cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 69   70   71   72   73 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SMP YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM MENGENDARAI KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK SELATAN - A01110064, OKTAVIANTO TRI SWANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi keselamatan dan keamanan, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama dalam Pasal 77 ayat1 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, dan ramah lingkungan maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, administrasi dan legal.Padaumumnya para pemakai jalan atau pengemudi (anak) selalu melakukan pelanggaran pada Pasal 77 ayat 1 Undang –  Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pelanggaran terhadap persyaratan pengemudi, karena Pasal 77 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Secara empiris fenomena yang saat ini terjadi adalah banyaknya pelajar SMP yang belum berusia 17 tahun yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, namun telah diberikan kebebasan mengemudikan kendaraan sepeda motor oleh orang tuanyauntuk pergi dan pulang sekolah. Hal ini disebabkan oleh orang tua yang sudah tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput anak – anaknya, baik mengantar kesekolah maupun ketempat kegiatan lainnya.  Alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan merupakan alas an utama untuk memberikan kebebasan bagi anak mengendarai sepeda motor ke sekolah. Peran  yang penting dalam melaksanakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009  khususnya terhadap anak yang tidak memiliki SIM adalah Pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian dalam Hal ini adalah Satuan Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Pontianak Selatan harus lebih tegas dalam menyikapi kejadian demikian.Melakukan sosialisasi  di sekolah,dan kepada para orang tua harus dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran hokum dalam berkendara bagi masyarakat di Kota Pontianak khususnya di wilayahSektor Selatan, serta melakukan patrol rutin di sekitar kawasan sekolah yang berpotensi melakukan pelangaran lalu lintas tersebut. Beranjak dari uraian diatas, maka perlunya tindakan tegas dari Satuan Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Pontianak Selatan dalam melakukan tindakan preventif dan represif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP di Wilayah Sektor Pontianak Selatan, serta perlunya sanksi yang tegas dari Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai pemberi efek jera bagi para pelanggar tersebut. Selain kedua hal aspek di atas, tak terlepas pula pada pengawasan yang kuatdari para orang tua siswa dengan para pihak sekolah agar menimbulkan kerja sama yang baik dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP di Wilayah Sektor Pontianak Selatan.   Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas
PENYEBAB TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MEMBAWA HEWAN BAHAN ASAL HEWAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KE DALAM NEGARA RI TANPA DILENGKAPI SERTIFIKAT DARI NEGARA ASAL DI LOKASI PPLB ENTIKONG - A11106127, SARWANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

??????????????
ANALISIS KOMPARASI ANCAMAN PIDANA PENJARA DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN1999 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - A1011131258, MOHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3  mengatur tentang ancaman minimum sanksi pidana bagi penyelenggara Negara dalam Pasal 3 yang lebih ringan dengan ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dibanding dengan Pasal 2 ayat (1) dengan ancaman pidana paling sedikit 4 tahun bagi yang bukan penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketidakadilan ini berdasarkan teori keadilan distributif yang dicetuskan aristoteles yang mana pada teori ini, adil diartikan sebagai suatu yang seimbang. Adil bukan berarti harus sama, tetapi adil adalah suatu keseimbangan terhadap penegakan hukum karena penyelenggara Negara atau pegawai negeri seharusnya mendapatkan pidana minimal khusus yang lebih berat sebab dalam tindak pidana korupsi pegawai negeri melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan Pidana minimalkhusus yang seperti itu, tidak memberi tujuan pemidanaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi bagi penyelenggara Negara atau pegawai negeri, karena hukuman yang dapat dijatuhi kepada mereka dimungkinkan pidana penjara yang ringan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodepenelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  perbandingan ancaman pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.         Kata Kunci : Ancaman Pidana,Korupsi, Tindak Pidana  
STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-INDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM - A01111013, FAJAR TRI HANANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kedudukan anak sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Pengumpulan data menggunakan data primer terdiri atas asas dan kaidah Hukum, perwujudan asa dan kaidah hukum dapat berupa : KUHPerdata dan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang waris dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, kamus dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan, Terdapat adanya perbedaan dalam proses pembagian harta warisannya. Menurut KUHPerdata dalam pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada ketidakpastian pada dirinya karena apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir bagiannya sama rata dan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang telah ada. Sedangkan Menurut Hukum Islam walaupun kedudukan anak dalam kandungan diakui sebagai ahli waris namun ketidakpastian dari jenis kelamin si bayi antara laki-laki atau perempuan dan apakah ia terlahir hidup atau mati, maka pembagian kewarisan anak dalam kandungan dengan cara menangguhkan bagian terbesar dari perkiraan bagian warisannya yaitu dengan memperhitungkan anak dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki bagiannya lebih besar dari pada perempuan. Namun apabila dia terlahir perempuan maka sisa harta yang ditangguhkan untuknya dibagikan kembali kepada ahli waris yang telah ada.Kata Kunci : Anak Dalam Kandung, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN MOBIL OLEH PENYEWA PADA CV. USAHA BERSAMA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU - A01112032, JUANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mobil merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekarang ini. Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Karena hal tersebut maka banyak orang atau badan usaha yang mendirikan Rental mobil salah satunya adalah rental mobil CV. Usaha Bersama. CV. Usaha Bersama adalah rental mobil yang berdiri di Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas dengan menyediakan kendaraan mobil untuk disewaskan kepada masyarakat yang membutuhkan mobil. Perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil ini dibuat secara tidak tertulis atau lisan. Dimana dalam perjanjian ini disebutkan kondisi mobil yang disewakan, harga sewa per hari, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran serta tata cara pembayaran, termasuk tanggung jawab pihak penyewa jika terjadi kerusakan atas mobil yang disewakan dan jika penyewa terlambat mengembalikan mobil tidak sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini mengunakan metode empiris dengan jenis pendekatan Deskriptif Analisis yaitu mengambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan akhir. Teknik dan alat pengumpulan data mengunakan teknik komunikasi langsung dengan cara wawancara, dan komunikasi tidak langsung dilakukankan dengan angket. Bahwa Masih Ada Penyewa Yang Belum Melaksanakan Kewajiban Mengembalikan Mobil Pada CV. Usaha Bersama Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Di Sepakati. Faktor penyebab atau alasan penyewa terlambat mengembalikan mobil karena faktor yang tidak disengajakan seperti karena gangguan teknis perjalanan misalnya ban mobil bocor, kerusakan ruas jalan yang mengakibatkan kemacetan, sehingga mobil tidak dapat dikembalikan tepat pada waktu. Akibat hukum bagi penyewa yang terlambat mengembalikan mobil adalah dikenakan sanksi berupa biaya tambahan Upaya yang dapat dilakukan pihak CV. Usaha Bersama yaitu dengan memberikan teguran/peringatan kepada pihak penyewa yang terlambat mengembalikan mobil agar tidak mengulangi perbuatannya jika menyewa mobil pada CV. Usaha Bersama dikemudian hari.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP METODE SWAKELOLA PENGADAAN BARANG / JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 - A11109143, HARDY MA'MUN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan Pelayanan Masyarakat. Maka diperlukan sebuah pengaturan dalam bentuk produk hukum, sehingga dengan produk hukum tujuan seperti disebutkan diatas dapat tercapai dan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Beberapa materi hukum yang diatur dalam Peraturan pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah Metode pengadaan, Selain dengan menggunakan metode swakelola Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, juga mengenal metode lain dalam pemilihan pengadaan barang dan jasa, yaitu, Pertama, Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas, kedua Pemilihan Langsung, ketiga Penunjukan Langsung dan keempat Pengadaan Langsung, jadi dalam sistem pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, mengenal lima metode pengadaan barang dan jasa pemerintah. Disisi lain Pengikatan dalam hubungan kerja konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas, dan dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukkan langsung (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999). Apabila dihubungkan antara Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dengan Pengadaan Jasa Konstruksi, terdapat perbedaan dalam sistem metode pengadaan dalam hal ini metode pengadaan Swakelola yang diakui dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Atas dasar ini maka penelitian, mencoba melakukan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi, dalam Penggunaan Metode Swakolola pengadaan Jasa Konstruksi. Penelitian ini bertujuan, secara teoritis, diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dalam teori hukum, terutama teori Harmonisasi Hukum baik secara Vertikal maupun secara Horizontal, dalam kontek lain secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selama ini masih ingin menemukan sistem peraturan perundangan bidang Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah yang lebih baik. Keywords : Tinjauan Yuridis, Jasa Konstruksi, Metode Swakelola
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET - A1012131010, JUNIOR SAMUEL KILIKILY
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya pemanfaatan jaringan internet dalam dunia e-commerce menimbulkan dampak yakni meningkatnya jumlah transaksi elektronik. transaksi elektronik terjadi berawal dari perjanjian yang dilakukan pihak penjual dan pembeli yang secara lisan melalui media komunikasi yang ada, agar perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat terlaksana dengan baik, kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh pihak pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan sebelumnya kepada pihak penjual, apabila dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, penjual tidak melakukan kewajibannya dengan penuh, maka pihak penjual dinyatakan telah melakukan wanprestasi perjanjian jual beli. Bahwa dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET”, adapun rumusan masalah ialah bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli melalui internet?. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet, mengetahui dan menganalisis yuridis akibat hukum yang timbul jika penjual wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet, mengetahui dan menganalisis yuridis upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh pembeli terhadap penjual yang wanprestasi perjanjian jual beli melalui internet. Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum sekunder yang dikaji dengan teknik analisis deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini dapat disimpulkan pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet tidak terlaksana dengan baik karena disebabkan pihak penjual tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang penjual yakni tidak memberikan barang yang diperjanjikan sebelumnya yang telah dibayar oleh pihak pembeli melalui transfer melalui teller di salah satu bank, akibat hukum yang timbul dari pihak penjual yang melakukan wanprestasi perjanjian jual beli melalui internet ialah berupa kerugian sejumlah uang bagi pembeli baik berupa kerugian sejumlah uang dan barang tidak sampai ketangan pihak pembeli, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli melalui internet penjual dan pembeli dapat mengajukan gugatan melalui litigasi atau dapat menempuh jalur nonlitigasi.Kata Kunci : Upaya Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK - A01111202, ADIAKSA BIMA PUTRA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli melalui media elektronik telah merubah cara kerja jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara konvensional. Transaksi jual beli melalui media elektronik dirasa lebih efisien, mengguntungkan dan murah. Semakin hari pengguna internet semakin banyak sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu gunanya adalah untuk mengatur transaksi elektronik yang saat ini marak digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan memfokuskan pada asas hukum, dengan di dukung berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga di dukung dengan bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli/sarjana dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi hukum. Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Di dalam transaksi jual beli melalui media elektronik, terdapat beberapa permasalahan. Yang paling rentan terhadap masalah adalah pihak konsumen/pembeli. Hal ini dikarenakan sistem jual beli melalui media elektronik di Indonesia yang diterapkan oleh penjual adalah dengan mengharuskan pembeli mentransfer terlebih dahulu uang, kemudian barang yang di inginkan dapat dikirim oleh penjual. UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai regulasi yang melindungi hak konsumen memberikan, rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan bertransaksi jual beli online.Hambatan khususnya adalah mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang. Jual beli melalui media elektronik dari segi positif adalah penjual dirasa lebih banyak mendapatkan kelebihan atau keuntungan daripada pembeli. Pembeli harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hati dalam jual beli melalui media elektronik. Pemerintah seharusnya memberikan kedudukan yang seimbang dalam transaksi jual beli melalui media elektronik kepada para pihak. Keywords : Perlindungan Pembeli, Jual Beli, Media Elektronik
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PELANGGAN PDAM TIRTA KHATULISTIWA (PONTIANAK TIMUR) DI PONTIANAK - A11112222, A. HAFIZ FIRZADA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberianpelayanankepadamasyarakatmerupakankewajibanutamabagipemerintah.Perananpemerintahdalam proses pemberianpelayanan, adalahbertindaksebagaikatalisator yang mempercepat proses sesuaidenganapa yang seharusnya. Dengandiperankannyapelayanansebagaikatalisatortentusajaakanmenjaditumpuanorganisasipemerintahdalammemberikanpelayanan yang terbaikkepadamasyarakat. AsasdalamUndang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublikmenjadidasarutamaterwujudnyapelayanan yang berkualitas.Dalammenganalisisdanmengkajipelayananpublik, penyusunmemilih PDAM TirtaKhatulistiwa (Pontianak Timur) sebagaiobyekpenelitian, karenadari data yang penyusundapatkan, PDAM TirtaKhatulistiwa (Pontianak Timur) belumdapatmemberikanpelayanan yang optimal kepadapelanggan di manaditolaknyapermohonanpelangggansambunganbaru di sebabkankarenakuranganyajaringanpipadinasdankendaraan. UntukituBerdasarkan data tersebut, diajukanpokokmasalah, Bagaimana upayapeningkatanpelayananpublik yang harus di lakukanPDAM Tirta Khatulistiwa (Pontianak timur) di Pontianak khususnyapadapelangansambungan baru agar terciptanyapelayananpublik yang berkualitasberdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Untukmenjawabpertanyaandiatas, penyusunmelakukanpenelitian.Metode yang penyusungunakandalammelakukanpenelitianyaitujenisdeskriptifanalitisyaitumenelitidanmenganalisakeadaandanfakta-fakta yang didapatsecaranyatasebagaimanaterjadipadasaatpenelitiandilakukansehingga di tarikkesimpulan, sertamenggunakanmetodewawancaradalammengumpulkan data.Metodewawancaradigunakandalammenganalisisupaya PDAM TirtaKhatulistiwa (Pontianak Timur) dalammeningkatakanpelayananpublikterhadappelanggansambunganbaru. Hasilpenelitianmenegaskanbahwabelumseluruhnyaasasdalampelayananpublikterealisasikan di PDAM TirtaKhatulistiwa (Pontianak Timur).AsasdalamUndang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik, terutamaKeprofesionalan, keterbukaan, fasilitas, ketepatanwaktudankecepatankemudahandanketerjangkauanbelumdapatterealisasikan. Kendala yang paling utamadialamioleh PDAM TirtaKhatulistiwa (Pontianak Timur) yaitupadafasilitasjaringapipadinas yang kurangsehinggamenghambatdalam proses danprosedurpemasangansambunganbaru. Pemberianpelayanankepadamasyarakatmerupakankewajibanutamabagipemerintah.Perananpemerintahdalam proses pemberianpelayanan, adalahbertindaksebagaikatalisator yang mempercepat proses sesuaidenganapa yang seharusnya. Dengandiperankannyapelayanansebagaikatalisatortentusajaakanmenjaditumpuanorganisasipemerintahdalammemberikanpelayanan yang terbaikkepadamasyarakat. Olehkarenaitu, pelayanan yang diberikanolehpemerintahsebagaipenyediajasapelayanankepadamasyarakatsangatditentukanolehkinerjapelayanan yang diberikan.Sejauhmanapelayanan yang diberikankepadamasyarakatdapatterjangkau, mudah, cepat, danefisienbaikdarisisiwaktumaupunpembiayaannya Semogaskripsiinibergunadalammemberikankonstribusipositifterhadappemecahanmasalah yang menyangkutupayapeningktanpeningkatanpelayananpublik.   Kata Kunci : Pelayanan.  
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOST ANTARA MAHASISWA DENGAN PEMILIK RUMAH KOST DI JALAN AMPERA KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA - A01109041, MINANUL AZIZ
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perjanjian sewa menyewa kamar kost untuk perjanjian sewa menyewa dibuat secara lisan di mana masing- masing pihak harus memiliki kesadaran untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya atas dasar itikad baik.Salah satu kewajiban pihak penyewa adalah membayar uang sewa kamar kost, selain itu pihak penyewa berhak menggunakan kamar kost yang disewa dengan peruntukannya. Di lain pihak, pihak yang menyewakan kamar kost juga memiliki kewajiban yang harus diperhatikan yaitu mengusahakan agar kamar kost yang disewakan tersebut berada dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan pada saat diberikan kepada pihak penyewa. Serta yang menyewakan berhak menerima sejumlah uang sesuai harga sewa yang telah disepakati bersama. Apabaila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi itu. Dalam pelaksanaan sewa menyewa kamar di Jl. Ampera Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota ternyata masih ada penyewa kamar kost yang wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa kamar kost. Terjadinya wanpresatasi dalam perjanjian kamar kost yang disewakan oleh penyewa disebabkan karena penyewa belum mendapatkan kiriman uang dari orang tua dan karena uang untuk membayar sewa kamar dipergunakan penyewa untuk kerperluan lain yang lebih penting.Atas wanprestasi yang dilakukan oleh penyewakamar kost, pemilik kamar kost memberikan teguran secara lisan kepada penyewa kamar kost yang melakukan wanprestasi.Upaya yang dilakukan oleh pemilik kamar kost kepada penyewa kamar kost yang wanprestasi adalah dengan cara keluargaan dimana pemilik kamar kost melakukan penagihan kepada penyewa kamar kost yang wanprestasi, dengan harapan agar penyewa kamar kost dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar uang sewa kamar kost.Kata Kunci : Sewa-menyewa, Wanprestasi.

Page 71 of 123 | Total Record : 1226

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue