Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
351 Documents
<![CDATA[Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Bahrul, Syahdan]]>;
<![CDATA[Ridwan, M. Saleh]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.25796
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait penggantian nama anak untuk kesehatan, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Bontoparang, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi peneltian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Datara , Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan terdapat suatu kepercayaan masyarakat dimana apabilah anak sering sakit-sakitan maka akan diganti namanya. Para ulama bersilang pendapat perihal nama baik yang paling dicintai Allah swt., sebagian berpendapat: nama para nabi sementara jumhur ulama sepakat menyatakan, bahwa nama yang paling dicintai Allah swt adalah nama yang di sandarkan (iḍāfaāt) kepada asmā al-ḥusnā. Mitos atau sebuah kepercayaan terhadap suatu yang diluar nalar akal merupakan hal yang sudah lama ada pada masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti hampir mayoritas responden menyatakan dan memahami bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apakah mengganti nama karena kesehatan itu mitos atau tidak. Karena mereka beranggapan bahwa selama itu baik maka sah-sah saja untuk dilakukan dan diamalkan. Dengan maksud dan tujuan yang baik, mereka berinisiatif untuk merubah nama mereka atau anak mereka agar supaya lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya sakit supaya sehat. Implikasi dari penelitian tersebut: Kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al-Qur’an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al-Qur’an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah dan terapkanya aturan baca al-qur’an yaitu agar warga desa Datara mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai hamba Allah swt. Pembinaan akalnya, jiwanya, kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Dalam analisis sosioligis terhadap kewajiban pandai baca al-Qur’an bagi calon pengantin di Desa Datara kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah sebuah upaya kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Hasbi]]>;
<![CDATA[Puyu, Darsul S.]]>;
<![CDATA[Yusri]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.25801
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai jual beli online menggunakan sistem dropshipping. Berdasarkan dari pandangan hukum Islam memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini. sedangkan ndang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai jual beli online menggunakan sistem dropshipping tidak ada larangan untuk menggunakan transaksai online dengan menggunakan sistem dropshipping, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan.]]>
<![CDATA[Pandangan Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur ]]>
<![CDATA[Habib, Muhammad Taufiq]]>;
<![CDATA[Talli, Abdul Halim]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang wali Mujbir dalam pernikahan anak dibawah umur pandangan mazhab Syafi’I dan Hanafi. Kajian ini bertujuan agar membuka mata kita seputar penjelasan wali mujbir yang untuk saat ini mungkin masih tidak terlalu terekspos atau masih agak awam dimata masyarakat mengenai pengetahuan perwalian nikah dan menjadi problematika antar mazhab, khususnya Syafi’i dan Hanafi sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali Mujbir serta kencenderungan pengabaian terhadap sistem maupun syarat-syarat dalam perwalian untuk pelaksanaan sebuah pernikahan, dan masih banyak pernikahan seorang anak yang dibawah umur tanpa memahami kaidah-kaidah dasarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research atau penelitian Pustaka. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa didalam Islam pernikahan memiliki kedudukan yang signifkan pada konsep kerukunan ummat dikarenakan ajarannya sangat memperhatikan perilaku umatnya untuk menjalani setiap kewajiban maupun sunnah. Begitupun juga halnya dengan wali disebuah pernikahan harus memperhatikan sistem-sistem yang telah ada demi keabsahan suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian mujbir terhadap orang gila. Untuk Wali mujbir, sebaiknya sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihanya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Asriadi]]>;
<![CDATA[Mulham Jaki Asti]]>;
<![CDATA[Azizah, Nur]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.26135
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Peran Pemerintah Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Di Kota Makassar (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam). Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu (1) Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Menangani Anak Yang di Pekerjakan di Bawah Umur (2) Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Anak Dipekerjakan di Bawah Umur. Penulis menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penekanannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian pandangan hukum islam dan positif mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur, hal ini menjadi langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan agar tidak terjadi eksploitasi anak itu sendiri yang merujuk pada sikap diskriminatid atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. di mana memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingann ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Tugas pokok suatu pemerintah yang harus dijalankan untuk melindungi setiap warga Negara dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah. Untuk itu setiap anak berhak atas hak dan kewajiban untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anak-anak mereka sesuai dengan yang telah diatur dalam undnag-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum islam sendiri suatu pemeberian dari Allah swt, yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa.]]>
<![CDATA[Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng ]]>
<![CDATA[Safitri, Yuliani]]>;
<![CDATA[Syatar, Abdul]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.26719
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian pengadilan Agama di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. 3) Untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng di dominasi diantaranya kareNa faktor Ekonomi,mabuk dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT.) 2) Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.3) Faktor pendukung keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya kepada Hakim. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi, minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi.]]>
<![CDATA[Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Gunawan, Syahrul]]>;
<![CDATA[R, Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[Kurniati]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.26907
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya wali nikah menjadi salah satu syarat yang wajib dalam hukum Islam oleh karena itu kedudukan wali nikah perlu dikaji secara seksama menurut Abdurrahman Al-Jazari wali nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan dalam keputusan yang baginya menentukan sahnya atau tidaknya akad nikah, tanpa dengan adanya wali maka pernikahan tidak dianggap sah. Ada dua macam pendapat tentang kedudukan walih nikah perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i yaitu mazhab Hanafi mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik akan tetapi mazhab Syafi’i mensyaratkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi’i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Jeneponto Perspektif Perbandingan Mazhab ]]>
<![CDATA[Syah, Ulvi Dwi Juliarti]]>;
<![CDATA[Lewa, Irfan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27149
<![CDATA[This thesis research that will be examined by the author is the Effectiveness of Case Resolution Through E-Court at the Jeneponto Religious Court (Comparative Perspective of Schools). This study aims to describe the process and settlement of cases through e-Court at the Jeneponto Religious Court. The type of research used by the researcher is research with qualitative methods, as well as the research location used at the Jeneponto Religious Court and the focus of the research is the effectiveness of case settlement through e-Court at the Jeneponto Religious Court. In this study, the researcher used the purposive sampling method to determine informants. The data collection techniques used were observation, in-depth interviews with several informants, both judges and staff at the Jeneponto Religious Court, and documentation. As well as the data analysis technique used in this study using interactive methods, namely by reducing data, presenting data and or drawing conclusions. The results of this study indicate that the case settlement system through e-Court at the Jeneponto Religious Court is actually present to eliminate unwanted matters in court proceedings, in fact e-court aims to create simple, fast and low-cost principles in the entire litigation process and avoid there are risks such as illegal fees, there are many doors in the legal process, this can be assessed and evaluated by all judicial bodies in Indonesia. The procedure for using e-Courts has been explained in PERMA Number 1 of 2019 in chapter five (5) regarding electronic trials starting from article 19 to article 28. Electronic trials require the trial process to be carried out more simply, quickly and at low cost.]]>
<![CDATA[Jual-Beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab al-Syafi’i ]]>
<![CDATA[Anugrah, Abrar]]>;
<![CDATA[Wijaya, Abdi]]>;
<![CDATA[Arafah, M.]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.28006
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini ialah tentang jual beli makanan bertambah pajak di makassar (studi komparasi hukum positif dengan mazhab syafi’I ). Pokok masalah tersebut selanjutya diuraikan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1) bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Makassar. 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. 3) Bagaimana tinjauan mazhab syafi’i terhadap jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, dengan menggunakan pendekatan teologis, normatif dan sosiologis. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan observasi dan wawancara. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap identifikasi dan taap penolaan data. Analisis data yang digunakan dengan langkah-langkah redukasi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik Jual Beli Makanan yang ada di Kota Makassar, ada dua metode yakni proses transaksinya tidak menambahkan tambahan pajak dalam transaksi jual beli makanannya dan ada juga yang menambahkan tambahan pajak sebesar 10% setiap transaksi makananan yang dipesan, Jual beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar praktinya ini penjual tidak ada kejelasan terhadap tambahan pajak kepada pembeli saat melakukan traksaksi pembelian makanan. 2) Berdasarkan Pandangan Hukum Positif bahwa jual beli makanan bertambah pajak di Makassar diatur dalam perda No. 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah bahwa hanya mengatur tentang kewajiban membayar pajak sebesar 10% setiap bulan dan memberi kebebasan kepada pelaku usaha dalam mengumpulkan pajak tersebut. 3) Menurut Mazhab Syafi’I jual beli bertambah pajak di Makassar belum memenuhi syarat sah jual beli karena mengandung unsur gharar, karena pada harga makanan ada tambahan pajak sehingga harga pada menu tidak sesuai dengan yang dibayar, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa yang harus dibayar, maka hal tersebut tidak sah berdasarkan Mazhab Syafi’I, Adapun yang tidak menambahkan pajak dalam transaksinya jelas dan sesuai dengan harga makanan, tidak mengandung unsur gharar, dan terpenuhi syarat sahnya jual beli.]]>
<![CDATA[Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Perpektif Hukum Positif dan Ulama Mazhab: Studi Kasus di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Fahri, Ahmad Aidil]]>;
<![CDATA[Siti Aisyah]]>;
<![CDATA[Syatar, Abdul]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.26942
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial perpektif hukum positif dan ulama mazhab (studi kasus di polrestabes makassar). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui obsevervasi, wawancara dan dokumentasi, data yang dihasilkan kemudian diolah melalui penyuntingan, klarifikasi, dan sistematis, data yang telah dioleh kemudian dianalisis dengan metode analisis nonstatistika, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial dalam tinjauan hukum positif telah diatur baik secara internasional maupun secara nasional. Secara internasional ini telah dideklarasikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian, Ulama Mazhab dan Hukum Positif memandang bahwa kebebasan terkait masalah berekspresi di media sosial itu telah diatur didalam beberapa aturan, namun dalam pengimplementasian ada batasan-batasan yang harus dilihat secara seksama. Adapun pandangan hukum positif dan ulama mazhab dalam kebebasan berekspresi di media sosial di wilayah polrestabes, hal ini telah mengatur beberapa ketentuan dan telah menjalankan prosedur seperti apa yang dimaksud sesuai Undang-undang, proses penanganan penyidik menjerat pelaku menggunakan Pasal 27, Pasal 28 UU ITE dan juga menggunakan pendekatan Restorative Justice.]]>
<![CDATA[Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jama’ah Haji dan Umrah: Studi Komparasi Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibn Utsaimin ]]>
<![CDATA[Mahendra, Aditya]]>;
<![CDATA[Mustafa, Zulhas'ari]]>;
<![CDATA[Jamil]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.27847
<![CDATA[This thesis discusses the Use of Menstrual Delay Pills for Hajj and Umrah Pilgrims (Comparative Study Between the Views of Yusuf al-Qardawi and Ibn Utsaimin). As for the formulation of this problem, namely (1) How is it legal to consume drugs to delay menstruation for women who carry out Hajj and Umrah? (2) What are the views of Yusuf al-Qardawi and Ibn Utsaimin regarding the use of menstrual delay pills for women who perform Hajj and Umrah? (3) The type of research is library research which is known as (Library Research) because the data being researched are books, journals, manuscripts which are all from the library. The type of data used is qualitative data type, namely the type of data related to data in the form of written words, observable events and behaviors. The results of this study are how then Yusuf al-Qardawi the pilgrims for Hajj and Umrah are allowed to consume drugs to delay menstruation in carrying out the pilgrimage and Umrah with the aim of being able to do the pillars of Hajj and Umrah perfectly without any obstacles and no problems. Because basically everything is permissible, as long as there is no prohibition from the Shari'ah. Meanwhile, al-'Utsaimin was more judgmental in terms of harm, so he suggested to those who use the drug to delay menstruation, it is better not to use it than harm in the future that befalls him.]]>
