cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 867 Documents
 47   48   49   50   51 
Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Kelalaian Ibu dalam Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Studi Kasus Putusan Nomor (787/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr) Agusta, Diva Saidati; Zulfikar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1472

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum dan agama. Namun, perceraian kadang menjadi pilihan terakhir, dengan dampak signifikan, terutama terkait hak asuh anak. Umumnya anak diasuh oleh ibu, namun dalam kondisi tertentu ayah dapat memperoleh hak asuh. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ayah akibat kelalaian ibu, Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah karena kelalaian ibu, dengan mengacu pada putusan nomor 787/Pdt. G/2023/PN Jkt. Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama. Dalam kasus ini, ibu dianggap lalai karena kecanduan judi online, sehingga hak asuh diberikan kepada ayah.
Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian dalam Pengelolaan Investasi Danantara Daro, Novena Margaretha; Harris, Freddy
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1473

Abstract

Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) guna mengelola aset dan mempercepat laju ekonomi nasional. Namun, pengelolaan investasi dalam skala besar oleh lembaga ini berpotensi menimbulkan risiko kerugian yang berdampak pada keuangan publik. Fokus kajian ialah bagaimana regulasi dan mekanisme Danantara sebagai SWF di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan investasinya. Penelitian menelaah legitimasi hukum dan struktur kelembagaan Danantara, serta mengkaji bentuk akuntabilitas hukum jika terjadi kerugian dalam operasional investasinya. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui telaah regulasi serta studi pustaka. Hasil studi ini mengungkap bahwa Danantara beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan mekanisme investasi yang terpusat dan model superholding. Regulasi menyatakan bahwa kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab lembaga, bukan kerugian negara, kecuali jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum. Kesimpulannya, meskipun Danantara memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, kelemahan dalam sistem pengawasan dan celah hukum terkait pertanggungjawaban dapat membuka ruang penyimpangan, sehingga transparansi dan prinsip good governance mutlak diperlukan.
Efektivitas Program Kartu KUSUKA Di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana Azizah, Nurul; Rawati, I; Zahari, Ahmad Farouq Mulku
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1476

Abstract

Tulisan ini merupahan output dari penelitian yang ingin mengetahui efektivitas program Kusuka di kelurahan Boepinang Barat, kecamatan Poleang, kabupaten Bombana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 12 orang, di tentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data sekunder melalui dokumen-dokumen, buku literatur pendukung serta penelitian terdahulu. Menggunakan keabsahan data dan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman nelayan pada kartu kusuka yang dikarenakan minimnya atau tidak intensnya sosialisasi dan pendampingan dalam pelayanan dan pembinaan terhadap nelayan penerima kartu, Program Kartu Kusuka ini sudah sesuai dengan target sasaran yaitu nelayan tetapi karena kuota terbatas sehingga ada nelayan yang penerima dan tidak penerima, Nelayan merasa cukup puas dengan adanya program kartu kusuka karena dengan adanya kartu kusuka dapat memperoleh bantuan pada bidang perikanan dan memprioritaskan penerima kartu kusuka, Dinas Perikanan kurang melakukan pembinaan pada nelayan penerima kartu kusuka sehingga menyebabkan kurangnya kreatifitas nelayan dalam penggunaan kartu kusuka dan penerima kartu kusuka hanya sebatas menunggu bantuan, dan Secara menyeluruh program Kartu Kusuka sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tetapi tidak semua nelayan merupakan penerima Kartu Kusuka.
Keseimbangan pada Posisi Laporan Keuangan Menggunakan SAK EMKM pada Usaha Otomotif Bengkel Fifa Wijaya Motor Hashifah, Wiwi; Farida, Ida; Patimbangi, Andi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1479

Abstract

Penerapan standar akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya dan literasi akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), mengevaluasi keseimbangan posisi laporan keuangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Bengkel Fifa Wijaya Motor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM pada Bengkel Fifa Wijaya Motor masih bersifat parsial. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, terbatas pada pemasukan dan pengeluaran kas, dan belum menghasilkan laporan keuangan yang lengkap (laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Akibatnya, keseimbangan posisi keuangan sesuai persamaan dasar akuntansi (Aset=Liabilitas+Ekuitas) belum tercapai. Meskipun demikian, usaha ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pencatatan harian dan beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kendala utama yang teridentifikasi meliputi: (1) keterbatasan pemahaman terhadap SAK EMKM, (2) minimnya akses terhadap pelatihan akuntansi, (3) penggunaan sistem pencatatan yang masih manual, dan (4) lemahnya sistem pengendalian internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya pencatatan, diperlukan pendampingan dan edukasi untuk menjembatani kesenjangan antara praktik di lapangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdata Sumaryanto, Vincentius Sulung; Fitria , Annisa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1482

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemindahan asset BUMN ke BPI Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi yang dibentuk oleh Negara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berfungsi sebagai entitas utama dalam mengelola investasi dan Aset BUMN dengan pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional, sehingga lebih transparan dan Akuntable dalam pengelolaan Aset BUMN. Tujuan penelitian ini  agar Bagaimana Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN Ke BPI Danantara Secara Perdata dan Bagaimana Menanggulangi Potensi Sengketa Wanpretasi Yang Mungkin Timbul Terkait Pemindahan Aset BUMN. Jenis Penelitian menggunakan hukum Yuridis Normatif, pendekatan dengan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach), dengan Spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis untuk mengaji Norma-Norma Hukum dan Aspek-Aspek Yuridis dari suatu isu atau permasalahan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum  Teori Gustav Radbruch  yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian hukum (Rechtssicherheit). Sumber Hukum yang digunakan adalah UUD 1945, UU No.1 / 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19 / 2003 Tentang BUMN, PP  No.10/2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara , Kep Pres  No.30 /2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Hasil penelitian proses pemindahan asset-aset BUMN ke BPI Danantara yang dilaksanakan secara bertahap ini masih dalam kajian terus menerus secara komprehensif dan kurang transparansi serta akuntabilitas dalam pemindahan asset-aset BUMN guna memastikan keberhasilan dan meminimalkan resiko potensi sengketa Wanpretasi yang mungkin timbul.
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Memberikan Pelayanan pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe Takwim; Ansar , Tahmit; Hidayat , Hikmah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1483

Abstract

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Memberikan Pelayanan pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Memberikan Pelayanan pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dari masing-masing variable/ indikator yang diteliti dan diformulasikan dalam bentuk uraian narasi. Informan yang digunakan adalah camat, sekcam, masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Memberikan Pelayanan Administrasi pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe dapat dilihat pada tiga indikator. indikator pertama; Kualitas pegawai dalam bekerja atau menyelesaikan pekerjaan. Indikator pertama ini menunjukan kualitas pegawai dalam mengerjakan tugas tergolong baik. indikator Kedua; Ketepatan waktu. Ketepatan waktu pegawai kantor camat Wawotobi dalam menyelesaikan pekerjaan masih perlu dilakukan upaya peningkatan, sebab ketepatan waktu dalam pelayanan merupakan aspek kunci dalam memberikan kepuasan kepada. Indikator ketiga; Kehadiran. sebagian besar pegawai telah hadir tepat waktu dan mematuhi jam kerja yang ditetapkan. Namun, ada beberapa pegawai yang masih sering terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang jelas.
Analisis Yuridis Doktrin Vicarious Liability dalam Praktik Medis Studi Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2023 Shihab, Muhammad Farsha; Nurbaiti
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1484

Abstract

Malpraktik medis masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait pertanggungjawaban rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan tanggung jawab rumah sakit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XXI/2023 serta dampaknya terhadap perlindungan pasien. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan dengan sistem common law, penelitian ini menganalisis penerapan prinsip vicarious liability dalam praktik hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperberat beban pembuktian di pihak pasien karena tanggung jawab rumah sakit kini mensyaratkan adanya kelalaian institusional yang spesifik. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi hukum untuk menjamin akuntabilitas institusi kesehatan dan keadilan bagi pasien.
Perlindungan Hukun Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan) Panggabean, Marshanda Vennesa; Fitria, Annisa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1487

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Kasus yang menjadi sorotan adalah kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan lebih dari 279 juta data pribadi. Penelitian ini membahas mekanisme perlindungan hukum yang berlaku serta tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data. Tujuan penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan analisa bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil menunjukkan perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, namun pelaksanaannya belum efektif. BPJS Kesehatan sebagai pengendali sistem memiliki tanggung jawab hukum dan etis atas kebocoran data, namun belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban karena masih dalam proses investigasi digital. Kesimpulannya, celah dalam pengawasan dan penerapan hukum perlu segera diperbaiki guna menjamin hak atas privasi masyarakat.
Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang – Undang BUMN dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bernard, Joel Axel; Suprajogi , Agus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1462

Abstract

Jurnal ini membahas tentang Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuah badan hukum perdata yang dibentuk untuk mengelola aset negara hasil pengalihan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi ini dilandasi oleh tujuan efisiensi dan optimalisasi aset negara yang selama ini dinilai tidak produktif. Namun, secara hukum, kebijakan ini menimbulkan persoalan normatif karena Danantara berada dalam posisi hukum yang ambigu: privat dalam bentuk, tetapi menjalankan fungsi publik. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana status hukum Danantara berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang baik ? dan Bagaimana proses pengalihan aset BUMN ke Danantara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan regulasi teknis, ketidakjelasan batas kewenangan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap pengalihan aset ke Danantara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum, pelibatan lembaga pengawasan independen, dan pembentukan SOP hukum yang jelas agar kebijakan ini sah secara hukum dan berpihak pada kepentingan publik
Penerapan E-Government pada Pelayanan Publik di Sekretariat Jenderal DPD RI Melalui Website dpd.go.id Ilmiyah, Mubarokatul; Hamidi, Taufik; Noer, Khaerul Umam
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-Government dalam layanan informasi publik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui portal digital resmi, yaitu website dpd.go.id. Penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Temuan menunjukkan bahwa website dpd.go.id telah berperan penting sebagai kanal utama penyampaian informasi kelembagaan, menyediakan akses terhadap dokumen rapat, agenda kegiatan, hingga saluran aspirasi publik seperti Asmasda. Penerapan ini sejalan dengan arahan SPBE melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 dan Perpres No. 95 Tahun 2018. Meski menunjukkan capaian positif dalam hal efisiensi administrasi dan keterbukaan informasi, implementasi e-Government ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan fitur interaktif, dan kebutuhan akan evaluasi usability secara berkala. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur digital, penguatan partisipasi publik, dan pengembangan fitur yang lebih responsif menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan di lingkungan DPD RI.

Page 49 of 87 | Total Record : 867

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue