cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 226 Documents
 12   13   14   15   16 
Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia Faqih, Ghazwan Aqrabin; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaturan klausula baku dalamperjanjian jual beli melalui E-Commerce menurut hukum positif Indonesia, Keabsahan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli yang mencantumkan Klausula Baku dalam E-Commerce, dan Perlindungan bagi Konsumen padaPerjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkan dalam E-Commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- undangan dan konseptual. Klausula Baku hanya jelas di atur dalam UUPK, terkait dengan perjanjian E-Commerce diatur dengan syarat sah perjanjian Paasal 1320 KUHP Perdata dan UU ITE, kemudian terkait sistem jual beli diatur dalam UU Perdagangan dan PP No 80 Tahun 2019 Tentang PMSE. Kemudian Keabsahaan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli dengan Klausula Baku yang diterapkandalam E-Commerce, Keabsahaan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum. Perlindungan bagi konsumen terhadap klausla baku dalam e-commerce yang diterapkan oleh pelaku usaha adalah berupa ganti rugi jika ganti rugi tidak terpenuhi biasa mengarah pada sanksi pidana dalam Pasal 62 UUPK.
Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.189

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi yang diatur dalam kode etik hakim, (2) jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim, (3) faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim, dan (4) penerapan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, menjelaskan substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, sanksi sedang. dan sanksi berat.
Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jayadi, Haeruman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.190

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Peraturan Lembaga Negara sederajat Presiden dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UU kaitannya Peraturan Lembaga Negara. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara dan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Lembaga Negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dan ilmu perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, setelah proposal penelitian disetujui langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang sudah ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah analisis dilakukan dilanjutkan dengan menyusun draf laporan penelitian. Draf laporan penelitian kemudian didiskusikan dengan teman sejawat yang ahli di bidang Hukum Tata Negara dan ilmu perundang-undangan untuk mendapatkan masukan perbaikan. Selanjutnya melakukan finalisasi laporan penelitian yang dilanjutkan dengan seminar internal bagian terkait dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil seminar internal bagian tersebut kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan perbaikan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penentuan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) : (Studi Di Kota Bima) Sariti, Niken; Asma, Galang; Minollah, Minollah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.191

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Kewenangan BPKAD, Implementasi dan Akibat Hukum dalam Penentuan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bima. Jenis Penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Metode pendekatan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Konsep, dan Sosiologis. Kewenangan BPKAD dalam Penetuan Harga Jual Tanah sebagai dasar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bima adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima , Penentuan harga jual beli tanah dalam Penetapan BPHTB di Kota Bima, BPKAD Kota Bima terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap SPPT PBB tahun saat pelaporan SSPD BPHTB dengan ketetapan besarnya NJOP PBB yang telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Walikota Bima untuk periode setiap tahunnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual beli tanah sebagai dasar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu Data base dan Sumber Daya Manusia.
Peran Ppat Dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: (Studi di Kabupaten Lombok Timur) Saputra, L. Yusril Wira; Arba, Muhammad; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur; dan mengenalisis peran serta PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur belum efektif. Faktor yang menyebabkan belum efektif aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan LP2B karena budaya hukum masyarakat dan struktur hukum yaitu aparat yang menjalankan undang-undang. Peran seorang PPAT menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya yang dilakukan oleh seorang PPAT adalah sebatas memberikan saran dan pengetahuan kepada para penghadap yang datang kepada PPAT berkaitan dengan pertanahan, Sebelum dilakukan jual beli, PPAT menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Dari sisi perizinan yang berperan penting terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kepada BPN dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin lahan pertanian tersebut boleh atau tidak dialihfungsikan.
Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan Wirawan, Lalu Hari Purnwa; Sudiarto, Sudiarto; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.193

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan lelang online barang rampasan yang merupakan bagian dari penyelesaian Barang Rampasan Negara di Kejaksaan. Fokus penelitian mencakup proses atau mekanisme lelang online barang rampasan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan lelang online tersebut, dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lelang online barang rampasan melibatkan Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat. Penjualan barang dilakukan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri. Meskipun demikian, pelaksanaan lelang membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik barang saat dilelang. Faktor penghambat dalam pelaksanaan lelang online melibatkan proses penilaian harga, dan pelaksanaan lelang yang belum selesai sesuai ketentuan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut melibatkan pemilihan jaksa pemulihan aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, serta peninjauan kembali validitas dan reliabilitas bahan hukum yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup analisis terhadap proses lelang online barang rampasan, identifikasi faktor penghambat, dan rekomendasi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang online tersebut.
Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ayunisa, Radika Rahma; Asmara, Muhammad Galang; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan analisa data yang selanjutnya dikaji secara deskriptif yakni menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan yang diperoleh di empiris, dan dengan penyimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Pertanahan di Kabupaten Ngada belum berjalan efektif dikarenakan masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kabupaten Ngada hingga melahirkan Surat Teguran Tertulis Kedua. Kemudian kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah yang pertama belum adanya Majelis Pembina dan Pengawas baik dalam lingkup daerah maupun wilayah, kedua kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan mengenai pertanahan, ketiga sarana dan prasarana yang kurang memadai, terakhir adalah kurangnya peran serta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah tersebut.
Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan : (Studi Kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur) Rudiah, Rudiah; Arba, Muhammad; Djumardin, Djumardin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di kawasan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur serta penyelesaian sengketa di lahan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Penegakan hukum pemanfaatan tanah hutan dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh masyarakat Sembalun dapat dianalisis dari sudut teori sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman. Struktur hukum (legal structure) menyangkut aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Sembalun, substansi hukum (legal substance) meliputi perangkat perundang-undangan dalam hal ini beberapa Keputusan Menteri Kehutanan terkait Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan budaya hukum (legal culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat dalam hal ini merupakan hukum kebiasaan atau adat maupun kebudayaan termasuk juga Awiq-awiq masyarakat adat sembalun. Kedua, Penyelesaian Sengketa Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yaitu dengan Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN.SEL. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Sembalun dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan tanah adalah melalui upaya mediasi.
ANALIS TERHADAP PASAL 409 UNDANG -UNDANG KESEHATAN TERKINI YANG MENIMBULKAN KONTROVERSI PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA Sukma Indah, Tashya; Nabilla Indrianny, Ika; Rendy, Muhammad
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.197

Abstract

This journal aims to provide an in-depth analysis of the impact and controversy arising from the introduction and amendments to Article 409 of the recent Health Law. The primary focus of this research is on how this article influences and shapes the development of criminal law, particularly in the context of public health. This study employs a normative legal analysis method by thoroughly examining the text and substance of Article 409. Additionally, it incorporates a case study approach to understand its implementation in real-world situations. Controversies surrounding this article are discussed by considering diverse perspectives from legal experts, healthcare practitioners, and relevant community groups. By exploring these viewpoints, this research presents a comprehensive picture of both the positive and negative impacts of Article 409, as well as broader consequences on the criminal legal system. The research findings contribute to our understanding of legal changes related to health and lay the groundwork for more in-depth policy discussions. The conclusions and recommendations resulting from this research are expected to assist policymakers and legal practitioners in formulating more effective and equitable policies in the field of public health.
Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah Ningsih, Zilvia; Amiruddin, Amiruddin; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah serta fungsi notaris dalam penyelenggaraan tersebut dan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam hal undian berhadiah dinyatakan batal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan untuk mewujudkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang tertib, transparant, dan akuntabel.diperlukannya kehadiran notaris untuk pembuatan berita acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah dan sebagai bukti otentik. Tanggungjawab hukum notaris atas kelalaian dan tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya maka notaris dapat dibebani dengan sanksi perdata, pidana maupun administrasi sesuai dengan kompetensi kesalahan yang dilakukan oleh notaris.

Page 14 of 23 | Total Record : 226

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue