cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 338 Documents
 15   16   17   18   19 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING Laela, Sofa
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.255

Abstract

Modernisasi pelayanan transaksi keuangan telah melahirkan teknologi pelayanan transaksi pinjam meminjam melalui sebuah platform (fintech P2P Lending) yang pelaksanaannya berbeda dengan kredit melalui bank konvensional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum penyelenggara P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam kegiatan P2P Lending dan perlindungan hukum bagi penyelenggara apabila timbul sengketa dalam pinjam meminjam online yang terjadi ketika pihak debitur gagal bayar maupun ketika pihak kreditur melakukan penagihan dengan cara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pasal 18 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan kedudukan penyelenggara adalah merupakan perantara antara pengguna P2P Lending dan merupakan perjanjian pemberian kuasa dari pemberi pinjaman. Perlindungan hukum preventif dan represif dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna P2P Lending. Sebagai mitigasi risiko, maka iktikad baik dari para pihak sangat penting dalam pelaksanaan P2P Lending.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN OBAT SUBSTANDAR OLEH BIDAN Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v1i2.256

Abstract

This study is entitled juridical review of substandard drug trade practices by midwives: A Case Study of Decision number 1406/Pid.Sus / 2020 / Pn.Mdn. with the formulation of the problem of how criminal acts against substandard drug trafficking practices by midwives in the perspective of Criminal Law and how the consideration of judges. Using normative juridical methods. In conclusion, in Medan District Court decision No. 1406/Pid.Sus / 2020 / PN Mdn, the judge used the legal basis of Article 62 paragraph (1) of the Indonesian law No. 8 of 1999 regarding consumer protection and impose a fine of Rp5, 000, 000.00. According to the authors, the sanction given by the judge is considered too light when compared with the level of objection of the defendant who has been troubling and endangering others. More precisely, Article 196 of Law No. 36 of 2009 was considered more suitable for trying this case, given the defendant's profession as a midwife, so the appropriate sanctions should have been based on the health law, since the act of trafficking in substandard drugs committed by midwives is a criminal offense in the field of Health.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v1i3.257

Abstract

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia. Dengan rumusan masalahnya Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesa dan Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu Saat ini, formulasi hukum pidana lingkungan hidup dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum, dan "Peraturan/Perundang-undangan Sektoral" memberikan perlindungan hukum secara umum. Dalam pertanggungjawaban pidana, KUHP saat ini tidak dapat diterapkan terhadap korporasi, namun Undang-Undang No 32 Tahun 2009. enis sanksi pidana, baik dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup Sektoral, belum memberikan perlindungan hukum konkret terhadap korban.
POLEMIK SABDA RAJA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM LITERATUR HUKUM TATANEGARA INDONESIA Agustin, Ruli; Winanti, Atik; Juaningsih, Imas Novita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.258

Abstract

Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 yang berisi tentang penetapan anaknya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (D.I.Y) setelah Undang-undang mengenai Otonomi Daerah Istimewa Jogjakarta di open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam peneletian ini pada akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan apakah bisa Sabda Raja mengubah Undang-undang Daerah Iistimewa Jogjakarta? Lalu yang kedua, apakah putusan Sabda Raja Sri Hamengku Buwono X ini berdampak langsung terhadap Literatur Hukum Tata Negara di Inonesia ini, menilai siapapun yang menjadi sultan di Daerah Istimewa Jogjakarta, juga akan otomatis menjadi Gubernur di daerah tersebut
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Leonard, Tommy; Irianda Panjaitan, Yolanda C.
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.259

Abstract

Peace agreements are crucial to PKPU's goal of helping creditors restructure their debts. This research addresses how to arrange the peace agreement as a debt restructuring step in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU), how it is used in the Suspension of Debt Payment Obligations process in Decision Number 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, and how the ratification of the peace agreement is related to the absence of a Compensation for Services for the Management Team agreement. This thesis uses normative legal descriptive analysis—literature-based data collecting. Data analysis was qualitative. Peace agreements as debt restructuring in PKPU are regulated under Articles 265-294 of the Civil Code in Chapter III of the PKPU UUK. The debt restructuring and receivables collection allowed the Debtor to enhance his business conditions under the peace agreement. The judge granted the peace agreement in the PKPU process in Decision Number 90/Pdt.PKPU/ 2020/Pn.Jkt.Pst based on legal considerations based on Article 281 paragraph (1) letters a and b UUK PKPU. There is no reason to reject the debtor's peace plan despite criticism from one creditor. The peace agreement was ratified without a Management Team compensation agreement in the PKPU procedure in Decision Number 90/Pdt. The judge, PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst, stated that the Management Team's pay could be established separately after the Homologation Decision. Therefore, the Ratification of the Peace should be accepted.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.262

Abstract

This research is entitled legal protection of victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. Formulation of the problem of how the legal protection for victims of sexual violence and how the effectiveness of legal protection for victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 on criminal acts of sexual violence. With normative juridical methods. Sexual violence against women and children is a serious problem in every country. In the city of Makassar, cases of sexual violence against children have increased significantly during 2021. Makassar City DPPPA recorded a surge of 302 cases in the last three years, compared to 52 cases in 2020. In 2019, the number of cases of sexual violence against children even reached 127 cases. These incidents of sexual violence are generally carried out by the closest people, with the family environment being the place where the most cases occur
ANALISIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS TANPA IZIN SAH Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i3.263

Abstract

This study is entitled criminal act analysis of Illegal Logging in forest areas with special purpose without legal permission: Case Study Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. With the formulation of the problem of how the application of material crime in Illegal Logging in forest areas with special purposes without legal permission and how the basis for the judge's consideration in Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. Using normative juridical methods. Conclusion b. Based on decision number: 141 / Pid.B/LH/2021 / PN.Mii, accused Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya was found legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the forestry sector in accordance with alternative charges. In this case, the perpetrator is given a criminal sanction in the form of confinement/prison and is also subject to a fine in accordance with Article 82 paragraph (1) letter B Jo Article 12 letter b of the Indonesian Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. In the verdict given by the panel of judges, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp500, 000, 000.00. If the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month.
PERANAN BUKTI ILMIAH (SCIENTIFIC EVDENCE) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Aminudin, Cecep
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.264

Abstract

Salah satu ciri khas kasus-kasus tata usaha negara lingkungan hidup adalah kadang-kadang diperlukan pengetahuan dan keahlian ilmiah khusus dalam bentuk bukti ilmiah dalam proses pembuktiannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan analisis terhadap peranan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif diketahui bahwa keputusan pengadilan tergantung pada penentuan fakta yang akurat di mana proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dapat membantu pencarian kebenaran dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. Pengaturan dan penerapan hukum mengenai bukti ilmiah sebagai salah satu kekhususan hukum acara perkara tata usaha negara lingkungan hidup, perlu memperhatikan keseimbangan antara maksimalisasi proses ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dengan penerapan asas kehati-hatian sebagai asas khusus dalam pembuktian perkara tata usaha negara lingkungan hidup.
KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022 Yani, T Rezky Amelia Indra; Hanifah, Ida; Ramlan, Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.286

Abstract

Masing-masing perusahaan didirikan berdasarkan suatu perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dituangkan dalam akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan setiap pendiri wajib mengambil saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini menjadi asas dalam pendirian perseroan terbatas yang menurut usaha mikro dan kecil dapat disebut perseroan perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Penelitian hukum normatif atau doktrinal yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai asas-asas hukum. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena, baik dalam tataran hukum positif maupun empiris, namun juga ingin memberikan pengaturan yang tepat (das sollen) dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait kajian sinkronisasi hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022. Tidak ada dokumen fisik pendirian perusahaan perseorangan yang harus diserahkan kepada pemerintah, yang ada hanya scan dokumen, dan pihak yang menandatanganinya. pernyataan tersebut tidak dapat menjamin bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perusahaan Usaha Mikro Kecil. Pembubaran perusahaan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, sehingga subjek hukum wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu. telah ditentukan, sehingga subjek hukum dalam perseroan terbatas tidak tunggal, melainkan lebih dari 1 (satu) pihak. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perseroan terbatas terdapat seorang pemegang saham tunggal, namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang diderita perseroan terbatas tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat pula dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak. pihak yang berkepentingan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJUAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pratiwi, Djezyka Egga; Hanifah, Ida; Ramlan, Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.287

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan, mendeskripsikan prosedur, serta mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada Bank Sumut cabang Stabat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris yang memerlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari literatur, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dituangkan dalam Surat Edaran Direksi No. 106/Dir /DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multiguna Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. tata cara pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu: Unit kantor terlebih dahulu melakukan perjanjian melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Departemen/Lembaga, Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyerahkan kepada pihak bank. , Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, serta melakukan realisasi kredit.Permasalahan tersebut merupakan beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat. Ada beberapa kendala terkait kredit macet yang masih terjadi, seperti mark up gaji (manipulasi data terkait besaran gaji), pemalsuan identitas oleh calon debitur, debitur beritikad buruk secara diam-diam. diam, punya kredit di bank lain, transfer pegawai, dan debitur meninggal dunia. Perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit dengan menggunakan agunan dari Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu perwujudan pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antar bank. Jadi, perlindungan hukum terhadap Bank (Kreditor) adalah upaya perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang mengikat para pihak sebagai upaya agar bank tetap memperoleh pengembalian dana beserta penggantian kerugian yang diderita akibat kredit macet.

Page 17 of 34 | Total Record : 338

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue