cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 867 Documents
 46   47   48   49   50 
Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh) Tiaraputri, Hirani; Alfiana , Rita
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1444

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan berakibat pada tidak diakuinya status perkawinan yang sah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Fakta yang terjadi dalam perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, baik Pemohon maupun Termohon penetapan asal usul anak enggan menjalani pembuktian secara ilmiah melalui tes DNA sehingga permohonannya ditolak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan dan Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan penetapan asal usul anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki nasab dengan ibu kandungnya, akibat hukum yang ditimbulkan karena ditolaknya permohonan asal usul anak pada perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh adalah pemenuhan hak-hak anak dibebankan kewajibannya kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh lebih menitikberatkan pada fakta materiil persidangan mengenai ketidaksanggupan pihak untuk melaksanakan tes DNA.
Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat oleh Subbagian Tata Usaha di Inspektorat VI Kementerian Keuangan Salsabila, Rey; Alvianor, Muhammad Fizri; Rahman, Abdul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1446

Abstract

Administrasi surat menyurat merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional dan akuntabilitas organisasi, khususnya di instansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan administrasi surat menyurat oleh Subbagian Tata Usaha di Inspektorat VI Kementerian Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan studi literatur sebagai dasar pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan surat menyurat telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan. Implementasi sistem e-office (NADINE) memberikan manfaat dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, dan transparansi proses surat menyurat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala tumpukan pekerjaan yang bertabrakan dan gangguan teknis pengemabangan aplikasi. Subbagian Tata Usaha telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, termasuk penataan pembagian tugas dan pengembangan sistem. Secara keseluruhan, pengelolaan surat menyurat di Inspektorat VI telah mendukung terciptanya administrasi yang tertib dan responsif terhadap perkembangan digital.
Analisis Tindakan Sosial (Studi Kasus Remaja Lulusan SMA yang tidak Melanjutkan ke Perguruan Tinggi di desa Koto Benai)Kabupaten Kuantan Singingi Naita, Ringgi Henepi; Risdayati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1447

Abstract

Tindakan sosial remaja lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Desa Koto Benai menjadi fokus utama dalam penelitian ini, khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Tindakan sosial tersebut dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, yang membagi tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, afektif, dan tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keputusan remaja untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dari perspektif tindakan teori Max Weber, tindakan mereka bersifat tunggal tetapi merupakan kombinasi dari keempat tipe tindakan sosia. Misalnya, pertimbangan ekonomi (seperti keterbatasan biaya) mencerminkan Tindakan rasional instrumental, sementara tekanan emosional atau rasa tanggung jawab terhadap keluarga termasuk tindakan afektif. Selain itu, budaya tradisional yang kurang menekankan pentingnya pendidikan tingggi memperkuat pola Tindakan tradisional.
Kantisele Ritual: A Strategy for Treating Tisele Disease in the Muna Tribe of Southeast Sulawesi Nurwiati; Asrul, Taufiq Al-Islam; Sama, Abinus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1449

Abstract

This paper aims to determine the desires and classification of Kantisele rituals in the Muna Ethnic community in Tongkuno Selatan District, Muna Regency. This type of research is qualitative descriptive research. The determination of informants was determined by purposive sampling, which is a technique for determining informants intentionally. With a total of 9 informants, this study was obtained through participant observation, in-depth interviews, literature studies, and documentation studies. The results of the study indicate that the traditional kantisele treatment process has seven stages, the first stage is search mantra, the third is rubbing water on the crown of the head, the fourth is rubbing water on the right and left ears, the fifth is rubbing water on the right and left arms, the sixth is rubbing water with the thumbs of the hands side by side on the right and left, and the seventh is rubbing water with the thumbs of the right and left sides. The continuity of the Kantisele ritual in the Muna Ethnic Community in South Tongkuno District, Muna Regency from the time of their ancestors until now is still carried out by the Muna community, especially in Lianosa Village, South Tongkuno District. In fact, most people already know the Kantisele ritual because their parents always pass it on to their children, considering that this Kantisele speech means a lot to them in the future. The classification of the Kantisele ritual in the Muna Community, South Tongkuno District, Muna Regency, namely: Kantisele Katelebuta, Kantisele Koghendu, Kantisele, Kahalano Lalo, Kantisele Kakalano Lalo, and Kantisele Kasantuno Lalo.ing for veins/dumada, the second is reading water by reciting the kantisele/bhatata.
Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Kelompok Rentan di Indonesia Shabrina, Heldiani Nur; Dewi, Ika Prasetya; Rahman, Abdul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1450

Abstract

Penelitian ini membahas strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi kelompok rentan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga kelompok utama, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPU telah mengembangkan sejumlah strategi seperti pendataan terpilah, penyediaan fasilitas aksesibel di TPS, serta pelaksanaan sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil turut memperkuat upaya penyampaian informasi dan pendidikan pemilih yang inklusif. Namun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber daya, hingga kendala administratif dan budaya di tingkat lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan strategi agar inklusivitas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi terwujud dalam partisipasi politik yang nyata dan setara bagi seluruh warga negara.
Kesejahteraan Indonesia: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Wijaya, Hutama; Ahmad, Abdul Aziz; Gunawan, Ratna Setyawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1451

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh melambatnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2023, yang mengindikasikan adanya perlambatan kinerja ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari emisi karbon dioksida, tenaga kerja perempuan, dan tingkat pengangguran terhadap variabel terikat indeks pembangunan manusia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial, emisi karbon dioksida berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tenaga kerja perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel bebas emisi karbon dioksida, tenaga kerja perempuan, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang – Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Sihombing, Markus; Nurbaiti
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1453

Abstract

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam hukum keluarga Indonesia, terutama ketika terdapat perbedaan pertimbangan antar tingkat peradilan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dari tingkat pertama hingga kasasi dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, yang menetapkan peralihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Perkara ini menjadi krusial karena melibatkan penilaian berbeda terhadap bukti dugaan kekerasan serta kehendak anak yang telah mencapai usia mumayyiz. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip perlindungan hukum dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan merefleksikan perbedaan penafsiran terhadap norma perlindungan anak dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan persoalan kepastian dan konsistensi hukum. Temuan juga mengungkap bahwa meskipun anak secara tegas menyatakan ingin tinggal bersama ayah, dan usianya telah mumayyiz, namun putusan banding justru mengabaikan suara anak, berbeda dengan putusan tingkat pertama dan kasasi. Hal ini menegaskan urgensi adanya pedoman yang seragam dalam menjamin perlindungan hak anak di seluruh tingkat pemeriksaan perkara.
Analisis Kausalitas antara Tingkat Suku Bunga Acuan (BI Rate) dan Tingkat Inflasi di Indonesia Pertiwi, Destiana Indah; Gunawan, Diah Setyorini
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1454

Abstract

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih rentan terhadap berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi. Dalam mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat menerapkan berbagai bentuk kebijakan moneter, terutama terkait penyesuaian suku bunga dan inflasi. Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mengembangkan berbagai kebijakan moneter seperti Inflation Targeting Framework dan BI Rate yang berfungsi sebagai sinyal bagi bank umum dalam menetapkan suku bunga masing-masing, yang pada akhirnya menstabilkan perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan kausalitas antara BI rate dan inflasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji akar unit, penentuan lag optimal, dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji akar unit BI rate dan inflasi stasioner pada tingkat first difference, kemudian lag optimum berada pada tingkat lag 2, dan hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara BI rate dan inflasi di Indonesia pada tahun 2017-2024.
Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Proses Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Abdullah, Khayla; Anwar, Khoirul; Alrasyid, Nafi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada temuan terus-menerus mengenai berbagai bentuk maladministrasi dalam proses rekrutmen PNS, seperti prosedur yang tidak adil, pelanggaran transparansi informasi, dan diskriminasi terhadap peserta. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Ombudsman menjadi alat penting dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen berdasarkan meritokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen peraturan, laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia, dan studi ilmiah terkait lainnya. Analisis dilakukan secara tematis dengan memetakan bentuk pengawasan, dampak kebijakan, dan tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berperan aktif dalam mengawasi seleksi PNS baik melalui penanganan pengaduan publik maupun pengawasan proaktif di lapangan. Rekomendasi Ombudsman terbukti mampu mendorong perbaikan sistemik, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh kelemahan kekuatan hukum yang memaksa dan koordinasi antar lembaga yang minim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan wewenang Ombudsman dan integrasi sistem pengawasan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok melalui Permanent Court Of Arbitration Pada Tahun 2023 Fikri Ardiyansyah; Rudyarta, Ryan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1469

Abstract

Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan mengenai latar belakang penyelesaian konflik laut cina Selatan antara republik filipina dan republik rakyat tiongkok melalui permanent court of arbitration. Skripsi ini dibuat berdasarkan pada kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan teori keamanan internasional dan teori hukum internasional. Dalam mencari sumber data, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan arbitrase internasional menegaskan bahwa pulau- pulau yang diklaim oleh Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk hak zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau landas kontinen yang luas. Filipina dianggap sebagai pemilik sah atas area yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan UNCLOS. Selain itu, keputusan ini menekankan bahwa tindakan Tiongkok dalam membangun pulau dan menempatkan infrastruktur di wilayah sengketa melanggar hak-hak Filipina dan prinsip hukum internasional. Selain itu, berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementerian Luar Negeri yang menjelaskan bahwa konflik laut cina Selatan antara pemerintah tiongkok dan filipina merupakan konflik laten yang sangat sulit untuk penyelesaiannya.

Page 48 of 87 | Total Record : 867

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue