Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
371 Documents
<![CDATA[PENERAPAN MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI BATU BATA ]]>
<![CDATA[Abdul Sadad]]>;
<![CDATA[Mimin Sundari Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.2.p.105-110
<![CDATA[Penerapan Modal Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Industri BatuBata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis bagaimana penerapan modal sosial dalamupaya pemberdayaan masyarakat industri batu bata di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.Pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkanpembangunan yang mengarah pada pembangunan masyarakat. Modal sosial yang merupakansalah satu aspek dalam rangka pemberdayaan masyarakat kerap terlupakan. Peningkatan mutukehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan modal sosial dalam masyarakattersebut. Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat industri batu batu belum terdapat peningkatanperekonomian secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitianberupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa penerapan modal sosial masyarakat industri batu bata di Kecamatan TenayanRaya belum maksimal dilaksanakan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa elemen-elemen modalsosial yang paling berpengaruh pada masyarakat Kelurahan Sialang Sakti adalah kepercayaandan jejaring sosial. Disamping itu kurang berfungsinya kelembagaan masyarakat, dan perananantokoh masyarakat sehingga berdampak kepada pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkantaraf kehidupan masyarakat industri batu bata di Kecamatan Tenayan Raya.]]>
<![CDATA[Implementasi Pnpm Mandiri Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Chalid Sahuri]]>;
<![CDATA[Sofia Achnes]]>;
<![CDATA[Dadang Mashur]]>;
<![CDATA[Zulkarnaini ']]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.3.2.p.%p
<![CDATA[Thepurpose of this study is to analyze and explain the mechanism of the implementation of the PNPMMandiri in Sub Base Sub Base East Kerinci Kerinci Pelalawan. The research relies on interviewswith informants between researchers deliberately researchers determine in accordance with theneeds of the required information. Later observations for viewing and analyzing events in thefield. The results indicate the implementation of poverty reduction through PNPM Mandiri in SubBase East Kerinci less successful overall. This happens because of a lack of capability in managingand implementing activities posted coached the poor through its resources.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ]]>
<![CDATA[Febr Yuliani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.9.1.p.37-44
<![CDATA[ Implementation of Protect and Ecosystem Management and Fire Control of Forest andField. Land and forest fires occurring every year in Riau Province until 2016 reaches 3,218 hectareswith the highest number of fires in Rokan Hilir Regency with 32 points. Other fire spots are alsospread in Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, and Inhu districts. Meanwhile, forestfires and peatlands in the eastern coastal region also continue. Until now, it was recorded that310.25 hectares of peatland had been burned in Meranti Regency. This research aims to find outthe Implementation of Protection and Management of Peat Ecosystem and Forest and Land FireControl in Meranti District, Riau Province. The type of this research is qualitative with explorativemethod. In Implementation of Protection and Management of Peatland Ecosystem and Forestand Land Fire Control in Meranti District has been done This can be seen from the managementindicators used in analyzing the Implementation of Peatland Protection and Management andForest and Land Fire Control in Meranti District. Evident with the occurrence of decrease of firespots in some villages even in 2016 not found the hotspots. In addition, Meranti District is alsoan international laboratory for the management of peat ecosystems. Efforts to protect and managepeatlands are back in order to return to their function.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan ]]>
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihatpelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha EkonomiKelurahan-Simpang Pinjam (UEK-SP) di Kota Pekanbaru. Penelitian difokuskan kepada kajian dikawasan pemberdayaan masyarakat supaya dapat ditemukan hasil menyeluruh dalam melakukanpenyelidikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan programpemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP di Kota Pekanbaru walaupun masihmengalami banyak kendala, namun implementasinya sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuandan aturan yang berlaku.Kata Kunci: kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM MEWUJUDKAN GREEN CITY ]]>
<![CDATA[M. Fajar Anugerah]]>;
<![CDATA[Sujianto Sujianto]]>;
<![CDATA[Adlin Adlin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.7.1.p.%p
<![CDATA[Implementation Coordination in Making Geen City. Initiative green city embodies hasstrategic significance because it was motivated by several factors, including the rapid growth ofcities and the implications for the emergence of a variety of urban problems such as traffic congestion,floods, slums, social inequality and reduced area of green open space. There are four attributesto realize the green city of Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, GreenTransportation. The method used in this study is a qualitative research method. Based on theresults of this research is that the functions of planning and organizing the management functionsof local government in the implementation of coordination in realizing green city of Pekanbarusignificantly affect its implementation. This is because in the planning function realizing greenplanning and design in planning the environmental documents for the initiators or businessowners they are still viewed as a burden (in terms of both budget and implementation), not as anobligation to manage the environment and poor law enforcement effort/activities that do notprepare and implement environmental documents. In the monitored object embodies a green openspace is still focused on vital objects without seeing other objects as objects to monitor road thatfocus on the way the protocol/parent and offices that focus on office close to the center ofgovernment. organizing coordination function Environment Agency is still lacking coordinationin the delivery of test equipment to realize the integrated transport emissions or green transportation.]]>
<![CDATA[EVALUASI PERUMUSAN, IMPLEMENTASI, DAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN ]]>
<![CDATA[Enceng ']]>;
<![CDATA[Faizal Madya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 5, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.5.3.p.1-8
<![CDATA[Penelitian ini bermaksudmelakukan evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Evaluasi yang dilakukanmeliputi evaluasi rumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungankebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor masihbelum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan masih belum tercapai, yaitupembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakantidak adanya target yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor;petugas pengawas bangunan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pengawasan bangunan di KabupatenBogor, banyaknya instansi yang melakukan pengawasan bangunan sehingga mengakibatkanpengawasan bangunan di Kabupaten Bogor menjadi tidak efektif dan belum ada standar operasionalprosedur (SOP) yang mengatur pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor.Kata Kunci: kebijakan, evaluasi, pengawasan]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN TRANSPORTASI UMUM (ANGKOT) UNTUK MENANGGULANGI KEMACETAN JALAN ]]>
<![CDATA[Junita Ayu Ariesandi]]>;
<![CDATA[Reiza Resita]]>;
<![CDATA[Zulfitri Salsbabila]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.11.2.p.77-82
<![CDATA[Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan kemacetan yang hampir dirasakan oleh kota-kota besar salah satunya Kota Malang. Permasalahan Kota Malang sendiri adalah kemacetan di bidang transportasi publik. Transportasi publik yang tidak digarap dengan serius oleh pemerintah yang menjadi persoalan kemacetan. Kota Malang memiliki transportasi publik yaitu angkutan umum, namun penyebab kemacetan oleh angkutan umum karena masih terjadinya pemberhentian sembarangan saat menurunkan penumpangnya, makan perlu di beri tempat atau fasilitas untuk pemberhentian angkutan umum.perlu adanya perbaikan prasarana angkutan umum demi kenyamanan penumpang. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat langkah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang dalam mengatasi kemacetan, dan ingin mengetahui upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemacetan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan umum atau transportasi publik seperti angkot di Kota Malang. Penelitian ini melakukan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang didapatkan melalui studi pustaka hasil penelitian sebelumnya dan data yang diperoleh dari artikel berita dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Kota Malang adalah sistem jalur satu arah di kawasan lingkar UB yang sudah berjalan lancar, diberlakukannya parkir miring atau serong di beberapa kawasan Kota malang. Disisi lain Walikota malang telah merancang kebijakan yang berfokus kepada angkutan umum (angkot) yang akan berbasis aplikasi atau daring yang sebenarnya dilaksanakan ujicoba pada bulan april 2020, tetapi kebijakan ini masih belum terelisasikan karena terhambat oleh situasi saat ini.]]>
<![CDATA[EVALUASI DESA PEMEKARAN ]]>
<![CDATA[Pirdo Mangatur MS]]>;
<![CDATA[M.Y. Tiyas Tinov]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 4, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.4.01.p.93-96
<![CDATA[This research relate to countryside evaluation of pemekaranin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu; as a mean to analyse fluency management ofgovernance of utilizable countryside, and also service fluency to society to reach improvement,growth, and progress of development. This research use method research of survey with descriptivequantitative approach, and also obtained data of taken away from sampel is population, namely[done/conducted] research at small and also big population, but data studied by data of taken awayfrom sampel is population, so that found by events relative, relations and distribution betweenvariable. Whereas data collecting technique that is by observation, interview, and enquette. Resultof research and solution of data analysis concerning evaluation countryside known that policy ofpemekaran of implementation countryside have better by government. This matter seen fromresponder comments of countryside evaluation pemekaran of mean enter at good category.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA KELUAR DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Bahjatul Murtasidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.7.1.p.%p
<![CDATA[Foreign Policy Out Canadian of the Kyoto Protocol in 2011. This research aims toexplain factors of Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 under Stephen Harper.This research uses Foreign Policy Theories by James N. Rossenau, and applies qualitative researchmethod. The Research shaw that Canada withdrawal policy toward Kyoto Protocol in 2011 isaffected by five factor. First, Harper’s views on Kyoto Protocol. Second, the ideology ofconservative party which was the winning and most dominated party in Canada’s parliament.Third, the dynamics of Canada’s federal government and provincial government relations thathas some problem in jurisprudence matters. Forth, overall domestics condition of Canada’senvironment and its national interests. And the final factor, international systems which showssome inconsistencies of big power states on Kyoto Protocol. The most dominant factor is Harper’sviews on Kyoto Protocol and the ideology of conservative party.]]>
<![CDATA[Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Andi Pitono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46730/jkp.2.2.p.%p
<![CDATA[A principle is base, guidance or something that considered as truth; that become thinking purposeand principles of guidance. Principles of Government come to be general principles as base and rule inconducting appropriate government, therefore the governmental conduct can be polite, fair and honor, freefrom cruelty, rule violation, abuse action of authority and too authoritative action. According to ConstitutionNo 32 in 2004, it states that in conducting governmental affairs, Government rules by itself or gives away apart of the affairs to its elements or subsidiary in district or gives it to regional government and/or villagegovernment. In line with conducting governmental affairs as regional authority, the regional carries outautonomy widely in order to rule and accomplish governmental problems on its own based on autonomy and“tugas pembantuan”.]]>
