cover
Contact Name
khaidir ali
Contact Email
khaidiralitra@gmail.com
Phone
+6282160559891
Journal Mail Official
khaidirali@umsu.ac.id
Editorial Address
Alamat Redaksi: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Gedung C) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
ISSN : -     EISSN : 28076729     DOI : http://dx.doi.org/10.30596%2Fjapk.v1i1
Core Subject : Social,
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JAPK, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and public administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development 2. Decentralization and Regional Autonomy 3. Social Policy 4. Economic and Public Policy 5. Public Management and Governance 6. Regional Development Planning 7. Any specifics issues of public policy and management Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JAPK received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists and others
Articles 51 Documents
IMPLEMENTASI PERATURAN PKPU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN CIAMIS Kholikin, Rafi Akhsanul; Holivil, Ernestus
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.21664

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui implementasiPKPU Nomor 1 Tahun 2015 di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Penelitian yang ditinjau melalui teori dari Merille S. Grindle (1980) yang meliputi dua faktor yaitu, substansi kebijakan dan konteks implementasi memiliki resultan bahwa proses Implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 TentangPengelolaan dan Pelayanaan InformasiPublik di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis secara umum telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi seperti ego sektoral masing-masing divisi, terbatasnya sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur penunjang. Selain itu, terdapat beberapa parameter dalam teori Merille S. Grindle(Grindle, 2017), yaitu kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdayayang terlibat, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristiklembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tangkap. Dengan metode kualitatif deskriptif, Hasil yang didapat bahwa KPU Kabupaten Ciamis berusaha mewujudkan terjaminnya akses informasipublik di lingkungan KPU, meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam Pemilu. Bentuk pelayanan informasi dapat secara langsung datang ke desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Ciamis maupun secara tidak langsung melalui surat elektronik dan website KPU Kabupaten Ciamis.
KOLABORASI STRATEGIS: PERAN PUBLIK DAN SWASTA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI Sukma, Cinta Amalia; Furqon, Imahda Khoiri
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i1.25211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaborasi antara sektor publik dan swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur sistematis, artikel ini mengkaji model-model kemitraan, pendukung kebijakan, serta tantangan implementasi kolaborasi publik-swasta dalam konteks ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan swasta mampu menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendorong inovasi. Model kolaborasi yang berhasil diterapkan meliputi Public-Private Partnership (PPP), Built-Operate-Transfer (BOT), dan berbagai skema pembiayaan kreatif. Faktor kunci keberhasilan kolaborasi mencakup kerangka regulasi yang jelas, pemerataan risiko, transparansi proses, dan komitmen jangka panjang dari kedua pihak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan dialog publik-swasta untuk mengoptimalkan dampak kolaborasi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.Kata kunci: kolaborasi publik-swasta, pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi, investasi, infrastruktur.
STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DESA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI ERA DIGITAL Kholik, Kholilul; Ardika, Aurinda; Sahputra, Ikmal; Gomgom, Jeremi; Nasution, Irfan Hafiz; Girsang, Pitta Bonaria; Ginting, Tom Kelvin Jose
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i1.24067

Abstract

Pemanfaatan Dana Desa telah menjadi instrumen vital dalam pembangunan perdesaan di Indonesia. Namun, tantangan dalam pengelolaannya sering kali berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Era digital memberikan peluang besar untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Dana Desa, asalkan diimbangi dengan penguatan kapasitas SDM. Artikel ini bertujuan mengkaji strategi pengembangan SDM desa yang adaptif terhadap tuntutan digitalisasi dan mampu mengoptimalkan penggunaan Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pendekatan kualitatif dan telaah literatur mutakhir, artikel ini menyoroti pentingnya pelatihan berbasis teknologi, kolaborasi antar stakeholder, serta pemanfaatan platform digital desa. Rekomendasi strategis disusun untuk mendukung penguatan kapasitas lokal dalam menyongsong transformasi digital tata kelola desa.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Medan mutiara, mutiara
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i1.24451

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas,  disebutkan ada 22 hak penyandang disabilitas termasuk hak atas pekerjaan yang setara dan tanpa diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak dan kesempatan pengembangan karir. Namun, di Kota Medan, banyak penyandang disabilitas yang masih menjadi pengemis dan tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas di Kota Medan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah implementasi, kebijakan publik dan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dilihat dari keberhasilan implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menunjukkan kemajuan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Namun, hal ini masih terdapat berbagai tantangan dari pihak perusahaan swasta maupun stigma yang melekat pada masyarakat. Serta dari segi pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas masih belum terpenuhinya hak pekerjaan penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang masih kurang paham mengenai hak-hak, potensi dan kemampuan penyandang disabilitas.
Efektivitas Pengawasan Langsung Dalam Pengelolaan E-Parking Di Dinas Perhubungan Kota Medan Tarisa, Dinda
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i1.16409

Abstract

Seiring berkembangnya teknologi yang maju membawa perubahan dalam berbagai penghidupan. Electronic Parking atau parkir meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir secara elektronik. Electronic Parking merupakan inovasi teknologi informasi yang memudahkan pengemudi melakukan transaksi parkir sehingga tidak perlu menggunakan uang tunai. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan menyimpulkan bahwa bahwa program E-Parking di Kota Medan telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam memudahkan akses parkir dan mengatasi beberapa masalah terkait pembayaran tarif dan pungutan liar. Dengan dorongan untuk pengembangan lebih lanjut dan respon positif dari penerima program, program E-Parking dianggap sebagai langkah yang penting dalam upaya menghadirkan solusi teknologi dalam mengatasi permasalahan parkir. Namun, tetap diperlukan upaya lanjutan dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta pemantapan aspek-aspek teknis guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA Rozikin, Mochammad; Kusumandhari, Dwi; Astuti, Deswita Puji; Rahmanda, Widya Ayu Rika
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i1.25212

Abstract

Salah satu tantangan besar dalam mencapai tata kelola yang baik di banyak negara termasuk Indonesia adalah keberadaan korupsi. Studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif di Singapura dan Indonesia dengan penekanan khusus pada sistem, kebijakan, dan lembaga yang terlibat. Singapura memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, sedangkan Indonesia mengalami Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang cukup buruk. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metodologi deskriptif untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh kedua negara. Strategi-strategi tersebut meliputi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan masalah struktural menjadi penghambat bagi upaya yang dilakukan Indonesia. Singapura menjalankan sistem hukum yang tegas dan memiliki budaya kejujuran yang mendalam, yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan saran yang didasarkan pada data untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat kebijakan anti-korupsi di Indonesia.
PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA KEISTIMEWAAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Puteri, Winaya Miranda Eka; Isnaeny, Maunty; Sakti, Fadjar Tri
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.27855

Abstract

This study examines how the Special Autonomy Fund (Danais) and Regional Own-Source Revenue (PAD) contribute to the dynamics of economic growth in the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the period 2021–2024, using a quantitative descriptive–causality approach. The findings indicate that although Danais, PAD, and GRDP all show year-to-year increases, their patterns of change do not demonstrate a direct relationship that explains the influence of Danais or PAD on economic growth. A flypaper effect may occur when regional economic activity is more strongly influenced by central government transfers than by the region’s own revenue capacity. Further investigation is needed to understand how reliance on Danais shapes spending priorities and economic development in DIY.Keywords:Economic Growth , Special Autonomy Fund, Own Source Revenue
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA: STUDI LITERATUR Afifah, Ayyi; Salsabila, Salsabila; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.26976

Abstract

Stunting masih menjadi masalah gizi krusial di Indonesia, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Meski pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting, namun kemajuan di berbagai daerah belum merata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah observasi pustaka deskriptif tematik terhadap tujuh artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan nasional telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan prevalensi stunting, namun efektivitas implementasinya bervariasi antar daerah. Komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran gizi masyarakat masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penguatan kapasitas pelaksana di daerah, pemanfaatan sistem pemantauan digital, dan kolaborasi antarsektor merupakan langkah krusial untuk mencapai penurunan stunting yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DIGITALISASI ADMINISTRASI KAMPUS STUDI KASUS : FISIP UIN BANDUNG Windani, Patrisia Zakinda Kusuma; Lestari, Talia Anisa; Chealsea, Angga; Winata, Hilma Mutiara
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.25245

Abstract

Digitalisasi layanan administrasi di perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam menjawab tuntutan efisiensi dan kemudahan akses bagi sivitas akademik. Di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, digitalisasi diwujudkan melalui sistem Cepuk Digital yang dirancang untuk menghadirkan layanan administrasi yang lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Cepuk Digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna dalam prosesnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan. Analisis dilakukan dengan teknik tematik dan reduksi data untuk menggali pola dan tema utama terkait efektivitas layanan, hambatan yang muncul, serta kebutuhan pengembangan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cepuk Digital cukup efektif dalam mempercepat proses layanan, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Namun, beberapa kendala seperti belum optimalnya pengelolaan dokumen fisik, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penyempurnaan sistem dan pemberdayaan pengguna agar digitalisasi layanan administrasi benar-benar memberikan dampak nyata di lingkungan kampus. Kata kunci  : digitalisasi administrasi,  layanan kampus, efektivitas layanan.
Inovasi Kebijakan Layanan Pada Modernisasi Transportasi Angkutan Kota Metro Trans Jabar di Kota Bandung Nurfiriyanti,Wahid,Rihadatulaisyi,Rahardian,Yusuf, Annisa,Imanudin,Nazwa,Riva,Rama,Rikki
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.27619

Abstract

Modernisasi transportasi publik menjadi aspek penting dalam mengatasi peningkatan kebutuhan mobilitas di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan inovasi kebijakan layanan pada program Metro Jabar Trans (MJT) sebagai upaya transformasi angkutan kota di Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif berpendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Agile Governance mendorong pembaruan tata kelola layanan melalui adopsi sistem pembayaran digital, integrasi jaringan moda transportasi, peningkatan standar pelayanan, dan evaluasi rutin sebagai dasar penyempurnaan layanan. Meskipun demikian, program MJT belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan armada operasional, distribusi layanan yang tidak merata, serta pemahaman pengguna yang belum sepenuhnya terbentuk. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pengembangan infrastruktur pendukung, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan perumusan kebijakan transportasi publik di kawasan urban pada masa mendatang.