Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JAPK, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and public administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development 2. Decentralization and Regional Autonomy 3. Social Policy 4. Economic and Public Policy 5. Public Management and Governance 6. Regional Development Planning 7. Any specifics issues of public policy and management Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JAPK received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists and others
Articles
46 Documents
<![CDATA[KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG-BARANG PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hudayat Cahyono Putra]]>;
<![CDATA[Iskandar Kandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v2i2.11016
<![CDATA[ABSTRAKPengelolaan terhadap keuangan dan barang publik menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara melalui pemerintah, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan suatu rakyat sehingga terwujudnya tujuan dari suatu negara. Tujuan pengelolaan keuangan dan barang public adalah semata-mata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Regulasi keuangan negara termasuk didalamnya tentang barang publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan dan barang publik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, karena penelitian menelaah terhadap buku-buku dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keuangan negara adalah suatu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang termasuk didalam nya adalah barang publik. ruang lingkup keuangan public meliputi mobilisasi sumber dana, pembelanjaan anggara, dan pengaruh dari kedua tersebut. Keuangan negara dan barang publik membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. APBN menjadi salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional. Adapun pengelolaan terhadap keuangan negara dan barang publik meliputi perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. pengelolaan ini mutlak dijalankan oleh pemerintah. Pengelolaan negara bertujuan untuk mendukung pembangunan agar masyarakat adil dan sejahtera.Kata Kunci: Keuangan, Negara, Barang Publik]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Popi Selviana Adella]]>;
<![CDATA[Rafieqah Nalar Rizky]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i1.14894
<![CDATA[Kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupum perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Meningkatnya kemiskinan dan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan, melakukan kebijakan politik dalam hal penangulangan kemiskinan wilayah perkotaan, pemerintah kota medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman. Metode peneliitan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumnetasi. Berdasarkan penelitian ini diketahui implementasi peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan sudah efektif. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat mampu yang menempati rusunawa. Seharusnya rusunawa ditempati oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa berjalan dengan baik bantuan program pemerintah. Hal ini yang menjadikan permasalahan tidak tegasnya pihak rusunawa dalam mengatasi hal tersebut.]]>
<![CDATA[ETNIK MELAYU DALAM SETTING BUDAYA LOKAL TEPAK SIRIH SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN (TINJAUAN SOSIOBUDAYA) ]]>
<![CDATA[Syafrizal Syafrizal]]>;
<![CDATA[Ida Martinelli]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i1.15434
<![CDATA[Temuan sebagai hasil kajian ini akan memungkinkan pembaca untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana etnik Melayu dalam setting budaya lokal Tepak Sirih sebagai simbol perlawanan infaknya terhadap pengayaan nilai mata kuliah state mission (tinjauan sosiobudaya dan politik). Persoalan yang berkaitan dengan budaya lokal (local wisdom) adalah realitas sosial yang dapat kita takar berkaitan dengan muatan yang terkandung di dalamnya. Takaran kandungn nilai suatu budaya lokal tentu tidaka dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kandungan nilai itu menjadi prinsip dan tata nilai hidup bersama suatu kelompok masyarakat atau suatu bangsa. Dalam konteks Etnik Melayu dalam setting budaya lokal tepak sirih infaknya terhadap pengayaan nilai mata kuliah state mission (tinjauan sosiobudaya), adalah salah satu wujud nyata yang tidak terbantahkan akan dapat memberi infak terhadap pengayaan nilai mata kuliah state mission (tinjauan sosiobudaya). Pelaksanaan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan pola pelaksanaan penelitian secara langsung bertemu dengan populasi atau informan terpilih. Jangka waktu pelaksanaan penelitian ini lebih kurang 97 hari, mulai dari tanggal 12 Agustus 2022 pertengahan Januari 2023. Hasil kajian yang cukup sederhana ini memiliki nilai yang begitu urgen karena dapat memberikan garansi bahwa etnik melayu dalam setting budaya lokal tepak sirih sebagai simbol perlawanan (tinjauan sosiobudaya) secara langsung ataupun tidak langsung dapat menjadi pemasok nilai-nilai luhur, baik dalam konteks sesame Melayu maupun dalam konteks kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGGUNAAN TEMPAT BERJUALAN DI PASAR PETISAH ]]>
<![CDATA[Mutia Anggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i1.14904
<![CDATA[Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk transaksi jual beli yang dibangun, dikelola serta disediakan tempat oleh Perusahaan Umum Daearah Pasar. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, antara lain Sub Bagian Administrasi dan Penagihan, Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan, Kepala Urusan Pendapatan, Pedangang yang ingin membayar konstribusi serta Pedagang yang tidak membayar konstribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan secara keseluruhan sudah terimplementasikan meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para pedangang di pasar petisah belum mematuhi dan tidak taat pada aturan yang berlaku dalam penggunaan tempat berjualan.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BISKANG ]]>
<![CDATA[Yusril Azmi Tumangger]]>;
<![CDATA[Agung Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i1.14880
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Desa Biskang, Kec Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi kepemimpinan demokratis dalam pegelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh Direktur BUM desa Biskang. adapun Visi Mewejudkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengembangan kawasan wisata dan pengelolaan asset desa,dengan motto bersama membangun desa serta Misi untuk Meningkatkan perekonomian Desa, Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan. Jenis penelitian yang digunakan dengan metodoe deskriftif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil temuan dilapangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kemepemimpinan yang dilakukan direktur BUM Desa Biskang dalam pelolaan Badan usaha milik desa di desa biskang telah dilakukan secara demokratis hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian yakni Adanya upaya pengambilan keputusan bersama dalam pemecahan masalah, Adanya proses pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada seluruh struktural, Adanya proses pengembangan keterampilan dalam mendukung kinerja, Adanya proses kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Telah dilakukan guna mencapai gaya kepemimpinan demokratis dalam mengelola BUM Desa Biskang]]>
<![CDATA[ANALISIS POTENSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUMDES DI WILAYAH KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Endang Irawan Supriyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i1.15426
<![CDATA[BUMDes is a business entity legalized by the government with the main objective of building a business in accordance with the potential of the village for the greatest possible welfare of the village community, although there are still obstacles encountered empirically. Therefore this study will analyze the potential and obstacles encountered in establishing BUMDes in the Sagalaherang District, Subang Regency. This research method uses a Qualitative Research Method with a Case Study approach. The results of this study using SWOT analysis show that BUMDes in the Sagalaherang District, Subang Regency have potential that can be utilized, where Sagalaherang District is included in the Tourism area and even several villages have received a Regent's Decree as a Tourism Village but have limitations regarding human resources managing BUMDes besides that the community and administrators still don't understand the purpose of establishing BUMDes. Therefore it is necessary to socialize BUMDes to the community and implement the development of BUMDes management human resources]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Rani, Nurkhay]]>;
<![CDATA[Martinelli, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i1.19932
<![CDATA[Alih fungsi lahan menyebabkan jumlah area pertanian Provinsi Sumatera Utara terus berkurang alih fungsi lahan di Sumatera Utara umumnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Proses alih fungsi lahan harus mematuhi persayaratan hukum yang berlaku, mencakup proses perizinan, mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif degan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara sudah dijalankan secara optimal. Namun masih terdapat beberapa hambatan hal ini di buktikan dari sosialisasi yang sudah dilakukan dalam bentuk peyuluhan dimana masyarakat belum bisa beralih fungsi sesuai degan peraturan, pendampingan untuk merekomendasikan lahan yang akan diganti kembali lahannya akibat dari pembangunan jalan tol tetapi pemilik lahan tidak mau diganti dengan lahan yang baru karena kebutuhan ekonominya, kemudian dalam bentuk seminar tetap saja masyarakat petani mengambil kebijakan sendiri untuk beralih fungsi hal ini disebabkan karena lahan yang dimiliki sudah rusak dan membuat kerugian petani sehingga di alih fungsikan menjadi perumahan, perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya.]]>
<![CDATA[KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Rantung, Margareth I.R]]>;
<![CDATA[Tarore, Steven V]]>;
<![CDATA[Posumah, Esther]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i2.17246
<![CDATA[This study aims to determine and describe the performance of the North Sulawesi Regional Inspectorate. The research method used is qualitative descriptive. The number of informants in this study were 4 people. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. The results of the study show that based on the results of the research and discussion related to the performance of the North Sulawesi Regional Inspectorate, it can be concluded that employees at the North Sulawesi regional inspectorate office in terms of carrying out the supervisory function have not been maximized, this can be seen from the following indicators. 1) Productivity Performance is not good enough. Performance Quality that shows the development of each employee. 3) The accuracy is not yet effective because it is influenced by several factors. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Inspektorat Daerah Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa pegawai pada kantor inspektorat daerah Sulawesi Utara dalam hal menjalankan fungsi pengawasan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut 1) Kinerja Produktivitas belum cukup baik. Kualitas Kinerja yang menunjukkan perkembangan setiap pegawai. 3) Ketepatan yang belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. ]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun ]]>
<![CDATA[Stevani, Faiza]]>;
<![CDATA[Rizky, Rafieqah Nalar]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i1.19659
<![CDATA[Penyelenggaraan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) merupakan suatu cara untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun masalah dalam implementasi kebijakan PATEN kenyataannya masih banyak masyarakat terutama di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun mengeluh akan hambatan dan watak dalam proses pelayanan yang ada di kantor camat tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan jalinan komunikasi yang baik dari pihak pegawai kepada masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan dalam perumusan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam rangka meningkatkan kinerja di kantor camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kebijakan PATEN di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam menjalankan program tersebut terdapat hambatan pada koneksi jaringan sehingga memperlambat kerja sistem serta kurang-nya dukungan pemerintah dalam hal fasilitas sarana-prasarana. ]]>
<![CDATA[Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur ]]>
<![CDATA[Sendouw, Recky H.E]]>;
<![CDATA[Langkai, Jeane E]]>;
<![CDATA[Pangerapan, Matthew Joel]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i2.17245
<![CDATA[This study aims to describe the Policy Implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Luaan Village, Tondano Timur District, Minahasa Regency. This study uses a qualitative approach. The results showed that: 1) PKH assistance was not on target due to invalid data. The data at the Center and at the Regions are out of sync and there is no periodic updating of data. 2) The distribution of PKH assistance was not timely; there are unscrupulous aid agents who reduce the quantity and quality of aid; and hampered because the Prosperous Family Card (KKS) often has errors due to invalid data. 3) PKH assistance will be very beneficial if it is received by truly deserving people. However, there are people who year after year continue to receive this assistance. This means that this program is not successful because it is not able to change the people's standard of living.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Luaan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bantuan PKH tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid. Data di Pusat dan di Daerah tidak sinkron dan tidak ada pemutakhiran data secara berkala. 2) Penyaluran bantuan PKH tidak tepat waktu, adanya oknum pendamping yang mengurangi kuantitas dan kualitas bantuan, serta terhambat karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sering terjadi kesalahan akibat data yang tidak valid. 3) Bantuan PKH akan sangat bermanfaat jika diterima oleh orang yang benar-benar berhak. Namun, ada saja orang yang dari tahun ke tahun terus menerima bantuan ini. Hal ini berarti program ini tidak berhasil karena tidak mampu mengubah taraf hidup masyarakat. ]]>
