Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JAPK, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and public administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development 2. Decentralization and Regional Autonomy 3. Social Policy 4. Economic and Public Policy 5. Public Management and Governance 6. Regional Development Planning 7. Any specifics issues of public policy and management Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JAPK received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists and others
Articles
46 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Alvita Sahriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i1.19660
<![CDATA[Kota Medan merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi.Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir sehingga sering terjadi kemacetan dan seluruh ruas jalan tidak lagi memberikan kenyamanan terutama bagi pejalan kaki.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,studi dokumentasi dan kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna,hal ini diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti Sumber Daya belum mendukung penuh pelaksanaan pengelolaan pelataran parkir ditepi jalan umum,hal ini terlihat masi adanya juru parkir yang tidak menaatin aturan-aturan yang ada,serta belum memadainya sumber daya finansial dikarenakan belum semua lokasi parkir memiliki rambu parkir dan marka jalan.Selanjutnya Komunikasi Antar Organisasi Terkait,sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum belum berjalan baik karena masi ada yang belum mengerti pengenai aturan parkir ditepi jalan umum.Dan karakteristik organisasi pelaksana belum berjalan maksimal dimana masi adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas serta dalam meningkatkan transparansi mengenai E parkir sosialisasi masi belum dilakukan secara merata.Sikap pelaksana dalam melakukan prosedur-prosedur parkir di tepi jalan umum masi belum optimal,hal ini terlihat masi terdapat juru parkir yang tidak mematuhi prosedur-prosedur parkir sehingga pengelolaan parkir belum berjalan maksimal. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik,Pengelolaan Parkir]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI MATUA HILIA KABUPATEN AGAM ]]>
<![CDATA[bayu firdaus]]>;
<![CDATA[Karjuni Dt Maani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i2.17120
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Nagari Matua Hilia, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Hilia telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), namun perencanaan penggunaan ADD lebih terfokus pada kegiatan pemerintah Nagari, dan belum memadai dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana ADD.]]>
<![CDATA[PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI PT. TOKOPLAS E-COMMERCE INDONESIA CABANG MEDAN ]]>
<![CDATA[Dara Ananda Putri]]>;
<![CDATA[Dedi Amrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i1.16351
<![CDATA[Pemimpin yang baik tercermin dari gaya kepemimpinan dalam memberikan sebuah keputusan untuk mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan. kineja pegawai memiliki peran terpenting dalam meningkatkan kualitas perusahaan untuk tetap eksis di masa yang mendatang, dimana pegawai merupakan aset terpenting dalam tercapainya tujuan perusahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap peningkatan kinerja pegawai PT. Tokoplas E-Commerce Indonesia Cabang Medan. Metode penelitian ini deskriptif dengan analisis Kuantitatif, Adapun jumlah populasi dan sampel penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 40 orang. Dimana teknik analisi data terdiri dari uji kolerasi product moment, uji signifikan, uji koefisien determinasi dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai hipotesinya ialah Ho ditolak dan Ha diterima dengan nilai t hitung 6.364 1.685 t tabel dan memiliki nilai signifikan 0,005 0,05 maka dapat diartikan jika gaya kepemimpinan demokratis berjalan dengan baik maka akan menghasilkan peningkatan kinerja pegawai yang dapat dijelasakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. ]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Sakir, Ahmad Rosandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i2.17723
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kota Ambon. Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan instrumen yang dirancang untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman data. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya, khususnya sarana penunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, terindikasi belum optimal. Kendaraan tersebut dinilai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.Secara khusus, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik. Namun, terdapat kekurangan dalam segi efisiensi, terutama pada aspek waktu penyelesaian yang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen sumber daya, guna meningkatkan efisiensi dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika Kota Ambon Provinsi Maluku.]]>
<![CDATA[STRATEGI DIRECTING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE DI DINAS KOMINFO KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[tiara sofiyanti]]>;
<![CDATA[Nalil Khairiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i1.16104
<![CDATA[Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bertanggungjawab sebagai supporting system demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang komunikasi dan informatika Kota Medan. Oleh sebab itu diperlukan adanya indikator kinerja pegawai meliputi kualitas kerja, keterampilan, kuantitas, ketepatan waktu, efektivtias dan kemandirian. Namun fenomena yang terjadi adalah kurang maksimalnya pengelolaan data yang terintegrasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Hal ini disebabkan kurangnya pegawai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika serta sarana dan prasarana yang belum merata. Maka untuk mengatasinya diperlukan pengarahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi directing kepala dinas meliputi pemberian arahan secara berkesinambungan, mencegah human error, serta menciptakan creative activity sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengarahan diberikan secara rutin dan monoton pada saat apel hari senin dan rapat bulanan serta melalui sekretaris. Selain itu pengarahan tidak memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga ASN tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Dampak pengarahan pada penggunaan teknologi informasi dilihat dari Diskominfo yang selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait pengembangan aplikasi maupun pelatihan guna meningkatkan keterampilan ASN, kolaborasi antar OPD serta belum optimalnya transformasi data digital dan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, baik dari segi infrastruktur dan hardware guna menambah kapasitas atau kemampuan data center Pemko Medan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES ]]>
<![CDATA[zikri, maulana surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v3i2.15905
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominso) Kabupaten Gayo Lues. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implemetasi kebijakan Pengelolaan Percepatan Pengunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan gayo Lues. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penilitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif, yaitu metode yang menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada dilapangan. kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues telah diimplementasikan dan masih menghadapi hambatan yang berasal dari kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Murniyati Yanur]]>;
<![CDATA[Mochamad Doddy Syahirul Alam]]>;
<![CDATA[Freshy Olvionita]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i2.20596
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah, adanya beberapa lembaga pemerintahan atau badan publik yang masih enggan terbuka atau tidak transparansi dalam memberikan informasi publik yang dimiliki, sehingga membuat adanya kendala bagi publik yang ingin mengakses informasi secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik, yakni dengan melakukan Monitoring dan evalusi Pada Badan Publik, yang tujuannya untuk memastikan Badan Publik telah mematuhi Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilaksanakan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang diambil/dilakukan oleh Badan Publik.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskritif kualitatif, penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpengaruh besar pada peningkatan transparansi oleh Komisi Informasi pada Badan Publik.]]>
<![CDATA[STRATEGY DIRECTING KEPALA DESA DALAM PENDATAAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SEI ROTAN ]]>
<![CDATA[Sri Rezekina]]>;
<![CDATA[Dedi Amrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i2.16389
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang strategy directing kepala desa dalam pendataan enerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategy directing kepala desa dalam pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan menjadikan manusia sebagai instrument dan di sesuaikan dengan situasi yang wajar dengan kaitannya dengan pengumpulan dapa pada umumnya bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah strategy directing yang dilakukan kepala desa dalam pendataan penerima bantuan PKH relatif baik. Terdapat 4 cara strategy directing yang dilakukan kepala desa yaitu : Adanya pemberian perintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), adanya pelimpahan sebagian wewenang oleh pimpinan, adanya aktivitas pengarahan oleh pimpinan, pemberian motivasi dari pimpinan. Dari yang dilakukan kepala desa bisa dilihat dari cara kepala desa mengarahkan kepala dusun untuk melakukan pendataan dan menginformasikan tentang bantuan PKH. Untuk permasalahan masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan kuota menjadi penerima bantuan PKH dan perbedaan jumlah nominal masih perlu di koordinasikan kepada dinas sosial.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI ]]>
<![CDATA[Tika Rizki Safira]]>;
<![CDATA[Agung Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i2.16686
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan. Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) ]]>
<![CDATA[I Made Prastika Angga]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v4i2.20376
<![CDATA[The Indonesian government has enacted Law No. 41/2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land as a government decree that aims to protect agricultural land from the problem of land conversion that continues to increase every year. This agricultural land protection policy is the basis for decisions in controlling land conversion. The purpose of this research is to find out the Collaborative Governance of the implementation of agricultural land protection policies in Indonesia. This research uses a qualitative research method with a literature review approach through online search sources through Google Scholar. The result of this research is the Implementation of Agricultural Land Protection Program in Indonesia, currently still not implemented and running effectively and the lack of collaboration or cooperation between stakeholders in several regions in Indonesia. For this reason, there needs to be an effort through the Collaborative Governance approach or requires cooperation between the government as a regulator, the private sector, and the community, especially the landowners and farmers so that the implementation of this program runs well according to the objectives of the policy setting. Keywords: Collaborative Governance, Policy Implementation, Agricultural Land Protection]]>
