cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 351 Documents
 15   16   17   18   19 
Tradisi Tolak Bala Mappandesasi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus Lingkungan Tamo Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Arham; Puyu, Darsul S; Laman, Ilham
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27348

Abstract

Pokok masalah penilitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum islam dan hukum adat terhadap tradisi tolak bala mappande sasi yang ada di Lingkungan Tamo Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Jenis penilitian tergolong kualitatif dengan pendekatan prime dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tradisi mappande sasi digelar setiah tahunnya dimana masyarakat nelayan tamo pulang dari perantauan setelah berbulan-bulan. Dalam Prosesnya, Prosesi acara mappande sasi diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Imam untuk meminta keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Pelaksanaan ritual pertama, yaitu mempersiapkan sesajen dan di bawah kelaut menggunakan perahu yg di persembahkan bagi mahluk goib; 2) Adapun beberapa pandangan dari masyarakat tamo memili pandangan yang berbeda beda dimana masyarakat berpendapat bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan syariat islam namun, masih ada sebagian masyarakat mempercayai bahwa mereka tidak bisa meninggalkan kebiasan-kebiasaan yang ada sejak dari nenek moyang mereka; 3) Berdasarkan perbandingan hukum islam dan hukum adat bahwa tradisi tersebut sangat erat kaitannya dengan nenek moyang mereka.sedangkan dalalam hukum islam sebagai bentuk rasa syukur atas reski yang telah di berikan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Agar masyarakat lingkungan Tamo Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang masih menjaga nilai leluhur dan kesakralan dari tradisi mappande sasi agar kemudian dipertahankan atau dilestarikan yang positif dan berangsur-angsur mengganti yang negatif yang tidak menyimpang dari ajaran Islam 2. Tradisi Mappande Sasi yang dilaksanakan masyarakat daerah Tamo tidak patut dinilai musyrik karena sebagian besar masyarakat setempat berangsur-angsur telah mengubah tujuan dari tradisi tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Swt.
Perkawinan Wanita Hamil Dengan Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara Menurut Imam Malik dan Syafi'i Aldiansyah; Maloko, M. Thahir; Sanusi, Nur Taufiq
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27499

Abstract

The main problem in this research is how the marriage of pregnant women with men who are not pregnant in Uraso Village, Kec. Mapdeceng, Kab. North Luwu According to Imam Malik and Shafi'i. The main problems that will be described from the sub-problems are: 1) What are the views of the people of Uroso Village, Kec. Mapdeceng, Kab. North Luwu regarding the marriage of a pregnant woman with a man who did not impregnate her? 2) What is the opinion of Imam Malik and Syafi'i on the marriage of a pregnant woman with a man who did not impregnate her in Uroso Village, Kec. Mapdeceng, Kab. North Luwu?. The type of research used is qualitative research or field research which describes the phenomena that occur in society and aims to produce descriptive data in the form of data, images and behavior of the people observed using a syar'i normative approach sourced from the arguments of the Qur'an, the hadith of the Prophet as well as the ijtihad of the Ulama and the sociological approach. The data sources in this research are sourced from primary data and secondary data. The results of this study indicate that: 1) Regarding the views from interviews with several community and religious leaders, they have different opinions regarding this phenomenon. 2) The scholars agree on the permissibility of marrying adulterers for those who commit adultery. Thus, the marriage of a pregnant woman with a man who impregnates her or commits adultery is legal and they may have intercourse as husband and wife. Meanwhile, the views of Imam Malik and Shafi'i regarding the marriage of a pregnant woman with a man who did not impregnate her have different opinions. Imam Malik is of the opinion that the marriage is invalid. This is because women who have sexual intercourse with adultery have exactly the same legal status as women who have sexual intercourse with syubhat. The woman must purify herself at the same time as the 'iddah of the woman whose husband divorced her, except when had (punishment) is required. Meanwhile, Imam Shafi'i allowed the marriage of a pregnant woman to a man who did not impregnate her.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham; Amir, Rahma; Istiqamah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.28525

Abstract

Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun tidak diaitur secara khusus dalam undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun penyitaan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud. Namun untuk Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Korupsi sebagai Tindak Pidana asalnya itu diatur secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang benda sitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang mengenai rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli lelang dalam Islam.
Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan: Analisis Perbandingan Mazhab Firdayanti, Fifi; Syatar, Abdul; Qayum, Abd. Rahman Hi; Has, Nisaul Haq Bintu
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.28947

Abstract

Penelitian ini membahas tentang banyaknya pergeseran nilai dalam berkeluarga salah satunya perlakuan anak terhadap orang tua, yang jauh dari kata berbakti. Seringnya ditemui orang tua yang tidak berdaya, terlantar, sakit-sakitan akibat dari Perilaku yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Padahal dalam Hukum Islam maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melarang keras perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, bahkan ketika orang tua meninggal dunia hak yang otomatis terpindah kepada seseorang anak adalah hak kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang mengakibatkan pelukaan ataupun hilangnya nyawa dengan menganalogikannya kepada penghalang penghalang kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada jurnal atau library research. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pada dasarnya yang dapat menghalangi kewarisan ialah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan b. Terkait kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menyakiti dengan perbuatan dan perkataan dan menelantarkan, yang dapat mengakibatkan kematian dan pelukaan para hakim terbagi pada dua pendapat, empat orang hakim menyatakan bahwa kedurhakaan diatas tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan karena dalam KHI dan Hukum Islam juga tidak ada teks yang jelas menyatakan demikian alasan selanjutnya ialah apabila orang tua tersebut meninggal dunia itu dikarenakan penyakitnya bukan karena tidak mengobatinya.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Nurcahaya; Syarif, Muhammad Raswan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26288

Abstract

Hukum Islam sangat melarang adanya penolakan terhadap jenazah Covid-19. Karena pelaksanaan penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah yang membuat harus dilaksanakannya pemakaman karena semua orang akan berdosa jika tidak ada salah seorang yang malaksanakannya. Namun tidak hanya itu, dengan melarangnya atau menolaknya pemakaman jenazah akan menyatiki perasaan keluarga yang ditinggalkan, padahal nabi sendiri melarang menyakitin perasaan dari keluarga mayat. Begitupun dalam hukum positif melarang persoalan penolakan jenazah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dari semua aturan tersebut melarang adanya penolakan jenazah yang terpapar Covid-19 bahkan sampai bisa dijatuhi hukuman pemidaan terhadapnya.
Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIa Sungguminasa: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Maliki Ramadhani, Herlina; Mustafa, Zulhas'ari
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.29928

Abstract

The purpose of this study was to examine. How are the conditions and treatment of prison officers for nursing mother inmates at the Class IIA Sungguminasa Penitentiary. What are the views of the Al-Shafi'i and Maliki schools regarding nursing mothers inmates. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information about the object under study according to the reality that exists in prisons. By using the interview method, and data collection the results showed that, The majority of the occupants of the prison for breastfeeding mothers in Sungguminasa class IIA were 3 people, namely Mrs. Satria Ria, Megawati and Mega Sulfia. Number 12 of 1995 which states that the rights of inmates who are breastfeeding mothers are fulfilled as long as they are undergoing a period of coaching. From the point of view of the Al-Shafi'i and Maliki schools, nursing mothers have carried out their obligations as mothers according to the views of the al-Shafi'i and Maliki schools. The implication of this research is that the coaching system has complied with the requirements and procedures for the implementation of the rights of the inmates who apply in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. The opinions of the Al-Shafi'i and Maliki schools in the application of the Class IIA Sungguminasa Women's Correctional Institution are carried out according to the views of the al-Shafi'i and Maliki schools which even though they are carrying out coaching, they still carry out their obligations as mothers, namely breastfeeding the baby. As for the form of deficiency, namely the lack of space for prisoners so that they are in one room whose number is outside of what they should be.
Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih Zalsabila, Putri Aulia; Haddade, Abdul Wahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30062

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencemaran nama baik dalam tinjauan mazhab fikih, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan data dengan menggunakan metode library research, pendekatan nyang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji al-Qur’an dan hadist sebagai landasan hukum Islam sedangkan sumber data primer berupa al-Quran dan hadist sedangkan data sekunder buku-buku jurnal, dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dilarang karena kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina, dan merendahkan satu sama lain. Pendapat para Imam Mazhab terhadap pencemaran nama baik dengan beberapa jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta’zir untuk delik dalinnya. Mara imam mazhab menegakkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik termasuk kepada Jarimah Ta’zir penjara yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.
M.Ilham (10300116154) Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional M. Ilham; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30168

Abstract

Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of Article 14 letter k of the Correctional Law. Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances. In addition to narcotics, another term introduced especially the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is narcotics which stands for narcotics, psychotropics, and addictive. This type of research is library research. Broadly speaking, the approach used by the authors in this thesis is a sociological, historical, and anthropological approach. The data collection techniques used in obtaining the necessary information related to the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books and literatures that can be used as guidelines or data sources in making this thesis. The literature study includes: 1.) Primary data, 2.) Secondary data. The purpose of this study is to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'I arguments are found either in the Qur'an or in the Hadith whose validity is not in doubt, Imam Abu Hanafiah will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa which was located far from Mandinah as the city where the Prophet Muhammad lived. So Imam Abu Hanafiah through his legal terms views narcotics as khamr or anything that is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach.
Konsep Ihtikār Minyak Goreng pada Masa Pandemi: Studi Komparatif Empat Mazhab Jusmiarti; Sabir, Muhammad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30280

Abstract

Penelitian ini menguraikan tentang Konsep Ihtikar Terhadap Minyak Goreng (Studi Komparatif Empat Mazhab)” dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya penimbunan minyak goreng, untuk mengetahui pandangan empat imam mazhab tentang konsep Ihtikar minyak goreng. Untuk mengetahui kasus penimbunan minyak goreng. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teologi normatif (syar’i) dan yuridis. Penelitian ini tergolong library research (penelitian pustaka), data yang dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media elektronik maupun media cetak sebagai datanya, kemudian menganalisa isi terhadap literatur yang menyangkut dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama empat mazhab, baik Syafi’iyah, Hanabilah, dan Malikiyah melarang kecuali Hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan madharat atau kerugian bagi ekonomi masyarakat.
Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce: Perspektif Mazhab al-Syafi’i Shuhufi, Muhammad; Nurfadilah Kasman; Nurjannah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30552

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam transaksi jual beli kosmetik berbasis E-commerce, untuk mengetahui bagaiman dampak dari jual beli berbasis E-commerce, dan untuk mengetahui bagaiman perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli kosmetik berbasis E-commerce. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (Library reseacrh), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan seperti undang-undang, buku, literatur, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memahami, memperoleh, menganalisis bahan pustaka serta dokumen terkait, lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan berbasisi E-commerce memiliki dampak yang besar dalam dunia bisnis, khususnya dalam penjualan kosmetik, E-commerce mempunyai daya tarik yang kuat sehingga banyak masyarakat tergiur untuk melakukan jual beli dengan cara E-commerce., dimana memunculkan berbagai masalah seperti, masalah penipuan, keamanan, dan ketidak sesauian barang. Dengan demikian E-commerce dalam UU ITE telah memberikan perlindungan hukum, keamanan serta kepastian mengenai kerugian yang didapat oleh setiap konsumen, dan perlindungan hukum terhadap dua belah pihak dalam transaksi jual beli berbasisr E-commerce, meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yang telah diuat oleh marchant dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum tersebut berasala dari pasal 25 UU ITE yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi marchant, dan konsumen.

Page 17 of 36 | Total Record : 351

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 7 ISSUE 1, JANUARY 2026 VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025 VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025 VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025 VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024 VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024 VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024 VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 MEI SEPTEMBER Januari Vol. 1, No. 3, September 2020 Vol. 1, No. 2, Mei 2020 Vol. 1, No. 1, Januari 2020 More Issue