cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles 1,002 Documents
Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi Pilkada 2020) (K3lh) Atikah, Rindi; Miswardi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2523

Abstract

Fenomena kampanye hitam (black campaign) dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia semakin marak dan berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi. Kampanye hitam dilakukan melalui penyebaran informasi palsu dan fitnah untuk menjatuhkan lawan politik, terutama melalui media sosial. Salah satu kasus terjadi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020, yaitu beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menyerang pasangan calon Ramlan Nurmatias. Fenomena ini berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi, moral politik, dan keharmonisan sosial masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana black campaign dalam Pilkada Bukittinggi 2020 serta pandangan fiqih siyasah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai sumber primer, serta buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber sekunder. Dari hasil penlelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, black campaign pada Pilkada Bukittinggi 2020 terjadi melalui penyebaran surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan pasangan Ramlan Nurmatias. Meskipun tidak memenuhi unsur pelanggaran formil pemilu, tindakan ini tergolong fitnah yang merusak persepsi publik dan kualitas demokrasi. Kedua, dalam perspektif fiqih siyasah, perbuatan tersebut termasuk Akhlaqul Madzmumah karena mengandung unsur fitnah, ghibah, dan namimah yang dilarang dalam Islam.
Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sumardin; Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2524

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi laut sehingga keselamatan pelayaran menjadi aspek penting dalam sistem transportasi nasional. Dalam praktiknya, kecelakaan kapal seperti tubrukan, kebakaran, dan tenggelam masih sering terjadi dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kesalahan manusia (human error), termasuk kelalaian dalam menjalankan standar profesi kepelautan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana nakhoda sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai unsur tindak pidana nakhoda serta untuk menganalisis pertanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap lima putusan Mahkamah Pelayaran yang berkaitan dengan kecelakaan kapal. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap informan yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran guna memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam praktiks.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana nakhoda tidak secara otomatis timbul akibat terjadinya kecelakaan kapal, melainkan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Putusan Mahkamah Pelayaran umumnya menekankan pada kesalahan profesional dan menjatuhkan sanksi administratif, namun temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana nakhoda dalam kecelakaan kapal ditentukan oleh adanya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban profesinya sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Di Indonesia Habiba; Aswar , Asrul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2525

Abstract

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah merupakan salah satu bentuk sengketa agraria yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah serta mengkaji penyelesaiannya dari perspektif yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertipikat tanah disebabkan oleh kelemahan sistem administrasi pertanahan, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, serta adanya penyalahgunaan kewenangan. Secara yuridis, sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak karena dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum apabila terbukti terdapat cacat administratif atau hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pertanahan yang terintegrasi dan berbasis teknologi guna menjamin kepastian hukum di masa mendatang.
Pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease Of Use terhadap Behavior Intention pada Penggunaan Qris Najib, Muhammad Khoirul; Permata, Rosa Adiani; Rinjani, Aliffia Bunga; Tiarawati, Titik; Enggi, Sindi Novita; Nugraha, Joko Tri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2527

Abstract

Perkembangan dalam teknologi pembayaran digital telah melahirkan alat seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang kini banyak digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use terhadap niat perilaku dalam penggunaan QRIS di kalangan mahasiswa Fisipol Universitas Tidar. Metode yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan mengadopsi kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan 90 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived Usefulness memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku (t = 11,625; R2 = 0,606; sig. = 0,000), sementara Perceived Ease of Use juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap niat perilaku (t = 11,074; R2 = 0,582; sig. = 0,000). Semua alat yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel lebih dari 0,60. Temuan ini mendukung relevansi kerangka TAM dalam menjelaskan penerimaan teknologi pembayaran digital di lingkungan kampus.
Efektivitas Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Layanan Kepribadian dan Kemandirian bagi Tahanan dan Anak Cudu, Cipta Damai Arya; Azi, Rifqi Bayu; Sartika, Rika Dewi; Priageng, Silvana Putri; Aji, Muhammad Prakoso
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak. Adapun penelitian ini menggunakan teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak dibagi menjadi dua layanan yaitu layanan kepribadian yang fokus dalam pemberian layanan terkait spiritual dan mental, sedangkan layanan kemandirian yang fokus dalam pemberian layanan terkait minat dan bakat. Dalam praktiknya, layanan kepribadian dan kemandirian menghadapi berbagai tantangan seperti birokrasi yang kaku dan program yang terkendala. Hal ini tentunya birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih belum efektif dalam meningkatkan layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak telah berjalan sesuai regulasi dengan fokus pada pembinaan mental,spiritual,serta pengembangan keterampilan. Disisi lain, efektivitas birokrasinya masih belum optimal akibat berbagai kendala.
Pengaruh Kepemimpinan Tansformasional, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Melalui Kepuasan Sebagai variabel Mediasi (Pada RSI Sultan Agung Semarang) Hamied, Ghina Nisrina; Purwatiningsih, Aris Puji; Usman; Setiawan, Aries
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja perawat dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada RSI Sultan Agung Semarang. Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 125 perawat tetap, data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat kepuasan kerja dan kinerja perawat dibandingkan variabel lainnya. Kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selain itu, kepuasan kerja tidak terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja, sehingga belum mampu memediasi hubungan antar variabel secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja dan penerapan kepemimpinan yang efektif menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja perawat. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa manajemen rumah sakit perlu memprioritaskan strategi peningkatan motivasi kerja serta penguatan praktik kepemimpinan untuk menciptakan kinerja perawat yang optimal dan berkelanjuta
Peran Sosial Kesenian Ubrug Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kota Cilegon Khairunisa, Lilis; Kuntari, Septi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2533

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bertahannya kesenian tradisional Ubrug di Kampung Linggarjati, Kota Cilegon, di tengah tekanan modernisasi dan industrialisasi yang masif. Sebagai kota industri, Cilegon mengalami perubahan struktur sosial yang cenderung mengarah pada pola hidup individualistik dan rasional, yang berpotensi menggerus eksistensi seni tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosial kesenian Ubrug, bentuk interaksi yang terjalin, serta strategi adaptasi masyarakat dalam mempertahankan identitas budayanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pelaku seni (Teater Wonk Kite), tokoh masyarakat, dan warga setempat. Analisis data dilakukan menggunakan perspektif Teori Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah masyarakat industri Linggarjati, Ubrug tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan (entertainment), tetapi telah bertransformasi menjadi mekanisme pertahanan sosial (social defense mechanism). Secara manifest, Ubrug berperan sebagai media kritik sosial dan pendidikan moral yang disampaikan melalui humor kontekstual. Secara laten, Ubrug berfungsi sebagai perekat solidaritas sosial yang memulihkan hubungan komunal (Gemeinschaft) yang terfragmentasi oleh sistem kerja industri. Ubrug juga dimaknai sebagai simbol identitas kolektif masyarakat Banten dan sarana nostalgia budaya. Keberlangsungannya didukung oleh strategi adaptasi komunitas melalui improvisasi isu kontemporer, meskipun masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan ruang publik dan regenerasi pelaku seni.
Status Hukum Pulau Kawikawia dalam Perspektfi Pembentukan Daerah dan Administasi Pemerintahan Muliadi; Siregar , Winner; Kurniawati , Wa Ode Intan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2535

Abstract

Penelitian ini menganalisis status hukum Pulau Kawikawia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah serta ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan hukum Pulau Kawikawia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014; (2) mengkaji fakta hukum administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penguasaan Pulau Kawikawia oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan; serta (3) merumuskan implikasi yuridis dan rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan status hukum Pulau Kawikawia dalam kerangka sistem pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum sistematis dan teleologis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, Pulau Kawikawia secara yuridis termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan. Namun demikian, dalam praktik administrasi pemerintahan masih ditemukan ketidaksinkronan antara ketentuan normatif dengan fakta hukum administratif, terutama terkait pencatatan wilayah, dokumen pemerintahan, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan serta melemahkan prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan. 2) Fakta hukum penguasaan dan pemanfaatan Pulau Kawikawia oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dari aspek administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegasan status hukum Pulau Kawikawia melalui harmonisasi regulasi, pembaruan data administrasi pemerintahan, serta penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah. Rekomendasi penelitian ini diarahkan pada perlunya langkah administratif dan yuridis yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat di wilayah Pulau Kawikawia.
Pengaruh Ketepatan Isi dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pengisian Electronic Medical Record (EMR) Rawat Inap Rumah Sakit Premier Jatinegara El Rahmah, Risa Amelia; Panjaitan, Eddy Hermawan Hasudungan; Nurakhim, Bambang
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2536

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa adanya pengaruh ketepatan isi dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna dalam pengisian Electronic Medical Record (EMR) rawat inap di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Metode Penelitian : Penelitian ini dibuat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 85 responden dokter spesialis, perawat bedah dan perawat bangsal, serta dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Hasil : Penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa ketepatan isi EMR serta kualitas informasi EMR yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, Secara simultan, ketepatan isi dan kualitas informasi EMR berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dalam pengisian EMR rawat inap di Rumah Sakit Premier Jatinegara, yang dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 43,856 dan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,517. Kesimpulan : Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, serta konsistensi informasi EMR sangat berperan dalam membentuk persepsi positif dan kepuasan tenaga kesehatan sebagai pengguna sistem. Ketepatan isi EMR memastikan data klinis dapat dipercaya dan mendukung pengambilan keputusan medis, sedangkan kualitas informasi EMR meningkatkan efektivitas kerja dan kenyamanan penggunaan sistem.
Pendekatan Teknik Kuantitatif dalam Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan Natasya Rizki; Mohamad Muspawi; Lehany Ameilia
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2541

Abstract

Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam manajemen organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Namun, dalam praktiknya, keputusan sering kali masih didasarkan pada intuisi sehingga berpotensi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran teknik kuantitatif dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknik kuantitatif, seperti analisis statistik, pohon keputusan, pemrograman linear, serta analisis biaya dan manfaat, mampu membantu pengambil keputusan dalam mengevaluasi alternatif secara lebih sistematis dan objektif. Dengan demikian, penerapan teknik kuantitatif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan agar lebih rasional, akurat, dan berbasis data.

Page 99 of 101 | Total Record : 1002