cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 72   73   74   75   76 
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN ALAS HAK ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA WAJOK HULU KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH - A01112053, ENI SAPRIYANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pentingnya tanah bagi masyarakat dan kurangnya lahan bagi masyarakat sehingga banyak terjadi perselisihan di tengah masyarakat, baik antar masyarakat, masyarakat denganbadan hukum, maupun masyarakat dengan pemerintah yang dilatarbelakangi persoalan pertanahan khususnya dibidang kepemilikan atas tanah. Dalam sistem pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Dusun. Pelaksanaan administrasi desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintahan desa. Sekretariat Desa sekaligus menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apabila Kepala Desa berhalangan. Pemerintahan Desa juga dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan desa. Namun dalam kenyataannya khususnya di Desa Wajok Hulu Kecamantan Siantan Kabupaten Mempawah sampai pada terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa belum juga ada penjelasan dan format yang jelas mengenai kedudukan dan fungsi Kepala Desa dalam pembuatan alas hak atas tanah Negara. Hal ini menyebabkan Kepala Desa Wajok Hulu dalam menjalankan kewenangannyadalam hal pembuatan surat keterangan bukti alas hak atas tanah Negara tersebut tidak memiliki format surat yang benar-benar baku, padahal kebutuhan untuk melakukan legalitas terhadap alas hak atas tanah Negara yang merupakan bukti penguasaan atas tanah secara yuridis sangat penting. Secara yuridis peran kepala desa dalam hal persetujuan kepemilikan alas hak atas tanah negara dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Kepala Desa adalah sebagai anggota Panitia “A” yang bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi kelengkapan berkas pemohon yang mengajuan kepemilikan alas hak atas tanah negara. Artinya, Kepala Desa tidak memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengesahkan kepemilikan alas hak atas tanah negara yang diajukan baik oleh perseorangan maupun badan/organisasi. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN). Kata Kunci: Analisis, Yuridis, Kedudukan,Fungsi, Kepala Desa, Alas Hak, Tanah Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
KEDUDUKAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1074 - A11109182, HERU RAMDANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial serta tidak seimbangnya pemikiran masyarakat, maka berdampak pada munculnya berbagai permasalahan hukum ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang tumbuh dalam diri masyarakat, sehingga hal-hal tersebut mengemuka ditengah-tengah kehidupan. Salah satunya terjadi aksi pernikahan/perkawinan di bawah tangan, atau yang tidak tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Hal tersebut merupakan fenomena gunung es. Artinya hanya sedikit aksi tersebut dapat diketahui, akan tetapi sangat banyak kejadian serupa yang telah terjadi, atau sedang berlangsung tanpa diketahui. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Kedudukan Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan memfokuskan pada asas hukum, dengan didukung berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer yaitu : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954. Selain itu juga didukung dengan bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli/sarjana, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedi. Bahwa terjadinya pernikahan di bawah tangan karena masyarakat memandang perkawinan sah apabila dilakukan meurut hukum Islam dan syariat Islam, untuk pencatatan perkawinan hanya sekedar tindakan administratif saja. Dengan tidak tercatatnya perkawianan tersebut, maka secara pasti perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa dampak yang muncul dari perkawinan di bawah tangan adalah status isteri dipertanyakan secara hukum, dan jika perkawianan tersebut menghasilkan anak, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Keywords : Perkawinan, Di bawah tangan, Kompilasi Hukum Islam.
WANPRESTASI PENGUSAHA BERKAT JAYA ATAS KETERLAMBATAN PENGECATAN PADA PEMILIK KENDARAAN RODA EMPAT DI KELURAHAN SIANTAN TENGAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK - A11112028, AWALLUDIN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yakni manusia, setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian antar pihak. Baik itu perjanjian yang berbentuk lisan maupun tulisan. Sebagaimana halnya dengan perjanjian jasa pengecatan kendaraan roda empat, yang terjadi antara pihak pemilik kendaraan dengan pihak bengkel jasa pengecatan yakni pengusaha BERKAT JAYA. Perjanjian dibuat dan kesepakatan dibuat secara lisan. Permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan hukum tersebut adalah keterlambatan waktu penyelesaian pengecatan kendaraan roda empat yang dilakukan oleh pihak bengkel jasa pengecatan BERKAT JAYA terhadap pemilik kendaraan. Sehingga memunculkan permasalahan hukum, antara pemilik kendaraan dengan pihak bengkel jasa pengecatan kendaraan roda empat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan mengambarkan serta menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa semua fakta tersebut guna untuk memperoleh suatu kesimpulan. Tujuan Penelitian : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jasa pengecatan kendaraan roda empat. Untuk mengungkap faktor penyebab pengusaha BERKAT JAYA wanprestasi kepada pemilik kendaraan. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha BERKAT JAYA yang belum bertanggung jawab atas wanprestasi-nya kepada pemilik kendaraan roda empat. Untuk mengungkap upaya hukum dari pemilik kendaraan roda empat yang mengalami keterlambatan pengecatan oleh pengusaha BERKAT JAYA. Hasil Penelitian : Kurangnya jumlah karyawan serta tidak profesionalnya karyawan yang ada menjadi penyebab terlambatnya penyelesaian pengecatan kendaraan roda empat. Akibat hukum pengusaha BERKAT JAYA yang belum bertanggung jawab atas kelalalian yang dilakukannya, pemilik kendaraan menuntut untuk dilakukan pengerjaan pengecatan lanjutan hingga selesai bahkan ada yang menuntut ganti rugi. Upaya yang dilakukan pemilik kendaraan atas kerugian yang dialami akibat kelalaian pengecatan dari pihak bengkel jasa pengecatan, pemilik kendaraan hanya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.   Key Words: Wanprestasi, Perjanjian Jasa, Pengecatan, Kendaraan Roda Empat.
PENERAPAN PASAL 303bis KUHP TERHADAP PELAKU PERMAINAN JUDI DALAM BENTUK KARTU REMI DI POLRESTA PONTIANAK - A01111080, SELLY INDAH NURMAYANTI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa pasal 303bis KUHP belum diterapkan di pada kasus perjudian dalam bentuk permainan kartu remi di Polresta Pontianak serta kendala normatif apa saja yang dihadapi oleh penyidik sehingga pasal 303bis KUHP tidak bisa diterapkan. Dapat diketahui bahwa judi merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas. perjudian sendiri ialah pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja yang mana barang yang menjadi barang taruhannya ialah barang yang memiliki nilai ekonomis. Perjudian banyak menimbulkan hal negatif. Penyebab daripada seseorang ingin bermain judi bisa dipengaruhi dari faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri atau faktor intern dan ekstern. Kemudian faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi juga berpengaruh dalam hal ini. Belum lagi lapangan kerja yang sulit di cari. kemudian ada juga yang memiliki pekerjaan namun tidak tetap sehingga mendorong seseorang untuk bermain judi dalam bentuk permainan kartu remi, bahkan ada yang menjadi pemilik rumah daripada rumah judi tersebut guna untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. selain faktor tersebut, faktor lain ialah masyarakat yang cendrung pasif. Selanjutnya mengenai kententuan pasal 303bis KUHP hanya menjerat penjudi sedangkan pasal 303 KUHP digunakan untuk menjerat yang menjadi pemilik rumah atau bandar daripada perjudian dalam bentuk permainan kartu remi. Namun kenyataannya terdapat kendala normatif yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehingga pasal 303bis KUHP tidak bisa di terapkan, sala yakni kurangnya alat bukti serta tidak terpenuhinya unsur daripada 303bis KUHP itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Pontianak dengan mengambil data terkait dengan perjudian khususnya perjudian dalam bentuk permainan kartu remi yang selanjutnya di analisis secara kuantitatif kemudian di deskripsikan. kemudian juga dilakukan wawancara terhadappenyidik yang pernah menangani kasus perjudian dalam bentuk permainan kartu remi serta beberapa pelaku perjudian dalam bentuk permainan kartu remi. Hasil menunjukkan alasan mengapa pasal 303bis KUHP tidak bisa diterapkan di Polresta Kota Pontianak dikarenakan kurangnya alat bukti serta tidak terpenuhinya unsur daripada 303bis KUHP. Keyword: perjudian, kartu remi, 303 bis KUHP.
EKSISTENSI DAN PENERAPAN HAK ULAYAT DITINJAU DARI UU NOMOR 5 TAHUN1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DESA PENTEK KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH - A01108206, BOBBY PERMADI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Eksistensi dan Penerapan hak ulayat ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria di Desa pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Eksistensi Dan Penerapan Hak Ulayat Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Di Desa Pentek, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah” dengan hipotesis yaitu “Bahwa Eksistensi Dan Penerapan Hak Ulayat Di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah Masih Terjaga Oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Setempat, Karena Terdapatnya Hukum Adat Setempat Yang Menjaminnya” Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analitis. Penulisan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpulan data yaitu wawancara, kuisioner dan dokumen dari data primer dan data sekunder. Dan yang menjadi populasi adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang ada di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah serta pihak yang berwenang dan terkait. Sedangkan sampelnya dipilih berdasarkan keanekaragaman populasi, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yaitu dengan jumlah total 25 orang yang terdiri dari 5 orang kepala pihak yang berwenang dan terkait dan 20 orang dari masyarakat hukum adat yang memiliki Surat Pernyataan Tanah yang berasal dari tanah adat yang terdiri dari 5 orang disetiap dusunnya yang berjumlah 4 dusun di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwa, sesuai dengan teori hukum adat terdapatnya hak ulayat di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah adalah benar. Dalam pelaksanaannya hak ulayat yang ada di tempat penelitian  berlaku ke dalam dan ke luar sama seperti yang terdapat dalam teori hukum adat tanah. Hambatan-hambatan yang ada dalam eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu masyarakat hukum adat dalam hal keberlangsungan kekayaan hayati dan non hayati yang ada di dalam lebensraum dan faktor eksternal yaitu pemerintah dalam hal legitimasi dan perlindungan terhadap  hak ulayat.   Key Words:  Beschikkingsrecht; Hak ulayat; wilayah hukum adat  
PENYALAHGUNAAN (MENGKONSUMSI) NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK - A11109049, SEPRIANUS RAMA KURNIADI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa Skripsi yang berjudul: Penyalahgunaan (Mengkonsumsi) Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pontianak, adalah skripsi dengan suatu tinjauan ilmu pengetahuan untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya di tengah-tengah masyarakat khususnya penyalahgunaan narkotika oleh para remaja. Dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengelompokkan narkotika ke dalam golongan I sampai golongan III, dimana penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja di Kota Pontianak pada tahun 2010 tahun 2012 adalah narkotika jenis, shabu, dan ganja. Kalangan remaja yang menyalahgunakan narkotika mayoritas adalah remaja yang masih berstatus sebagai pelajar, di mana remaja yang berstatus pelajar ini sudah berada pada jenjang/tingkat SMA. Dengan alasan penyalahgunaan narkotika oleh remaja karena faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya faktor penarik yaitu tingkat kemudahan mereka mendapatkan narkotika juga dipengaruhi karena kondisi rumah tangga keluarganya seperti masalah broken Home, Ingin coba-coba pada saat di tempat hiburan (karaoke), Karena kebebasan memasuki tempat hiburan tanpa batasan umur. Karena kurang pengawasan orang tua di rumah dan diluar rumah. Untuk menghilangkan kekesalan belajar disekolah dan menghindari persoalan yang ruwet di rumah orang tua. Dan untuk mendapatkan kesenangan di luar rumah bersama teman sepergaulan atau teman sekolah. Hal inilah sehingga membuat kalangan remaja menyalahgunakan narkotika.Para remaja yang menyalahgunakan narkotika itu ternyata tidak tahu dan tidak memahami bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Oleh sebab itu, para remaja yang melakukan penyalahgunaan narkotika ternyata kurang atau tidak diawasi dan dibimbing oleh orang tuanya, sehingga menyebabkan anak remajanya merasa bebas untuk melakukan perbuatan apa saja tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi kehidupan mereka selanjutnya terutama bagi remaja yang sering keluar masuk tempat hiburan (karaoke) yang tidak membatasi umur. Keywords: Penyalahgunaan Narkotika, Remaja
KEWAJIBAN PENGUSAHA PT. CAHAYA HENSEN LESTARI MENDAFTARKAN TENAGA KERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK - A1011131310, KEKE DINDA ANITA HAM
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya merupakan suatu hubungan kerja yang paling utama dan merupakan hak para tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha, baik perlindungan dalam kecelakaan kerja, hari tua, pension dan kematian. Perlindungan tersebut diselenggarakan dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan berpedoman pada Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Skripsi ini memuat rumusan masalah : ”Apakah Pengusaha PT. Cahaya Hensen Lestari Telah Melaksanakan Kewajibannya Mendaftarkan Tenaga Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pontianak ? ”dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan. Dalam pelaksanaannya PT. Cahaya Hensen Lestari belum melaksanakan kewajibannya terhadap tenagakerj auntuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Faktor yang menyebabkan pengusaha belum mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan keuangan perusahaan yang belum memungkinkan. Akibat hokum bagi pengusaha yang belum mendaftarkan Tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda atau tidak mendapatkan pelayanan publik. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja untuk mendapatkan haknya yaitu tenaga kerja dapat mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan atau langsung mengadu ke BPJS Ketenagakerjaan kemudian instansi terkait akan melakukan sidak keperusahaan yang dilakukan oleh wasrik. Kata Kunci :Ketenagakerjaan, BPJS, Pendaftaran Tenaga Kerja, Perbuatan Melawan Hukum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) 2013 BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG -UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 - A01110198, ISMAWATI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan BLSM di desa Tanjung Keracut belum efektif. Dimana terdapat  ketidaktepatan sasaran penerima BLSM. Beberapa  penerima BLSM yang terdaftar di desa ini, di nilai tidak memenuhi kriteria BLSM atau dinyatakan tidak layak sebagai penerima BLSM. Analisa tersebut, berdasarkan kriteria masyarakat miskin menurut  BPS. Hal ini dikarenakan, pada tahapan pelaksanaan program BLSM tidak semua dilaksanakan secara efektif. Sosialisasi langsung secara terprogram dari pihak desa kepada masyarakat umum dan verifikasi data rumah tangga ulang/pemutakhiran data PPLS 2011 tidak dilaksanakan oleh pihak aparat desa Tanjung Keracut. Hal itu menyebabkan tidak tercapainya keadilan sosial masyarakat. Peneliti menyarankan sosialisasi seharusnya dilakukan secara cepat melalui berbagai media sehingga lebih menjamin sampainya informasi kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Data ruta seharusnya di verifikasi ulang menjelang digunakan supaya dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan kondisi keseahteraan masyarakat, Perlu adanya instruksi dari pemerintah Kabupaten Sambas untuk pelaksanaan KPS retur yakni program pengembalian KPS kepada instansi terkait untuk diberikan kepada yang berhak. Sebagaimana himbauan pemerintah yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tentang Pelaksanaan Pembagian KPS dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Instruksi tersebut mengisyaratkan tentang pengembalian KPS oleh ruta penerima secara sukarela, memerintahkan kepala desa/lurah agar menghimbau ruta penerima yang tidak termasuk dalam kelompok miskin dan rentan untuk mengembalikan KPS yang sudah diterimanya  ke kantor desa/kelurahan.   Kata Kunci : Implementasi Program BLSM Tahun 2013, Kriteria Penerima BLSM.
TANGGUNG JAWAB PETUGAS PARKIR TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAS KERUSAKAN KENDARAAN DI LOKASI PERPARKIRAN JALAN DIPONEGORO DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN - A11109024, EKO RIZKY TRISNANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan, sebagai contoh pada  daerah pusat bisnis. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Parkir merupakan bagian penting dalam menejemen lalu lintas dalam hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang retribusi yang menyebutkan bahwa tarif parkir dikawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan lahan parkir. Meningkatnya jumlah pengguna atau pemakai kendaraan bermotor roda empat juga menimbulkan masalah baru, yaitu tempat parkir yang disediakan cenderung tidak memadai  sehingga harus berdesak-desakan. Hal ini dapat menimbulkan resiko atau cacatnya body kendaraan akibat terhimpit kendaraan lain pada lokasi parkir dan apakah Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Telah Mendapatkan Ganti Rugi Dari Petugas Parkir Akibat Kerusakan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Diparkir di Lokasi Perparkiran dan tanggung jawab petugas parkir terhadap kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang berada di bawah pengawasannya dan akibat hukum yang timbul jika petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan bermotor roda empat yang berada dalam pengawasannya. Agar supaya tidak terjadi akibat-akibat yang mungkin timbul dalam memarkir kendaraan bermotor  roda empat, maka petugas parkir dalam mengarahkan kendaraan yang diparkir dapat memperhatikan jarak antara kendaraan yang satu dengan lainnya, disamping mengarakan kendaraan bermotor roda empat  yang diparkir pada tempat yang layak untuk menghindari tumbangnya kendaraan roda dua yang diparkir, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik. Agar supaya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban petugas parkir dengan pemilik kendaraan bermotor roda empat, maka atas prestasi yang telah diberikan pemilik kendaraan bermotor berupa pembayaran uang parkir,  maka petugas parkir wajib menanggung akibat yang terjadi baik berupa kerusakan maupun atas kehilangan kendaraan bermotor yang diparkirnya, sehingga tidak ada alasan jumlah uang parkir terlalu kecil pada resiko yang ditanggung. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan, sebagai contoh pada  daerah pusat bisnis. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Parkir merupakan bagian penting dalam menejemen lalu lintas dalam hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang retribusi yang menyebutkan bahwa tarif parkir dikawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan lahan parkir. Meningkatnya jumlah pengguna atau pemakai kendaraan bermotor roda empat juga menimbulkan masalah baru, yaitu tempat parkir yang disediakan cenderung tidak memadai  sehingga harus berdesak-desakan. Hal ini dapat menimbulkan resiko atau cacatnya body kendaraan akibat terhimpit kendaraan lain pada lokasi parkir. Oleh karenanya, diperlukan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir. Pada saat sekarang, pengelola parkir umum belum menimbulkan  kewajibannya secara maksimal dalam menjaga kerusakan kendaraan bermotor. Sedangkan pemilik kendaraan sebagai pihak pengguna jasa perparkiran tetap membayar iuran parkir yang sudah ditetapkan. Jasa timbal balik atas kenyamanan dan keamanan bagi pemilik kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan jasa parkir belum dijamin. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusakan body kendaraan bermotor roda empat akibat kelalaian petugas parkir, maka belum ada tanggung jawab yang jelas pihak pengelola kepada pengguna jasa parkir, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara kewajiban dan hak yang didapat pengguna jasa parkir. Atas kerugian yang timbul terhadap pengguna jasa parkir yang berada di bawah pengawasan petugas parkir, dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Karena petugas parkir berada di bawah pengawasan pengelola perparkiran yang ada. Di samping itu, karena kerugian yang timbul akibat kelalaian petugas parkir kerusakan maupun kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Di Kota Pontianak khususnya lokasi perparkiran di Kecamatan Pontianak Selatan, pengguna jasa parkir sangat banyak, sehingga sangat diperlukan petugas yang handal untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kendaraan bermotor yang diparkir. Tingginya tingkat penggunaan jasa parkir saat sekarang menyebabkan banyak kendaraan bermotor roda empat yang diparkir mengalami kerusakan akibat mobilnya terserempet kendaraan lainnya pada waktu parkir tersebut tidak serta merta menjadi tanggung jawab petugas parkir yang ada. Hal ini akan berdampak suatu kerugian bagi pengguna jasa parkir. Berdasarkan hasil penelitian awal penulis lakukan di lokasi perparkiran di Kecamatan Pontianak Selatan yang menyelenggarakan jasa parkir, bahwa sering terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor roda empat akibat terserempet karena kelalaian petugas parkir tidak secara langsung membebankan petugas parkir untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang terjadi. Karena pada umumnya kerugian-kerugian yang timbul akibat kelalaian petugas parkir tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dalam karcis parkir tidak diatur secara tegas sehingga pemilik kendaraan bermotor roda empat yang mengalami kerusakan body sulit mengajukan tuntutan Keyword : Transportasi, Parkir dan Jasa
EKSISTENSI PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA - A01109170, DIDIT SUGIHARTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara konstitusional pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945menegaskan secara eksplisit bahwa Kekuasaan Kehakimanmerupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kemudianditegaskan kembali di dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Kekuasaankehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya NegaraHukum Republik Indonesia.Untuk itu di dalam rangka mewujudkan sistem peradilansatu atap (one roof system) yang terintegrasi di bawah kekuasaanMahkamah Agung, maka di dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) UUNo. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkanbahwa Organisasi, administrasi, dan finansial, Mahkamah Agungdan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawahkekuasaan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut,maka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menghendakiMahkamah Agung untuk melakukan pembinaan baik secara teknisyudisial maupun secara non teknis yudisial (organisasi,administrasi, dan finansial) terhadap badan peradilan yang beradadi bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.Namun pada kenyataanya amanat daripada Pasal 24 ayat(1) UUD 1945 Jo Pasal 1 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dilaksanakan secaramurni dan konsekuen, karena dapat dilihat secara jelas dan tegas didalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang PengadilanPajak menyebutkan bahwa Pembinaan organisasi, administrasi, dankeuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh DepartemenKeuangan, padahal dapat diketahui bahwa Kementerian Keuanganmerupakan unsur daripada cabang kekuasaan eksekutif.Dengan adanya keterlibatan Kementerian Keuangan di satupihak yang merupakan bagian daripada cabang kekuasaaneksekutif di dalam melakukan pembinaan secara non teknisyudisial (organisasi, administrasi dan finansial) bagi PengadilanPajak, maka dengan demikian akan menyebabkan terjadinyadualisme pembinaan, karena di lain pihak pembinaan secara teknisyudisial bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agungberdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak. Terjadinya dualisme pembinaan di PengadilanPajak menyebabkan terancamnya independensi dan imparsialitashakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutus terhadapsengketa pajak.Keywords : Kekuasaan Kehakiman, Sistem Peradilan Satu Atap,Pengadilan Pajak, Dualisme Pembinaan.

Page 74 of 123 | Total Record : 1226

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue