris yang bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai notaris dan pegawai kantor pertanahan nasional. Data sekunder diperoleh melalui peneliian kepustakaan meliputi buku, peraturan perundang undangan, dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa arti penting dan implementasi zona nilai tanah terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah zona nilai tanah (ZNT) sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam proses peralihan hak atas tanah karena jual beli, yaitu yang pertama zona nilai tanah menyediakaan informasi nilai tanah sebagai kebutuhan dan rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebagian besar kemakmuran rakyat, kedua mempermudah mengidentifikasi nilai tanah dengan cara menentukan secara jelas batas batas kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk sketsa/peta yang selanjutnya diterapkan sebagai penentu penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga mempermudah pemeriksaan nilai tanah, status tanah guna penilaian nilai perolehan objek pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) untuk semua transaksi jual beli, hibah, waris ataupun lainnya. Implementasi zona nilai tanah berguna dalam proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, dengan meminta peta zona nilai tanah di kantor BPN setempat. Setelah permohonan peta zona nilai tanah selesai, maka itu merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, kepada pemilik sertifikat tanah baru.kata kunci : ZNT, Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli                                                                          
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online Di Indonesia: Tinjauan Aspek Pidana Dan Konstitusional (Studi Kasus Kota Bandar Lampung) Iskandar, Iskandar Muda; Firmanto, Aditia Arief; Lestari, Tantri Dwi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas hukum, di mana aspek pidana dan konstitusional saling terkait. Studi kasus Bandar Lampung mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, seperti perkembangan teknologi, anonimitas pelaku, dan masalah jurisdiksi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan regulasi yang jelas. Edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi online. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi online.
Analisis Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Pt. X Perusahaan Asuransi Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung Sah, Kodir; Martinouva, Rissa Afni; Efendi, Nurlis; Sunaryo, Sunaryo
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerjasama merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Perjanjian ini dapat dibuat untuk berbagai jenis kerjasama, seperti kerjasama bisnis, kerjasama pemerintah, atau kerjasama nirlaba. Perjanjian kerjasama biasanya berisi tentang tujuan dan sasaran kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerjasama, besaran biaya atau keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan atau masalah yang mungkin terjadi selama kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat penting untuk menghindari kebingungan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Selain itu, perjanjian kerjasama juga dapat memberikan jaminan hukum bagi masing-masing pihak sehingga terciptanya kepastian dalam pelaksanaan kerjasama. PT. X Perusahaan Asuransi mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan RS Bintang Amin Lampung. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak pertama memberikan jaminan atas kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, para pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama. Jenis penelitian inni merupakan hukum normatif dengan Pendekatan yang menekankan pada kualitas dikenal dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui Hak dan kewajiban merujuk pada hakhak yang dimiliki dan kewajibab-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masingmasing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Serta, Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama menjadi penting untuk mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan negosiasi, arbitrase, dan pengadilan merupakan beberapa opsi yang dapat digunakan.
Transformation Of Indonesian Public Policy Law In The Digital Era: Utilization Of Artificial Intelligence In The State Financial System Saputra, Muhammad Febriyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as a developing country with dynamic economic growth, faces not only global challenges  caused by digital transformation but also stands at the forefront of exploring the utilization of Artificial  Intelligence (AI), including in governance and financial systems. The AI technology development opens  new opportunities in managing, optimizing, and overseeing the finances flow among government  entities. This research aims to analyze the Indonesian public policy law transformation in the digital era  related to the use of AI in the national financial system. It also seeks to analyze the development of  models, integration strategies, and regulatory efforts needed to achieve a balance between technological  efficiency and regional financial justice. The method used is normative research. The research results  indicate that there is currently no specific regulation governing AI in Indonesia. Conversely, the use of  AI technology has the potential to create several issues, such as analysis errors leading to  misinformation, copyright protection, and concerns related to human values. The developed models  should be oriented towards justice, integration strategies should ensure equal technology accessibility,  and regulatory efforts should focus on protecting people's rights and justice in fund allocation. Thus,  the AI technology implementations in the national financial system can provide optimal benefits and  simultaneously support inclusive and sustainable development throughout the regions. This research  specifically addresses regulations related to AI in Indonesia and contributes to legal developments in  Indonesia, particularly in the field of AI. This research novelty lies in the absence of similar studies  before, making it a new body of knowledge in the legal studies development.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue