In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Dialektika Islam dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik ]]>
<![CDATA[Landy Trisna Abdurrahman]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i1.2920
<![CDATA[Tulisan ini akan mengkaji bagaimana penyelarasan pemahaman atas dalil-dalil (dogma normatif) Islam sebagai agama dan ajaran yang sempurna pada era kekinian melalui dialektika dengan budaya dan kondisi tatanan sosial kekinian. Dan bagaimana formulasi reinterpretasi sikap beragama pemeluk agama Islam di Indonesia dalam rangka membumikan Islam yang bukan sekedar menjadi agama bagi pemeluknya, juga sebagai ajaran hidup untuk manusia. Untuk mengupas pembahasan ini, penulis menggunakan teori Internalisasi, Obyektivikasi, dan Eksternalisasi oleh Berger dan Luckman. Teori tiga proses konstruksi sosial ini dianggap penting, karena khususnya di Indonesia, Islam bukan saja menjadi agama, tetapi sudah menjadi agama yang membudaya. Hasil kajian ini menemukan bahwa problematika fenomena keagamaan yang kian dinamis di era kekinian menuntut Islam sebagai agama yang mencakup nilai-nilai universal hadir sebagai solusi. Tetapi masih banyak pemeluk agama Islam yang mengalami gagal paham dalam menghadirkan Islam sebagai solusi. Bahkan, menghadirkan wajah Islam sebagai sebuah masalah baru. Berimbas dari kontestasi antar kelompok/golongan/aliran/madzhab internal agama Islam, juga dengan pemeluk agama lain, yang sama-sama mengusung ego kebenaran masing-masing. Teori Konstruksi Sosial Berger menawarkan pembentukan ulang formulasi Islam yang terbarukan dan ramah terhadap perubahan budaya dan problematika; 1) Internalisasi; sebuah proses penguatan keyakinan (Iman) akan kebenaran yang dibawa oleh teks-teks normatif agama Islam. 2) Obyektivikasi; sebuah proses interaksi Islam sebagai agama, juga sebagai ilmu pengetahuan dengan kondisi sosial budaya pemeluknya. 3) Eksternalisasi. Sebuah proses penghasilan sikap dan tindakan yang selalu ramah dengan keragaman budaya lokal, tetapi juga tak sepenuhnya lepas dari teks normatif agama.]]>
<![CDATA[Konflik: Teori dan Ragam Penyelesaiannya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhamad Ulul Albab Musaffa]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i1.2921
<![CDATA[Eksistensi manusia tidak lepas dari gesekan konflik dan sengketa dalam laku kehidupan. Tiap agama manapun tidak akan mengajarkan pada pengikutnya untuk saling bermusuhan dan melakukan aniaya, bahkan Islam sendiri mengajarkan sikap kasih sayang kepada makhluk di alam semesta. adanya lembaga dalam menengahi sengketa atau konflik bisa memberikan dampak positif bagi yang berperkara, akan tetapi bagaimana jika lembaga yang bertujuan untuk mendamaikan justru masih terkendala proses administrasi yang rumit dan waktu yang relative lama? Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normative-deskriptif. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui teori konflik dan bagaimana ragam penyelesaiannya di Indonesia. Diketahui bahwa di Indonesia mengenal dua cara dalam menyelesaikan konflik atau sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Namun ada cara yang lebih efektif dan efisien yaitu Small Claim Court (SCC) yang dianggap bisa memberikan harapan bagi para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan hasil yang cepat, murah, efisien dan memiliki putusan yang mengikat secara hukum]]>
<![CDATA[Urgensi Pemahaman Bahasa Arab dalam Mempelajari Agama Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Agustini Agustini]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2922
<![CDATA[Arabic is a foreign language in Indonesia, most of those who study Arabic in Indonesia are predominantly Muslim. Arabic is one of the languages of communication and also the language of religion. Some people in Indonesia study Arabic only as a science of language while Arabic is associated with the language of religion because the population in Indonesia is predominantly Muslim, therefore most Muslims in Indonesia learn Arabic to make it easier to understand the contents of the holy book Al-Qur'an 'an and to explore the religious side. The type of research used is descriptive qualitative which will clearly narrate the data obtained in the field. This study aims to determine the importance of understanding the Arabic language for Muslim communities in Indonesia. Learning Arabic requires carefulness and seriousness since the tools of knowledge acquired in Arabic will not be easily understood in a short learning time. The holy book of Islam is the Koran written in Arabic. Therefore, one who wants to understand Islam well is highly recommended to study Arabic seriously as the most impossible thing he can do. That is because by learning Arabic, he will be able to understand every meaning of Islamic teachings contained in the holy book Al-Qur'an which has been written in Arabic. Al-Qur'an and hadith are the main sources of implementing Islamic teachings, Thus, if a Muslim understands Arabic well enough then understanding both Qur'an and hadith will definitely be easier and can also prevent him from misunderstanding or misinterpreting the content. Therefore, in Islamic Education, Arabic language education is very important to be taught. Arabic is not only the language of Muslims but the language that Allah has chosen as the language of the Qur'an. The urgency of learning Arabic is very important in Islamic education in order to be able to understand the teachings contained in Islamic education.]]>
<![CDATA[Tradisi Rasulan dalam Masyarakat Muslim di Karangrejek Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler Pasca Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Eni Latifah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v12i1.2829
<![CDATA[Tradisi Rasulan diawali sebagai bentuk terima kasih warga masyarakat kepada Dewi Sri (Dewi Kesuburan) atas limpahan panen yang mereka terima. Dengan tradisi itu, masyarakat membuat berbagai macam sesaji, Gunungan, tumpeng dan lain sebagainya. Cara dan sarana prasarana di dalam tradisi ini telah menimbulkan asumsi negatif dan penolakan kaum puritan. Banyak nilai yang terkandung dalam tradisi ini baik secara filosofi atau nilai agamawi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tradisi rasulan menganut nilai-nilai filosofis, yaitu kenikmatan, kehidupan, kejiwaan dan keagamaan berdasarkan perspektif hirarki nilai Max Scheler. Dan hirarki paling tinggi yang dijunjung tinggi masyarakat di Karangrejek adalah nilai Agama. Nilai-nilai tersebut dapat dirasakan melalui preferensi yang dipengaruhi oleh perasaan cinta dan benci. Hal ini berimplikasi pada sikap masyarakat Karangrejek dalam melaksanakan dan melestarikan tradisi ini walaupun di masa Pandemik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif dan teori hirarkie nilai Max Scheler sebagai pisau Analisa. Dengan penelitian ini akan diketahui sejarah perkembangan dan makna-makna yang terkandung dalam tradisi rasulan bagi masyarakat muslim di Karangrejek khususnya dan masyarakat Gunungkidul pada umumnya. Adapun tahapan nilai-nilai yang di dapatkan dalam tradisi Rasulan dalam perspektif Max Scheler adalah: Pertama, nilai kesenangan tergambar dari antusias masyarakat seperti kebersamaan, kekompakan, menikmati sajian ingkung ayam kampung dan makanan ringan khas Gunungkidul dan hiburan rakyat. Kedua, gotong royong dalam kegiatan tradisi tersebut yang menumbuhkan kebersamaan dalam kepentingan Umum. Ketiga, nilai spiritual pada saat membacakan ijab dan dilanjutkan dengan doa yang diikuti dan diamini oleh masyarakat. Dan keempat nilai kesucian dengan tujuan ingin mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta.]]>
<![CDATA[Pandangan Ormas Islam terhadap Revitalisasi Pancasila di Ruang Publik: Studi Kasus di Surakarta ]]>
<![CDATA[Saifuddin Saifuddin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2925
<![CDATA[Tulisan menggambarkan pandangan ormas-ormas Islam yang ada di Surakarta mengenai revitalisasi Pancasila di ruang publik. Terdapat beberapa klasifikasi pandangan ormas Islam di Surakarta terhadap resonansi Pancasila di ruang publik yang bisa peneliti kemukakan. Klasifikasi pertama adalah ormas Islam yang dapat menerima Pancasila dan secara sungguh-sungguh menyuarakan urgensi Pancasila di ruang publik sebagai ideologi yang final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Klasifikasi kedua adalah ormas Islam yang sudah bisa menerima Pancasila dan menganggapnya sudah final sebagai ideologi berbangsa dan bernegara tetapi cenderung passif untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik dan juga diam menghadapi kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Klasifikasi ketiga adalah ormas anti Pancasila. termasuk di dalam klasifikasi ini adalah HTI, FPI, MMI, JAT Surakarta]]>
<![CDATA[Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mu’tashim Billah]]>;
<![CDATA[Vivi Rahma]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2924
<![CDATA[In classical fiqh studies, most scholars agree that Muslims and non-Muslims do not inherit from each other. Jumhur's opinion is stated implicitly in KHI, which says that heirs must be Muslim. After the 1995 Supreme Court decision regarding obligatory wills for heirs of different religions, differences of opinion began to occur over inheritance from different religions. Some follow this jurisprudence, while others still hold the jumhur opinion in classical fiqh. This article attempts to analyze the different interpretations of the regulations regarding heirs of different religions by using the theory of legal interpretation. This article is qualitative research with a normative juridical approach. The research data was obtained from various literature relevant to the object of this study. This article concludes that, in reading the regulations regarding heirs of different religions, there are three methods of legal interpretation, namely: first, a grammatical interpretation which results in the conclusion that non-Muslim heirs have no rights over the heir's assets; second, an analogical interpretation that can be used to make an analogy of a mandatory will for children or adoptive parents with the status of non-Muslim heirs; third, a sociological or teleological interpretation that functions more flexibly because it can be adapted to the context of social values that grow and develop in society.]]>
<![CDATA[Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Rifka Anindya]]>;
<![CDATA[Muhammad Ulul Albab Musaffa]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2942
<![CDATA[Senyatanya, Presedensial Threshold telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kebebasan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan Capres dan Cawapres. Akan tetapi terdapat persoalan mengenai persentase minimal yang ditetapkan, akibatnya jumlah pasangan Capres dan Cawapres semakin mengerucut dan secara tidak langsung ruang demokrasi dalam pencalonan semakin sempit bagi rakyat. Artikel ini mengulas bagaimana kondisi serta pengaruhnya terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan menggunakan sosio-analitik terhadap dampak kebijakan Presidential Threshold pada masyarakat Indonesia melalui hasil tulisan, diskusi politik, kritik masyarakat dan para pengamat politik. Hasil penelitian ini adalah Presidential Threshold -secara umum- memang efektif dalam menyeleksi pasangan calon yang dianggap layak namun dengan membatasi hak pilih rakyat hanya pada dua atau tiga pasangan calon bukan cara yang terbaik. Di sisi lain penerapan Presidential Threshold dianggap tidak perlu sebab rakyat Indonesia berhak memilih pemimpinnya tanpa perlu dibatasi oleh ketentuan ambang batas. Sebagai catatan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pengujian secara benar berdasarkan asas demokrasi dalam penerapan Presidential Threshold.]]>
<![CDATA[Wacana Hermeneutika: Pengantar Singkat Mengenai Urgensi dan Cakrawala ]]>
<![CDATA[Titis Rosowulan]]>;
<![CDATA[Zaenal Abidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Majidun]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2947
<![CDATA[Artikel ini membahas peran penting hermeneutika dan cakupan cakrawalanya dalam memahami teks, baik teks keagamaan maupun yang lain. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literasi kepustakaan yang digabungkan dengan metode kategorisasi wacana. Artikel ini menemukan bahwa peran penting hermeneutika muncul untuk mengikis hegemoni penafsiran kebenaran (truth claim) yang selalu dijejalkan oleh paradigma natural sciences terhadap social sciences. Sedangkan cakrawala hermeneutika menggambarkan beberapa dimensi dan kecenderungan penafsiran hermeneutika. Dalam tulisan ini, cakrawala hermeneutika secara garis besar akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Hermeneutika yang berpusat pada pengarang atau author-centered hermeneutika, hermeneutika yang berpusat pada pembaca atau reader-centered hermeneutika dan hermeneutika yang berpusat pada dua-duanya atau author cum reader-centered hermeneutika.]]>
<![CDATA[Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Malik Ibrahim]]>;
<![CDATA[Ahmad Pattiroy]]>;
<![CDATA[Yasin Baidi]]>;
<![CDATA[Taufiqurohman Taufiqurohman]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v12i1.2953
<![CDATA[Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan pengaruh wabah pandemi covid 19 terhadap fluktuasi angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020. penelitian ini menjadi penting mengingat dampak dari pandemi Covid 19 salah satunya adalah menimbulkan kelesuan di bidang perekonomian, bahkan banyak terjadi PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Untuk itu terdapat dua hal yang dilihat dalam tulisan ini, yaitu (1) Fluktuasi angka perceraian sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya? (2) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya fluktuasi angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Penelian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya pandemi sempat mengalami penurunan selama kurang lebih dua bulan pertama sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena dibatasinya jumlah para pihak yang akan mendaftarkan perkara oleh pihak PA Sleman, maksimal 6 perkara setiap harinya. Selanjutnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi Covid 19. Terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang cenderung tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri.]]>
<![CDATA[Hukum Pidana Perpajakan: Sanksi Pidana dalam Pajak Penghasilan Pribadi ]]>
<![CDATA[Farrah Syamala Rosyda]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2963
<![CDATA[Tindak pidana perpajakan terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Tindak pidana perpajakan termasuk dalam hukum pidana khusus. Tata cara penyidikan dan penuntutannya berbeda dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan apa saja pelanggaran yang menggunakan sanksi pidana dan mana yang menggunakan sanksi administrasi,Bagaimana penerapan sanksi pidana dan bagaimana tatacara penyidikan dan penuntutannya. Tujuan dirumuskan permasalahan agar mengetahui pelanggaran apa saja yang mendapatkan sanksi pidana dan bagaimana penerapannya serta mengetahui tatacara penyidikan dan penuntutannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.Subyek penelitiannya adalah sanksi pidana dan obyeknya adalah pejabat pajak. Jalannya penelitian yang pertama melakukan ijin penelitian, persiapan kuisoner dan alat pengumpulan data lainnya.Pelaksanaan penelitian adalah wawancara dan pengumpulan data dokumen yang berasal dari buku-buku, Undang-undang dan data yang berasal dari internet.Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif analitis. Sanksi pidana dalam pajak penghasilan terdapat dalam Pasal 38-39A UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, meliputi antara lain tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar, tidak mempunyai NPWP, menyalahgunakan NPWP, pemalsuan surat pemberitahuan, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kekhususan tata cara penyidikan dan penuntutan adalah penyidikan dilakukan oleh penyidik dari pejabat PNS direktori jenderal pajak.]]>
