cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Other
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 251 Documents
 19   20   21   22   23 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI (KWT) DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Yunita Tiffany Harahap; H. I Nyoman Sumaryadi; Bayi Priyono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.644

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti ingin melihat apakah Program Kelompok Wanita Tani (KWT) sudah berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan pemberdayaan manusia menjadi salah satu cara yang dianggap mampu untuk mengatasi ketidakberdayaan kaum perempuan tersebut melalui program pemberdayaan perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan melihat kesesuaian data dengan permasalahan yang diambil, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lainnya. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Hasil temuan peneliti di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam program Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdapat sosialisasi dan penyebarluasan informasi kelompok sasaran secara obyektif serta penyediaan akses informasi dan pasar berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
EFEKTIVITAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Darius Stenly Tunu; Khasan Effendy; Devi Irena
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.646

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatm pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi untuk mengatasi faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah tujuh prinsip pendelegasian yang efektif yang dikemukakan oleh Wasistiono yang meliputi prinsip pendelegasian dengan hasil yang diharapkan, prinsip definisi fungsi, prinsip skalar, prinsip tingkat otoritas, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab yang mutlak, serta prinsip keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendelegasian kewenangan belum efektif karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, personel serta dokumentasi yang jelas, serta kecenderungan instansi terkait mempertahankan tugas penting yang urusannya diserahkan kepada kecamatan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATAWAN DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Helianus Rudianto; Maya Diella
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.647

Abstract

Industri pariwisata dinilai sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonom negara. Berbagai pengembangan dilakukan, baik pemerintah pusat maupun swasta untuk menggali dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di daerah mereka masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk senantiasa tinggal dan mengeksplor kekayaan wisata di Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalan metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian mengenai pengembangan destinasi wisata, diperoleh beberapa strategi sebagai berikut: 1. Mengenalkan Brand Amazing Blitar: Land of Kings; 2. Melakukan promosi “Ulas Kembar”; 3. Melakukan promosi digital; 4. Memanfaatkan pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan); 5. Meningkatkan amenitas di sekitar destinasi wisata. Destinasi wisata di Kabupaten Blitar memang sangat beragam dan unik apabila dapat dikelola dengan maksimal dan profesional dalam menggali lebih banyak potensi wisata yang ada. Kemudian akan sangat membantu sekali apabila didukung dengan promosi digital. Supaya destinasi wisata di Kabupaten Blitar dapat dikenal oleh banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN PADA FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Sholihah, Lilis; Lambelanova, Rossy; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi dosen, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi dosen serta model yang dikembangkan dalam pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan pada Fakultas Politik Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan pada Fakultas Politik Pemerintahan di IPDN belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, yaitu tidak jelas analisis kebutuhannya baik dari segi organisasi, operasional maupun individu, belum bertumpu pada database yang tersedia juga adanya dua kepentingan visi, yaitu visi nasional, yaitu visi dari tuntutan Kemendikbud dan visi institusi mewakili visi kementerian dalam negeri.Model yang ditawarkan adalah metode dalam pengembangan dosen di IPDN khususnya di Fakultas Politik Pemerintahan adalah Metode Job Rotasi dan kemajuan berencana juga metode yang memiliki out put untuk meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dan meningkatkan kemampuan tugas dalam organisasi. pada investasi jangka panjang serta evaluasi menggunakan kriteria.serta pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan hendaknya memiliki kejelasan dalam segi program berdasarkan databaseyang ada, berdasarkan kebutuhan, mekanisme yang jelas, Susunan Organisasi Tata Kerja yang mendukung, serta menggunakan metode dan teori yang tepat
STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF DI KECAMATAN ATAMBUA SELATAN DAN KECAMATAN ATAMBUA BARAT KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Silva, Francisco da; Supriatna, Tjahya; Kurniawati, Layla
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.687

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Penyelesaian Konϐlik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang kemukakan oleh Miall, Ramshom, Woodhouse bentuk-bentuk penyelesain konϐlik, yaitu Arbitrasi negosiasi, mediasi, Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konϐlik penyelesaian batas wilayah administratif kecamatan yang dimaksud dengan melihat faktorfaktor penyebab terjadinya konϐlik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Konϐlik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten adalah faktor penolakan dari warga masyarakat terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan, faktor sejarah di mana kedua warga masyarakat saling mengkiaim bahwa kedua-duanya sudah lama menempati wilayah tersebut, faktor budaya yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakat yang berbatasan dan ego kesukuan yang sangat kental, faktor pendidikan yang dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan egoisme warga yang berbatasan terhadap tujuan dan manfaat dari penegasan batas wilayah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANGMASUMAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Gorbi, Muhammad; Indrayani, Etin; Madjid, Udaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.688

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran yang sangat besar, tentunya tertib administrasi keuangan sangatlah perlu dalam rangka akuntabilitas dan trasparansi dalam pembangunan, namun di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin masih terdapat desa yang mengalami temuan administrasi keuangan dan keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu dinilai penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan di Kecamatan Batangmasumai, yang mana berdasarkan peraturan kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan analisis SWOT serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil pembahasan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dilihat dari indikator 1) komunikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan langsung ke desa maupun di kantor camat dengan jelas dan konsisten, namun banyaknya peraturan dan berubah ubahnya peraturan merepotkan perangkat desa dalam memperlajarinya, 2) Sumberdaya, sumber daya staf mengalami kekurangan dan itupun hanya da staf honorer satu orang saja, dilihat dari fasilitas sudah mencukupi, begitu juga informasi juga sudah tersedia dan wewenang pun juga sudah dimiliki kecamatan, 3) Disposisi, dilihat dari pengangkatan Birokrat masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada bahkan dalam peta jabatan pun tidak tersedia dan dilihat dari insentif juga masih belum merata untuk pegawai honorer, 4) Struktur organisasi dilihat dari SOP juga belum ada bahkan perbup teknis pembinaan juga belum ada dan dilihat dari fragmentasi juga belum ada dilihat dari peta jabatan belum ada jabatan staf terkait pembinaan. Kemudian terdapat enam faktor internal dan empat faktor eksternal serta terdapat empat isu sangat strategis, dua cukup stratgis dan satu bersifat operasional. Adapun saran peneliti, yaitu kecamatan perlu meningkatkan ketegasan dan koordinasi serta mengusulkan pembuatan perbup teknis pembinaan.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN ANTARNEGARA DI KECAMATAN TASIFETO BARAT KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Seran, Fredrik Ronald; Wasistiono, Sadu; Wargadinata, Ella
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.689

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dan starategi yang harus dilaksanakan kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat.Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan pemerintahan yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono dengan indikator sebagai berikut Pemimpin, Pengikut, Situasi dan Kondisi dan Visi dan Misi. Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Suharto dengan indikator sebagai berikut Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Lintus Test yang untuk menganalisis strategi-startegi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat perlu menjalankan fungsi kepemimpinan camat sebagai pemimpin, situasi dan kondisi, pengikut, dan visi dan misi organisasi. Kemudian fungsi pemberdayaan masyarakat, yaitu Pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. sehingga masyarakat miskin dapat memiliki kekuatan, motivasi, kemampuan dan keterampilan serta usaha-usaha untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang mereka hadapi. kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu belum berjalan efektif sehingga perlu diperhatikan dan diminimaliisasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan menggunakan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pada masa yang akan dating sehingga berjalan efektif dan menjadikan masyarakat perbatasan mandiri dan produktif. Strategi yang dapat digunakan untuk kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu, yaitu Pertama, Perlu adanya kewenangan khusus kepada camat guna mengkoordinasikan dengan semua sektor-sektor di lapangan untuk melaksanakan semua program pemberdayaan masyarakat miskin dengan satu prinsip, satu tujuan demi kesejahteraan masyarakat. Kedua, Mengatasi masalah kelangkaan air yang menjadi kendala besar pada masyarakat, seperti pembangunan waduk dan sumursumur bor. Ketiga, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Lookeu, dengan mewujudkan pendidikan masyarakat minimal SLTA dan membekali masyarakat miskin dengan keterampilan/skill yang dapat digunakan untuk bekerja dan mencari nilai tambah.
PEMBERDAYAAN UMKM SAPI POTONG DAN PERAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI CAPTIVE MARKET DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DI KECAMATAN CIMENYAN, PASIRJAMBU, DAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Suparno, Parno; Anggraeni, Rinny Dewi; Fatimah, Yeti
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.690

Abstract

Pemberdayaan UMKM Sapi Potong dan Perah dalam rangka ekstensiϐikasi captive market dan peningkatan pendapatan di Kecamatan Cimenyan, Pasirjambu, dan Ciwidey Kabupaten Bandung. Pemberdayaan adalah suatu proses dalam mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri (Gitosaputro, 2006). PRA (participatory rural appraisal) merupakan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam membuat perencanaan dan tindakan. Prinsip dasar dalam PRA antara lain mengutamakan yang terabaikan, penguatan masyarakat, masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator, mereka saling belajar dan menghargai perbedaan, santai dan informal, trianggulasi, optimalisasi hasil, orientasi praktis, keberlanjutan, belajar dari kesalahan dan terbuka (Andrian, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) partisipasi aktif, yaitu pendekatan pelatihan dan kunjungan, (2) partisipasi atas permintaan setempat, pendekatan yang didorong oleh permintaan dan kegiatan penelitian dengan metode motivasi untuk mendorong masyarakat tertarik pada suatu yang baru dan berbeda menurut Gitosaputro (2006). Adanya pemaparan mengenai pentingnya pemasaran suatu usaha baik secara online maupun ofϐline. Metode yang digunakan dalam meningkatkan penjualan ialah melalui program pendampingan dalam bentuk pelatihan pemasaran usaha ternak sapi. Bentuk pemasaran dengan pemasangan spanduk, papan promosi serta pemasangan iklan melalui media sosial. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: (1) Observasi Lapangan: mengumpulkan data awal mengenai temuan permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan temuan masalah dan keinginan tim untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lokasi tersebut. (2) Studi Literatur: langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang tata cara pemasaran baik secara online maupun ofϐline. (3) Pemasaran produk berupa penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Penyuluhan dilakukan untuk membekali pengetahuan dan pemahaman akan berbagai permasalahan dalam hal penjualan sapi, Pendekatan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan peternak dalam mempromosikan usaha sapi ternak untuk mengatasi persoalan rendahnya penghasilan para peternak sapi. Metode pendampingan dilakukan untuk memastikan peternak anggota kelompok mitra dapat mengimplementasikan dengan benar apa yang diperoleh dari penyuluhan dan pelatihan terutama menyangkut pemasaran usaha ternak sapi. Beberapa atribut yang digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut: (1) spanduk, yang akan digunakan untuk mempromosikan usaha ternak sapi; (2) papan promosi, sebagai papan pengenal ataupun papan promosi yang akan ditempatkan didepan lokasi ternak sapi; (3) HP android digunakan sebagai alat promosi melalui media sosial seperti facebook, instagram, whatsApp ataupun marketplace yang telah disediakan.
OPTIMIZING PUBLIC SERVICES THROUGH THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE A CASE STUDY OF INTEGRATED ADMINISTRATIVE SERVICES AT THE SUB-DISTRICT LEVEL Ruhana, Faria; Alimuddin, Asriani; Hidayat, Yogi Syarif; Afrilia, Ufa Anita; Zulfikar, Waluyo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i2.860

Abstract

This study explores the optimization of public services through the application of Artificial Intelligence (AI), focusing on a case study of integrated administrative services at the sub-district level. The research aims to understand how AI can enhance the efficiency, accuracy, and accessibility of public services in a local government setting. Employing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis of service delivery metrics with qualitative insights from interviews with public officials and service users. The findings reveal that the integration of AI technologies, such as automated data processing, chatbots for customer service, and predictive analytics, significantly improves service delivery times, reduces errors, and increases citizen satisfaction. The study also identifies challenges in implementing AI, including technical infrastructure requirements, staff training needs, and concerns about data privacy and security. The research contributes to the growing body of knowledge on digital transformation in public administration, highlighting the potential of AI to revolutionize local government services. The study concludes with recommendations for policymakers and practitioners on effectively integrating AI into public service frameworks, emphasizing the need for strategic planning, stakeholder engagement, and continuous evaluation.
COMMUNITY PARTICIPATION IN LOCAL BUDGET MAKING TOWARDS A PARTICIPATORY BUDGETING MODEL Mardihang; Novarlia, Irena; Merung, Arteurt Yoseph; Sukomardojo, Tekat; Hasibuan, Masnilam
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i2.861

Abstract

This study explores the role of community participation in local budget making, aiming to develop a model for participatory budgeting that enhances transparency, accountability, and public engagement in fiscal decision-making. Through a mixed-methods approach, the research analyzes the extent and impact of community involvement in local budget processes across various municipalities. The study draws on quantitative data from budgetary records and qualitative insights from interviews with local officials and community members. Findings indicate that increased community participation leads to more equitable and effective budget allocations, aligning public spending with community needs and priorities. The study also identifies barriers to participation, including limited public awareness and institutional resistance. Based on these findings, the study proposes a participatory budgeting model that incorporates structured community input mechanisms, capacity-building initiatives, and policy recommendations to foster greater civic engagement in local budgeting. This model aims to bridge the gap between local governments and their constituents, promoting a more democratic and responsive budgeting process.

Page 21 of 26 | Total Record : 251

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue