Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
124 Documents
Search results for
, issue
"SEPTEMBER"
:
124 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Andis Salham]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28525
<![CDATA[Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun tidak diaitur secara khusus dalam undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun penyitaan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud. Namun untuk Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Korupsi sebagai Tindak Pidana asalnya itu diatur secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang benda sitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang mengenai rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli lelang dalam Islam.]]>
<![CDATA[Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan: Analisis Perbandingan Mazhab ]]>
<![CDATA[Firdayanti, Fifi]]>;
<![CDATA[Syatar, Abdul]]>;
<![CDATA[Qayum, Abd. Rahman Hi]]>;
<![CDATA[Has, Nisaul Haq Bintu]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28947
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang banyaknya pergeseran nilai dalam berkeluarga salah satunya perlakuan anak terhadap orang tua, yang jauh dari kata berbakti. Seringnya ditemui orang tua yang tidak berdaya, terlantar, sakit-sakitan akibat dari Perilaku yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Padahal dalam Hukum Islam maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melarang keras perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, bahkan ketika orang tua meninggal dunia hak yang otomatis terpindah kepada seseorang anak adalah hak kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang mengakibatkan pelukaan ataupun hilangnya nyawa dengan menganalogikannya kepada penghalang penghalang kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada jurnal atau library research. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pada dasarnya yang dapat menghalangi kewarisan ialah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan b. Terkait kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menyakiti dengan perbuatan dan perkataan dan menelantarkan, yang dapat mengakibatkan kematian dan pelukaan para hakim terbagi pada dua pendapat, empat orang hakim menyatakan bahwa kedurhakaan diatas tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan karena dalam KHI dan Hukum Islam juga tidak ada teks yang jelas menyatakan demikian alasan selanjutnya ialah apabila orang tua tersebut meninggal dunia itu dikarenakan penyakitnya bukan karena tidak mengobatinya.]]>
<![CDATA[Pendistribusian Zakat Fitrah terhadap Takmir Masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ]]>
<![CDATA[Melinasari, Oltry]]>;
<![CDATA[Ilyas, Musyfikah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27116
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah terhadap takmir masjid di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan analisis pendapat mazhab syafii terhadap mekanisme pendistribuusian zakat fitrah terhadap Takmir Masjid di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Jenis penlitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian adalah analisis pendapat mazhab syafii tentang pendstribusian zakat fitrah terhadap takmir masjid di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi kata, menyajika data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pembagian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan hukum Islam artinya pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, kemudian setelah terkumpul panitia melakukan pengelolaan untuk mendata orang-orang yang berhak menjadi mustahiq zakat fitrah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Tentang Amalan Jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gow ]]>
<![CDATA[Nurhidayat, Muhammad]]>;
<![CDATA[Alimuddin]]>;
<![CDATA[Talli, Abdul Halim]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27346
<![CDATA[Pandangan masyarakat terhadap amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa dan amalan haji jamaah Tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La’lang yakni dalam amalan Sholat masyarakat menganggap sholat yang dilaksanakan pada Tarekat ini terlalu cepat seperti terburu-buru, kemudian dalam amalan Zakat sangat berbeda dengan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Amalan Zakat terbagi menjadi lima bagian diantaranya Zakat Fitrah, Zakat barang-barang, Zakat peternakan, Zakat tumbuh-tumbuhan dan Zakat badan. Selanjutnya Amalan puasa pandangan masyarat tentang amalan puasa ini tidak ada perbedaan hanya saja dalam penentuan awal Puasa kadang bersamaan dengan Muhammadiyah kadang juga Bersamaan dengan Nahdatul Ulama. Dan yang terakhir amalan Haji dalam Pandangan Masyarakat amalan haji pada Tarekat Tajul Khalwatiyah itu telah sesuai sebagaimana yang dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya tinjauan hukum Islam tentang Amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang sebagai berikut Amalan Sholat dalam tinjauan Hukum Islam boleh melakukan sholat sunah atau wajib dengan cepat tetapi dengan kadar thuma’ninah (tenang), selanjutnya amalan Zakat menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yakni Zakat Fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang sedangkan Zakat Maal yang dikeluarkan seorang muslim yang berkecukupan seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, harta penemuan, emas dan perak masing-masing memiliki jenis perhitunganya sendiri begitupun dalam Tarekat Tajul Khalwatiyah Pimpinan Puang La’lang. kemudian Amalan Puasa yang diamalkan oleh Tarekat Tajul Khalwatiyah ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. dan yang terakhir amalan haji dalam ketentuan Hukum Islam terhadap amalan Tarekat Tajul Khalwatiyah sesuai pula dalam ketentuan Syariat.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda: Studi Kasus Badan Nasional Gowa ]]>
<![CDATA[Sayful, Muh.]]>;
<![CDATA[Natsif, Fadli Andi]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27393
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap penyelesaian sertifikat Ganda dan penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan Field Research Kualitatif. Field Research Kualitatif Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam hukum islam terdapat beberapa penyelesaian konflik sengketa sertifikat ganda antara lain: a. Perdamaian (Islah) merupakan suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. b. Musyawarah yang merupakan upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum. Sedangkan dalam hukum perdata yaitu antara lain: a. Melalui Jalur Peradilan, b. Melalui Jalur di Luar Pengadilan misalnya negosiasi, mediasi, konsoliasi, fasilitasi, dan arbitrase. 2) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kab. Gowa dalam penyelesaian kasus sengketa tanah dan sertifikat ganda, melakukan dengan dua cara yakni Mediasi atau upaya memanggil kedua belah pihak untuk saling mencari solusi win-win solution. Namun bila tidak terdapat jalan keluar maka penyelesaian dilakukan melalui proses pengadilan”.]]>
<![CDATA[Proses Bimbingan Manasik Haji dalam Kajian Fiqh: Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Pallangga Kab. Gowa ]]>
<![CDATA[Zulfajri H]]>;
<![CDATA[Abdul Qayyum, Abdul Rahman Hi.]]>;
<![CDATA[Ridwan, Muh. Saleh]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27435
<![CDATA[Proses pelaksanaan haji KUA Kec. Pallangga terdapat beberapa indikator yaitu pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, peyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana; 2) Tanggapan masyarakat Kec. Pallangga tentang manasik haji adalah masyarakat memandang bahwa kelompok bimbingan ibadah haji sangat berperan dan berfungsi dalam pembinaan bagi calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji; 3) Kajian fiqh tentang pelaksanaan haji di KUA Kec. Pallangga adalah ibadah yang wajib di lakukan bagi yang benar benar mampu, baik secara fisik, harta maupun mental. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Melengkapi sarana prasarana dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji agar terlaksananya bimbingan haji secara profesional; 2. Perlu adanya evaluasi pada pelaksanaan bimbingan manasik haji yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Pallangga agar dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada sehingga KUA Kecamatan Pallanga mampu memberikan pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji sesuai dengan yang di butuhkan oleh Jemaah haji. 3. Hendaknya KUA Kecamatan Pallangga lebih meningkatkan pelayanan agar calon Jemaah haji lebih tertarik dalam mengikuti bimbingan manasik haji.]]>
<![CDATA[Fenomena Penggunaan Aplikasi “Tiktok” Perspektif Perbandingan Mazhab: Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
<![CDATA[Hardiman]]>;
<![CDATA[Arsyad, Azman]]>;
<![CDATA[Asti, Mulham Jaki]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27647
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif perbandingan mazhab tentang fenomena penggunaan Aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan peneliti yaitu, (1) Bagaimana realitas penggunaan aplikasi TikTok dikalangan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2) Bagaimana perspektif empat mazhab terhadap fenomena penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan masalah yang di teliti berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis dan ijmak para ulama yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dengan melakukan analisa terhadap Perspektif Perbandingan Mazhab, yang diperoleh dari data primer dan sekunder.Hasil dari penelitian ini menunjukan pada realitas penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dapat disimpukan sebagai media Hiburan, berdagang, berdakwah, berbagi Informasi, mengikuti Tren. Dalam Fikih terdapat kaidah sadd al-dzari’ah, kaidah tersebut juga merupakan salah satu metode Istinbath hukum islam dan banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabillah, meski hanya pemikiran yang secara praktis namun dijumpai juga dalam Fikih Hanafiyah dan Syafi’iyah. Dengan demikian, jika dilihat dari sadd al-dzari’ah yang ditinjau dari pandangan empat Mazhab maka penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri. (1) Menggunakannya sesuai kebutuhan dengan prosedur syari’at islam sehingga tidak menjerumuskan kepada jalan yang dilarang oleh agama. (2) diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang larangan dalam suatu perbuatan yang dimungkinkan akan mendatangkan keburukan dan kerusakan. (3) Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan mengambil wilayah yang lebih luas, dan mengambil sampel yang lebih banyak serta menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks.]]>
<![CDATA[Harta Warisan Sebagai Jaminan dalam Transaksi Utang Piutang: Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Idris, Muhammad]]>;
<![CDATA[Bakry, Muammar]]>;
<![CDATA[Hisbullah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27980
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang harta warisan yang dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang (Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penyelidikan yang menafsirkan peristiwa atau fenomena, deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari makna bagi suatu fenomena dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang meneliti masalah, yaitu dengan meneliti harta warisan yang dijadikan jaminan transaksi utang-piutang (studi komparasi fiqh dan hukum positif). Hasil dari penelitian ini yaitu baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari kedua dasar hukum tersebut adalah jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam. Hanya saja perbedaan antara kedua dasar hukum tersebut adalah terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan.]]>
<![CDATA[Menikahi Isteri Orang Yang Mafqud: Analisis Perbandingan Mazhab ]]>
<![CDATA[Utami, Kurnia Mega]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28054
<![CDATA[Jurnal ini membahas tentang “Menikahi Istri Orang Yang Mafqud (Analisis Perbandingan Mazhab)”. Penelitiann ini memiliki tujuan, untuk mengetahui pendapat imam mazhab terhadap status hukum pernikahan istri orang yang mafqud dan untuk mengetahui hukum menikahi istri orang yang mafqud dalam pandangan para imam mazhab. Penelitian ini menggunakan metode library research. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan teologi normatif syar’i. Teknik yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi’i serta pendapat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. Seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. Apabila si mafqud itu kembali datang sebelum istrinya menikah, maka tetap wanita tersebut adalah isterinya. Akan tetapi jika suaminya datang setelah isterinya menikah, tetapi belum digauli oleh suami kedua maka ia tetap isterinya juga. Sedangkan, jika suami pertama datang setelah isterinya digauli, maka dirinya memilih antara kembali kepada isterinya atau meminta maharnya kembali. Jika suami pertama lebih memilih untuk meminta maharnya, maka ia berhak mengambil maharnya dari suami yang kedua, yang ia berikan kepada isterinya.]]>
<![CDATA[Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Penyedia Jasa Endorsement Pada Sosial Media Sosial ]]>
<![CDATA[Irwan, Islamiah]]>;
<![CDATA[Sabir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Cahyani, A. Intan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28526
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the views of Islamic law on the behavior of endorsement service providers. This research uses a qualitative research type, with data collection using the library research method, the approach used is normative by studying the Qur'an and hadith as the basis of Islamic law while the data source Primary data are in the form of the Koran and Hadith, while secondary data are journal books, with deductive conclusions drawn. The results of the study show that the deviant behaviors carried out have different laws according to Islamic provisions. As for behavior such as excessive promotion and using language that is impolite and harsh, the law was originally clearly not allowed (haram), but if it is brought into the context of muamalah, the law on it may be permissible (permissible) as long as the behavior has a clear reason, such as because of elements of a promotional strategy, and as long as no one is harmed by the behavior. As for behavior such as lying, committing elements of fraud, tabarruj, and dropping other products, in the view of Islam the law is certainly not permissible (haram) because it has deviated from the provisions of Islamic sharia.]]>
