cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 4 No 5 (2024)" : 25 Documents clear
Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Waruwu, Desrina; Br. Hombing, Helmi Dewi Sri Sari; Situmorang, Sanny Elysa; Elsi, Sutri Destemi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.887

Abstract

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Aplikasi berbasis teknologi digital membantu otomatisasi tugas-tugas manual seperti pendataan, pengarsipan, pelaporan, dan sosialisasi, sehingga menghemat waktu, uang, dan tenaga. Selain itu, teknologi digital memfasilitasi pelatihan pemilih dan partisipasi masyarakat. Media sosial dan big data juga berperan penting dalam menyediakan informasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemilu. Literasi digital diperlukan untuk menghindari disinformasi dan meningkatkan pemahaman politik. Pemilu serentak tahun 2024 akan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih. Dengan demikian, teknologi digital diharapkan menjadi inovasi penting yang menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini menyoroti peran penting teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk akses informasi politik yang lebih luas dan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Peran Media Sosial Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pemula Sitompul, Dewi Putri; Sitorus, Yulita; Sibuea, Eugenia Gracia Br; Elsi, Sutri Destemi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.888

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia adalah wujud demokrasi yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, yang mencerminkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan. Pemilih pemula, yang mayoritas berusia 17 tahun, kian dipengaruhi oleh media sosial dalam menentukan pilihannya. Peran media sosial dalam kampanye politik menjadi signifikan karena menyediakan platform bagi kandidat untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menyebarkan informasi, dan memobilisasi dukungan. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan pemilih muda, informasi politik mudah diakses, meskipun tantangan seperti misinformasi dan polarisasi opini tetap ada. Kandidat diharapkan dapat menggunakan media sosial secara efektif dan etis untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yang memiliki potensi besar dalam menentukan hasil pemilu. Pelatihan literasi media dan politik bagi pemilih baru sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi konten politik. Media sosial berperan besar dalam membentuk opini dan orientasi politik, sehingga pemanfaatannya yang bijak diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang lebih demokratis di masa depan.
Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Minerba) Ashar, Baihaqi; Pratama, Hendi; Hidayat, Rayhan; Nurcahya, Wirawan Firman
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.890

Abstract

Nikel merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat kendaraan listrik dan baterai yang merupakan tempat penyimpanan energi listrik. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia tahun 2020 menyebut bahwa logam nikel yang dimiliki Indonesia sebesar 143 juta ton dan cadangan logam nikel yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 49 juta ton. selain itu, cadangan bijih nikel dengan kadar dibawah 1,5 hingga diatas 1,7 persen sebesar 9,2 miliar ton. Dengan potensi nikel yang sangat besar, akan sangat disayangkan apabila Indonesia masih tidak dapat memanfaatkan barang tambangnya dengan belum dapat melakukan hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel akan meningkatkan nilai tambah produk sehingga proses produksi menjadi lebih panjang dan meningkatkan harga nikel tersebut. Penelitian ini akan terfokus kepada bentuk gambaran atau proyeksi program hilirisasi nikel yang akan berdampak kepada pendapatan negara sektor nonmigas. Seberapa besar dampak peningkatan yang akan diterima oleh pendapatan negara jika program hilirisasi ini berhasil dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana menggunakan studi literatur kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan melakukan hilirisasi produk salah satunya adalah produk baterai lithium ion untuk kendaraan Listrik akan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dari sektor non migas.  Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan iuran tetap pertambangan mineral dan Batubara dan tarif royalti nikel yang telah ditetapkan pemerintah.
Strategi Pembiayaan APBN Dalam Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global Saharani, Kharisma Dewantika; Ardiani, Della; Nurcahya, Wirawan Firman
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.893

Abstract

Ketidakpastian perekonomian global menjadi ancaman dalam merancang keuangan pemerintah, khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini mengharuskan pemerintah menggunakan pembiayaan APBN melalui utang guna menjamin keberlangsungan program pemulihan ekonomi. Namun, guna mendapatkan strategi pembiayaan APBN yang paling tepat, diperlukannya berbagai pertimbangan melalui manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan APBN dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global khususnya berkaitan dengan risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko refinansiasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi scoping review yang didapat dengan menggunakan berbagai sumber penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi risiko nilai tukar, strategi pembiayaan APBN yang tepat adalah dengan memperdalam pasar keuangan disertai oleh inovasi dan diversifikasi sumber pembiayaan, hingga melakukan kebijakan lindung nilai. Kemudian berkaitan dengan risiko suku bunga, pemerintah perlu menerapkan strategi berupa mempertahankan rasio minimum penggunaan utang baru menggunakan suku bunga tetap sebesar 80% serta memaksimalkan pembiayaan utang menggunakan rasio bunga mengambang sebesar 20% sesuai dengan target kuantitatif. Terakhir, kebijakan debt switching dan cash buyback menjadi strategi pembiayaan APBN tepat dalam menghadapi risiko refinansiasi.
Pelaksanaan Administrasi Kesiswaan Di MTs Negeri 2 Palembang Cahaya, Harisma; Setyaningsih, Kris; Rohman, Asep; Kanada, Rabial
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.897

Abstract

This research aims to identify issues in the implementation of student administration at MTs Negeri 2 Palembang, focusing on indicators of coordination, motivation, communication, and direction, as well as supporting and inhibiting factors. This study employs a qualitative descriptive approach, with the main informant being the Head of Administration and supporting informants including the School Principal, Vice Principal of Student Affairs, Teachers, and Students. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and verification techniques, and tested for validity through source and technique triangulation. The results show that student administration can be more effective and efficient by: 1) enhancing coordination not only through meetings but also in daily activities, 2) providing optimal motivation and building morale among administrative staff, 3) ensuring clear and effective communication, and 4) providing easily understandable guidance. Supporting factors for student administration include adequate facilities and infrastructure and good cooperation, while inhibiting factors include students frequently forgetting to bring required administrative documents and a decrease in human resources in the administrative department. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan di MTs Negeri 2 Palembang, dengan fokus pada indikator koordinasi, motivasi, komunikasi, dan pengarahan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informan utama Kepala Tata Usaha dan informan pendukung Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Guru, dan Siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kesiswaan bisa lebih efektif dan efisien dengan: 1) meningkatkan koordinasi tidak hanya melalui rapat tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari, 2) memberikan motivasi yang optimal dan membangun kepada tenaga administrasi, 3) memastikan komunikasi yang jelas dan baik, dan 4) memberikan pengarahan yang mudah dimengerti. Faktor pendukung administrasi kesiswaan meliputi sarana dan prasarana yang memadai serta kerja sama yang baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah siswa sering lupa membawa persyaratan administrasi yang diperlukan dan berkurangnya sumber daya manusia di bagian tata usaha.
Pengembangan Teknologi Dalam Memanfaatkan Eenergi Terbarukan Di Ibu Kota Nusantara Dengan Program Smart City Belva, Cyrilla Daveisha Quisha; Raspati, Bintang
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.904

Abstract

Pengembangan teknologi dalam memanfaatkan energi terbarukan di perkotaan menjadi salah satu fokus penting dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11, yaitu menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi teknologi dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan perkotaan dalam konteks program Smart City. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari sumber-sumber yang terkait dengan pengembangan teknologi energi terbarukan dan implementasi program Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN). Teknik pengumpulan data meliputi pencarian dokumen, analisis konten, dan sintesis informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program Smart City di IKN bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur, implementasinya menuai kritik karena penebangan hutan yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian iklim. Tindakan ini dapat mengancam keragaman hayati, memperburuk perubahan iklim, dan meningkatkan risiko bencana alam. Namun, terdapat peluang besar bagi penerapan teknologi inovatif seperti energi surya, angin, dan biomassa untuk mengurangi dampak lingkungan negatif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kota pintar ini benar-benar berkelanjutan dan mendukung konservasi lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan IKN sebagai kota pintar yang ramah lingkungan dan berdaya saing global.
Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Silooy, Ester; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.905

Abstract

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mencerminkan karakteristik negara hukum, namun independensi itu terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Pencari keadilan semula memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para professional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki inegritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum dapat menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar sehingga integritas moral aparatur penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Penyerahan Jasa Pelayanan Kesehatan Medis Susanto, Hapsari Inawati; Wijaya, Suparna
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.918

Abstract

Jasa kesehatan merupakan salah satu jenis jasa yang dihapuskan dari negative list UU PPN. Penghapusan tersebut dilakukan karena sektor jasa kesehatan dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah masih memberikan fasilitas PPN dibebaskan atas jasa tersebut karena dianggap sebagai jenis jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Namun, peraturan turunan yang mengatur terkait fasilitas tersebut, tepatnya PP 49 Tahun 2022, memiliki klausul yang sedikit berbeda dengan undang-undang di atasnya. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak dan dapat menimbulkan potensi dispute ke depannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas maksud dari perbedaan klausul dalam UU PPN dan PP 49 Tahun 2022 terkait fasilitas PPN dibebaskan atas jasa kesehatan. Penelitian ini juga membahas mengenai sistem pengawasan yang sebaiknya diterapkan untuk mengurangi atau bahkan mencegah upaya penghindaran pajak oleh PKP yang usahanya bergerak di sektor jasa kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara dan tinjauan literatur berupa jurnal, modul, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan klausul pada UU PPN dan PP 49 Tahun 2022 dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi beberapa pihak, sehingga tidak memenuhi asas certainty dalam pemungutan pajak. Pemerintah perlu memperbaiki PP 49 Tahun 2022 untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan mencabut fasilitas PPN dibebaskan pada jenis-jenis jasa kesehatan tertentu yang dinilai bersifat premium agar prinsip keadilan dan netralitas PPN tetap terjaga. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberlakukan mekanisme RCM pada pembelian BKP dan/atau JKP dari non-PKP berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan untuk mengurangi atau mencegah upaya penghindaran pajak.
Perpajakan Atas Penghasilan Penulis Sastra Digital Di Media Sosial Aftriyandawi, Riska; Wijaya, Suparna
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan penulis sastra digital yang melakukan publikasi karya sastra digital melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan narasumber dari penulis sastra digital yang aktif di media sosial X dan Instagram, serta narasumber di bidang perpajakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penulis sastra digital dapat menerima penghasilan yang bersumber dari: (1) sponsored content atau endorsement; (2) penjualan e-book buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakasa, dan Trakteer); (4) monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing; (5) penjualan merchandise; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara. Penulis sastra digital sebagai subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lambat satu bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh dapat digolongkan menjadi penghasilan dari pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan/atau penghasilan lainnya. Mekanisme penghitungan PPh penulis sastra digital 4 sebagai wajib pajak dalam negeri dapat menghitung PPh terutang dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan biasa sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 UU PPh bagi yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan NPPN bagi yang melakukan pencatatan. Penghitungan PPh dengan NPPN dilakukan sesuai PER-17/PJ/2015, dengan persentase NPPN dilihat berdasarkan jenis penggolongan penghasilan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha dan kelompok wilayah. Terdapat dua fasilitas penghitungan PPh bagi penulis sastra digital dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, yaitu penghitungan penghasilan neto untuk dasar penghitungan PPh terutang menggunakan NPPN berdasarkan PER-17/PJ/2015, dan penghitungan PPh terutang yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022.
Prinsip-Prinsip Perencanaan Pengembangan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam Sirozi, Muhammad; Lestari, Elsya Anugrah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.920

Abstract

Penelitian ini berjudul "Prinsip-prinsip Perencanaan Pengembangan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)". Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Kajian pustaka digunakan sebagai panduan untuk menggali masalah penelitian, sedangkan desain penelitian berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan referensi pustaka, penyaringan literatur, dan tabulasi data yang dianalisis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa pengembangan mutu guru PAI di sekolah dapat ditingkatkan melalui beberapa prinsip perencanaan. Pertama, menganalisis kebutuhan terhadap guru PAI untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Kedua, mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif, memfasilitasi berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran PAI. Ketiga, integrasi teknologi yang efektif bagi guru PAI, mengingat teknologi merupakan aspek integral dalam pembelajaran modern. Fokus juga diberikan pada peningkatan kompetensi guru PAI sebagai upaya penting dalam pengembangan mutu. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan perbaikan terus-menerus.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026) Vol 5 No 6 (2025) Vol 5 No 5 (2025) Vol 5 No 4 (2025) Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue